Pijakan Moral pada (Rencana) Penutupan Lokalisasi Pelacuran Tanjung ‘turki’ Elmo di Kab Jayapura

Tanggapan Berita (29/11-2012) – Perbincangan melalui talk show di Radio 101.1 RockFM Jayapura, Papua, terkait dengan rencana penutupan lokalisasi Tanjung ‘turki’ Elmo di tepi Danau Sentani di jalur jalan raya Kota Jayapura – Bandara Sentani menunjukkan betapa pemahaman terhadap penyebaran HIV/AIDS tetap berpijak pada moral.

Di negara-negara yang menjadikan agama dan kitab suci sebagai UU sehingga tidak ada hiburan malam dan pelacuran pun tetap saja ada kasus HIV/AIDS. Arab Saudi, misalnya, sudah melaporkan lebih dari 16.000 kasus AIDS.

Koq bisa?

Ya, iyalah bisa. Ada laki-laki penduduk negara-negara tsb. yang tertular HIV/AIDS di luar negaranya. Ketika dia kembali ke negaranya maka dia pun menjadi mata rantai penyebaran  HIV, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kalau realitas itu kita tarik ke Kab Jayapura, Papua, maka menutup Tanjung Elmo bukan kunci penanggulangan HIV/AIDS di Kab Jayapura.

Yang bisa dilakukan hanyalah menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melacur ke Tanjung Elmo yaitu melalui program wajib kondom. Program ini ada di dalam Perda AIDS Kab Jayapura tapi tidak ada mekanisme yang konkret untuk menerapkannya (Lihat: Perda AIDS Kabupaten Jayapura - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kabupaten-jayapura.html).

Menutup Tanjung Elmo sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat (Lihat: Untung Rugi Menutup Lokalisasi Pelacuran Tanjung ‘Turki’ Elmo di Kab Jayapura, Papua - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/untung-rugi-menutup-lokalisasi.html).

Dalam talk show di RockFM pagi ini ada kesan jika Tanjung Elmo ditutup, maka pekerja seks di sana perlu diberikan pekerjaan. Ini sudah lama dilakukan di era rezim Orba, tapi tetap saja tidak menyelesaikan masalah (Lihat: Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an) - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/menyingkap-kegagalan-resosialisasi-dan.html).

Pertama, pelacuran merupakan pilihan kerja bagi sebagian pekerja seks sehingga apa pun pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka tidak akan bisa mengajak mereka ke pekerjaan yang ditawarkan.

Kedua, penutupan Tanjung Elmo membuat pekerja seks akan mencari tempat untuk melakukan praktek pelacuran. Bisa di rumah kontrakan, kos-kosan, penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang.

Maka, kuncinya ada pada laki-laki. Kalau saja Pemkab Jayapura dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengajak laki-laki penduduk Kab Jayapura agar tidak melacur merupakan langkah yang arif dan bijaksana. Jika ini berjalan, maka semerta Tanjung Elmo akan bubar karena tidak ada lagi laki-laki yang melacur.

Sekarang pun ketika lokalisasi pelacuran Tanjung Elmo ada tetap saja ada laki-laki yang menjadikan pekerja seks (langsung dan tidak langsung) menjadi istri simpanan di Jayapura dan di luar Jayapura, bahkan di Makassar dan Jakarta. Celakanya, pekerja seks yang mereka jadikan ‘istri’ itu tidak selamanya bersama mereka sehingga kalau suami tidak ada si ‘istri’ juga akan menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja seks.

Yang perlu dilakukan Pemkab Jayapura adalah membuat program berupa regulasi untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil dengan konsekuensi konseling pasangan. Artinya, suami perempuan yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS harus menjalani konseling sebagai pintu ke tes HIV.

Kalau hanya dengan menutup lokalisasi pelacuran Tanjung Elmo bukan langkah yang pas untuk menanggulangi HIV/AIDS, tapi membuka persoalan baru karena pekerja seks akan mencari tempat-tempat baru untuk melakukan praktek pelacuran.

Karena penjangkauan tidak bisa dilakukan terhadap pelacuran, maka laki-laki pun tidak memakai kondom ketika melacur. Inilah biang keladi penyebaran HIV/AIDS yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***