Perda AIDS Provinsi Jawa Barat

Media Watch (22/11-2012) - Jumlah perempuan yang tertular HIV/AIDS di Prov Jawa Barat (Jabar) diperkirakan mencapai 1.548. Dari jumlah ini 663 adalah ibu rumah tangga (Odha Perempuan Alami Peningkatan, republika.co.id, 13/6-2012).

Jumlah ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS dari suaminya akan terus bertambah seiring dengan perilaku sebagian laki-laki beristri di Jabar yang melacur tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Sampai Agustus 2012 terdeteksi  2.819 kasus HIV/AIDS di Kota Bandung. Dari jumlah ini 10,54 persen terdeteksi pada ibu rumah tangga (pikiran-rakyat.com, 1/10-2012). Sedangkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Jawa Barat dilaporkan oleh Dinkes Jabar 14.194 yang terdiri atas 4.646 HIV dan 9.548 AIDS. Sedangkan KPA Jabar melaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS sebanyak 10.385 (pikiran-rakyat.com, 25/10-2012).

Karena ada risiko penularan HIV/AIDS secara vertikal dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya, maka diperlukan mekanisme yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Tentu saja hal ini harus melalui regulasi agar berkekuatan hukum.

Sayang, dalam Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang disahkan tanggal 11 Juni 2012 tidak ada pasal yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil.

Di pasal 13 tentang Pencegahan Penularan dari Ibu ke anak pada ayat a disebutkan: “optimalisasi dukungan sosial dan medis bagi perempuan positif HIV agar dapat merencanakan kehamilan, sehingga dapat mencegah penularan dari ibu ke anak yang dikandungnya sejak dini”.

Bagi perempuan yang sudah terdeteksi HIV/AIDS mereka sudah disiapkan dan mempersiapkan diri untuk menikah, hamil dan melahirkan karena hal itu adalah bagian yang menyatu pada konseling (bimbingan) ketika hendak menjalani tes HIV yaitu konseling sebelum dan sesudah tes HIV.

Yang jadi persoalan adalah perempuan atau ibu rumah tangga atau istri yang tidak menyadari dirinya mengidap HIV/AIDS yang kemudian hamil.

Selama ini pendeteksian HIV/AIDS pada ibu-ibu hamil tidak dilakukan secara sistematis sehingga yang terdeteksi hanya secara insidentil. Umumnya mereka terdeteksi ketika sudah hamil tua atau ketika hendak persalinan.

Kalau saja pada pasal itu ada ayat yang berbunyi: “Setiap perempuan hamil wajib mengikuti survailans tes HIV”, maka upaya untuk menjalankan program pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya akan efektif. Brunei Darussalam dan Malaysia (sejak tahun 1998), menerapkan skirining rutin terhadap perempuan hamil.

Mengapa tidak wajib tes HIV? Tes HIV tidak boleh diwajibkan karena merupakan hak seseorang untuk menjalani tes HIV. Tes wajib tidak bisa dilakukan karena HIV/AIDS bukan wabah (penyakit yang mudah dan cepat menular, misalnya melalui udara dan air).

Ketika ada perempuan hamil yang menjalani survailans tes HIV terdeteksi reaktif, maka mereka dikonseling lagi agar mereka mau menjalani tes HIV. Melalui konseling mereka dihadapkan kepada risiko jika tidak tes HIV, sehingga konseling tsb. akan membuka mata hati mereka agar mau tes HIV.

Kemudian ada pula ayat lain yang berbunyi: “Pasangan atau suami dari perempuan hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS” diwajibkan menjalani konseling pasangan”. Ini untuk menjaring kasus HIV/AIDS pada laki-laki. Soalnya, selama ini kalau ada istri yang terdeteksi HIV/AIDS suaminya justru mengelak untuk tes HIV.

Di pasal 13 tentang Pencegahan Penularan dari Ibu ke anak pada ayat b disebutkan: “penyediaan dan pemberian obat antiretroviral pada ibu hamil dengan HIV dan AIDS”.

Pemberian obat pada ibu hamil merupakan penanganan di hilir. Artinya, ditunggu dulu ada perempuan hamil yang tertular HIV kemudian terdeteksi baru diberikan obat. Mekanisme untuk mendeteksi perempuan hamil tidak ada dalam perda ini sehingga tidak ada cara yang sistematis untuk menceteksi HIV pada perempuan hamil.

