HIV/AIDS di Sumut, Penanggulangan Berupa Layanan kepada Odha

Tanggapan Berita.  “Pemerintah terus meningkatkan layanan pengobatan, perawatan, dukungan dan kepedulian bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yang dimulai dari rujukan di rumah sakit untuk terapi ARV, kemudian dikembangkan ke tingkat pelayanan sekunder dan primer seperti puskesmas.” Ini pernyataan pada lead berita “Pemerintah tingkatkan layanan bagi ODHA” (www.waspada.co.id, 7/8-2012).

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Sumatera Utara (Sumut) sampai Juni 2012 dilaporkan 3.422.

Layanan pemerintah yang dimaksud pada lead berita itu merupakan penanggulangan di hilir. Layanan tsb, yaitu pengobatan, perawatan, dukungan dan kepedulian bagi Odha (Orang dengan HIV/AIDS) baru bisa dilakukan kalau ada yang sudah tertular HIV atau mengidap HIV/AIDS. Itu artinya pemerintah menunggu sampai ada penduduk yang tertular HIV (di hulu) baru ditangani dengan layanan pengobatan, perawatan, dukungan dan kepedulian.

Lebih jauh Plt Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK), Dinas Kesehatan Sumut, Sukarni, mengatakan: "Untuk itu diperlukan pembentukan lima layanan komprehensif di lima puskesmas di Kota Medan agar sistim efisien efektif serta membangun jejaring yang saling mengisi dan mendukung guna keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS." 

Langkah dinas kesehatan itu lagi-lagi menunjukkan yang dilakukan adalah penanganan di hilir. Lima puskesmas di Kota Medan itu hanya akan menunggu penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS.

Yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di lokasi pelacuran.

Persoalan berat yang menjadi hambatan adalah pemerintah dan pemerintah daerah tidak mengakui lokasi atau lokalisasi pelacuran, sehingga program penanggulangan tidak bisa dijalankan dengan efektif.

Masih menurut Sukarni, beberapa tahun belakangan ini banyak kemajuan yang dicapai dalam program pengendalian HIV di Sumatera Utara.

Sayang wartawan tidak menanyakan apa kemajuan yang konkret terkait dengan pengendalian HIV/AIDS di Sumut. Kalau yang dimaksud kemajuan adalah jumlah kasus yang terdeteksi, maka itu lagi-lagi hanya penanggulangan di hilir.

Dikabarkan di Sumut sejak tahun 2010 baru ada 16 daerah yang memiliki klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT), yaitu klinik untuk menjalani tes HIV dengan konseling secara gratis.

Pertanyaannya adalah: Apa langkah konkret Pemprov Sumut untuk mendorong orang-orang yang perilakunya berisiko tertular HIV agar mau ke klinik VCT?

Lagi-lagi wartawan tidak bertanya sehingga tidak ada penjelasan tentang upaya Pemprov Sumut untuk mengajak penduduk yang perilakunya berisiko agar menjalani tes HIV di klinik VCT.

Jika tidak ada langkah yang konkret untuk mendorong penduduk yang perilaku seksnya berisiko untuk menjalani tes HIV di klinik VCT, maka penyebaran HIV akan terus terjadi melalui penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi belum menjalani tes HIV. Ini akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. 

***[Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia]***