Perda AIDS Kabupaten Jayapura

 

Media Watch (27/11-2012) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 20 Tahun 2003 yang disahkan tanggal 19 Desember 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Perda ini menempati urutan ke-3 secara nasional dari 65 perda sejenis dan yang ke-3 pula di Prov Papua, setelah Kab Nabire dan Kab Merauke.

Bagaimana peranan perda ini dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kab Jayapura?

Perda ini sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kab Jayapura.

Tentang cara penularan HIV pun tidak akurat. Di pasal 4 ayat a disebutkan: ”HIV dapat menular kepada orang lain dengan cara Hubungan seksual yang tak terlindung”.

Penularan HIV melalui hubungan seksual, heteroseksual dan homoseksual, di dalam dan di luar nikah hanya bisa terjadi jika salah satu dari pasangan yang melakukan hubungan seksual mengidap HIV/AIDS dan suami atau laki-laki tidak memakai kondom. Ini fakta.

Lalu, bagaimana mencegah penularan HIV melalui hubunga seksual di dalam dan di luar nikah?

Di pasal 5 disebutkan: Penularan HIV hanya dapat dicegah dengan cara:

1. Tidak melakukan kegiatan seksual;

2. Setia pada pasangan tetap;

3. Menggunakan kondom pada setiap kontak seksual yang beresiko;

Cara pencegahan pada pasal 5 ayat 1 itu adalah hal yang naif dan mustahil. Dorongan seksual adalah bagian dari metabolisme kehidupan setiap manusia dan anugrah dari Tuhan.

Sedangkan cara pada pasal 5 ayat 2 juga tidak tepat karena dalam pasangan setia, seperti suami istri, pun bisa terjadi penularan HIV jika salah satu dari suami-istri mengidap HIV dan suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama.

Bahkan, laki-laki ’hidung belang’ pun banyak yang mempunyai pasangan tetap di kalangan pekerja seks komersial (PSK). Mereka ini setia kepada pasangannya.

Sedangkan cara pada pasal 5 ayat 3 juga tidak akurat karena tidak batasannya tidak konkret. Pengeritan kontak seksual yang berisiko dijabarkan pada pasal 1 ayat 12 disebutkan: Perilaku seksual resiko tinggi adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.

Banyak laki-laki yang tidak berganti-ganti pasangan, seperti yang mempunyai pelanggan tetap di kalangan PSK atau laki-laki yang menjadikan PSK langsung dan PSK tidak langsung, seperti cewek bar, sebagai istri (simpanan). Mereka ini tidak berganti-ganti pasangan.

Betapa naifnya cara berpikir yang merancang perda ini karena untuk menyebutkan hubungan seksual atau sanggama saja harus menghaluskan kata dengan memakai istilah ’kontak seksual’. Kata ini denonatif karena tidak semua kontak alat seksual merupakan sanggama selama penis tidak masuk ke dalam vagina.

Salah satu faktor risiko penyebaran HIV adalah hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK. Persoalannya adalah kegiatan pelacuran di Kab Jayapura tidak dilakukan berdasarkan regulasi sehingga program penanggulangan tidak bisa dijalankan dengan efektif.

Dalam perda ini ada upaya penanggulangan dengan program kondom, tapi tidak ada cara yang sistematis untuk memantau pemakaian kondom pada laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Di pasal 7 ayat 1 disebuktan: PSK wajib: a. PSK wanita mengharuskan pelanggannya menggunakan kondom pada saat melakukan kontak seksual, c. Menolak melakukan hubungan seks dengan setiap lelaki yang tidak mau menggunakan kondom.

Persoalannya adalah posisi tawar PSK sangat rendah sehingga mereka tidak bisa memaksa laki-laki harus memakai kondom ketika sanggama. Bahkan, laki-laki sering memakai tangan germo untuk memaksa PSK meladeninya tanpa kondom.

Memang, di pasal 8 ayat e disebutkan: Mucikari wajib memberikan perlindungan kepada PSK dan melaporkan pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual tanpa menggunakan kondom.

Tapi, tidak ada mekanisme yang sistematis untuk memantau tingkat penggunaan kondom pada laki-laki ketika sanggama dengan PSK.

Di pasal 9 disebutkan: Setiap pelanggan wajib menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual.

Tapi, lagi-lagi perda ini tidak memberikan cara yang sistematis untuk memantau pemakaian kondom pada laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Di pasal 7 disebutkan: PSK wajib: d. Memeriksakan diri secara berkala terhadap penyakit IMS. e. Bila mengetahui dirinya telah terinfeksi IMS atau HIV segera berobat danbertanggungjawab tidak menularkan kepada orang lain.

Persoalannya adalah:

Pertama, yang menularkan IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus kepada PSK adalah laki-laki pelanggan. Kemudian ada pula laki-laki lain yang tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus dari PSK.

Laki-laki yang menularkan IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus kepda PSK  dan laki-laki yang tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Dalam perda ini tidak ada intervensi yang konkret untuk mencegah penularan HIV dari suami ke istri dan dari istri-ke-bayi yang dikandungnya.

Kedua, pada rentang waktu ketika seorang PSK tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus sampai pada pemeriksaan sudah banyak laki-laki yang berisiko tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus karena PSK yang mengidap IMS atua HIV atau dua-duanya tidak menyadarinya. Celakanya, laki-laki yang sanggama dengan mereka pun tidak memakai kondom. Penularan terjadi para rentang waktu antara tertular IMS dan terdeteksi mengidap IMS (Lihat Gambar).

Sedangkan pendeteksian HIV/AIDS tidak sama dengan IMS karena HIV baru terdeteksi secara akurat setelah masa jendela yaitu setelah tertular lebih dari tiga bulan.

Maka, perda ini hanya bekerja di awang-awang karena tidak ada mekanisme yang konkret dan sistematis dalam penanggulangan HIV/AIDS. Jadi, tidak perlu terheran-heran kalau kemudian insiden infeksi HIV baru terus terjadi di Kab Jayapura. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***