16 Februari 2018

Ketika Zina Jadi Delik Umum, HIV/AIDS (Akan) Merebak di Kalangan Menengah-Atas

Ilustrasi (Sumber: The Telegraph)

Oleh: Syaiful W HARAHAP


Beberapa negara berhasil menurunkan insiden infeksi HIV baru melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK), seperti Thailand, karena program yang konkret yaitu ‘memaksa laki-laki dewasa memakai kondom’ setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Dengan program tsb. Thailand kini dengan 540.000 kasus membubukan 6.400 kasus baru setiap tahun. Bandingkan dengan Indonesia dengan 620.000 kasus mencatat 48.000 kasus baru setiap tahun (aidsdatahub.org).

Selama ini perzinaan, khususnya transaksi seks, dengan PSK terjadi di berbagai tempat, seperti penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang serta tempat-tempat lain. Ini membuat program seperti yang dijalankan Thailand tidak bisa dilakukan di Indonesia karena transaksi seks tidak bisa diintervensi. Di Thailand dan negara lain bisa dilakukan intervensi pemakaian kondom karena praktek transaksi seks dilokalisir atau di tempat-tempat yang memberoleh legalisasi, seperti rumah bordir, dll.

Praktek PSK Dikapling

Intervensi kian ruwet karena dalam prakteknya PSK ada dua tipe yaitu:

(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.

(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.

Ketika zina jadi delik umum atau delik biasa, maka razia pun akan digencarkan tanpa mengunggu ada pengaduan. Yang jadi sasaran tentulah PSK langsung karena PSK tidak langsung tidak kasat mata.

Yang membeli seks ke PSK langsung adalah kalangan menengah ke bawah yang melakukan transaksi di tempat-tempat yang murah sesuai dengan isi kantong yaitu di penginapan, losmen dan hotel melati.

Selama ini razia Satpol PP dan polisi hanya menyasar penginapan, losmen dan hotel melati. Jika ini juga yang akan terjadi kalau kelak KUHP baru diundangkan dan zina jadi delik umum, maka razia akan kian gencar. Ini bisa saja menurunkan jumlah transaksi seks di kalangan menengah ke bawah.

Sedangkan praktek PSK tidak langsung terjadi di tempat-tempat yang jauh lebih aman dari razia ‘penyakit masyarakat’, seperti di apartemen dan hotel berbintang.

Di salah satu kota di Indonesia timur ada pengkaplingan praktek PSK. Bagi PSK yang berasal dari sebuah kota di bagian utara Indonesia tengah melayani laki-laki ‘hidung belang’ di hotel-hotel di kota, sedangkan PSK lain, terutama dari P Jawa dipaksa praktek di sebuah lokasi pelacuran di tengah hutan yang ditempuh 2-3 jam dari pusat kota.

Sepintas hal itu tidak bermakna. Tapi, realitas sosial menunjukkan lain. Kasus-kasus HIV/AIDS di daerah itu justru banyak terdeteksi di kalangan menengah ke atas. Ini terjadi karena praktek transaksi seks di hotel tidak diintervensi berupa anjuran kepada PSK untuk memaksa laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual. Sedangkan di lokasi pelacuran ada aktivis yang mempromosikan ‘seks aman’ sehingga insiden infeksi HIV baru terjaga.



Seks Aman

“Pak, Pak ....,” teriak seorang perempuan di lokasi pelacuran tadi kepada penulis yang mengunjungi tempat itu sebagai studi lapangan untuk wartawan yang mengikuti pelatihan penulisan berita HIV/AIDS (2007).

“Bapak ‘kan wartawan. Tolong, dong, tulis perlakuan kepada kami,” kata perempuan setengah baya yang mengaku berasal dari ujung timur Pulau Jawa.

Perlakuan bagimana? “Ya, kami dipaksa di sini sedangkan cewek ... (menyebut nama kota di utara Indonesia tengah) boleh di hotel di kota,” kata perempuan itu dengan memelas.

Di satu sisi mereka dirugikan karena hanya melayani laki-laki berkantong tipis, tapi di sisi lain mereka lebih aman karena ada intervensi untuk menerapkan ‘seks aman’. Kasus infeksi menular seksual (IMS, seperti sifilis, GO, klamidia, dll.) serta HIV/AIDS bisa ditekan di lokasi ini yang tentu saja menguntungkan PSK dan laki-laki ‘hidung belang’ yang pada gilirannya menghambat penyebaran IMS dan HIV/AIDS ke masyarakat.

Sebaliknya, transaksi seks yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung di hotel-hotel dan apartemen yang bebas razia berjalan tanpa intervensi sehingga ada risiko penyebaran IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus dari laki-laki ke PSK dan sebaliknya dari PSK ke laki-laki.

Risiko bagi kalangan atas juga terjadi melalui transaksi seks dengan cewek gratifikasi seks karena ada anggapan cewek-cewek itu bukan PSK. Memang, mereka bukan PSK langsung tapi dalam prakteknya mereka termasuk PSK tidak langsung sehingga termaduk perempuan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV.

Laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah sebagai ‘bom waktu’ yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. * [komasiana.com/infokespro] *

12 Februari 2018

Hasil Tes HIV Suami Positif, tapi Istri Belum Beritahu ke Suami

Ilustrasi (Sumber: saludmovil.com)

Tanya Jawab AIDS No 1/Februari 2018

Oleh: Syaiful W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Tanya-Jawab AIDS ini dimuat di: “AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) dan kompasiana.com/infokespro. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap, melalui: (1) Telepon (021) 8566755, (2) e-mail: aidsindonesia@gmail.com, (3) SMS 08129092017, dan (4) WhatsApp:  0811974977. Redaksi.

