Perda AIDS Kab. Nabire, Papua, Lahir Dari Reaksi Kepanikan

Oleh Syaiful W. Harahap

Pengantar Redaksi: Ketika banyak negara di berbagai belahan dunia mulai bisa mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dengan cara-cara yang realistis melalui program yang konkret, di Indonesia justru baru pada tahap caci-maki dengan mencari-cari kambing hitam. 

Kantor DPRD Kab. Nabire
(nabire.wordpress.com)

Maka, pekerja seks komersial (PSK) pun menjadi ‘sasaran tembak’. Celakanya, yang dilakukan di Indonesia untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS terkait dengan PSK bukan program yang konkret, tapi membuat peraturan daerah (perda) yang sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret. 

Sampai Agustus 2012 sudah ada 55 perda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, satu peraturan gubernur, dan satu peraturan wali kota. 

Perda pertama tentang pencegahan penanggulangan IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah, seperti sifilis, GO, hepatitis B, dll.) dan HIV/AIDS adalah Perda Kabupaten Nabire, Papua, No 18 Tahun 2003 tanggal 30Januari 2003.

Perda-perda itu lahir sebagai reaksi kepanikan atas penemuan kasus-demi kasus. Perda itu ’berkiblat’ ke Thailand karena di sana ada program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK yang terbukti menurunkan insiden infeksi HIV baru di kalangan laki-laki dewasa.

Nabire, Papua (coremap.or.id)

Apakah program Thailand itu muncul dalam perda?

Yang muncul hanya pasal-pasal normatif tanpa langkah penerapan dan pemantauan yang konkret.

Pasal-pasal dalam perda ini sendiri dibalut dengan moral sehingga yang muncul hanyalah pasal-pasal yang normatif belaka.

Thailand menerapkan program ’wajib kondom 100 persen’ di lokalisasi pelacuran dan rumah bordir. Tapi, di Perda AIDS Nabire lokalisasi pelacuran disebut sebagai ‘tempat-tempat hiburan’. Hutan belantara, pantai, bioskop, mal, dll. juga (bisa) tempat hiburan.

Apa, sih, yang dimaksud sebagai ‘tempat-tempat hiburan’ dalam Perda AIDS Nabire?

Di pasal 1 ayat 4 disebutkan: ”Tempat-tempat hiburan adalah tempat-tempat yang secara langsung atau tidak langsung memungkinkan transaksi seks komersial. Yang secara langsung lokalisasi, sedangkan yang tidak langsung antara lain bar karaoke, panti pijat, kafe dan warung makan.”

Mengapa tidak disebut saja ’lokasi pelacuran’ dan ’lokalisasi pelacuran’? Ya, itu tadi perda karena ini dirancang dengan semangat moral untuk menanggulangi AIDS sebagai fakta medis.

Perda AIDS Nabire
[regional.kompasiana.com]

Perda ini sudah mengacu ke program di Thailand, tapi tidak ada pemantauan yang konkret. Soalnya, program ’wajib kondom 100 persen’ bisa berhasil di Thailand karena pemantauan yang konkret. Germo atau mucikari diberikan izin usaha sebagai pintu untuk menerat germo dengan sanksi hukum.

Untuk memantau pemakaian kondom pada laki-laki ’hidung belang’, maka PSK yang menjadi anak buah germo menjalani tes IMS secara rutin.

Kalau ada PSK yang mengidap IMS maka itu membuktikan PSK tersebut meladeni laki-laki ’hidung belang’ tanpa kondom. Germo diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.

Nah, dalam Perda AIDS Nabire pemantauan dilakukan dengan cara, seperti yang tercantum di pasal 20 ayat 2: ”Insidens IMS diamati di antara PS dan/atau pramuria yang menjalani pengobatan medis, baik melalui rekapitulasi pada sarana kesehatan yang ada maupun kunjungan pemeriksaan rutin dari panitia pemantau.”

Tempat hiburan di Nabire diwajibkan memiliki izin. Tapi, apakah praktek pelacuran hanya terjadi di tempat hiburan yang memiliki izin?

PSK di Papua (siamgate.com)

Tentu akan lebih mudah dikontrol kalau semua tempat hiburan yang menyedikan transaksi seks dilokalisir di sebuah lokasi. Tapi, lagi-lagi moral berbicara: Jika tidak ada lokalisasi maka daerah itu bersih dari maksiat!

Program ’kondom 100 persen’ di Nabire pun rupanya bias gender karena hanya menjadikan PSK sebagai ’sasaran tembak’ yang empuk.

Di pasal 7 ayat 2 disebutkan: ”Pemilik/pengelola tempat hiburan wajib menginformasikan kepada PS yang menjadi tanggungannya mengenai program pemakaian kondom 100% dan manfaatnya bagi mereka.”

Padahal, fakta menunjukkan posisi tawar PSK sangat lemah karena laki-laki ’hidung belang’ akan memakai tangan germo untuk memaksa PSK meladeninya tanpa kondom.

Maka, yang dikhawatirkan adalah program ’wajib kondom’ ini tidak tepat sasaran karena tempat-tempat yang menyediakan praktek pelacuran tidak bisa dikontrol satu persatu.

Sanksi yang diberikan, seperti diatur di pasal 23, yaitu penutupan sementara tempat hiburan perlu dipertegas misalnya dengan sanksi kurungan.

Satu hal yang luput dari perhatian tentang keberhasilan progam di Thailand adalah program itu dilakukan dengan skala nasional. Nah, jika di wilayah Kab Nabire ada wajib kondom tentulah laki-laki ’hidung belang’ yang enggan pakai kondom akan mencari PSK di tempat lain yang tidak masuk dalam ketegori perda. Misalnya, di rumah, losmen, motel, hotel melati atau hotel berbintang.

Selain itu bisa juga mereka pergi ke luar wilayah Kab Nabire sekedar untuk melepas hasrat seks. Maka, kalau dilihat secara nasional program kondom di Nabire tidak ada manfaatnya karena di daerah lain tidak ada kewajiban memakai kondom.

Yang luput dari perhatian adalah:

(1) IMS pada PSK ada kemungkinan ditularkan oleh laki-laki penduduk lokal, asli atau pendatang.

(2) PSK yang datang ke Nabire sudah mengidap IMS.

Nah, laki-laki yang menularkan IMS dan HIV kepada PSK dan laki-laki  yang tertular IMS dari PSK menjadi mata rantai penyebaran IMS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kasus IMS dan HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga merupakan bukti bahwa ada laki-laki yang menularkan IMS kepada PSK dan ada pula yang tertular IMS dari PSK.

Muda-mudi Nabire membawakan tarian
Yospan (antarafoto.com)

Maka, diperlukan pula intervensi berupa program yang konkret untuk mendeteksi IMS dan HIV/AIDS pada perempuan hamil. Ini untuk memutus mata rantai penularan ke bayi.

Persoalan kian runyam kalau laki-laki yang menularkan IMS kepada PSK juga mengidap HIV/AIDS. Maka, laki-laki ini pun menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Begitu pula dengan laki-laki yang tertular IMS dari PSK, kalau PSK yang menularkan IMS itu juga mengidap HIV/AIDS maka laki-laki yang sanggama dengan PSK tanpa kondom berisiko pula tertular HIV/AIDS.

Sayang, dalam perda tidak ada mekanisme untuk mendeteksi kasus IMS dan HIV/AIDS di masyarakat. Maka, kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi akan menjadi ’bom waktu’ ledakan AIDS di Kab Nabire. ***[ AIDS Watch Indonesia]***