Kecamatan ‘Bebas AIDS’ di Kab Lamongan

Tanggapan Berita (23/12-2012) – “Dinkes Lamongan Klaim Hanya Satu Kecamatan Bebas HIV/AIDS.” Ini judul berita di detikSurabaya (19/12-2012)

Judul ini tidak akurat karena:

(1) Tidak ada daerah, kota, kabupaten bahkan negara yang bebas HIV/AIDS karena orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya.

(2) Jika disebut satu daerah disebut ’bebas HIV/AIDS’ tentu semua penduduk harus menjalani tes HIV.

(3) Kondisi ’bebas HIV/AIDS’ jika semua penduduk sudah menjalani tes HIV pun hanya sementara. Artinya, kondisi itu hanya ketika darah diambil untuk dites. Soalnya, setelah tes HIV bisa saja ada yang tertular HIV melalui perilaku berisiko.

Nah, pertanyaan untuk Pemkab Lamongan, Jatim: Apakah semua penduduk di Kecamatan Sukorame tsb. sudah menjalani tes HIV?

Kalau jawabannya tidak, maka kecamatan itu bukan ’bebas HIV/AIDS’, tapi belum ada penduduk kecamatan itu yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS.

Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2PLP) Dinkes Lamongan, Chaidir Annas, menjelaskan dari temuan per tahun diketahui jika angka penderita HIV/AIDS di Lamongan menunjukkan grafik peningkatan.

Rupanya Chaidir tidak memahami cara pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia. Pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan secara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya. Maka, biar pun pengidap HIV/AIDS banyak yang meninggal angka HIV/AIDS tidak akan pernah turun atau berkurang.

Disebutkan: "Bila tahun 2011 ditemukan jumlah penderita sebanyak 73 orang maka tahun 2012 tercatat ditemukan 113 orang penderita."

Yang meningkat atau bertambah adalah kasus baru yang terdeteksi. Ini tidak menunjukkan terjadi infeksi HIV baru karena bisa saja yang terdeteksi di tahun 2012 terdeteksi beberapa tahun sebelumnya.

Disebutkan pula: "Saat penderita ditemukan mereka sudah stadium positif AIDS."  Ini kutipan pernyataan Chaidir. Lagi-lagi pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang tidak akurat terhadap HIV/AIDS.

Bukan ’stadium positif AIDS’, tapi pada masa AIDS. Artinya, terdeteksi di masa AIDS yaitu setelah tertular antara 5-15 tahun sebelumnya.

Menurut Chaidir, sebagai langkah agar penyebaran HIV/AIDS tidak semakin merebak diperlukan komitmen semua pihak agar penyuluhan bisa menyentuh semua desa di Lamongan. 

Yang diperlukan tidak sekedar penyuluhan, tapi langkah konkret dari Pemkab Lamongan untuk menanggulangi insiden infeksi HIV baru terutama pada laki-laki dewasa melalui pelacuran.

Pertanyaannya adalah: Apakah di Kab Lamongan ada pelacuran?

Tentu saja Chaidir mengatakan: Tidak ada!

Chaidir benar. Tapi, tunggu dulu. Yang apa yang tidak ada?

Yang tidak ada adalah lokalisasi ’resmi’ pelacuran, tapi praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Jika Pemkab Lamongan tidak mempunyai program yang konkret untuk memaksa laki-laki dewasa memakai kondom ketika melacur, maka penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat akan terus terjadi.

Pemkab Lamongan tinggal menunggu waktu saja untuk ’panen AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***