Mensos Menutup Lokalisasi Pelacuran ‘Pucuk’ Jambi dengan Pola Lama

Tanggapan Berita (23/12-2012) – “ …. sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, bahwa prostitusi itu terkait dengan masalah kemiskinan.” Ini pernyataan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al-Jufri (Mensos: Prostitusi Pucuk Disebabkan Kemiskinan, metrojambi, 16/12-2012).

Pernyataan Mensos ini terkait dengan lokalisasi pelacuran ”Payo Sigadung” lebih dikenal sebagai ”Pucuk” yang sulit dipindahkan.

Pernyataan Mensos ini menunjukkan bias gender yang hanya melihat kesalahan pada perempuan, dalam hal ini pekerja seks, yang mangkal di lokalisasi itu.

Kalau pekerja seks ’praktek’ di lokalisasi, lalu apa alasan laki-laki ’hidung belang’, bahkan ada yang sudah beristri’ melacur ke ’Pucuk’? Sayang, wartawan tidak bertanya sehingga tidak ada jawaban Mensos.

Padahal, laki-laki ’hidung belang’ yang melacur ke ’Pucuk’ menjadi jembatan penyebaran IMS ((infeksi menular seksual yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dari yang mengidap IMS kepada pasangannya, seperti sifilis/raja singa, GO/kencing nanah, virus hepatitis B, klamidia, jengger ayam, dll.) atau HIV atau dua-duanya sekaligus dari masyarakat ke pekerja seks atau sebaliknya.

Dengan  703 kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Jambi, yang terdiri atas  362 HIV dan 341 AIDS dengan 123 kematinan tentulah langkah yang pas bukan menutup lokalisasi tsb., tapi menjalankan program yang bisa mencegah penularan HIV dari laki-laki ke pekerja seks dan sebaliknya.

Ini pernyataan Mensos: "Lokalisasi itu tidak ada relokasi atau pemindahan, cara menyelesaikannya lakukanlah lokakarya yang dihadiri oleh dinas terkait, dan hadirkan juga tokoh masyarakat dan para ulama."

Pak Mensos lupa atau pura-pura lupa kalau pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Biar pun lokalisasi ’Pucuk’ ditutup itu tidak berarti praktek pelacuran berhenti di Kota Jambi.

Praktek pelacuran menyebar ke banyak tempat, seperti penginapan, losmen, hotel melati sampai hotel berbintang sehingga program penanggulangan IMS dan HIV tidak bisa dijalankan karena pelacuran tidak bisa dijangkau.

Masih pernyataan Mensos: Dan untuk memanusiakan mereka kembali dilakukan langkah-langkah secara bertahap, yakni siapkan rumah yang sederhana untuk mereka, dan anak-anaknya bisa tumbuh sehat dan bersekolah, serta siapkan lapangan kerja bagi mereka.

Pertanyaan untuk Pak Mensos: Bagaimana ’memanusiakan’ laki-laki ’hidung belang’ agar tidak mencari-cari pekerja seks biar pun kelak ’Pucuk’ ditutup?

Nah, ini juga tidak ditanya wartawan sehingga dikesankan kalau ’Pucuk’ ditutup maka pelacuran berhenti dan pekerja seks ’pulang kampung’ menjalani hidup yang ’lempang’.

Itulah yang diperkirakan Mensos akan terjadi: "Saya yakin, mereka pasti akan meninggalkan perilaku yang seperti itu." pungkasnya.

Lagi-lagi Pak Mensos lupa kalau program rehabilitasi dan resosialisasi pekerja seks sudah dijalanan pemerintah semasa rezim Orba, tapi hasilnya nol besar (Lihat: Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an) - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/menyingkap-kegagalan-resosialisasi-dan.html). 

Pelacuran adalah fenomena sosial yang tidak akan terpecahkan karena di sana ada hukum pasar: ada permintaan terhadap pekerja seks (laki-laki ’hidung belang’) dan ada pula pasokan pekerja seks (germo).

Kalau saja Pak Mensos membalik paradigma berpikirnya yaitu dengan mengajak laki-laki agar tidak ada lagi yang melacur, maka ’Pucuk’ dan pelacuran lain di negeri ini akan tutup dengan sendirinya tanpa harus seminar dengan membuang-buang uang rakyat yang juga tidak akan ada hasilnya.

Sayang, Pak Mensos ternyata tetap memakai cara berpikir lama yang sudah terbukti tidak berhasil. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***