*****

Tanya: Kemarin suami saya sakit mirip tanda-tanda gejala AIDS. Karena curiga tes.  darah (maksudnya tes HIV-pen.). Hasilnya, positif. Suami belum tahu dan tidak dibertahu soal hasil tes HIV yang positif. Baru saya yang tahu. Saya takut kalau diberitahu suami saya stres dan memperberat penyakitnya. Mohon petunjuk.

Via SMS (31/1-2018)

Jawab: Langkah Anda tepat. Sesuai standar prosedur operasi tes HIV yang baku sebelum dan sesudah tes HIV ada konseling. Yang akan menjalani tes HIV secara sukarela, dalam hal ini suami Anda, sebelum pengambilan darah menerima konseling tentang HIV/AIDS, tes HIV, hasil tes, dll.  Dari pengalaman klinik-klinik tes HIV yang menjalankan prosedur baku tidak ada masalah dengan dengan yang menjalani tes HIV dan keluarganya.

Patut dipertanyakan langkah tempat tes HIV yang melakukan tes HIV terhadap suami Anda. Soalnya, hasil harus diambil oleh yang menjalani tes HIV, kalau belum dewasa ditemani oleh orang tua atau wali.

Tentang kekhawatiran Anda bahwa suami akan stres yang bisa membuat kondisinya drop tidak harus menghalangi suami mengetahui hasil tes. Yang perl dilakukan setelah tes HIV adalah tes CD4 untuk menentukan apakah sudah harus meminum obat antiretroviral (ARV). Nah, kalau kelak suami Anda harus minum obat ARV tentu bisa muncul masalah baru.

Maka, lebih baik hasil tes diberitahu ke suami. Anda bisa meminta bantuan konselor karena mereka sudah dilatih untuk menjelaskan hasil tes kepada orang-orang yang menjalani tes HIV.

Selanjutnya untuk Anda sendiri. Apakah Anda dan anak-anak, kalau ada, sudah menjalani tes HIV?

Hasil tes HIV yang positif bukan akhir dari segalanya karena sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahuns setelah tertular HIV) tidak ada keluhan kesehatan yang berarti, apalagi ditangani oleh dokter. Pengidap HIV/AIDS tetap bisa menjalankan kehidupan dengan baik dengan catatan ditangani oleh dokter.

Maka, kalau belum tes, sebaiknya Anda dan anak-anak segera tes HIV agar dokter bisa melakukan langkah medis untuk menjaga kesehatan suami, Anda dan anak-anak. Semoga hasil tes HIV Anda dan anak-anak negatif. * [kompasiana.com/infokespro] *


11 Februari 2018

Di Cianjur, “Gay” Lebih Berisiko Menularkan HIV daripada PSK?

Ilustrasi (Sumber: thehimalayantimes.com)

Oleh: Syaiful W HARAHAP


Belakangan ini kalangan yang langsung terkait dengan HIV/AIDS, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), LSM dan aktivis lebih mengutamakan sensasi daripada disseminasi informasi HIV/AIDS yang akurat.

Seperti yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur, Jabar, Neneng Efa Fatimah, ini. Dalam berita “168 Penderita HIV/AIDS Baru di Cianjur, 86 Diantaranya Gay” (netralnews.com, 30/1-2018) Neneng mengatakan bahwa ODHA yang berasal dari kaum gay berisiko tinggi menularkan HIV/AIDS dibandingkan WPS ataupun kategori risiko tertular lain. 

Pertama, cara menulis ODHA salah karena Odha  bukan akronim atau singkatan tapi kata yang merujuk pada Orang dengan HIV/AIDS sebagai padanan People Living whit HIV/AIDS (PLWHA).

Kedua, di judul disebutkan penderita HIV/AIDS. Orang-orang yang tertular HIV tidak otomatis menderita karena sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV) tidak ada gejala dan keluhan kesehatan yang khas AIDS.

Ketiga, penggunaan kata WPS (wanita penjaja seks) rancu bin ngawur karena perempuan atau wanita yang jadi pekerja seks tidak pernah menjajakan barang dagangannya. Penggunaan kata ini merendahkan harkat dan martabat manusia (Baca juga: Pemakaian Kata dalam Materi KIE AIDS yang Merendahkan Harkat dan MartabatManusia). Terminologi yang tepat adalah pekerja seks komersial (PSK) yang mengacu ke commercial sex work (CSW).

Keempat, HIV pada gay adalah di terminal terakhir karena gay tidak mempunyai istri sebagai pasangan tetap sehingga gay tidak menularkan HIV ke luar komunitas mereka.

Kelima, PSK (dalam berita disebut WPS) lebih potensial menularkan HIV daripada gay karena setiap malam seorang PSK melayani hubungan seksual dengan 3-5 laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari laki-laki ini bisa saja sebagai seorang suami yang kelak menularkan HIV ke istrinya. Kalau istrinya tertular maka ada pula risiko penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya.

Kian hari informasi HIV/AIDS kian rancu. Ini membingungkan masyarakat sehingga tidak terjadi pencerahan yang diharapkan bisa jadi pemicu perubahan perilaku.

