HIV/AIDS di DKI Jakarta Tanpa Penanggulangan yang Konkret

Tanggapan Berita (9/11-2012) – ”Agar program dan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta melakukan pemetaan populasi kunci terhadap masyarakat terkait penanggulangan HIV/AIDS di ibu kota. Pemetaan dilakukan dengan mengadakan dialog serta menyepakati data-data dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengetahui masyarakat yang rentan terkena dan terjangkit HIV/AIDS.” Ini lead pada berita “KPAP DKI Petakan Masyarakat Rentan HIV/AIDS” (beritajakarta.com, 6/11-2012).

Pada lead disebutkan “masyarakat yang rentan terkena dan terjangkit HIV/AIDS”. Ini ngawur karena tidak semua orang (masyarakat) berisiko tertular HIV/AIDS.

Yang berisiko tertular HIV/AIDS, al. dengan faktor risiko hubungan seksual, adalah:

(1). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah DKI Jakarta dan di luar wilayah DKI Jakarta serta di luar negeri.

(2)  Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti tanpa kondom di wilayah DKI Jakarta dan di luar wilayah DKI Jakarta serta di luar negeri.

(3). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK di jalanan, cafe, pub, tempat hiburan, panti pijat, lokasi dan lokalisasi pelacuran, losmen, hotel melati dan hotel berbintang) dan PSK tidak langsung (’anak sekolah’, ’mahasiswi’, ’cewek SPG’, ’cewek cafe’, ’cewek pub’, ’cewek panti pijat’, ’ibu-ibu rumah tangga’, ’ABG’, ’pelacur kelas tinggi’, ’call girl’, dll.), serta perempuan pelaku kawin-cerai di wilayah DKI Jakarta dan di luar wilayah DKI Jakarta serta di luar negeri.

(4). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom terkait dengan homseksual, yaitu: gay (seks anal) di wilayah DKI Jakarta dan di luar wilayah DKI Jakarta serta di luar negeri.

(5) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom terkait dengan LSL (lelaki suka seks lelaki) melalui seks anal di wilayah DKI Jakarta dan di luar wilayah DKI Jakarta serta di luar negeri.

Dari pernyataan pada lead itu yang dipetakan adalah “populasi kunci” yaitu pekerja seks komersial (PSK), waria, penyalahguna narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, laki-laki pelanggan PSK, dll.

Jika kita tilik lima ‘pintu masuk’ HIV/AIDS di Jakarta tentulah luput dari pemetaan. Bagaimana mungkin bisa dipetakan pelaku atau pasangan yang melakukan pratek pelacuran di hotel-hotel berbintang dan apartemen.

Bahkan, Perda AIDS Jakarta No. 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pun sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret sebagai intervensi pada pratek pelacuran untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melacur (Lihat: Perda AIDS DKI Jakarta - http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-dki-jakarta.html).  

Kasus kumulatif HIV/AIDS yang dilaporkan di Jakarta sampai 30 Juni 2012 mencapai  25.893 yang terdiri atas  20,775 HIV dan 5,118 AIDS.

Langkah yang ditawarkan perda untuk menanggulangi penularan HIV di Jakarta adalah, yang termuat pada pasal 15 disebutkan “Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS yaitu: (a) tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah, dan (b) hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak istri yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS karena suami mereka sudah menikah sehingga tidak ada lagi halangan untuk melakukan hubungan seksual. Celakanya, selain dengan istri sebagian suami juga melakukannya dengan perempuan lain, seperti PSK, tanpa memakai kondom.

Agaknya, Pemprov DKI Jakarta menepuk dada dengan mengatakan: Di DKI Jakarta tidak ada pelacuran! Ini benar karena lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak di Jakarta Utara, lokasi pelacuran di Boker, Jakarta Timur dan Kalijodo, Jakarta Barat sudah ditutup.

Tapi, apakah itu jaminan di Jakarta tidak ada praktek pelacuran?

Di dalam perda di pasal 15 ayat g disebut: “setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk ter jadinya perilaku berisiko tertular HIV”.

Ini merupakan bentuk eufemisme yang justru mengaburkan makna denotasi karena dibalut dengan moral sehingga yang muncul pun hanya konotasi.

Apa, sih, yang dimaksud dengan “tempat yang diduga berpotensi untuk ter jadinya perilaku berisiko tertular HIV”?

Risiko penularan HIV bukan karena tempat dan sifat hubungan seksual (zina, melacur, dll.), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom).

Jika bertolak dari pasal 15 ayat g itu, maka di Jakarta ada tempat yang menyediakan perempuan untuk transaksi seks.

Pertanyaannya adalah: Apa langkah konkret Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi penyebaran HIV dari laki-laki ke perempuan pekerja tempat hibuaran dan sebaliknya dari perempuan pekerja tempat hiburan ke laki-laki melalui hubungan seksual?

Lagi-lagi tidak ada!

Selama praktek pelacuran tersebar di berbagai titik dan tempat-tempat hiburan malam, maka program penanggulangan tidak akan bisa berjalan dengan efektif.

Jika tidak ada program yang konkret, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga menunjukkan suami mereka tertular HIV, al. karena melacur tanpa kondom. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***