23 Oktober 2012

Dua Pasangan Pasutri di Kaltim Diusir Karena Pengidap HIV/AIDS



Tanggapan Berita (23/10-2012) – “Dua pasangan suami istri (Pasutri) di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), (Prov Kaltim-pen.)  diusir warga setempat karena mengidap HIV/AIDS.” Ini lead di berita “Positif HIV/AIDS, Dua Pasutri Diusir Warga” (www.beritasatu.com, 23/10-2012).

Kasus kumulatif  HIV/AIDS di PPU tercatat 23, tapi karena empat sudah diusir keluar daerah maka sekarang tinggal 19.

Terkait dengan kejadian tsb.  patut dipertanyakan: Mengapa status HIV/AIDS kedua pasangan pasutri itu diketahui masyarakat?

Itu artinya ada yang membocorkan atau membeberkan status HIV/AIDS dua pasangan pasutri tsb. Padahal, semua informasi tentang seseorang terkait dengan penyakit, tindakan medis, dll. merupakan fakta privat dan rahasia yang ada di rekam medis yang dilindungi undang-undang, yaitu UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Dalam kaitan ini yang membocorkan status HIV/AIDS dua pasustri itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diancam dengan sanksi pidana kurungan.

Dikabarkan bahwa "Mereka diusir, karena warga setempat ketakutan penyakit ini bisa menular kepada warga yang lain." Ini disampiakan oleh Ketua Komunitas Peduli AIDS (KPA) Plus PPU, Jodi.

Perilak warga itu merupakan bukti nyata betapa selama ini pemerintah tidak becus dalam memasyaratkan informasi  HIV/AIDS yang komprehensif. Ini terjadi karena materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS selalu dibalut dengan moral sehingga fakta medis tentang HIV/AIDS tidak sampai ke masyarakat.

Yang sampai ke masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah), seperti mengaitkan penularan HIV melalui hubungan seksual dengan zina, pelacuran, ‘seks menyimpang’, dll. Padahal, risiko tertular HIV/AIDS terjadi bukan karena sifat hubungan seksual (zina, pelacuran, ‘seks menyimpang’, dll.), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom).

 Terkait dengan ulah masyarakat di Kec Sepaku dan Kec Babulu, maka orang-orang yang mengusir dua pasutri itu, terutama laki-laki dewasa, ditantang untuk menjalani tes HIV. Langkah ini akan menjadi pemikiran bagi laki-laki yang perilakunya berisiko.

Dikabarkan bahwa pengusiran terjadi setelah mereka diketahui positif HIV kemudian warga tidak menerima keberadaan mereka dan mengusir mereka dari kampungnya.

Tentu ada yang membeberkan status HIV kedua pasangan itu. Status HIV hanya ada di rumah sakit, dinas kesehatan, konselor, dokter, petugas laboratorium dan KPA setempat. Maka, polisi bisa mengusut pembocor status HIV kedua pasangan tsb.

Sayang, dalam berita tidak dijelaskan siapa kedua pasangan pasutri tsb., dan bagaimana mereka tertular HIV. Data ini perlu untuk memberikan gambaran ril kepada masyarat.

Misalnya, ada di antara mereka yang bekerja sebagi pekerja seks maka pengusiran mereka tidak menyelesaikan masalah karena ada laki-laki lain di dua kecamatan itu yang berisiko tertular HIV jika mereka melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks tanpa kondom.

Dikabarkan bahwa tahun depan KPA Plus bersama dengan dinas kesehatan akan melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dan desa. Selama ini disebutkan masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang HIV/AIDS. "Intinya masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang penyakit ini. Jangan sampai terulang lagi ada penderita HIV yang diusir karena tidak diterima warga." Ini pernyataan Jodi.

Tapi, kalau materi KIE yang akan disampaikan kelak tidak akurat, maka selama itu pula masyarakat tetap tidak akan bisa memahami HIV/AIDS secara benar. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.