3,6 Juta Pengidap HIV/AIDS di Sulsel: Fantastis dan Sensasional

Tanggapan Berita (9/11-2012) - “Tahun Ini Penderita HIV/AIDS di Sulsel 3,6 Juta Orang” Ini judul berita di kompas.com (7/11-2012).

Judul berita ini benar-benar fantastis dan sensasional. Judul ini dikutip dari pernyataan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Amal Natsir, yang mengatakan: "Hingga tahun 2012, jumlah penderita HIV/AIDS di Sulsel mencapai 3,6 juta orang. Selama tiga bulan terakhir, jumlah penderita mengalami kenaikan hingga 200 orang. Jadi kalau tidak dicegah, diperkirakan pada tahun 2015 mencapai 5 juta orang penderita HIV/AIDS. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius pemerintah."

Celakanya, wartawan yang menulis berita ini hanya mengutip pernyataan Amal secara langsung tanpa melakukan check and recheck ke sumber lain. Laporan resmi Kemenkes menyebutkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Sulsel per 30 Juni 2012 adalah 3.713 yang terdiri atas 2.714 HIV dan 999 AIDS.

Lalu, dari mana sumber angka yang disebutkan Amal tsb.? Tidak ada penjelasan. Karena wartawan mengutip langsung pernyataan Amal, maka dikesankan angka itu benar adanya.

Apakah masuk akal dengan penduduk 8 juta jiwa ada 3,6 juta penduduk yang mengidap HIV/AIDS? Kalau ini yang terjadi tentulah rumah-rumah sakit sudah penuh sesak dengan penderita HIV/AIDS yang sudah masuk masa AIDS yang berobat dengan penyakit-penyakit infeksi oportunistik.

Disebutkan: Penderita HIV/AIDS di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga tahun 2012 ini, Sulsel menduduki urutan ke-8 terbanyak kasus HIV/ADIS dari 33 provinsi di Indonesia.

Nah, lagi-lagi wartawan atau pembicara tidak memahami cara pelaporan kasus  HIV/AIDS di Indonesia. Laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif. Artinya, kasus baru ditambah kasus lama sejak kasus pertama ditemukan. Begitu seterusnya sehingga biar pun banyak penderita HIV/AIDS yang meninggal angka laporan tidak akan pernah turun.

Maka, konsekuensinya adalah laporan kasus HIV/AIDS akan terus bertambah karena dilaporkan secara kumulatif.

Amal mengungkapkan, masuknya Sulsel urutan ke-8 terbanyak kasus HIV/AIDS di Indonesia harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Pertanyaan untuk Amal: Apa langkah konkret Pemprov Sulsel untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?

Ternyata tidak ada. Bahkan, dalam Perda AIDS Prov Sulsel No 4 Tahun 2010 pun tidak ada satu pasal yang memberikan cara penanggulangan HIV/AIDS yang konkret (Lihat: Perda AIDS Provinsi Sulawesi Selatan - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-provinsi-sulawesi-selatan.html).  

Disebutkan pula oleh Amal bahwa “ …. penyebab terjangkitnya penderita HIV/AIDS di Sulsel melalui seks bebas, ….”

Lagi-lagi pernyataan Amal ini tidak akurat karena kalau ‘seke bebas’ diartikan sebagai zina, maka tidak ada kaitan langsung antara zina dan penularan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam dan di luar nikah (sifat hubungan seksual) jika salah satu dari pasangan yang melakukan hubungan seksual mengidap HIV/AIDS dan laki-laki atau suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama (kondisi hubungan seksual).

Salah satu faktor yang mendorong penyebaran HIV/AIDS di Kota Makassar adalah hubungan seksual tanpa kondom yang dilakukan laki-laki dewasa dengan pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung (Lihat: AIDS di Kota Makassar, Sulsel, Penyebarannya Didorong PSK Tidak Langsung - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/aids-di-kota-makassar-sulsel.html).

Disebutkan pula bahwa “ …. masih ditemukan diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS dalam pemberitaan media.”

Penelitian menunjukkan bahwa sarana kesehatan pemerintah justru yang ada di depan dalam melakukan diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS.

Disebutkan pula oleh Amal: "Menyikapi kondisi itu, Biro Napza dan HIV/AIDS menginsiasi workshop management media alat komunikasi rehabilitasi korban napza dan HIV/AIDS. Dengan begitu, ke depannya stigma dan diskriminasi terhadap korban dapat diminimalisasi."

Nah, Amal tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah penanggulangan di hilir. Artinya, Biro Napza dan HIV/AIDS Pemprov Sulsel menunggu ada dulu penduduk yang tertular HIV/AIDS baru dihindari agar tidak terjadi stigma dan diskrimiasi.

Selama narasumber yang terkait dengan HIV/AIDS dan Narkoba tidak bisa memberikan informasi yang akurat kepada wartawan, maka selama itu pula berita HIV/AIDS tidak akan (pernah) komrehensif karena pemahaman sebagian besar wartawan terhadap HIV/AIDS dan Narkoba sangat rendah.

Berita ini menunjukkan salah satu bentuk berita yang ditulis oleh wartawan yang pemahamannya terhada HIV/AIDS dan Narkoba sangat rendah.

Celakanya, pemerintah tidak mau mendanai pelatihan wartawan untuk penulisan HIV/AIDS yang komrehensif karena hasilnya tidak bisa diukur dengan angka. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***