Kematian Terkait HIV/AIDS di Kota Ambon, Maluku

Tanggapan Berita (15/9-2012) - “Angka penderita HIV/AIDS di kota Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada 2012 sehingga dibutuhkan penanganan serius.” Ini pernyataan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH pada berita “Angka Penderita HIV/AIDS Di Ambon Meningkat” (www.ambon.go.id, 6/9-2012).

Seperti apa, sih, peningkatan penderita HIV/AIDS di Kota Ambon?

Periode Januari-Agustus 2012 terdeteksi 62 kasus HIV/AIDS  yang terdiri atas 29 HIV dan 33 AIDS. Sedangkan hasil survai di di sejumlah kafe, karaoke, hotel, penginapan serta pangkalan ojek, dari 1.000 yang mengikuti tes terdeteksi 79 HIV, yakni 22 orang penderita lama dan 57 orang penderita baru.

Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Ambon para kurun waktu  1996 - 2011 tercatat 851 yang terdiri atas 498 HIV dan 353 AIDS dengan 422 kematian.

Penanganan serius memang diperlukan karena insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK) terus terjadi.

Celakanya, Pemkot Ambon tidak mempunyai langkah yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK langsung. Ini terjadi karena Pemkot Ambon tidak melokalisir praktek pelacuran sehingga pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Angka kasus HIV/AIDS yang dilaporkan akan terus naik atau bertambah karena cara pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif. Artinya, kasus baru ditambah kasus lama. Begitu seterusnya sehingga angka laporan tidak akan pernah turun biar pun banyak pengidap HIV/AIDS yang meninggal.

Persoalan (besar) lain yang luput dari perhatian Louhenapessy adalah kematian terkait HIV/AIDS yang mencapai 422 dari 851 pengidap HIV/AIDS atau 49,59 persen. Ini artinya tingkat kematian pada Odha (Orang dengan HIV/AIDS) di Kota Ambon sangat tinggi karena hampir separuh dari kasus yang terdeteksi.

Karena Louhenapessy dan wartawan yang menulis berita itu tidak membawa fakta terkait dengan kematian Odha maka angka itu seakan tidak bermakna.

Padahal, sebelum 422 pengidap HIV/AIDS itu meninggal mereka sudah menularkan HIV/AIDS kepada orang lain tanpa mereka sadari.

Kematian pada Odha secara statistik terjadi pada masa AIDS (antara 5 – 15 tahun) setelah tertular HIV karena penyakit-penyakit yang disebut infeksi oportunistik, seperti diare dan TBC. Sebelum masa AIDS orang-orang yang tertular HIV tidak menyadari diri mereka sudah mengidap HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka dan tidak ada pula keluhan penyakit yang khas AIDS yang mereka alami.

Maka, pada rentang waktu 5 – 15 tahun mereka sudah menularkan HIV kepada orang lain. Suami akan menularkan HIV kepada istrinya. Jika istrinya lebih dari satu maka kian banyak perempuan yang berisiko tertular HIV.

Persoalan akan besar jika di antara pengidap HIV/AIDS yang meninggal itu ada pekerja seks komersial (PSK). Kalau setiap 1 PSK melayani 3 laki-laki, maka sebelum dia meninggal sudah ada  3.600 – 10.800 (1 PSK x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x 5 tahun atau 12 tahun) laki-laki yang dilayaninya dan berisiko tertular HIV/AIDS.

Laki-laki yang berisiko tertular HIV dari PSK itu dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami sehingga ada risiko penularan HIV pada istri yang seterusnya kepada anak yang dikandungnya kelak.

Kematian itu (bisa) terjadi karena pengidap HIV/AIDS itu terdeteksi pada masa AIDS. Artinya, mereka terdeteksi mengidap HIV/AIDS setelah masa AIDS yaitu sudah ada penyakit infeksi oportunistik. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan mudah pada orang-orang yang tidak mengidap HIV/AIDS, tapi pada Odha sulit disembuhkan sehingga menyebabkan kematian.

