Alokasi Dana Penanggulangan HIV/AIDS di DI Yogyakarta Berdasarkan Jumlah Kasus

Tanggapan Berita (3/10-2012) – Kasus kumulatif HIV/AIDS DI Yogyakarta dari tahun 1993 – 2012 dilaporkan 1.797 terdiri atas 1.036 HIV dan 761 AIDS. Dengan kasus seperti ini dan penanggulangan HIV/AIDS di DI Yogyakarta dikabarkan sangat minim (Anggaran penanggulangan HIV/AIDS di DIY minim, Koran Sindo, 12/9-2012).

Data KPA Prov DIY menunjukkan anggaran per tahun di Kab Gunungkidul Rp 4,5 juta, Kab Kulonprogo Rp 10 juta, Kab Bantul Rp 50 juta, Sleman Rp 80 juta, dan Kota Yogyakarta Rp 350 juta.

Mengapa ada perbedaan yang mencolok?

Menurut Ketua KPA Provinsi DIY, Riswanto, distribusi dana tersebut mempertimbangkan jumlah kasus HIV dan AIDS di kabupaten dan kota. Maka, Kota Yogyakarta mendapat dana terbanyak karena jumlah kasusnya paling banyak dibandingkan kabupaten lain.

Alokasi dana menurut jumlah kasus tentu saja tidak objektif karena bisa saja terjadi ‘ledakan’ kasus HIV/AIDS di kabupaten yang angkanya kecil karena dana penanggulangan tidak memadai untuk melancarkan program penanggulangan.

Dengan dana minim hanya cukup untuk biaya operasional tenaga anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten dan kota di DIY.

Tapi, alasan itu pun tidak seluruhnya benar karena dengan dana penanggulangan HIV/AIDS yang besar pun, seperti di DKI Jakarta dan Prov Papua, ternyata penyebaran HIV/AIDS tidak bisa dikendalikan. Itu terjadi karena program KPA tidak konkret sehingga tidak menyentuh akar persoalan yaitu penanggulangan HIV/AIDS di hulu.

Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Pakualam IX, menyesalkan kurangnya kepedulian terhadap HIV dan AIDS di beberapa kabupaten. Minimnya anggaran tersebut memperlihatkan minimnya kepedulian terhadap HIV/AIDS.

Dikabarkan bertolak dari peningkatan jumlah kasus HIV dan AIDS, maka penanganannya pun harus lebih komprehensif. Seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah hingga pelajar harus terus mendapatkan sosialisasi yang benar mengenai penyakit akibat virus tersebut.  

Kalau hanya sebatas sosialisasi tentulah tidak ada manfaatnya karena informasi yang disampaikan pun tidak konkret. Lihat saja Perda AIDS DI Yogyakarta yang mengabaikan keberadaan lokasi pelacuran ‘Sarkem’ di Jalan Pasar Kembang (Lihat: Perda AIDS DI Yogyakarta - http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-di-yogyakarta.html).   

Dengan dana yang kecil sekalipun kalau program penanggulangan realitis dan menyentuh akar persoalan, maka penanggulangan HIV/AIDS, terutama menurunkan insiden infeksi HIV baru, bisa dilakukan.

Persoalannya adalah: Apakah pemerintah kota dan kabupaten serta KPA mempunyai program penanggulangan yang konkret? Kalau tidak ada maka dana yang besar pun akan mubazir, tapi dengan program yang konkret dana yang kecil akan bermanfaat. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***