Penyebaran HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, Kalsel, Merisaukan

Tanggapan Berita (15/11-2012) – “Dari 33 kasus AIDS di Banjarmasin pada 2011, tapi pada Juni 2012 meningkat hingga 107 kasus.” Ini lead pada berita “Kasus AIDS di Banjarmasin Meningkat Tiga Kali Lipat” (www.beritasatu.com, 14/11-2012).

Wartawan atau redaktur yang menulis lead berita ini tidak memahami pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia. Laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga angka laporan kasus HIV/AIDS tidak akan pernah berkurang atau turun biar pun banyak pengidapnya meninggal.

Yang perlu dikembangkan dari data itu bahwa dalam kurun waktu setehun terdeteksi 74 kasus HIV/AIDS baru. Tapi, perlu diingat 74 kasus itu belum tentu tertular pada kurun waktu antara 2011 dan 2012 karena kalau ada kasus yang terdeteksi pada masa AIDS berarti sudah tertular antara 5-15 tahun sebelumnya.

Disebutkan: “Kasus penularan penyakit AIDS di wilayah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkat tiga kali lipat, sehingga sangat merisaukan banyak pihak.”

Yang merisaukan bukan pertambahan kasus tapi Pemkot Banjarmasin tidak mempunyai program yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS secara sistematis. Selain itu tidak ada pula program penanggulangan HIV/AIDS berupa intervensi yang konkret di hulu.

Biar pun Pemkot Banjarmasin sudah menerbitkan peraturan daerah (perda) penanggulangan HIV/AIDS, tapi perda itu ‘hanya macan’ kertas dengan pasal-pasat normatif yang jauh dari realitas HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kota-banjarmasin-kalimantan.html).   

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswasti: "Padahal dari seorang yang tertular AIDS masih ada seratus orang yang tertular yang tidak diketahui."

“Rumus” jika ada 1 kasus terdeteksi berarti ada 100 kasus yang tidak terdeteksi tidak bisa dipakai secara ‘telanjang’ karena ‘rumus’ itu harus ada beberapa faktor yang mempengaruhi, al. tingkat pelacuran tinggi, pemakaian kondom rendah, dll. ‘Rumus’ itu hanya untuk keperluan epidemiologis, misalnya, merancang program, menyediakan obat-obatan, dll.

Memang, penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es, tapi tidak ada rumus baku yang bisa menentukan jumlah kasus yang tidak terdeteksi berdasakan kasus yang terdeteksi. Kasus yang terdeteksi (107) digambarkan sebagai puncak gunung es yang menyebul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es yang ada di bawah permukaan air laut.

Disebutkan oleh Diah, saat ini Dinkes bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat dan instansi lainnya telah melakukan berbagai kegiatan menangkal kian merebaknya penyakit tersebut.

Pertanyaannya: Apa langkah konkret yang dilakukan oleh Dinkes Banjarmasin dan KPA Banjarmasin untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?

Sayang, dalam berita tidak ada penjelasan tentang program konkret yang dilakukan Pemkot Banjarmasih, dalam hal ini Dinkes Kota Banjarmasin dan KPA Kota Banjarmasin, untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Langkah yang dimaksud Diah adalah: “Salah satunya adalah dibentuknya klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.”

Klinik itu adalah program di hilir. Artinya, Dinkes Banjarmasin menunggu dulu ada penduduk yang tertular IMS baru diobati di puskesmas.

Sekali lagi yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu sebagai upaya untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru. Jika Pemkot Banjarmasin tidak mempunyai program yang konkret, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.

Laki-laki yang tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Kalau ini yang terjadi, maka Pemkot Banjarmasin tinggal menunggu waktu saja untuk menghadapi ‘ledakan AIDS”. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***