30 November 2017

Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2017: Kelahiran Jutaan Bayi di Indonesia Dihantui AIDS dan Stunting

Ilustrasi (Sumber: pinterest.com) 

Oleh: Syaiful W HARAHAP


Survei tahun 2012 menunjukkan 4,9 juta perempuan di Indonesia mempunyai suami yang jadi pelanggan pekerja seks komersial (PSK). Dilaporkan 6,7 juta laki-laki jadi pelanggan PSK. Sedangkan jumlah sindrom stunting (perawakan pendek karena kegagalan pertumbuhan akibat kekurangan nutrisi) pada anak-anak Indonesia mencapai 8,9 juta. Hari ini, 1 Desember 2017, secara internasional diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia (World AIDS Day).

Sayang, di Indonesia Hari AIDS Sedunia hanya bagian dari kegiatan seremonial yang tidak bermakna karena tidak berkesinambungan. Ada yang seminar, diskusi, bagi-bagi kondom, bagi-bagi brosus dan kembang, dll. Pada saat yang sama perilaku berisiko terjadi di sembarang tempat yang menghasilkan kasus-kasus infeksi HIV baru, khususnya pada laki-laki dewasa.

Tanpa Gejala

Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS yang dilaporkan secara nasional pada priode 1987 sd. 31 Maret 2017 mencapai 330.152 yang terdiri atas 242.699 HIV dan  87.453 AIDS. Data UNAIDS (Badan PBB khusus AIDS) menyebutkan jumlah penduduk dunia yang hidup dengan HIV/AIDS sampai tahun 2016 sebenyak 36,7 juta. Yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) 20,9 juta.

Dari jumlah kasus di atas kasus infeksi HIV pada bayi berusia di bawah 4 tahun 5.171 (2010-Maret 2017), sedangkan kasus AIDS pada bayi berumur < 1 tahun 307 (1987 – Maret 2017) dan pada bayi berumur 1-4 tahun 1.650 (1987 – Maret 2017).

Angka-angka di atas hanya kasus yang ditangani secara medis di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah yang dilaporkan secara rutin ke Ditjen P2P, Kemenkes RI. Seperti diketahui epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul di atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi atau tersembunyi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Itu artinya banyak penduduk yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat tapi tidak terdeteksi. Hal ini terjadi karena: (a) tidak ada gejala-gejala, tanda-tanda atau cir-ciri yang khas AIDS pada kondisi kesehatan dan fisik orang-orang yang tertular HIV/AIDS sebelum masa AIDS (secara statistik muncul setelah tertular HIV antara 5-15 tahun), dan (b) tidak ada cara-cara yang sistematis untuk mendeteksi atau menjaring penduduk yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sejenis retrovirus yang hidup di tubuh manusia yang bisa menggandakan diri dengan menggunakan sel-sel darah putih sebagai ‘pabrik’, yang pada akhirnya akan menyebabkan kondisi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu sisdroma kecacatan sistem kekebalan tubuh manusia dapatan bukan turunan) pada manusia yang ditandai dengan lebih dari 70 jenis penyakit yang disebut sebagai infeksi oportunistik. Pada akhirnya infeksi-infeksi oportunistik inilah, seperti diare, TB, dll., yang menyebabkan kematian pada pengidap HIV/AIDS, disebut juga secara internasional dengan terminologi Odha (Orang dengan HIV/AIDS, dalam Bahasa Inggris disebut people living with HIV/AIDS/PLWA).

Dalam jumlah yang bisa ditularkan HIV ada dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu (ASI). Penularan HIV terjadi: (a) melalui hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah dan di luar pernikahan jika salah satu atau kedua-dua pasangan yang melakukan hubungan seksual mengidap HIV/ADS dan suami atau laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual, (b) menerima transfusi darah yang mengandung HIV, (c) melalui jarum suntik dan alat-alat kesehatan yang bisa menyimpan darah yang mengandung HIV, dan (d) melalui ASI pada proses menyusui kepada perempuan yang mengidap HIV/AIDS.

Ketika tidak ada program yang sistematis untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat, maka penyebaran HIV/AIDS pun terjadi terus-menerus tanpa di sadari oleh orang-orang yang menularkan dan yang tertular karena tidak ada tanda yang khas ketika terjadi penularan HIV. Penyebaran HIV tanpa disadari terjadi melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom. Yang ironis adalah banyak kalangan yang mati-matian menolak kondom tapi mengharapkan vaksi AIDS. Ini ‘kan konyol dan munafik (Baca: Ironis: Kondom Ditolak, Vaksin AIDS Ditunggu-tunggu).