Ada lagi pernyataan: Pihaknya (maksudnya Dinkes Cianjur-pen.) akan mencoba memvalidasi data serta mendorong pelaku seks menyimpang untuk melakukan tes, agar dapat diketahui jumlah pasti penderita HIV/AIDS, sehingga dapat dilakukan penanganan maksimal.

Ini bahasa moral. Kalau gay disebut ‘pelaku seks menyimpang’, bagaimana dengan laki-laki beristri yang berzina? Suami-suami pezina jelas melawan hukum dan merupakan penyimpangan dari asas pernikahan.

Dikatakan oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Cianjur, Hilman, pihaknya bersama instansi terkait mengupayakan penanganan terhadap LSL yang telah terdata dengan melakukan tes kesehatan, guna memastikan LSL tersebut tidak terjangkit HIV/AIDS.

LSL adalah Lelaki Suka Seks Lelaki sebagai padanan Men Having Sex With Men (MSM) yaitu kalangan laki-laki gay.

Mengapa gay yang diutamakan ditangani? Laki-laki heteroseksual, sebagian suami, pelanggan PSK justru lebih penting ditangani karena kalau tertular HIV mereka potensial jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Yang perlu diingat risiko penularan HIV bukan karena orientasi seksual (gay atau LSL) dan sifat hubungan seksual (menyimpang, zina, melacur, seks pranikah, seks anal, dll.), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom).

Disebutkan “Berdasarkan laporan dari LSM dan pihak lainnya, jumlah gay atau laki-laki seks laki-laki di Cianjur terus bertambah ....”

Disebutkan lagi bahwa Koordinator Lapangan komunitas Lensa Cianjur, Tedi Rustandi,  mencatat per Januari pihaknya telah mengumpulkan data LSL baru.

Yang jadi pertanyaan mendasar adalah: Apakah LSM itu mendapat data dari sumber primer, sekunder atau katanya-katanya. Soalnya, gay tidak semudah itu menyebutkan identitas seksual dirinya.

Di bagian lain Neneng mengatakan: Kami akan mengerakan penyuluhan untuk mencegah penularan penyakit mematikan itu. Namun yang terpenting mencegah terjadinya perilaku seks menyimpang, melalui penguatan keluarga dan lingkungan yang agamis.

Penyebutan HIV/AIDS sebagai ‘penyakit mematikan’ salah besar karena tidak ada kasus kematian karena HIV atau AIDS. Kematian pada Odha di masa AIDS terjadi karena penyakit-penyakit lain, disebut infeksi oportunistik, seperti diare, TB, dll.

Lagi pula seperti dijelaskan di atas risiko penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (menyimpang), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak pakai kondom). Ini fakta.

Dalam berita tidak ada informasi tentang waria. Apaka di Cianjur tidak ada waria yang melayani hubungan seksual dengan laki-laki heteroseksual?

Berita ini mengesankan persoalan HIV/AIDS ada pada gay, padahal yang potensial tertular HIV dan kemudian menyebarkan HIV adalah laki-laki heteroseksual, sebagian besar adalah suami. Dalam berita tidak ada penjelasan kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga dan bayi yang justru jadi persoalan besar saat ini.

Jika Dinkes Cianjur, KPA Cianjur dan LSM hanya menangani gay, maka penyebaran HIV/AIDS melalui laki-laki heteroseksual akan jadi ‘bom waktu’ yang kelak sampai pada ‘ledakan AIDS’. * [kompasiana.com/infokesprohttps://www.kompasiana.com/infokespro/5a7e1b1fbde57571a76ec984/di-cianjur-gay-lebih-berisiko-menularkan-hiv-daripada-psk] *

08 Februari 2018

Menggugat Peran Pers Nasional dalam Penanggulangan AIDS di Indonesia

Ilustrasi (Sumber: antiaids.org)


Oleh: Syaiful W HARAHAP


Dengan kasus HIV/AIDS mendekati angka 1 juta di awal tahun 1990-an Thailand berhasil memangkas jumlah insiden infeksi HIV baru sehingga kasus sekarang 450.000 dengan infeksi HIV baru 6.400/tahun. Yang mendapat pengobatan dengan obat antiretroviral (ARV) 69 persen.
                                       
Bandingkan dengan Indonesia dengan jumlah kasus kumulatif yang terdeteksi per 31 Maret 2017 sebanyak 330.152 dengan infeksi HIV baru 48.000/tahun dan kematian 48.000. Estimasi ahli-ahli epidemiologi menyebutkan kasus HIV/AIDS di Indonesia ada pada kisaran angka 620.000. Yang menerima pengobatan dengan obat ARV hanya 13 persen.

Peran Media Massa

Mengapa Thailand bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru?

Pemerintah Negeri Gajah Putih itu menjalankan 5 program penanggulangan yang realistis secara serentak dengan skala nasonal. Di uturan pertama adalah memanfaatkan media massa sebagai media pembalajaran masyarakat, pendidikan sebaya (peer educator), pendidikan HIV/AIDS  di sekolah, pendidikan HIV/AIDS di tempat kerja di sektor pemerintah dan swasta, pemberian keterampilan, promosi kondom, dan program kondom 100 persen di lingkungan industri seks (Integration of AIDS into National Development Planning, The Case of Thailand, Thamarak Karnpisit, UNAIDS, Desember 2000).

