(Praktek) Pelacuran Mendorong Penyebaran HIV di Kota Banjarmasin

Liputan (20/12-2012) – Pnyebaran HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, Kalsel, didorong oleh faktor risiko (cara penularan) hubungan seksual tanpa kondom antara laki-laki dewasa dengan pekerja seks komersial (PSK). Sayang, Pemkot Banjarmasin, dalam hal ini Dinkes Banjarmasin dan KPA Kota Banjarmasin, tidak mempunyai program konkret berupa intervensi terhadap praktek pelacuran.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Banjarmasin dilaporkan 164 dari 501 kasus di Kalsel. Selain itu terdeteksi tujuh balita yang mengidap HIV/AIDS di Kalsel.

Agaknya, Pemkot Banjamasin menutup mata terkait dengan praktek pelacuran ini dengan alasan di kota itu tidak ada lokalisasi atau lokasi pelacuran.

Pemkot Banjarmasin benar, tapi itu bukan jaminan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada praktek pelacuran.

Padahal, di Kota Banjarmasin ada THM (tempat hiburan malam) yang menyediakan cewek sebagai pekerja seks, seperti karaoke, salon plus-plus, dan hotel) dengan kamar untuk kegiatan hubungan seksual. Risiko penyebaran HIV/AIDS sangat besar karena Pemkot Banjarmasin tidak mempunyai langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS (Lihat: Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, Kalsel, Tanpa Langkah Konkret - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/penanggulangan-hivaids-di-kota.html). 

Kegiatan pelacuran inilah yang menjadi faktor utama penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Pertama, ada laki-laki dewasa penduduk Kota Banjarmasin yang mengidap HIV menularkan HIV kepada pekerja seks. Laki-laki ini dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami. Maka, amatlah masuk akal kalau kemudian HIV/AIDS terdeteksi pada ibu rumah tangga.

Kedua, ada laki-laki desasa penduduk Kota Banjarmasin yang tertular HIV dari pekerja seks karena tidak memakai kondom. Laki-laki ini pun dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami. Maka, amatlah masuk akal kalau kemudian HIV/AIDS terdeteksi pada ibu rumah tangga.

Maka, laki-laki dewasa penduduk Kota Banjarmasin yang menularkan HIV kepada pekerja seks dan laki-laki desasa penduduk Kota Banjarmasin yang tertular HIV dari pekerja seks menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Dalam Perda AIDS Kota Banjarmasin sama sekali tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks (Lihat: Perda AIDS Kota Banjarmasin - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kota-banjarmasin-kalimantan.html).     

Celakanya, banyak laki-laki dewasa yang merasa tidak melacur karena mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks langsung (pekerja seks di THM), tapi mereka melakukan hubungan seksual dengan cewek karaoke, cewek cafe, cewek diskotek, dll. Cewek-cewek ini tergolong pekerja seks juga yang disebut sebagai pekerja seks tidak langsung. Tapi, risiko tertular HIV tetap saja besarnya dengan pekerja seks langsung.

Dikabarkan dari Kota Banjarmasin di beberapa diskotek bahkan ada ’cewek impor’ dari Thailand. Tanpa disadari prevalensi HIV/AIDS di Thailand tinggi sehingga kemungkinan ’cewek impor’ yang mengidap HIV/AIDS sangat besar.

Sub-type virus HIV di Thailand adalah E. Maka, kalau ada penelitian di Kota Banjarmasin tentang sub-type HIV yang diidap penduduk, maka bisa dikaitkan dengan sumber penularan.

Kondisinya kian runyam karena Satpol PP dan polisi hanya bernyali merazia penginapan, losmen dan hotel melati. Di sini yang banyak adalah pasangan yang pacaran.

Sebuah hotel di kota ini menyewakan kamar Rp 75.000/malam kepada pekerja seks sehingga pekerja seks bebas menerima tamu.

Jika pelacuran tidak dilokalisir, maka program penanggulangan tidak bisa dijalankan karena pekerja seksnya tidak bisa didata. Mereka berpenampilan sebagaimana cewek pada umumnya. Mereka bisa tertangkap tangan jika tangkap basah ketika melayani tamu. Tapi, ini hanya di penginapan, losmen dan hotel melati. Sedangkan yang di hotel berbintang lolos dari razia.

Biar pun di hotel berbintang dan ’cewek impor’ risiko penularan HIV tetap sama dengan pelacuran di THM.

Untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS secara realistis yang bisa dilakukan hanyalah menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks yaitu melalui program ’wajib kondom 100 persen’. Program ini hanya bisa dijalankan dengan efektif kalau pelacuran dilokalisir.

Semua terpulang kepada Pemkot Banjarmasin: membiarkan penyebaran HIV terus terjadi dengan tidak melokalisir pelacuran atau menurunkan insiden infeksi HIV baru dengan melokalisir pelacuran. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***