Ilustrasi (Sumber: unaids.org)
Mitos AIDS

Memang, kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga tidak banyak terdeteksi tapi di beberapa daerah justru lebih banyak daripada jumlah kasus pada PSK. Ini sebenarnya hal yang wajar karena seorang PSK bisa meladeni tujuh laki-laki setiap malam [Baca: Dibanding PSK, Ibu Rumah Tangga Lebih Banyak yang (Berisiko) Tertular HIV/AIDS].

Sampai September 2014 dilaporkan ada 6.539 ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap hIV/AIDS (nasional.republika.co.id, 15/1-2015). Sedangkan kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan sampai Maret 2017 pada bayi di bawah umur 1 tahun dan pada umur 1-4 tahun berjumah 7.128. Angka-angka ini menunjukkan kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga ada yang tidak terdeteksi. Padahal, data menunjukkan ada 4,9 perempuan yang menikah dengan laki-laki yang perilaku seksualnya berisiko tinggi tertular HIV/AIDS.

Sejak reformasi ada euforia di Indonesia yaitu membuat peraturan daerah (Perda) pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang jumlahnya mencapai 98 (provinsi, kabupaten dan kota). Celakanya, perda-perda itu tidak lebih dari ‘macan kertas’ karena tidak menyasar persoalan yang mendasar kepada cara-cara pencegahan HIV/AIDS. Perda-perda AIDS itu sarat dengan retorika norma, moral dan agama sehingga mengabaikan fakta medis tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS.

Risiko penularan HIV kepada bayi terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan menyusui dengan ASI. Risiko di negara-negara berkembang menyentuh angka 30 persen. Artinya, dari 100 perempuan hamil yang mengidap HIV/AIDS ada 30 bayi yang lahir dengan HIV/AIDS. Tapi, jika permpuan hamil ditangani dokter pada awal kehamilan, al. dengan memberikan obat antiretrorial (ARV), risiko penularan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya bisa ditekan sampai nol persen.

Persoalan besar adalah banyak ibu rumah tangga yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV dari suaminya karena mereka bukan perempuan dengan perilaku seksual yang berisiko tertular HIV. Sementara itu banyak laki-laki, termasuk suami, yang termakan mitos (anggapan yang salah) yaitu merasa dirinya tidak berisko tertular HIV/AIDS karena: (1) mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan PSK, (2) mereka tidak melakukan hubungan seksual di lokasi atau lokalisasi pelacuran, dan (3) sebagian melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam ikatan pernikahan.

Sejak awal epidemi HIV/AIDS di Indonesia yang ditandai dengan penemuan kasus HIV/AIDS pada turis asal Belanda di RS Sanglah, Denpasar, Bali (1987) banyak kalangan bahkan menteri yang mengait-ngaitkan HIV/AIDS dengan homoseksualitas, perzinaan, dan pelacuran. Jargon-jargon moral terus membalut informasi HIV/AIDS sampai sekarang sehingga banyak orang yang lalai dan abai terkait dengan perilakunya sehingga terjadi penyangkalan (denial) dengan tiga alasan di atas.

Pada poin 1 terjadi salah paham karena mitos yang mengangap hanya PSK yang berisiko tertular HIV/AIDS. Lebih tepat lagi yang mereka sebut PSK itu adalah PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti perempuan di tempat-tempat pelacuran atau di tepi jalan raya.

1000 HPK

Padahal, ada PSK tidak langsung yaitu yang tidak kasat mata. Mereka ini bisa menyamar sebagai anak sekolah, pelajar, mahasiswi, pemijat, SPG, ibu-ibu, dan cewek gratifikasi seks (perempuan yang diumpankan terkait dengan bisnis dan kekuasaan), dll. Perilaku seksual PSK tidak langsung juga persis sama dengan PSK langsung sehingga risiko mereka terular HIV juga sangat tinggi karena sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang berganti-ganti. Bisa saja terjadi salah satu laki-laki yang mereka layani secara seksual mengidap HIV/AIDS sehingga PSK tidak langsung itu pun bisa tertular HIV/AIDS.