Celakanya, di Indonesia sebagian besar media massa juga media online menjadikan isu HIV/AIDS sebagai berita yang sensasional, terutama yang menyangkut aspek norma, moral dan agama. Tanggal 9 Februari diperingati sebagai ‘Hari Pers Nasional’ yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur peran pers nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Soalnya, sejak pemerintah mengakui kasus HIV/AIDS pertama pada April 1987 cara-cara pemberitaan sebagian besar media massa nasional hanya berkutat di seputar moral. Pengakuan kasus pertama itu pun dinilai banyak kalangan tidak objektif karena didorong oleh aspek moral yang menguatkan anggapan, ketika itu bahkan sampai sekarang, bahwa HIV/AIDS adalah penyakit homoseksual, penyakit orang bule, dll. [Baca juga: Menyoal (Kapan) ‘Kasus AIDS Pertama’ di Indonesia].

Lihat saja judul berita di Harian “RADAR BOGOR” (18/12-2017) ini: 1.330 Gay Berkeliaran di Bogor. Judul ini sensasional dan sama sekali tidak memberikan pencerahan kepada pembaca (masyarakat). Yang terjadi justru mendorong masyarakat melakukan stigma (cap buruk) dan diskriminasi terhadap gay.

Yang lebih konyol lagi jumlah 1.330 itu ternyata hasil penjumlahan gay dan waria. Padahal, gay bukan waria atau sebaliknya. Dalam kaitan ini wartawan dan redaktur media itu memakai ‘baju moral’ mereka dalam memahami orientasi seksual sehingga hasilnya hanya mitos (anggapan yang salah). Dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS cara-cara itu jadi kontra produktif.

Judul lain: LGBT Gaya Hidup yang Potensial Menyebarkan Penyakit HIV/AIDS (tribunnews.com, 23/1-2018). Ini mendorong masyarakat benci terhadap kalangan LGBT, padahal fakta menunjukkan jumlah pengidap AIDS di Indonesia 67,8 persen ada pada kalangan heteroseksual. Bandingkan dengan homoseksual 4,23 persen dan biseksual 0,58 persen (Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 24 Mei 2017).

Lagi pula dalam konteks LGBT sendiri belum ada kasus penularan HIV dengan faktor risiko lesbian. Selain itu yang justru lebih potensial menyebarkan HIV adalah biseksual karena secara seksual tertarik dengan perempuan sekaligus dengan laki-laki juga (Baca juga: Perkosaan dalam Perkawinan dan Biseksual Jauh LebihSerius daripada Zina dan Homoseks).

Stigma

Pernyataan-pernyataan yang mengait-ngaitkan penularan HIV dengan LGBT akhirnya jadi ledakan kemarahan masyarakat bahkan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar LGBT dipidana. Sekarang isu itu bergulir di DPR terkait dengan revisi KUHP (Kita Undang-undang Hukum Pidana). Masyarakat digiring media massa dan media online, belakangan media sosial juga ikut-ikutan, untuk membenci LGBT. Padahal, sebagai orientasi seksual LGBT adalah di alam pikiran sehingga tidak bisa dipidana (Baca juga: Orientasi Seksual Ada di Alam Pikiran).

Hiruk-pikuk tentang LGBT yang jadi korban adalah kaum waria karena dalam konteks LGBT hanya transgender (waria) yang kasat mata, sedangkan lesbian, gay dan biseksual tidak bisa dikenali dari fisik mereka (Baca juga: LGBT, Hanya Waria yang Kasat Mata).

Stigma terhadap pengidap HIV/AIDS terus didorong melalui pernyataan-pernyataan yang tidak akurat. Seperti ini: Dokter Inong: Agar Tak Tertular HIV/AIDS, Jangan Berzina (hidayatullah.com, 14/1-2018). Padahal, risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (zina, seks pranikah, selingkuh, melacur, seks anal, dll.), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual.

Beban fisik dan psikologis Odha (Orang dengan HIV/AIDS) pun kian berat karena di sarana kesehatan sendiri terjadi perlakuan yang diskriminatif yang justru dilakukan oleh kalangan medis. Ini tidak masuk akal karena mereka tahu persis cara-cara penularan dan pencegahan HIV.

Berita-berita yang mengandung mitos tidak mencerahkan masyarakat karena cara-cara penularan dan pencegahan HIV yang realistis tenggelam karena berita dibumbui dengan norma, moral dan agama. Penulis melakukan content analysis berita-berita di media massa nasional dari tahun 1987-2000. Hasilnya, banyak berita yang hanya berisi mitos sehingga menggelapkan fakta medis tentang HIV/AIDS (Pers Meliput AIDS, Syaiful W. Harahap, Penerbit Sinar Harapan/The Ford Foundation, Jakarta, 2000).

“2017, 5 Kasus HIV di Payakumbuh Berasal dari LSL.” Ini judul berita di harianhaluan.com (8/2-2018). Celakanya, dalam berita tidak dijelaskan siapa saja LSL itu sehingga membingungkan. Dalam berita LSL disebutkan Lelaki Seks dengan Lelaki yang akhirnya menggiring opini ke kalangan gay padahal di sana ada biseksual dan waria.

