Di Sumatera Barat, HIV/AIDS Disangkal dengan Tatanan Adat dan Agama

Tanggapan Berita (11/9-2012) - “Saya tak yakin tingginya penderita HIV/AIDS di Sumbar ini, soalnya tatanan adat dan agama yang masih kuat sulit rasanya gejala HIV/AIDS tumbuh subur di Sumbar.” Ini pernyataan pemerhati sosial kemasyarakatan, Eri Gusman Awal, dalam berita “HIV/AIDS di Sumbar Mengkhawatirkan” (www.jurnas.com, 20/2-2012).

Di negara yang menjadikan agama dan kitab suci sebagai undang-undang (dasar) pun tetap saja ada kasus HIV/AIDS. Prov Aceh yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum sudah dilaporkan 120 kasus HIV/AIDS. Sedangkan di Arab Saudi dilaporkan dari tahun 1984 sampai 2010 kaus AIDS mencapai 16,334 yang terdiri atas 4,458 penduduk Arab Saudi dan  11,876 non Arab Saudi (http://www.saudiembassy.net/latest_news/news11291102.aspx - 29/11-2011).

Risiko tertular HIV di tataran realitas sosial terjadi pada orang-orang dengan perilaku seks yang berisiko, seperti melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung (PSK yang tidak mangkal di lokalisasi pelacuran, seperti ‘cewek bar’, ‘cewek kafe’, ‘cewek biliar’, ‘cewek pub’, ‘anak sekolah’, ABG, ‘mahasiswi’, ‘ibu rumah tangga’, dll.).

Pertanyaannya adalah: Apakah Eri Gusman Awal bisa menjamin tidak ada laki-laki penduduk asli Sumbar yang melacur tanpa kondom di Sumbar atau di luar Sumbar?

Kalau jawabannya BISA, maka penyebaran HIV di Sumbar bukan melalui hubungan seksual, tapi melalui faktor risiko lain, seperti jarum suntik pada penyalahguna narkoba, transfusi darah, atau air susu ibu (ASI).

Berarti, tingkat penyalahguna narkoba dengan jarum suntik sangat banyak di Sumbar. Kemungkinan lain banyak penduduk Sumbar yang melakukan transfusi darah.

Tapi, apakah hal itu merupakan realitas sosial?

Tentu saja tidak karena secara global faktor risiko utama penyebaran HIV adalah hubungan seksual pada oritentasi heteroseks tanpa kondom di dalam dan di lauar nikah.

Dilaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumbar mencapai 624, terdiri atas 72 HIV dan 552 AIDS dengan 186 kematian. Jika berpijak pada 552 kasus AIDS, maka itu menunjukkan bahwa mereka sudah tertular antara 5 – 15 tahun sebelum masa AIDS. Artinya 552 kaus AIDS itu tertular HIV antara tahun 1996 dan 2006 (Lihat Gambar). 

Disebutkan bahwa Marlis, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat, menuding kasus pergaulan bebas menjadi pemicu peningkatan kasus ini (HIV/AIDS-pen.) dua tahun terakhir.

Dalam berita tidak ada penjelasan tentang arti ‘pergaulan bebas’. Kalau yang dimaksud Marlis sebagai ‘pergaulan bebas’ adalah zina, termasuk melacur, maka itu membuktikan di Sumbar terjadi perzinaan al. Melalui praktek pelacuran.

Tapi, risiko tertular HIV tidak terkait langsung dengan sifat hubugnan seksual (zina, melacur, pergaulan bebas, dll.) karena risiko terjadi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengida HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom).

Maka, kawin-cerai juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang berisiko tertular HIV karena masing-masing dari pasangan tsb. juga sudah pernah mempunyai pasangan (dalam nikah dan luar nikah).

Istilah ‘pergaulan bebas’ merupakan terminologi moral sehingga merupakan mitos (anggapan yang salah) karena tidak terkait langsung dengan risiko penularan HIV/AIDS. Penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi jika salah satu dari pasangan tsb. mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom (kondisi hubungan seksual) bukan karena ‘pergaulan bebas’ (sifat hubungan seksual).

Dalam verita disebutkan: “Sumbar sebagai daerah madani dengan filosofi luhur Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, membuat Prov Sumbar terus mawas diri terhadap gejala yang akan merusak sendi-sendi luhur masyarakatnya.”

Kalau yang dianggap ‘merusak sendi-sendi luhur masyarakat’ adalah HIV/AIDS, maka ‘perusakan’ (baca: penyebaran) akan terus terjadi karena tidak ada langkah-langkah yang konkret untuk mencegah penularan HIV di hulu, terutama pada laki-laki dewasa, serta tidak ada pula cara yang konkret untuk penanggulangan di tataran masyarakat.

Ada lagi pernyataan: “ …. kasus HIV/AIDS Sumbar telah di fase mengkhawatirkan sekaligus bukti pengingkaran atas norma-norma yang hidup di masyarakat.”

Kalau yang dimaksud “pengingkaran atas norma-norma yang hidup di masyarakat” perzinaan atau pelacuaran, maka tidak ada kaitan langsung antara zina dan pelacuran dengan penularan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi karena kondisi hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual.

Ada lagi pernyataan: ” .... bagaimana yang penderita malu melapor, artinya efek negatif pergaulan bebas harus segera dikikis habis di Ranah Minangkabau ini.”

Banyak orang yang sudah tertular HIV/AIDS tidak menyadarinya sehingga mereka bukan takut atau malu melapor, tapi mereka tidak mengetahui kalau mereka sudah tertular HIV. Ini terjadi karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka dan tidak ada pula keluhan kesehatan yang khas terkait dengan HIV/AIDS.

Apakah praktek perzinaan dan pelacuran bisa dibasmi dari Ranah Minangkabau?

Tentu saja tidak karena razia Satpol PP hanya bernyali mengobrak-abrik ’warem’, merazia remaja di pantai, dll. Pada saat yang sama praktek pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung terus terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Dikabarkan Pemprov Sumbar sudah menerbitkan peraturan daerah (perda) penanggulangan HIV/AIDS. 

Apakah dalam perda itu ada pasal-pasal yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?

Tentu saja tidak karena 54 perda sejenis yang ada di Indonesia hanya copy-paste dengan pijakan moral sehingga pasal-pasal yang ada pun hanya bersifat normatif.

Tanpa penanggulangan yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Sumbar akan bermuara pada ’ledakan AIDS”. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***