Nasib jutaan bayi yang akan lahir di Indonesia selain berisiko lahir dengan HIV/AIDS juga ada risiko lahir dengan stunting (sindroma perawakan pendek). Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2 persen, meningkat dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%) [mca-indonesia.go.id]. Sedangkan angka kelahiran setiap tahun di Indonesia menunjukkan angka 4,9 juta (kompas.com, 8/6-2015). Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, mengatakan dalam tiga tahun terakhir ada 37,2 persen atau sekitar 9 juta anak di Indonesia mengalami stunting (nasional.tempo.co, 12/7-2017).

Itu artinya beban bayi yang lahir dari ibu pengidap HIV/AIDS akan lebih menderita lagi karena selain lahir dengan HIV/AIDS juga berisikok lahir dengan sindroma stunting. Risiko tertular HIV terjdai pada masa kehamilan, persalinan dan menyusi. Sedangkan risiko lahir dengan stunting sangat tergantung pada masa kehamilan dan bayi sampai usia dua tahun yang disebut sebsagai 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Risiko penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya dan risiko lahir dengan sindroma stunting bisa dicegah.

Sayangnya, dalam 98 Perda AIDS tak satu pun ada pasal yang bisa dipakai untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS yang ‘tersembunyi’ di masyarakat. Maka, tidak diperlukan perda dengan puluhan pasal yang mengambang, tapi cukup satu atau dua pasal yang konkret dan secara faktual bisa mendeteksi kasus-kasua HIV/AIDS yang tersembunyi di masyarakat.

Caranya?

Ya, ada peraturan yang mewajibkan suami menjalani konseling HIV/AIDS ketika istrinya hamil. Kalau hasil konseling mengarah ke perilaku seksual suami yang berisiko tertular HIV, maka suami wajib tes HIV yang diikuti oleh istri. Langkah ini bermakna banyak. Pertama, akan memutus mata rantai penyebaran HIV secara horizontal yaitu mengendalikan perilaku suami agar tidak menularkan HIV ke perempuan lain. Kedua, mencegah penularan HIV secara vertikal dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Ketiga, menangani suami dan istri secara medis agar tetap hidup produktif, al. dengan pemberikan obat ARV dan pendampingan.

Sedangkan untuk mengatasi sindroma stunting adalah dengan pemberikan nutrisi pada 1000 HPK melalui layanan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas. Hanya saja perlu diperhatian peringatan dari Dr dr Damayanti Rusli Sjarif, SpA (K)-Dokter Spesialis Anak-RSCM/FKUI, bahwa untuk menentukan apakah seorang bayi mengalani sindroma stunting atau tidak perlu diagnosis dokter ahli, dalam hal ini spesialis anak. Hal ini disampaikan Dr Damayanti pada pembekalan 20 blogger (peserta “Danone Blogger Academy” bersama Kompasiana di Kantor Danone Indonesia, Gedung Cyber 2, Kuningan, Jakarta Selatan, 3/11-2017).

Jangka pendek stunting menyebabkan perkembangan otak, fisik dan organ metabolik pada 1000 HPK tidak optimal, sedangkan jangka panjang stunting menyebabkan penurunan kemampan kognitif dan pendidikan, tubuh pendek, serta berbagai penyakit degeneratif (Danone Manifesto). Jika bayi lahir dengan stunting sekaligus infeksi HIV itu artinya penderitaan seumur hidup.

Maka, sudah saatnya pelayanan di Posyandu dan Puskesmas tidak lagi mementingkan laporan angka kunjungan, tapi diagnosis terkait dengan tinggi dan berat badan bayi sampai berumur dua tahun serta kondisi kesehatan ibu hamil, al. konseling HIV/AIDS. * 

16 November 2017

Raperda AIDS di Kota Magelang: Lindungi Odha, Bagaimana dengan Pencegahan Infeksi HIV Baru?

Ilustrasi (Sumber: www.123rf.com)

Oleh: Syaiful W HARHAP

“Upaya untuk penanggulangan penyakit HIV/Aids di Kota Magelang terus dilakukan. Satu di antaranya dengan pembentukan Raperda Penanggulangan HIV/AIDS sebagai upaya perlindungan kepada para penderita penyakit mematikan tersebut, atau kerap disebut orang dengan HIV/Aids (ODHA). Ini ada di berita “Bentuk Raperda Penanggulangan HIV/AIDS, Penderita HIV/AIDS di Kota Magelang Akan Lebih Terlindungi” (tribunjogja.com, 12/11-2017).