Penanggulangan di Hilir

Penanggulangan HIV/AIDS yang bergulir di hilir yaitu tes HIV terhadap ibu-ibu hamil dan orang-orang dengan perilaku seksual yang berisiko tertular HIV. Ada suami ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS menolak tes HIV. Akibatnya, suami-suami itu jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Penanggulangan dengan program tes HIV itu artinya ada pembiaran sehingga warga tertular HIV [Baca juga: Penanggulangan AIDS di Indonesia (Hanya) Dilakukan di Hilir dan ProgramPenanggulangan AIDS di Indonesia Mengekor ke Ekor Program Thailand].

Yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu, al. menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksal tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK). Program yang dilakukan, seperti di Thailand dengan hasil yang memuaskan, adalah memaksa laki-laki selalu memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Celakanya intervensi tidak bisa dilakukan karena praktek PSK tidak dilokalisir.

Yang tidak masuk akal penanggulangan didukung dengan peraturan daerah (Perda), tapi perda-perda itu justru hanya mencangkok ekor program Thailand dengan cara yang tidak komprehensif (Baca juga: Perda AIDS di Indonesia: Mengekor ke EkorProgram Penanggulangan AIDS Thailand). Paling tidak sudah ada 111 Perda AIDS di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK hanya bisa dijalankan dengan efektif kalau praktek PSK dilokalisir. Sedangkan di Indonesia praktek PSK terjadi di sembarang waktu dan sembarang tempat sehingga tidak bisa dilakukan intervensi.

Lagi pula di Thailand sanksi hukum bagi yang tidak menjalankan ‘wajib kondom 100 persen’ diterapkan terhadap germo, tapi di Indonesia yang dihukum justru PSK. Ini sama saja dengan ‘menggantang asap’ karena 1 PSK dihukum nun di luar sana ada puluhan bahkan ratusan PSK pengganti. Selain itu PSK tidak bisa menolak laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak mau memakai kondom karena dipaksa germo, tapi kalau yang kena sanksi germo tentulah germo akan berpihak pada PSK dalam menghadapi laki-laki yang tidak mau pakai kondom.

Tanpa program yang menukik ke akar persoalan, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang merupakan ‘bom waktu’ pada epidemi HIV yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. * [kompasiana.com/infokesprohttps://www.kompasiana.com/infokespro/5a7cc171dcad5b4b4a4ac7e4/menggugat-peran-pers-nasional-dalam-penanggulangan-aids-di-indonesia] *

07 Februari 2018

Berita tentang 22 Ibu Hamil di Babel Positif HIV/AIDS Tidak Mencerahkan Pembaca

Ilustrasi (Sumber: mymedicalmantra.com)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Lagi-lagi berita HIV/AIDS ini sama sekali tidak mencerahkan pembaca (baca: masyarakat) karena tidak membawa data yaitu 22 ibu hamil terdeteksi HIV-positif ke realitas sosial. Dengan judul “22 Ibu Hamil di Babel Positif Terjangkit HIV/AIDS” (bangka.tribunnews.com, 6/2-2018 yang bersumber dari bangkapos.com) sama sekali tidak ada informasi yang bermanfaat dalam berita ini.

Wartawan yang menulis berita itu lebih tertarik mengurai angka-angka terkait dengan kasus HIV/AIDS. Alm Gus Dur pernah mengatakan bahwa angka (statistik) ibarat bra (BH). Yang jauh lebih menarik bukan bra, tapi yang ada di balik bra. Artinya, bukan angka-angka kasus yang layak dikembangkan, tapi fakta di balik angka-angka tsb.

Judul berita itu pun tidak berbicara banyak. Tapi, kalau disebut “22 Suami di Babel Tularkan HIV ke Istri” memberikan gambaran ril ada 22 laki-laki dewasa, dalam hal ini suami, di Babel yang mengidap HIV/AIDS. Jika ditarik ke epidemi HIV/AIDS 22 laki-laki itu jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat. Yang sudah terbukti ke istri mereka.

Andaikan ada di antara 22 laki-laki pengidap HIV/AIDS yang mempunyai istri lebih dari 1, tentulah ibu rumah tangga yang berisiko tertular HIV lebih banyak lagi. Jumlah yang berisiko tertular HIV akan bertambah kalau di antara 22 laki-laki itu ada biseksual (laki-laki yang tertarik secara seksual kepada perempuan dan kepada laki-laki), pelanggan pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan waria.

Realitas sosial inilah yang perlu diuraikan dalam berita agar masyarakat memehami penyebaran HIV. Dengan 22 ibu hamil mengidap HIV/AIDS berarti ada 22 bayi yang berisiko lahir dengan HIV/AIDS jika tidak segera ditangani oleh dokter.

Memang, baik sekali anjuran agar ibu hamil menjalani tes HIV. Tapi, jauh lebih arif dan baik lagi kalau yang tes duluan adalah suami jika hasil konseling pasangan menunjukkan perilaku seksual suami berisiko. Artinya, suami sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK.

Pengalaman di Klinik VCT RSUS dr Adjidarmo, Rangkasbitung, Lebak, Banten, menunjukkan jika ada ibu hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS ketika suam diberitahu maka suami pun lari dengan meninggalkan istri serta anak-anaknya. Itu artinya suami-suami yang kabur itu jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Nah, kita ke Babel. Apakah suami dari 22 ibu hamil itu sudah menjalani tes HIV?

Kalau sudah tidak ada masalah. Tapi, kalau belum atau tidak mau tes HIV baru masalah besar karena suami-suami itu jadi mata rantai penyebaran HIV di Babel.

Disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Babel melakukan gerakan mobile VCT (Voluntary Counselling and Testing) yaitu tes HIV dengan sukarela setelah menerima konseling. Tapi, perlu diingat bahwa tes HIV adalah langkah di hilir. Artinya, warga sudah tertular HIV. Yang diperlukan adalah pencegahan di hulu agar tidak ada lagi warga Babel yang tertular HIV. Sayang, tidak ada penjelasan dalam berita apa langkah Pemprov Babel untuk mencegah infeksi HIV baru di hulu.

Di bagian lain wartawan mewawancarai Kepala Kementrian Agama Provinsi Bangka Belitung,  Muhammad Ridwan. Dalam kaidah jurnalistik narasumber ini tidak kompeten karena HIV/AIDS bukan bidang keahlian narasumber tsb. Ini disebut salah nalar.

Terbukti penjelasan Muhammad tidak akurat. Dia mengatakan bahwa HIV menyebar melalui hubungan seks bebas apalagi di kalangan Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgenser (LGBT).

Judul berita ini saja jelas menyebutkan ibu hamil tentulah ada suaminya yaitu laki-laki heteroseksual. Ada juga kemungkinan laki-laki biseksual. Tapi, gay jelas tidak menyebarkan HIV ke masyarakat umum di luar komunitas gay. Sedangkan lesbian belum ada laporan kasus penularan HIV melalui aktivitas seksual lesbian.

Sebaliknya pada transgender (waria) pelanggan mereka justru laki-laki heterosekual yang mempunyai istri. Sebuah studi di Surabaya menunjukkan suami-suami yang melakukan hubungan seksual dengan waria justru ada pada posisi sebagai ‘perempuan’. Itu artinya suami-suami itu dianal (di kalangan waria disebut ditempong) oleh waria sehingga risiko tertular HIV dan penyakit-penyakit menular seksual, seperti sifilis, kencing nanah, dll. lebih besar.

Risiko penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (seks bebas, zina, melacur, dll.), tapi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual (salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom.

Tanpa penanggulangan yang realistis, penyebaran HIV/AIDS di masyarakat akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. * [kompasiana.com/infokespro] *

05 Februari 2018

5 PSK di Tretes Idap HIV/AIDS, Pelanggan Berisiko Tertular HIV

Ilustrasi: Salah satu sudut Puncak, Tretes, Jawa Timur (Sumber: wartaonline.co.id)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Informasi tentang PSK yang idap AIDS itu sangat baik untuk diberitakan karena memenuhi unsur layak berita yang kuat dan menyentuh kehidupan masyarakat. Sayang, wartawan yang menulis infomasi itu dalam “Lima PSK di Puncak Tretes Kab.Pasuruan Positif Menderita HIV/AIDS” (harianbhirawa.com, 1 Februari 2018) sama sekali tidak mengolah informasi tsb. sebagai berita yang bisa mencerdasarkan masyarakat.

Wartawan hanya berkutat di seputar aksi penangkapan pekerja seks komersial (PSK) melalui razia yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas Satpol PP Kab Pasuruan, polisi dan TNI. Padahal, informasi itu sangat berguna bagi masyarakat, khususnya laki-laki ‘hidung belang’, yang pernah atau sering ngeseks di Tretes.

Yang tidak masuk akal lagi wartawan memilih menulis inisial nama 16 PSK yang terjaring razia. Tidak dijelaskan apakah inisial itu nama di KTP atau nama sebagai PSK. Soalnya, PSK biasanya tidak memakai nama asli sebagai nama untuk kerja sebagai PSK. Kalau inisial itu berdasarkan nama panggilan sebagai PSK, maka ketika mereka pindah tempat ‘praktek’ nama pun akan berganti. Maka, tidak ada manfaat menulis nama inisial PSK itu dalam berita karena tidak bisa jadi patokan.

Selain itu tes HIV yang dilakukan saat razia itu bersifat survailans tes HIV yang tidak akurat karena tidak dikonfirmas dengan tes lain. Sesuai dengan standar tes HIV setiap tes HIV apa pun hasilnya harus dikonfirmasi dengan tes lain.

Persoalan lain yang luput dari perhatian tim gabungan dan wartawan adalah bisa jadi ada di antara 16 PSK ketika menjalani tes HIV sedang dalam masa jendela yaitu tertular di bawah 3 bulan. Itu artinya hasil tes bisa negatif palsu (HIV sudah ada di darah tapi reagent tidak bisa mendeteksi antibody HIV karena belum terbentuk) atau positif palsu (HIV tidak ada di darah tapi reagent mendeteksi virus lain sehingga hasil tes reaktif).

Terlepas dari masalah-masalah itu yang jelas ada 5 laki-laki pengidap HIV yang menularkan HIV ke 5 PSK. Dalam kehidupan sehari-hari 5 laki-laki pengidap HIV itu bisa sebagai suami, pacar, selingkuhan, lajang, dll. 5 laki-laki ini jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Yang beristri menularkan HIV ke istri (horizontal) atau pasangan seks lain bisa perempuan ada pula kemungkinan laki-laki dan waria. Kalau istrinya tertular HIV ada pula risiko penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya (vertikal) terutama ketika persalinan dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).



Di sisi lain 5 PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS tsb. sudah meladeni ratusan bahkan ribuan laki-laki yang tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual. Rata-rata seorang PSK melayani 3-5 laki-laki setiap malam. Ketika mereka terdeteksi mengidap HIV/AIDS pada razia tim gabungan itu berarti mereka sudah tertular lebih dari 3 bulan.