Langkah yang lebih elegan untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil adalah dalam Perda ada pasal yang berbunyi: ”Setiap perempuan hamil wajib mengikuti konseling tes HIV bersama pasangan atau suami.” Cara ini akan menjadi pintu masuk untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil khususnya dan pada pasangan umumnya.

Sebelum Perda AIDS Jabar disahkan sudah ada Pergub No 78/2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang disahkan tanggal 18/11-2010. Kalau di daerah lain yang dibuat perda dulu baru pergub, tapi di Jabar sebaliknya. Tapi, sama sama perda-perda yang sudah ada pergubnya pun sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak melokalisir pelacuran sehingga dikesankan tidak ada pelacuran atau prostitusi. Tapi, dalam perda ini secara implisit ada pengakuan terhadap pelacuran. Hal ini dapat dilihat pada pasal 9 ayat c yaitu: Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual.

Kalau di Jabar tidak ada praktek pelacuran tentulah pasal ini tidak perlu ada karena tidak ada penduduk Jabar, terutama laki-laki dewasa, yang berisiko tertular HIV dengan faktor risiko hubungan seksual melalui pelacuran.

Tapi, kesan yang implisit tentang praktek pelacuran itu malah dikuatkan sehingga eksplisit melalui pasal  12 yaitu: Pencegahan melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui:

a. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui transformasi tatanan sosial;

b. penjangkauan dan pendampingan secara aktif untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi dan jejaring sosial;

c. penyuluhan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi kepada populasi umum yang rentan tertular HIV dan AIDS;

d. pengadaan dan distribusi kondom di puskesmas, rumah sakit, Unit Pelayanan Kesehatan, dan tempat keberadaan populasi kunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pengendalian infeksi menular seksual secara komprehensif dan terpadu.

Lalu, bagaimana penanggulangan yang ditawarkan Perda ini?

Melalui pasal 30 ayat 1 disebutkan: Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1 meliputi perseorangan (ayat 2).

Tapi, apa yang ditawarkan Perda ini bagi perseorangan untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS?

Pada pasal 30 disebutkan:

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi HIV dan AIDS, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.

(4) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya.

Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Odha dan Ohida terjadi di hilir. Artinya, hal itu terjadi pada orang-orang yang sudah terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Nah, agaknya ditunggu dulu ada penduduk yang tertular HIV dan terdeteksi baru pasal 30 ayat 3 ini bisa jalan.

Padahal, risiko tertular HIV, terutama melalui hubungan seksual, erat kaitannya dengan perilaku seks seseorang. Maka, yang perlu diatur dalam Perda adalah menyiapkan perangkat hukum agar insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa bisa diturunkan, yaitu melalui program yang konkret, al. mewajibkan laki-laki memakai kondom kalau melacur, atau melarang laki-laki dewasa melacur di Jabar atau di luar Jabar.

Hal lain yang tidak muncul dalam Perda ini adalah penanganan terhadap perempuan asal Jabar yang menjadi TKI/TKW yang terdeteksi mengidap HIV ketika kembali dari luar negeri. Soalnya, prevalensi HIV/AIDS di beberapa negara tujuan TKI/TKW tinggi, sehingga jika TKI/TKW diperkosa atau dinikahi ada risiko tertular HIV/AIDS.

Selain itu ada pula perempuan Jabar yang menjadi pekerja seks di luar Jabar (6.300 Wanita Indramayu Jadi PSK di Pulau Batam, Harian “Pikiran Rakyat”, 11 November 2005). Jika mereka pulang kampung tentulah ada risiko penyebaran HIV kalau mereka tertular di luar daerah (Lihat: - Batam bisa Jadi ”Pintu Masuk” Epidemi HIV/AIDS Nasional - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/batam-bisa-jadi-pintu-masuk-epidemi.html dan PSK Mudik Lebaran: Ada yang Bawa AIDS sebagai Oleh-oleh - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/psk-mudik-lebaran-ada-yang-bawa-aids.html).

Tapi, begitulah sama dengan perda-perda yang lain yang ada hanyalah pasal-pasal normatif yang tidak membumi sehingga jauh dari langkah konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah.

Satu demi satu kasus baru terdeteksi, pada saat yang sama satu demi satu insiden infeksi HIV baru pun terus terjadi, terutama melalui praktek pelacuran dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kelak penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat akan bermuara para ’ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***