Ada beberapa hal yang luput dari perhatian wartawan yang menulis berita ini dan narasumber Ketua DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah, Budi Prayitno.

Pertama, orang-orang yang tertular HIV/AIDS tidak otomatis menderita karena sebelum masa AIDS (secara statistik terjadi pada rentang waktu 5-15 tahun setelah tertular HIV) tidak ada gejala-gejala penyakit terkait HIV/AIDS. Jadi, yang tepat adalah pengidap HIV/AIDS atau Odha (Orang dengan HIV/AIDS).

Kedua, di Indonesia sudah ada 98 peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS baik tingkat provinsi (21), kabupaten (54) dan kota (23) serta 10 peraturan (pergub 4, perbub 5 dan perwali 1). Tapi, perda-perda itu hanyalah ‘macan kertas’ yang tidak berguna karena pasal-pasal penanggulangan sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Bahkan, banyak perda tsb. yang hanya mengedepankan norma, moral dan agama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tentu saja ini tidak akan bekerja karena HIV/AIDS adalah fakta medis sehingga   penanggulangannya pun bisa dilakukan dengan cara-cara yang konkret.

Ketiga, disebutkan ‘ .... penderita penyakit mematikan ....’. Ini jelas ngawur karena belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS atau Odha yang meninggal karena HIV atau AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS atau Odha terjadi di masa AIDS ketika Odha mudah diserang penyakit-penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang lemah yang disebut infeksi oportunistik, seperti TB, diare, dll. Penyakit infeksi oportunistik inilah yang menyebabkan kematian pada Odha.

Keempat, perlindangan terhadap Odha bukan penanggulangan insiden infeksi HIV baru di hulu tapi upaya pemberdayaan Odha di hilir Itu artinya Pemkot Magelang membiarkan warga tertular HIV dulu baru dilindungi.

Bertolak dari perda-perda AIDS yang sudah ada yang terjadi tidak lebih dari copy-paste. Kita tunggu apakah Perda AIDS Kota Megelang ini kelak memuat pasal-pasal penanggulangan yang konkret.

Di Jawa Tengah sudah ada 17 Perda AIDS, tapi karena tidak lebih dari copy-paste dan tidak menyentuh akar persoalan HIV/AIDS maka perda-perda itu tidak bisa diandalkan untuk menanggulangi insiden infeksi HIV baru di hulu [Baca: Perda AIDS Provinsi Jawa Tengah Mengabaikan (Lokalisasi) Pelacuran].

Dari berita tsb. penjelasan yang ditonjolkan oleh Ketua DPRD Kota Magelang hanya seputar perlindungan dan pemberdayaan terhadap Odha. Tidak ada pemaparan tentang langkah-langkah konkret pencegahan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasas melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Bisa dimaklumi kalau Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, menampik bahwa ada risiko penularan melalui PSK dengan alasan di Kota Magelang tidak ada lokalisasi atau lokasi pelacuran. Secara de jure ini benar karena sejak reformasi lokalisasi pelacuran yang dijadikan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi PSK ditutup. Bahkan, Mensos Khofifah Indar Parawansa menjadikan penutupan lokasi pelacuran sebagai prioritas tanpa memikirkan dampak buruknya terhadap epidemi HIV/AIDS.

Pertanyaan untuk Ketua DPRD Kota Magelang adalah: Apakah ada jaminan di Kota Magelang tidak ada praktek pelacuran dalam bentuk transaksi seks?

Secara de facto tentulah tidak bisa dibantah karena praktek pelacuran terjadi dalam berbagai bentuk dengan menggunakan telepon genggam dan media sosial. Itu artinya di Kota Megelang ada insiden infeksi HIV baru yang melibatkan laki-laki dewasa dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

- PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.

-- PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.

Laki-laki dewasa yang tertular HIV/AIDS dalam kehidupan  sehari-hari bisa sebagai suami sehingga ada risiko penularan terhadap istri (horizontal) yang berakhir kelak pada bayi yang dikandung istri (penularan vertikal). Kalau laki-laki itu punya istri lebih dari satu, maka kian banyak perempuan dan bayi yang berisiko tertular HIV.

