(Lokasi) Pelacuran Padang Galak di Sanur, Denpasar, Bali

Liputan (18/10-2012) – “Ah, ini belum seberapa.” Itu yang diucapkan seorang perempuan yang memakai rok setinggi sejengkal dari lutut sambil menunjukkan gambar di layar ponselnya. Di layar ponsel ada foto dirinya setengah badan yang hanya memakai bra (penggunaan kata kutang sekarang sudah jarang karena yang sering dipakai adalah bra adalah kependekan dari brassiere bahasa Prancis yang lebih popular dari kata BH yakni Buste Houder bahasa Belanda).

“Mas, kalau mau yang lebih seru, ayo, masuk ke kamar,” kata perempuan yang mengaku bernama Sum itu sambil menarik tangan dan merapatkan badan ke lawan bicaranya. Suasana itu ‘terekam’ dalam studi lapangan bersama wartawan peserta lokakarya HIV dan media di Denpasar, Bali (22/9-2012).

Wah, itu di mana? Ya, di mana lagi kalau bukan di tempat (lokasi) pelacuran Padang Galak, wilayah pantai Sanur, Denpasar Timur, Bali. Lokasi pelacuran itu tidak jauh dari arena festival layang-layang.

Dari jalan raya beraspal ada jalan tanah selebar satu meter menyusuri sekitar 30 bangunan yang menyediakan perempuan untuk menyalurkan dorongan birahi itu banyak laki-laki lalu-lalang sambil sesekali berhenti di dempat bangunan. Di pintu masuk ada beberapa perempuan yang selalu menyapa. Musik dangdut yang memekakkan telinga terdengar dari setiap bangunan di sepanjang jalan setapak itu.

Di depan salah satu bangunan berjejer tujuh laki-laki. Ada yang memakai topi, ada pula yang memakai jaket kulit. Semua mata laki-laki itu tertuju kepada seorang perempuan yang beridiri di bawah lampu dengan sinar temaram .

Apa yang sedang dilakukan laki-laki itu?

Mereka melakukan ‘mapping’ terhadap perempuan yang mengenakan rok sejengkal di atas lutut dan kaos dengan belahan V sampai ke pangkal payudaranya. “Ya, cewek itu memang oke,” kata seorang laki-laki yang mengaku sudah beristri dan mempunyai anak. Laki-laki ini mengaku selalu memakai kondom kalau melacur di lokasi pelacuran itu. 

Mata laki-laki terus menyorot perempuan tadi. Selama lima menit belum ada gerakan dari tujuh laki-laki yang berjejer di depan bangunan itu. Rupanya, mereka mencoba menyambung ‘tali-rasa’ agar dorongan birahi bisa tertuju kepada perempuan tadi. Tapi, tiba-tiba ada laki-laki yang menarik tangan perempuan yang sedang mereka amati. Satu per satu laki-laki tadi meninggalkan tempat dan beralih ke banguan lain.

Di Padang Galak ada 30-an bangunan. Setiap bangunan mempunyai lima – sepuluh kamar. Kamar-kamar itu merupakan ‘rumah’ bagi perempuan pekerja seks komersial (PSK).  Di kamar itulah mereka melayani laki-laki yang menyalurkan dorongan hasrat seksual.

“Sebelum ada penyuluhan AIDS saya memang tidak meminta tamu pakai kondom,” kata seorang perempuan yang duduk di depan pintu kamarnya. Tapi, setelah ada penyuluhan para PSK di sana meminta tamunya untuk memakai kondom.

Tapi, lagi-lagi PSK menghadapi kendala karena posisi tawar mereka sangat rendah. Laki-laki akan mencari PSK yang mau meladeni mereka tanpa kondom. Bisa juga laki-laki membujuk PSK agar meladeninya tanpa kondom dengan imbalan tambahan uang dari ‘tarif’ resmi di sana yang sekitar Rp 70.000 untuk sekali hubungan seks (disebut short time).

Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian di Kota Denpasar khususnya dan di Bali umumnya kasus HIV/AIDS mulai banyak terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga. Ada perkiraan setiap tahun 500 ibu rumah tangga dari 50.000 kehamilan tertular HIV di Bali. Ibu-ibu rumah tangga itu tertular HIV dari suaminya. Para suami itu tertular HIV dari perempuan lain, terutama PSK.

Selain laki-laki lokal, tamu yang berkunjung ke Padanggalak al. kuli bangunan. Mereka ini sebagian besar berasal dari luar Bali, terutama dari P Jawa bagian timur.

Persoalan besar yang dihadapi Pemprov Bali adalah praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu, seperti di Padang Galak itu dan tempat-tempat lain yang tidak dibentuk berdasarkan regulasi. Artinya, Pemprov Bali tidak mengakui pelacuran di lokasi-lokasi pelacuran yang ada di Bali.

Akibatnya, program penjangkauan untuk mendorong laki-laki ‘hidung belang’ memakai kondom ketika sanggama dengan PSK tidak bisa dijalankan secara efektif. Maka, tidak mengherankan kalau kemudian kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Bali dari tahun 2007 sampai Juni 2012 tercatat 6.292.

Yayasan Kerti Praja Denpasar semula menjalankan program jemput bola terhadap PSK di lokasi pelacuran di sekitar Jalan Danau Tempe, tapi barak-barak di lokasi itu dihancurkan sejak gubenur baru menjabat tahun 2008 (Lihat: ‘Jemput Bola’ ke Lokasi Pelacuran di Denpasar, Bali - http://www.aidsindonesia.com/2012/10/jemput-bola-ke-lokasi-pelacuran-di.html).  

Jika dalam rancangan peratuaran daerah (perda) penanggulangan HIV/AIDS yang sedang digodog Pemkot Denpasar dan DPRD Kota Denpasar tidak ada program konkret untuk menurukan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK di Padang Galak, maka perda itu akan sia-sia karena penyebaran HIV di Kota Denpasar akan terus terjadi.

Jika Pemkot Denpasar mau menanggulangi penyebaran HIV, terutama melalui laki-laki dewasa, maka pelacuran di Padang Galak harus diatur melalui regulasi sehingga program ‘wajib kondom 100 persen’ pada laki-laki yang melacur bisa diterapkan secara ekplisit.

Tapi, melokalisir pelacuran adalah hal yang mustahil karena melokalisir pelacuran dianggap sebagai langkah melegalkan pelacuran. Celakanya, tanpa lokalisasi pelacuran ternyata praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Jika kelak dalam perda tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki ‘hidung belang’, maka penyebaran HV/AIDS akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***