Padahal, sekarang sudah ada obat antiretroviral (ARV) yang bisa menekan laju perkembangabiakan HIV di dalam darah sehingga kondisi Odha bisa terjaga dan menghindarkan mereka dari infeksi oportunistik.

Keterlambatan mendeteksi HIV/AIDS pada orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS terjadi karena Pemkot Kota Ambon tidak mempunyai program yang konkret untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat secara sistematis.

Survailans terhadap orang-orang di kafe, karaoke, hotel, penginapan serta pangkalan ojek bukan cara yang komprhensif karena persoalan bukan pada mereka tapi pada penduduk Kota Ambon, terutama laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK.

Louhenapessy mengatakan: "Persoalan ini merupakan hal yang krusial dan harus mendapat perhatian serius, karena jumlah Penderita HIV/AIDS terus bertambah."

Bukan perhatian serius, yang diperlukan adalah regulasi yaitu langkah-langkah konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran.

Yang dikhawatirkan adalah Pemkot Ambon menampik di kota itu ada pelacuran dengan alasan tidak ada lokalisasi pelacuran.

Maka, karena di Kota Ambon tidak ada lokalisasi pelacuran sehingga tidak bisa diterapkan cara yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru. Cara yang konkret adalah mewajibkan laki-laki memakai kondom jika sanggama dengan PSK.

Yang dilakukan Pemkot Ambon, seperti dikatakan Louhenapessy adalah: "Upaya sosialisasi dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, tetapi upaya ini juga harus ditunjang tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat."

Sosialisasi sudah dijalankan sejak tahun 1987, tapi tetap tidak berhasil karena tidak ada cara yang konkret untuk menangulangi penyebaran HIV/AIDS. Semua materi sosialisasi hanya sebatas retorika moral.

Adalah hal yang mustahil untuk mengharapkan semua orang, terutama laki-laki dewasa, untuk memakai kondom jika sanggama dengan PSK di Kota Ambon atau di luar Kota Ambon. Untuk itulah diperlukan regulasi bukan retorika.

Disebutkan pula: “ …. sosialisasi bahaya AIDS juga dilakukan dengan sasaran para remaja dan masyarakat yang berusia produktif.”

Dalam epidemi HIV/AIDS remaja bisa jadi sebagai terminal terakhir karena remaja yang tertular HIV tidak mempunyai pasangan tetap. Sedangkan laki-laki dewasa yang tertular HIV/AIDS akan menjadi mata rantai penyebaran HIV, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, kepada istrinya dan pasangan seks lain, termasuk kepada PSK.

Louhenapessy lagi-lagi mengatakan: "Kami juga akan melakukan pengambilan darah secara gratis guna memastikan masyarakat mengidap penyakit tersebut atau tidak, serta menyediakan kondom gratis untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus."

Tidak semua orang harus diambil darahnya untuk memastikan pengidap HIV/AIDS di masayrakat. Yang dianjurkan tes HIV adalah:

(a). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di Kota Ambon atau di luar Kota Ambon.

(b)  Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti tanpa kondom di Kota Ambon atau di luar Kota Ambon.

(c). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK di jalanan, cafe, pub, tempat hiburan, panti pijat, lokasi dan lokalisasi pelacuran, losmen, hotel melati dan hotel berbintang) dan PSK tidak langsung (’anak sekolah’, ’mahasiswi’, ’cewek SPG’, ’cewek cafe’, ’cewek pub’, ’cewek panti pijat’, ’ibu-ibu rumah tangga’, ’ABG’, ’pelacur kelas tinggi’, ’call girl’, dll.), serta perempuan pelaku kawin-cerai di Kota Ambon atau di luar Kota Ambon.

Hanya tiga kualifikasi itulah yang dianjurkan untuk menjalani tes HIV sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran HIV antara penduduk secara horizontal di Kota Ambon.

Adakah dari kalangan pegawai atau karyawan yang merasa dirinya termasuk pada kelompok (a), (b) atau (c) atau (a) dan (c) mau membuka diri untuk menjalani tes HIV?

Jika Pemkot Kota Ambon tidak menjalankan program penanggulangan yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Kota Ambon akan terus terjadi yang kelak akan bermuada pada ‘ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***