Dengan kondisi itu jumlah laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS dari 5 PSK itu adalah: 5 PSK x 3-5 laki-laki x 20 hari/bulan x 3 bulan = 900 – 1.500.

Dalam kehidupan sehari-hari 900 – 1.500 laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan 5 PSK pengidap HIV/AIDS itu bisa sebagai suami, pacar, selingkuhan, lajang, dll. 5 laki-laki ini jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Yang beristri menularkan HIV ke istri (horizontal) atau pasangan seks lain bisa perempuan ada pula kemungkinan dengan laki-laki (LSL-Lelaki Suka Seks Lelaki) dan waria. Kalau istrinya tertular HIV ada pula risiko penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya (vertikal) terutama ketika persalinan dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).

Thailand yang di awal tahun 1990-an mendeteksi hampir 1 juta warga yang mengidap HIV/AIDS bisa menurunkan kasus baru hanya 6.400/tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang setiap tahun bertambah 48.000 kasus HIV/AIDS baru. Keberhasilan Thailand berkat dukungan media massa yang menyebarkan informasi HIV/AIDS yang akurat sehingga warga paham cara-cara penularan dan pencegahan yang realistis.

Sedangkan di Indonesia hampir 90 persen berita mengedepankan mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS karena informasi dibalut dengan opini yang berpijak pada moral. Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis.

Berita “Lima PSK di Puncak Tretes Kab.Pasuruan Positif Menderita HIV/AIDS” ini contohnya. Sama sekali tidak memberikan informasi yang bisa menggugah kepedulian masyarakat agar melindungi diri dari risiko tertular HIV/AIDS.

Salah satu informasi yang penting adalah anjuran kepada laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK di Tretes segera menjalani tes HIV agar bisa diketahui apakah sudah tertular HIV atau belum. Langkah selanjutnya akan diberikan oleh tim medis berdasarkan hasil tes HIV. * [kompasiana.com/infokespro] *

29 Januari 2018

AIDS adalah Ancaman Serius Bagi Kehidupan Suku-suku Asli di Indonesia

Ilustrasi (Sumber: collections.nlm.nih.gov)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

“Wabah HIV yang menghancurkan suku asli di Amerika Latin.” Ini judul berita di “BBC Indonesia” (29/1-2018). Diberitakan bahwa sebuah suku yang hidup di bagian timur Venezuela, Warao, hanya terdiri atas perempuan karena semua laki-laki meninggal. Suku-suku lain tidak ada yang mau menikah dengan perempuan Warao. Ada anggapan suku ini dapat ‘kutukan berat’. Tapi kalangan ahli bisa menjelaskan kondisi itu secara ilmiah.

Kematian laki-laki suku Warao bukan karena ‘kutukan berat’, tapi mereka meninggal karena penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi HIV.

Silent Disaster

Seorang dokter Belanda, Jacobus de Waard (Institute of Biomedicine di Venezuela's Central University) yang praktek pengobatan di kalangan suku Warao sejak tahun 1993 mengatakan laki-laki berusia 16-23 tahun tertular HIV. Memang, insiden hanya berkisar 10 persen di komunitas. Laporan UNAIDS (Badan Khusus PBB yang menangani AIDS) prevelansi HIV di kawasan lain di Venezuela hanya 0,6 persen.

Namun, jumlah anggota komunitas suku-suku itu juga sedikit sehingga angka 10 persen dan privelensi 0,6 persen di wilahan lain sangatlah besar sehingga epidemi HIV bagaikan ‘mesin pembunuh’ dalam kondisi ‘silent disaster’ (bencana terselubung).

Pakar-pakar epidemilogi akhirnya sampai pada kesimpulan: "Membayangkan masa depan suku ini menakutkan. Jumlah mereka terus berkurang dengan berarti, dan skenario yang memungkinkan adalah mereka akan musnah." Ini sudah terjadi di beberapa negara di Afrika. Desa-desa hilang karena tidak ada lagi penghuninya.

Jika kondisi itu kita tarik ke Indonesia tentulah sangat berlasan kalau ada kekhawatiran kelangsungan hidup suku-suk asli di Nusantara.  Pada sebuah pelatihan untuk wartawan tentang penulisan berita HIV/AIDS yang komprehensif di Jayapura, Papua (Oktober 2005) dr Zulazmi Mamdy, MPH, pengajar di Fak Kesehatan Masyarakat UI Jakarta, bersama penulis, mengatakan: Kalau orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dll. yang merantau ke Tanah Papua mati karena AIDS, nun di P Jawa, Tapanuli, Jabar dan Sulsel masih banyak orang Jawa, Batak, Sunda dan Bugis. Tapi, kalau suku-suku di Papua habis karena penyakit terkait AIDS, maka ada suku yang tidak ada di luar Papua. Kepunahan suku karena penyakit terkait AIDS sudah terjadi di Afrika (Baca juga: Menyelamatkan (Suku-suku) Tanah Papua dariAncaman AIDS).

