Di Prov Bengkulu Penanggulangan HIV/AIDS Tanpa Program yang Konkret

Tanggapan Berita (29/10-2012) – “ …. saat ini Kipas terus mendorong peningkatan pelayanan terhadap para populasi kunci yakni gay, waria, lesbian, penjaja seks komersial dan pengguna narkoba yang rawan terinfeksi HIV/Aids.” Ini pernyataan  Direktur Yayasan Kipas Bengkulu, Merly Yuanda, dalam berita “4.316 Orang Di Bengkulu Rentan HIV/AIDS” (www.antaralampung.com, 26/10-2012).

Dikabarkan saat ini tercatat lebih dari 500 kasus HIV/AIDS yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di wilayah Prov Bengkulu.

Yang dilakukan Kipas ini tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Persoalan besar adalah tidak ada regulasi yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan PSK.

Pemprov Bengkulu dan pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu boleh-boleh saja menepuk dada: Di daerah kami tidak ada pelacuran!

Pernyataan itu memang benar karena di wilayah Prov Bengkulu tidak ada lokalisasi pelacuran yang dibentuk berdasakan regulasi.

Tapi, apakah Pemprov Bengkulu bisa menjamin tidak ada praktek pelacurna di wilayahnya?

Kalau jawabannya BISA, maka tidak ada penyebaran HIV/AIDS dengan faktor risiko hubungan seksual di wilayah Prov Bengkulu.

Tapi, kalau jawabannya TIDAK BISA, maka Pemprov Bengkulu dan pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu menghadapi persoalan besar yaitu penyebaran HIV/AIDS melalui laki-laki dewasa yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat.

Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga menunjukkan suami mereka melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, terutama PSK.

Dikabarkan bahwa 4.316 orang sudah dijangkau dengan pelayanan konseling dan 468 orang sudah dirujuk tes HIV ke klinik VCT yaitu tempat tes HIV gratis dengan konseling dan kerahasiaan.

Sekretaris KPA Prov Bengkulu, Abdi Setia Kusuma, mengatakan: "Kami bersyukur lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Kipas yang mengambil peran penting dalam penanggulangan HIV/AIDS."

Pertanyaan untuk Abdi: Apa program konkret yang dijalankan KPA Prov Bengkulu untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?

Sayang, dalam berita tidak ada penjelasan langkah-langkah konkret yang dilakukan di Bengkulu untuk menanggulangi HIV/AIDS. Maka, Pemprov Bengkulu tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS”. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***