‘Hot Spot’ dan Penyebaran HIV/AIDS di Jalur Pantura Jabar

Tanggapan Berita (9/11-2012) – “Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu, menurut Dedi, terkendala minimnya Puskesmas voulentary counselling testing (VCT) dan rendah mobile VCT.” Ini pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, Dedi Rohendi, dalam berita “Penyebaran HIV/AIDS Indramayu Tertinggi di Jalur Pantura” (tribunnews.com, 7/11-2012).

Pernyataan itu menunjukkan upaya penanggulangan HIV/AIDS hanya dilakukan di hilir. Artinya, Dedi menunggu dulu ada penduduk Indramayu yang tertular HIV baru ditangani di klinik VCT.

Yang perlu dilakukan adalah penanganan di hulu. Artinya, upaya untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) yang dikabarkan praktek di berbagai tempat di sepanjang jalur pantai utara (pantura).

Dikabarkan sampai Oktober 2012 kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Indramayu mencapai 825. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di sepanjang jalur pantura.

Pertanyaannya untuk Dinkes Indramayu adalah:

(1) Mengapa banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi di Kab Indramayu?

(2) Bagaimana kasus-kasus HIV/AIDS terdeteksi di Kab Indramayu?

(3) Di fasilitas (sarana) kesehatan mana kasus-kasus HIV/AIDS tsb. terdeteksi?

(4) Pada kalangan mana kasus-kasus HIV/AIDS terdeteksi di Kab Indramayu?

(5) Berapa dan bagaimana penyebaran fasilitas tes HIV yang ada di Kab Indramayu?

(6) Bagaimana tingkat penjangkauan ke berbagai kalangan, terutama populasi kunci, oleh instansi dan institusi di Kab Indramayu?

Sayang, wartawan tidak bertanya sehingga tidak ada penjelasan tentang tiga hal di atas.

Terkait dengan kasus HIV/AIDS yang lebih sedikit di kabupaten dan kota lain di jalur pantura, maka pertanyaannya adalah:

(a) Mengapa kasus HIV/AIDS tidak banyak terdeteksi di kabupaten dan kota di jalur pantura selain Kab Indramayu?

(b) Bagaimana kasus-kasus HIV/AIDS terdeteksi di kabupaten dan kota di jalur pantura selain Kab Indramayu?

(c) Berapa dan bagaimana penyebaran fasilitas tes HIV yang ada di kabupaten dan kota di jalur pantura selain di Kab Indramayu?

(d) Bagaimana tingkat penjangkauan ke berbagai kalangan, terutama populasi kunci, oleh instansi dan institusi di kabupaten dan kota di jalur pantura selain di Kab Indramayu?

Jika ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, maka akan ada gambaran ril terkait dengan temuan kasus di Kab Indramayu dan di kabupaten dan kota lain di jalur pantura.

Di Kab Indramayu ada 4 dari 49 Puskesmas yang melayani VCT (tes HIV gratis dengan konseling secara sukarela dengan kerahasiaan) serta dua rumah sakit.

Bandingkan dengan Kota Cirebon yang hanya ada dua Puskesmas yang melayani tes HIV melalui klinik VCT.

Bagaimana dengan kondisi di kabupaten dan kota di jalur pantura selain Kab Indramayu?

Disebuktan pula oleh Dedi, tercatat 29 orang meninggal karena terinfeksi HIV/AIDS di kabupaten itu.

Tidak jelas apakah pernyataan itu kutipan langsung atau pendapat wartawan karena kematian pada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS bukan karena (terinfeksi) HIV/AIDS, tapi karena penyakit lain, disebut infeksi oportunistik seperti diare dan TBC, yang muncul pada masa AIDS (setelah tertular HIV antara 5-15 tahun).

Disebutkan oleh Dedi bahwa kenaikan angka itu sebagai keadaan darurat. "Kalau terus meningkat, saya khawatir ini bakal menjadi kejadian luar biasa."

HIV/AIDS bukan wabah (penyakit yang mudah menyebar karena cara penularan yang mudah melalui air dan udara), tapi epidemi. Penambahan angka akan terus terjadi karena penemuan kasus baru.

Disebutkan oleh Dedi bahwa HIV juga banyak ditularkan melalui hubungan seksual para pekerja penjaja seks di tempat hiburan serta hubungan seksual dengan tenaga kerja wanita yang bekerja di tempat hiburan.

Pertanyaan untuk Dedi: Apa langkah konkret yang dilakukan Dinkes Indramayu berupa intervensi untuk menanggulangi penularan HIV antara laki-laki dengan pekerja seks di tempat hiburan?

Tentu saja tidak ada. Bahkan, dalam Perda AIDS Kab Indramayu pun sama sekali tidak ada langkah konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS di hulu (Lihat: Perda AIDS Kabupaten Indramayu, Jawa Barat - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kabupaten-indramayu-jawa.html).

Hal itu dibenarkan Dedi. Menurut Dedi Perda AIDS Kab Indramayu belum maksimal, karena: "Perda itu memang lebih banyak tentang penanganan orang yang terinfeksi HIV daripada mengenai pencegahannya."

Ya, Dedi benar. Itulah salah satu keburukan perda-perda AIDS yang ada di Indonesia yaitu hanya menanggulangi HIV/AIDS di hilir. Artinya, ditunggu dulu ada penduduk yang tertular HIV baru ditangani. Hal yang sama terjadi pada Perda AIDS Kota Cirebon (Lihat: Perda AIDS Kota Cirebon, Jawa Barat - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kota-cirebon-jawa-barat.html).   

Di Kota Cirebon kasus kumulatif HIV/AIDS tahun 2004-2012  tercatat 524 termasuk di dalamnya 29 anak-anak.

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Cirebon, Sri Mariati, 90 persen dari total 116 tempat tongkrongan (hot spot) di Kota Cirebon potensial menularkan HIV lantaran banyak terjadi transaksi seksual.

Sri Mariati tidak akurat. Yang menularkan bukan hot spot, tapi laki-laki pendudu Kota Cirebon yang melacur tanpa kondom dengan perempuan di hot spot tsb. Kemudian ada pula laki-laki penduduk Kota Cirebon yang tertular HIV dari perempuan di hot spot tsb. karena melacur tanpa kondom.

Maka, laki-laki penduduk Kota Cirebon yang menularkan HIV/AIDS ke perempuan di hot spot dan laki-laki yang tertular HIV dari perempuan di hot spot menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada 29 anak-anak menunjukkan ibu mereka tertular HIV dari suami. Dengan 29 anak-anak ini, maka sudah ada 87 penduduk Kota Cirebon yang mengidap HIV/AIDS yaitu anak, istri dan suami. Kalau suami-suami tsb. mempunyai istri lebih dari satu, maka kian banyak perempuan dan anak-anak yang tertular HIV/AIDS di Kota Cirebon.

Celakanya, Perda AIDS Kota Cirebon dan Perda AIDS Kab Indramayu sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi penyebaran  HIV/AIDS di hot spot. 

Hot spot berupa lokasi atau tempat pelacuran, warung yang menyediakan transaksi seks, tempat hiburan dengan transaksi seks, dll. terdapat di sepanjang jalan raya lintas jalur pantura mulai dari Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Indramayu, Kab Cirebon, dan Kota Cirebon.

Maka, selama pemerintah kabupaten dan kota di sepanjang jalur pantura di wilayah Jawa Barat tidak mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS, maka penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***