Kampanye AIDS di Tanah Karo Hanya Retorika Moral

Tanggapan Berita (26/12-2012) – “ …. perlu usaha melindungi hak perempuan dan anak untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya termasuk kesehatan seksual dan reproduksi serta keterampilan hidup. Perlu perbaikan pengelolaan pelayanan berbasis masyarakat untuk mengurangi beban perempuan untuk merawat keluarga yang menderita AIDS.” Ini pernyataan anggota DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga, SE, dalam acara di Kab Tanah Karo, Sumut, dalam berita “Generasi Muda Harus Diselamatkan dari Ancaman HIV/ AIDS” di harianandalas.com (21/12- 2012).  

Kasus kumulatih HIV/AIDS di Tanah Karo dilaporkan 295 yang terdeteksi pada priode 2006-2011 (analisa.com, 2/11-2011).

 

Celakanya, dalam berita tidak ada penjelasan yang rinci tentang cara berupa program yang konkret untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Lagi-lagi ini hanya jargon moral sebagai bahan retorika politik.

Sama halnya dengan teman Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2012 ”Lindungi Perempuan dan Anak dari HIV/AIDS” pemerintah sama sekali tidak mempunyai program yang konkret untuk mewujudkan tema ini. Semua hanya jargon-jargon bak ’bahasa dewa’ moral yang tidak membumi.

Disebutkan: ” .... dari depan pentas salah seorang perempuan yang mengaku sebagai penderita HIV/AIDS, mengajak seluruh  hadirin untuk tidak segan-segan memeriksakan darahnya paling tidak setahun sekali.”

Pernyataan perempan yang mengaku penderita HIV/AIDS ini tidak akurat karena tidak semua orang harus menjalani tes HIV. Soalnya, tidak semua orang perilakunya berisiko tertular HIV. Perilaku berisiko tertular HIV, al. melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) baik PSK langsung (PSK di lokasi pelacuran, di jalanan) dan PSK tidak langsung (PSK yang menyamar sebagai cewek kafe, cewek bar, pelajar, mahasiswi, dll.).

Anggota DPRD Sumut itu pun berujar: ” .... sebagai wakil rakyat di DPRD Sumut merasa bertanggungjawab untuk datang ke daerah ini mengampanyekan bahaya HIV/AIDS.”

Yang diperlukan bukan mengkampanyekan bahaya HIV/AIDS, tapi membuat program penanggulangan yang konkret dan sistematis. Tanpa ada program yang konkret kampanye hanya bagaikan angin lalu di telinga masyarakat.

Disebutkan: ”Perempuan dan anak sebagai fokus kampanye AIDS tahun ini semestinya bisa lebih diperhatikan dan didukung karena sangat rentan.”

Pertanyaan untuk anggota DPRD Sumut itu: Mengapa perempuan dan anak rentang tertular HIV?

Kalau saja anggota DPRD Sumut itu memamai perspektif gender, maka akan muncul jawaban dari pertanyaan di atas yang pada gilirannya akan bisa memberikan langkah yang konkret.

Tanpa program yang konkret penyebaran HIV/AIDS di Tanah Karo akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ’ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]