AIDS di Kota Makassar, Sulsel, Penyebarannya Didorong PSK Tidak Langsung

Tanggapan Berita. “Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar (Prov Sulawesi Selatan-pen.) mencatat kenaikan jumlah pengidap HIV/AIDS yang sangat pesat. Data terakhir, pertambahan jumlah pengidap angkanya bahkan mencapai 31,8 persen.” Ini lead di berita “Pengidap HIV/AIDS Meningkat” (jpnn.com, 10/8-2012)

Angka berupa jumlah kasus HIV/AIDS akan terus meningkat atau bertambah seiring dengan jumlah kasus HIV/AIDS yang baru terdeteksi karena pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif. Kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga angka kasus tidak akan pernah tutun biar pun banyak pengidap HIV/AIDS yang meninggal.

Dilaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Makassar mencapai 4.018.

Sebuah lokasi pusat hiburan
malam di Makassar

Menurut Kepala Dinas Kesahatan Kota Makasar, Naisyah Tun Asikin, dalam kurun lima tahun terakhir peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS angkanya terus menanjak. Hanya saja menurut dia, pertambahan jumlah pengidap HIV/AIDS tersebut, bukanlah gambaran kegagalan program dinas kesehatan.

Dari satu sisi penemuan kasus HIV/AIDS baru merupakan keberhasilan, tapi perlu diingat bahwa itu terjadi di hilir. Artinya, Dinkes Kota Makassar menunggu ada dulu penduduk yang tertular HIV/AIDS baru dideteksi.

Menemukan kasus baru berarti memutus mata rantai penyebaran HIV karena yang terdeteksi HIV/AIDS akan dikonseling agar tidak menularkan HIV kepada orang lain.

Tapi, apakah Pemkot Makassar mempunyai mekanisme yang realistis untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat?

Tentu saja tidak ada. Kasus-kasus yang terdeteksi umumnya karena mereka berobat karena penyakit yang terkait dengan HIV/AIDS.

Kegiatan di hilir, seperti tes HIV melalui klinik VCT (klinik tes HIV sukarela gratis dengan konseling), pemberian obat antiretroviral (ARV), dll. adalah penanggulangan di hilir.

Patut pula dipertanyakan: Apakah kasus-kasus tsb. terdeteksi di masa AIDS?

Kalau kasus HIV/AIDS di Kota Makassar banyak terdeteksi pada masa AIDS, maka itu berarti mereka sudah tertular HIV antara 5 – 15 tahun sebelumnya. Celakanya, pada rentang waktu tertular sampai terdeteksi mereka tidak menydari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka.

Tapi, para rentang waktu itu mereka sudah menularkan HIV kepada orang lain, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Maka, yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu. Al. menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki ‘hidung belang’ melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Ini bisa dilakukan melalui intevensi berupa program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran.

Celakanya, di Kota Makassar tidak ada lokalisasi pelacuran. Hiburan malam, sebagian ada tempat transaksi seks dengan PSK, banyak terdapat di sepanjang Jalan Nusantara di sisi pelabuhan Makassar. Jalan ini dijuluki sebagai “jalan vagina raya”.

Di “jalan vagina raya” itulah kasus-kasus awal HIV/AIDS di Makassar terdeteksi. Dalam suatu razia tahun 1997 ada empat PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Dua di antaranya menikah. Foto pengandin salah satu pasangan itu di muat di koran lokal sehingga dinekal sebagai ‘pengantin AIDS’. Akibatnya, passangan itu berkali-kali pindah kos karena dikenali tetangga dan mereka pun diusir.

Tapi, karena tempat hiburan yang menyediakan transaksi seks bukan usaha legal karena tidak ada izin usaha, maka program pencegahan tidak bisa diterapkan dengan sanksi hukum.

Selain risiko pada PSK langsung, yaitu PSK yang ada di tempat hiburan, penyebaran HIV/AIDS di Kota Makassar justru didorong oleh PSK tidak langsung. Mereka ini antara lain cewek-cewek yang mangkal di diskotek, pub, kafe, dan penyalahguna narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya).

Seorang aktivis AIDS di Kota Makassar mengatakan cewek-cewek penyalahguna narkoba muda-muda dan cantik. Mereka ‘barter’ seks dengan uang untuk mendapatkan narkoba.

Persoalanya, seperti yang disampaikan aktivis tadi, laki-laki ‘hidung belang’ tidak merasa mereka melakukan hubungan seksual berisiko karena tidak dilakukan dengan PSK langsung di tempat hiburan. Cewek-cewek PSK tidak langsung itu melakukan transaksi seks di hotel.

Maka, risiko penyebaran HIV/AIDS di Kota Makassar terjadi melalui PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Penanggulangan pada PSK langsung lebih mudah jika kegiatan pelacuran di lokalisir. Sedangkan penjangkuan terhadap PSK tidak langsung sangat sulit karena mereka sama seperti pengunjung diskotek, kafe, pub, dan lainnya

Langkah yang harus dilakukan Pemkot Makassar adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru terutama pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK.

Jika Pemkot Makassar tidak segera melakukan intervensi, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi. Pada gilirannya penyebaran HIV akan berbuah ‘ledakan AIDS’. ***[Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia]***