Yang perlu di atur dalam Perda AIDS adalah program konkret untuk mencegah agar insiden infeksi HIV baru di hulu bisa diturukan atau dikurangi jumlahnya yaitu pada laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.* [kompasiana.com/infokespro] *

14 November 2017

AIDS di Waropen Papua: (Masih) Menyalahkan PSK dari Daerah Lain

Ilustrasi (Sumber: endhivaids.org) 


Oleh: Syaiful W HARAHAP

“Sebanyak 20 orang dari 57 penderita HIV/AIDS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, meninggal akibat penyakit menular mematikan tersebut.” Ini lead pada berita “Gawat, 20 Penderita HIV yang Meninggal di Papua Umumnya Pelajar” (liputan6.com yang bersumber dari Antara, 5/11-2017).

Lead berita ini menunjukkan pengetahuan wartawan tentang HIV/AIDS ada di titik nadir karena tidak menggambarkan fakta (medis) HIV/AIDS.

Pertama, orang-orang yang tertular HIV tidak otomatis menderita karena gejala-gejala penyakit terkait HIV/AIDS baru muncul pada masa AIDS (secara statistik terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular HIV). Maka, istilah yang tepat adalah pengidap HIV/AIDS atau Odha (Orang dengan HIV/AIDS).

Kedua, HIV/AIDS bukan penyakit tapi sekumpulan gejala penyakit yang terjadi pada seseorang yang tertular HIV pada masa AIDS.

Ketiga, yang menular bukan penyakit tapi virus penyebab kondisi AIDS yaitu HIV (human immonodeficiency virus) yang dalam jumlah yang bisa ditularkan ada di darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu (ASI).

Keempat, kematian pada pengidap HIV/AIDS atau Odha bukan karha HIV atau AIDS tapi karena penyakit-penyakit pada masa AIDS, seperti diare, TB, dll. Sampai detik ini belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS karena HIV atau AIDS.

Judul dan lead berita ini merupakan bentuk penyampaian yang sensasional sehingga mengaburkan fakta tentang HIV/AIDS.

Terkait dengan pelajar SMA/SMK yang meninggal karena penyakit terkait AIDS menunjukkan pelajar-pelajar itu tidak mendapat informasi yang akurat tentang cara-cara melindungi diri agar tidak tertular HIV, terutama melalui hubungan seksual. Itu artinya yang gawat adalah pelajar-pelajar di Kabupaten Waropen tidak mengetahui cara-cara mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual yang konkret. 

Di bagian lain disebutkan: Selain edukasi yang lemah, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka penderita HIV/AIDS, seperti banyaknya pekerja seks komersial (PSK) asal daerah lain yang berdomisili di Papua.

Menyalahkan orang lain, dalam hal ini PSK asal daerah lain, merupakan bentuk penyangkalan yang dijadikan ‘kambing hitam’ yang menutupi perilaku berisiko sebagian warga. Ada beberapa hal yang terkait dengan penyangkalan ini, al.:

(a) PSK adalah orang-orang yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV/AIDS karena sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom

(b) PSK yang yang disebut dari daerah lain yang berdomisili di Waropen jelas orang-orang yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV, tapi mengapa ada laki-laki dewasa warga Waropen yang melakukan hubungan seksual dengan PSK tanpa kondom.

(c) Apakah tidak ada laki-laki dewasa warga Waropen yang melakukan perilaku berisko tinggi tertular HIV, antara lain melakukan hubungan seksual dengan PSK di luar Waropen?

Penyangkalan dan menyalahkan orang lain justru menyesatkan sehingga mengabaikan perilaku seksual sebagian warga yang berisiko tertular HIV.

Ada lagi pernyataan dari Executive Director Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA), Ramdani Sirait: "Selain edukasi yang lemah tentang seks yang aman, banyak orang non-Papua yang ketahuan dan tes darah dan positif mereka ternyata bukan warga Papua. Salah satunya adalah PSK yang berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya." 

Pernyataan Sirait ini juga mendorong penyangkalan dan mencari-cari kambing hitam. Biar pun banyak PSK yang mengidap HIV/AIDS tidak akan pernah terjadi penularan HIV kalau tidak ada laki-laki dewasa warga Waropen yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK tsb.

