Pemprov Sumut Perlu Program Kongkret Tangani HIV/AIDS

Tanggapan Berita:  Provinsi Sumatera Utara Menanggulangi (Penyebaran) HIV/AIDS di Hilir

“Dinas Kesehatan Sumatera Utara memfokuskan penanganan empat hal penting yakni kemitraan dan kerja sama, program pelayanan komprehensif berkesinambungan, pengobatan sekaligus pencegahan, serta kelembagaan.” Ini adalah pernyataan di lead berita “Dinkes Sumut Fokus Tangani HIV/AIDS” (www.waspada.co.id, 1/8-2012).

Kantor Gubernur Sumut

Empat hal yang menjadi fokus Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam menanggulangi HIV/AIDS di Sumut merupakan langkah penanggulangan di hilir. Artinya, Dinkes Sumut membiarkan ada penduduk yang tertular HIV dahulu baru ditangani.

Data kumulatif HIV/AIDS di Sumut sampai Juni 2012 dilaporkan sebanyak 3.422 kasus.

Terkait dengan langkah untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, adalah program yang konkret yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa, terutama melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK), terutama PSK langsung (PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran dan tempat-tempat hiburan, penginapan, losmen, hotel melati dan hotel hotel berbintang yang menyediakan kamar untuk transaksi seks).

Persoalan yang terjadi di Sumut adalah Pemprov Sumut tidak mengakui ada kegiatan (praktek) pelacuran di Sumut dengan alasan di Sumut tidak ada lokalisasi pelacuran yang dibina, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

WPS Medan (harian sumutpos.com)

Alasan yang masuk akal dari aspek de jure, tapi tidak faktual karena secara de facto kegiatan (praktek) pelacuran yang melibatkan PSK langsung terjadi di berbagai tempat berupa lokasi, seperti warung remang-remang, ‘rumah makan’, panti pijat, tempat hiburan, dll.

Jika Pemprov Sumut tetap mengabaikan praktek pelacuran sehingga tidak ada program yang konkret berupa intervensi tehadap laki-laki ‘hidung belang’ untuk mewajibkan mereka memakai kondom maka penyebaran HIV di Sumut akan terus terjadi.

Disebutkan bahwa kerja sama yaitu memperkuat kerja sama melalui LSM, dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Persoalannya adalah: Apakah Pemprov Sumut mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?

Tentu saja tidak ada! Maka, LSM, dinas dan satuan kerja tidak akan bisa bekerja karena tidak ada program yang akan dilaksanakan.

Program penanggulangan HIV/AIDS dalam skala provinsi merupakan penjabaran program yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk dilakukan di tiap kabupaten dan kota agar ada kesinambungan program.

Disebutkan dalam berita “Program pelayanan komprehensif dan berkesinambungan artinya pelayanan dari hulu sampai ke hilir atau pelayanan satu atap seperti pelayanan PMTCT, IDUs, TB-HIV.”

Wilayah Kerja Pemprov Sumut

Nah, dari langkah yang disebutkan di atas kian jelas bahwa yang dilakukan hanyalah di hilir. Pelayanan PMTCT (pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya) dan penangangan pada penyalahguna narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya) merupakan kegiatan di hilir.

Artinya, ditunggu dulu ada ibu hamil yang tertular HIV/AIDS baru dilayani dengan program PMTCT. Begitu juga dengan penyalahguna narkoba mereka memakai narkoba dulu baru ditangani.

Menurut Kasi Bimdal Pencegahan Penyakit Dinkes Sumut, Sukarni, di Medan: “Tahap pertama di Kota Medan dengan 5 pelayanan yaitu di 4 puskesmas dan satu klinik dan pada bulan Agustus nanti akan diberikan pelatihan kepada petugasnya.”

Yang dilayani di empat puskesmas dan satu klinik itu kelak tentulah orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS. Ini artinya penanganan dilakukan di hilir. Selain itu apakah Pemprov Sumut mempunyai program yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada ibu-ibu hamil?

Disebutkan pula: “ …. pengobatan yang juga sebagai pencegahan, yakni menemukan secara dini kasus HIV di layanan standar dan pelayanan jadi pintu masuk untuk pencegahan dan pengobatan, bagi yang berisiko tinggi dan berisiko rendah.”

Menemukan kasus HIV/AIDS secara dini pun tetap merupakan langkah di hilir karena yang ditemukan adalah orang-orang yang sudah tertular HIV/AIDS.

Ada lagi pernyataan: “Kalau kepada WPS diberikan penjelasan mengenai fungsi kondom.”

Yang diperlukan bukan penjelasan tentang fungsi kondom kepada WPS, maksudnya PSK-pen., tapi langkah yang konkret berupa program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki ‘hidung belang’ ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Selama Pemprov Sumut tidak mempunyai program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret dan realistis, maka selama itu pula penyebaran HIV di Sumut akan terus terjadi, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. ***  Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia