07 Oktober 2012

Raperda AIDS Kota Denpasar, Bali, Mengabaikan Mekanisme Tes HIV pada Perempuan Hamil



Tanggapan Berita (7/10-2012) – “ …. diperkirakan sekitar 500 ibu hamil di Bali terinfeksi HIV hingga mengancam janinnya ikut tertular. Karenanya, ibu-ibu yang sedang hamil disarankan untuk menjalani tes HIV/AIDS untuk mengetahui kondisi mereka dan janin yang dikandungnya, apakah kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS atau tidak.” (Ibu Hamil akan Dites HIV/AIDS, “Bali Post”, 24/9-2012).

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Denpasar, Bali, dari tahun 1987 sampai Maret 2012 tercatat 2.408 dengan rincian  1.218 HIV (terdiri atas 457  perempuan  dan 761 laki-laki). Sedangkan AIDS 1.190 terdiri atas perempuan 376 dan laki-laki 814 ("Bali Post", 27/5-2012).

Biarpun fakta di atas merupakan fenomena di Bali, termasuk Kota Denpasar, tapi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kota Denpasar ternyata lebih mementingkan hukuman bagi yang sengaja menularkan HIV/AIDS dan tes HIV bagi calon mempelai.

Padahal, lebih dari 90 persen kasus penularan HIV/AIDS terjadi tanpa disadari baik oleh yang menularkan maupun yang ditulari atau yang tertular. Lagi pula jika seseorang terdeteksi HIV/AIDS melalui tes HIV sesuai dengan standar baku maka salah satu janji yang harus dijalankan kalau terbukti positif adalah: Menghentikan penularan HIV mulai dari dirinya!


Selain itu andaikan seorang istri terdeteksi mengidap HIV/AIDS dan dia membayar pengacara yang handal dan pengadilan membuktikan si suami sengaja menularkan, maka suami mendekam di penjara, istri bergelut dengan HIV/AIDS, dan anak-anak hidup dengan HIV/AIDS. Uang pun habis membayar pengacara. Kalau istri tidak bekerja tentulah muncul masalah baru bagi dia dan anak-anaknya selain menghadapi stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) di masyarakat.

Tapi, ada misi di balik wacana itu. Ada kemungkinan yang mau ‘ditembak’ adalah pekerja seks komersial (PSK), termasuk PSK tidak langsung di kafe, pub, diskotek, dll.

‘Tembakan’ itu pun tidak ada manfaatnya karena:

Pertama, yang menularkan HIV kepada PSK adalah laki-laki dewasa yang bisa saja penduduk asli Kota Denpasar. Laki-laki ini bisa saja sebagai seorang suami.

Kedua, ada pula laki-laki dewasa, yang bisa saja penduduk asli Kota Denpasar, yang tertular HIV dari PSK karena tidak memakai kondom ketika sanggama dengan PSK langsung atau PSK tidak langsung. Laki-laki ini pun bisa saja sebagai seorang suami.

Ketiga, bagaimana jika kelak terbukti yang menularkan HIV kepada PSK adalah laki-laki dewasa penduduk Kota Denpasar?

Terkait dengan anjuran agar ‘ibu-ibu yang sedang hamil disarankan untuk menjalani tes HIV/AIDS untuk mengetahui kondisi mereka dan janin yang dikandungnya, apakah kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS atau tidak’ juga jadi persoalan besar karena banyak yang merasa dirinya tidak mengidap HIV/AIDS karena informasi HIV/AIDS selama ini tidak akurat.

Ketua Program prevention-mother –to-child -transmission (PMTCT) RS Sanglah, dr. AAN Jaya Kusuma, Sp.OG, mengatakan bahwa kasus HIV/AIDS yang tinggi pada ibu hamil maka diarahkan agar ibu-ibu hamil menjalani tes HIV. Tapi, menurut Jaya Kusuma: ''Saat ini pemeriksaan HIV/AIDS masih disarankan. Namun ke depan, pemeriksaan ini akan dilakukan untuk setiap ibu hamil.''

Tentu saja langkah itu terlambat karena beberapa negara di Asia Pasifik sudah lama mempunyai program yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil (Lihat Tabel).

Tes HIV terhadap perempuan hamil terkait dengan upaya pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Jika seorang perempuan hamil tidak ditangani dokter sejak awal, maka risiko bayi tertular HIV mencapai 30 persen. Artinya, dari 100 perempuan hamil yang mengidap HIV akan lahir 30 bayi dengan HIV/AIDS. Tapi, kalau ditangani dokter sejak awal maka risiko bayi tertular HIV dari ibunya di bawah 8 persen bahkan bisa nol persen.

Sejak tahun 2005 RS Sanglah, Denpasar, sudah menjalankan program PMTCT terhdap 130 perempuan hamil dengan hasil tidak ada bayi yang tertular HIV.

Begitu pula dengan wacana tes HIV sebelum menikah merupakan langkah yang tidak ada gunanya. Sia-sia. Soalnya, bisa saja calon pengantin, terutama laki-laki, berada pada masa jendela (tertular di bawah tiga bulan) ketika darahnya diambil untuk tes HIV. Itu artinya hasil tes bisa negatif palsu. HIV sudah ada dalam tubuh tapi tidak terdeteksi karena belum ada antibody HIV di dalam darah. Ini akan menyengsarakan istri karena penularan HIV akan terjadi pada hubungan seksual dalam nikah (Lihat: Sia-sia, Tes HIV Sebelum Menikah - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/sia-sia-tes-hiv-sebelum-menikah_30.html). 

Hasil tes negatif palsu dan negatif asli bisa jadi bumerang karena tes HIV bukan vaksin. Artinya, bisa saja di antara mereka yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV. Ketika ada yang terdeteksi mengidap HIV, maka mereka akan menunjukkan “surat bebas HIV/AIDS” yang diberikan ketika tes HIV sebelum menikah. Masing-masing akan bertahan dengan surat "Bebas AIDS" tsb.

Daripada mengutamakan pasal-pasal pidana bagi yang sengaja menularkan HIV dan tes HIV bagi calon pengantin di Raperda AIDS Kota Denpasar akan jauh lebih berguna jika ada pasal yang mengatur mekanisme tes HIV terhadap perempuan hamil.

Tapi, perlu juga dikaitkan dengan konseling pasangan sehingga suami pun tidak bisa mengelak untuk menjalani tes HIV dengan konseling. Soalnya, kalau suami tidak tes HIV dia akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.