Laporan “tabloidjubi.com” (19/5-2009) menyebutkan laki-laki Asmat dan Mappi memakai uang hasil penjualan kayu gaharu untuk membayar layanan seks dengan pekerja seks komersial (PSK) dan menikmati hiburan di bar yang juga penuh dengan perempuan penghibur. Disebutkan ketika Ecy atau Asgon ada 35 PSK dan Atsy sebanyak 54 PSK, juga di Kampung Waganu sebanyak 250 PSK. Sebagian datang dengan germo dan pengusaha yang al. membeli kayu gaharu yang harganya ketika itu antara Rp 300.000 – Rp 10 juta per kilogram.

Yang dikhawatirkan pola di Papua di-copy paste di daerah lain sehingga suku-suku asli dengan populasi yang kecil sangat mudah punah. Suku-suku asli menjual hasil bumi, madu dan barang kerajinan. Mereka keluar dari komunitas ke masyarakat luar yang terbuka dengan segala macam perilaku, al. perilaku seksual yang berisiko tertular HIV.

Kehidupan suku-suku asli di Indonesia sudah dirusak oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih berbudaya, lebih bermartabat, dan lebih beragama.

Suku Kubu di Jambi, misalnya, menghadapi dilema karena anak-anak yang bersekolah ‘formal’ ditolak oleh masyarakat di luar suku. Mereka tidak perlu diintervensi dengan pendidikan modern karena belajar di alam dan dari alam. Yang perlu dilakukan adalah tidak mengganggu habitat mereka.

Suk Baduy Dalam di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, juga sudah diintevensi oleh bidan modern dengan membawa peralatan persalinan modern. Ini dilema besar karena alat-alat itu juga jadi ‘pembunuh’ bayi-bayi ketika dukun beranak di sana tidak bisa melakukan sterilisasi dengan cara yang benar. Selama mereka memakai alam, misalnya, sembilu. Nah, yang perlu diberikan adalah cara-cara menjaga agar rumpun bambu tidak tercemar. Bukan membawa alat-alat modern yang justru bisa jadi pembawa bencana.

Penanggulangan di Hilir

Di sala satu suku asli di Indonesia ada aturan bahwa kepala suku boleh, maaf, meniduri semua perempuan di komunitas suku itu. Jika dikaitkan dengan epidemi HIV tidak masalah asalkan kepala suku itu memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK atau perempuan lain di luar suku. Atau sebaliknya selalu memakai kondom ketika menjalankan haknya kalau tidak pakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK atau perempuan lain, seperti perempuan penghibur di tempat-tempat hiburan yang menyediakan cewek.

Yang tidak masuk akal adalah sosialisasi HIV/AIDS hanya menyasar kaum perempuan. Dalam relasi suami-istri posisi istri ada pada sub-ordinat laki-laki sehingga perempuan (baca: istri) ada pada posisi tidak berdaya (powerless dan voiceless), sedangkan laki-laki (baca: suami) ada pada posisi berdaya dengan memegang kendali (powerfull dan voicefull).

Di sisi lain yang sering terjadi adalah penyangkalan dan menyalahkan pihak lain atau kambing hitam (Baca juga: PenyangkalanMendorong Penyebaran HIV di Tanah Papua dan AIDS di Papua: PenyangkalanTerhadap Perilaku Seksual Laki-laki Papua).

Misalnya, tudingan ada genosida. Padahal, secara ril HIV/AIDS bukan alat ampuh untuk melakukan genosida karena HIV bukan wabah yang mudah menular dan tidak pula mematikan [Baca juga: Genosida di Tanah Papuadengan HIV/AIDS adalah Hal yang (Nyaris) Mustahil dan AIDS di Papua BukanGenosida].

Dalam kaitan penanggulangan HIV/AIDS pemerintah nyaris tidak bisa berkutik karena penolakan dari daerah, seperti menolak lokalisasi pelacuran dan kondom. Yang bisa dilakukan dalam kaitan penanggulangan HIV/AIDS hanya menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK.

Seperti yang dijalankan oleh Thailand, misalnya, dari lima langkah penanggulangan HIV/AIDS dengan skala nasional secara simultan salah satu adalah ‘program wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Tentu saja intervensi untuk menjalankan program ini hanya bisa dilakukan kalau transaksi seks yang melibatkan PSK dilokalisir. Ini mustahil di Indonesia.

Kasus HIV/AIDS di Thailand pernah mendekati angka 1 juta, tapi setelah program itu insiden kasus baru hanya 6.400/tahun dan kini kasus di Negeri Gajah Putih itu ada pada angka 400.000. Bandingkan dengan Indonesia dengan estimasi kasus 600.000 sedangkan kasus yang terdeteksi, seperti dilaporkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, 24 Mei 2017 menyebutkan sampai tanggal 31 Maret 2017 jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia adalah 242.699 yg terdiri atas 330.152 HIV dan 87.453 AIDS. Estimasi kasus baru 48.000/tahun (aidsdatahub.org).

Program-program yang dijalankan Pusat dan pemerintah daerah hanyalah sebatas penanggulangan di hilir yaitu tes HIV dan pengobatan dengan obat antiretroviral (ARV). (Baca juga: Tes HIV Adalah Penanggulangan diHilir sebagai Pembiaran Penduduk Tertular HIV).


Itu artinya insiden infeksi HIV baru di hulu, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK akan terus terjadi. Pada gilirannya laki-laki yang tertular HIV jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Ini akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’ * [kompasiana.com/infokespro] *

Catatan: Pemakaian AIDS untuk memudahkan sebagian pembaca memahami tulisan, sedangkan yang tepat adalah epidemi HIV.