Di Kota Bandarlampung Tanggulangi HIV/AIDS dengan Promosi dan Distribusi Kondom

Tanggapan Berita (25/11-2012) – “Angka penderita human immunodeficiency virus (HIV) dan acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) di Bandarlampung masih cukup tinggi. Pada tahun ini, tercatat terdapat 616 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan estimasi dari Kementerian Kesehatan tahun 2012.” Ini keterangan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandarlampung, dr. Wirman (HIV/AIDS Kota 616 Kasus. Hanya Terdeteksi 594 Kasus, Harian ”Radar Lampung”, 9/11-2012).

Angka laporan kasus HIV/AIDS tetap akan tinggi atau banyak karena kasus HIV/AIDS di Indonesia dilaporkan secara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga angka tidak akan pernah berkurang atau turun biar pun banyak pengidap HIV/AIDS yang meninggal.

Yang perlu dipersoalkan adalah: Apakah insiden infeksi HIV baru di Bandarlampung terus terjadi?

Insiden infeksi HIV baru yang terjadi, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom, terutama antara laki-laki dewasa dengan pekerja seks komersial (PSK).

Celakanya, Pemkot Bandarlampung akan menepuk dada dan mengatakan: Di Bandarlampung tidak ada pelacuran.

Itu benar, tapi tunggu dulu. Yang tidak ada bukan (praktek) pelacuran, tapi lokalisasi pelacuran yang diregulasi oleh dinas sosial.

Praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Selama Pemkot Bandarlampung tidak mempunyai program yang konkret berupa intervensi terhadap laki-laki yang melacur agar mereka memakai kondom ketika sanggama dengan PSK, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.

Kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga merupakan bukti bahwa laki-laki, dalam hal ini suami, melakukan perilaku berisiko tertular HIV, al. melacur tanpa kondom.

Persoalannya adalah laki-laki ’hidung belang’ meresa tidak berisiko tertular HIV karena mereka tidak berzina dengan PSK. Soalnya, ada anggapan bahwa PSK itu adalah perempuan yang ada di lokalisasi pelacuran.

Padahal, PSK dikenal ada dua macam yaitu: (1) PSK langsung (PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, dan di jalanan), dan (2) PSK tidak langsung (‘cewek bar’, ‘cewek disko’, ‘anak sekolah’, ‘mahasiswi’, ‘cewek SPG’, ’cewek biliar’, ’cewek disko’, ’cewek pub’, ’cewek kafe’, ‘ibu-ibu rumah tangga’, dan perempuan yang mangkal atau panggilan di penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang, serta di tempat-tempat hiburan malam).

Kasus kumulatif HIV dan AIDS yang dicatat Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung sampai Oktober 2012 sebanyak 594. Sedangkan data dampingan Saburai Support Grup (SSG) Lampung sampai Oktober 2012 tercatat 854 dengan rincian laki-laki 556 dan 298 perempuan.

Menurut Kepala Diskes Bandarlampung, upaya pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan adalah sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat melalui berbagai media dan pertemuan-pertemuan.

Cara ini tidak ada manfaatnya tanpa ada regulasi yang konkret, terutama untuk menerapkan program kondom pada laki-laki yang melacur.

Lain halnya kalau Dinkes Bandarlampung bisa menjamin tidak ada laki-laki dewasa penduduk Bandarlampun yang melacur, maka tidak ada persoalan. Tapi, kalau tidak bisa dijamin maka diperlukan cara atau langkah yang konkret.

Selanjutnya adalah perubahan perilaku melalui komunikasi yang komprehensif dan berkesinambungan bagi orang yang terinfeksi HIV.

Nah, ini langkah di hilir. Artinya, Dinkes Bandarlampung menunggu ada dulu penduduk yang tertular HIV baru ditangani.

Yang diperlukan adalah langkah di hulu, al. menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK.

Dikabarkan ada kesepakatan lokal di dua lokasi, yakni Pemandangan dan Pantai Harapan, bagi para wanita pekerja seksual (WPS), mucikari, dan pemangku kepentingan. Satpol PP dan Diskes juga merespons dalam membantu upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS.

Yang menjadi persoalan adalah: Bagaimana membuktikan bahwa laki-laki yang melacur memakai kondom ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan PSK?

Disebutkan oleh Wirman, diadakan kilinik berjalan infeksi menular seksual (IMS) di dua lokasi tersebut setiap tiga bulan sekali, serta klinik IMS di Puskesmas Panjang dan Sukaraja yang diakses oleh para WPS.

Wirman lupa kalau yang menularkan IMS kepada PSK itu adalah laki-laki dan ada pula laki-laki yang tertular IMS dari PSK. Jika PSK yang mengidap IMS juga mengidap HIV, maka ada kemungkinans sekaligus terjadi penularan IMS dan HIV sekaligus.

Laki-laki yang menularkan IMS dan HIV kepada PSK dan laki-laki yang tertular IMS dan HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga merupakan bukti suami mereka melacur tanpa kondom.

Biar pun ada promosi penggunaan dan distribusi kondom, tanpa mekanisme yang konkret untuk menerapkan regulasi tidak ada jaminan laki-laki ’hidung belang’ memakai kondom ketika melacur.

Posisi tawar PSK untuk memaksa laki-laki memakai kondom ketika sanggama sangat rendah. Untuk itulah diperlukan regulasi agar ada pemaksaan bagi laki-laki untuk memakai kondom setiap kali sanggama dengan PSK.

Tanpa, program yang konkret insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ’ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***