Maka, kuncinya ada pada laki-laki dewasa warga Waropen: melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK dengan risiko tertular HIV atau sebeliknya tidak melakukan hubungan seksual dengan PSK agar tidak ada warga yang tertular HIV. Keputusan dan pilihan ada pada warga Waropen bukan pada PSK. * [kompasiana.com/infokespro] *

06 November 2017

Klinik AIDS Menyuburkan Stigma terhadap Odha

Oleh: Syaiful W. Harahap
[Sumber: Newsletter "WartaAIDS" Nomor 55, 8 November 1999]

Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kodya Malang, Jatim, membuka puskesmas khusus bagi Odha di Pandanwangi (Suara Pembaruan, 19/8-1999) dinilai dr. Adi Sasongko, staf Yayasan Kusuma Buana (YKB), sebuah LSM yang banyak berkecimpung dalam penanganan masalah-masalah HIV/AIDS dan PMS di Jakarta, tidak benar karena akan menyuburkan stigma terhadap Odha.

"Mereka justru tidak belajar dari sejarah," kata Adi. Rupanya, tahun 1960-an Depkes membangun rumah sakit (RS) kelamin di Surabaya yang ternyata tidak berhasil untuk menangani penyakit-penyakit menular seksual (PMS). Soalnya, PMS, khususnya kencing nanah dan sifilis, selalu dihubung-hubungkan dengan sikap moral. Padahal, hepatitis B (disebut juga penyakit kuning) juga menular melalui hubungan seksual yang tidak aman. RS Kelamin itu sendiri didirikan dekat tempat-tempat pelacuran dengan maksud menjaring orang-orang yang terinfeksi PMS.

Adi tidak setuju terhadap puskesmas AIDS karena untuk menanggulangi epidemi PMS dan HIV tidak tepat dilakukan dengan pendekatan yang ada "label"nya. Selama ini masyarakat selalu mengaitkan PMS dan HIV dengan moral, sehingga orang-orang yang akan berobat akan dinilai sebagai orang yang tidak bermoral karena label itu sudah melekat pada PMS dan HIV.

Menurut Kepala Dinkes Kodya Malang, dr. Subagyo, keberadaan puskesmas khusus AIDS itu sangat penting karena banyak warga yang berisiko tinggi merasa malu datang untuk berkonsultasi dan berobat. Dengan membuat label Puskesmas AIDS tentu saja banyak yang enggan datang karena sudah ada stigma terhadap Odha. Jadi, sangatlah beralasan kalau Adi kemudian mengatakan rencana itu tidak masuk akal.

Lagi pula perlu diingat dalam masalah PMS dan HIV/AIDS tidak ada yang berisiko tinggi karena penyebaran dan penularan PMS dan HIV/AIDS sangat tergantung kepada perilaku. Tidak jelas pula apa dasar dr. Subagyo mengatakan penduduk di sekitar Pandanwangi, Malang, banyak yang berisiko tinggi.

Apakah dengan tujuh Odha di Malang sudah bisa disimpulkan kalau penduduk Malang berisiko tinggi tertular HIV? Kesimpulan itu jelas tidak objektif karena penularan PMS dan HIV tidak hanya tergantung kepada prevalensi. Di daerah yang prevalensinya tinggi pun tidak akan terjadi penularan PMS dan HIV jika ada upaya preventif berupa pencegahan. Tentara Belanda yang bertugas menjadi penjaga perdamaian di Kamboja, misalnya, tidak ada yang terinfeksi PMS dan HIV karena mereka dibekali dengan kondom yang dalam teknologi kesehatan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya infeksi PMS dan HIV.Sedangkan tentara dari negara lain justru ada yang terinfeksi HIV.

Dalam kaitan HIV/AIDS dan PMS, menurut Adi, yang perlu ditingkatkan adalah upaya-upaya pendeteksian secara dini. Hal ini perlu karena banyak kasus PMS dan HIV terselubung yang terjadi karena lolos dari diagnosis. Fasilitas-fasilitas kesehatan luput mendeteksi PMS karena tidak ada sistem yang mendukung diagnosis pada pasien-pasien yang berobat.

WHO sendiri, menurut Adi, sudah membuat acuan yang dapat dipakai untuk mendeteksi PMS melalui sindroma. Dengan mengetahui gejala-gejala PMS seorang tenaga medis yang sudah terlatih akan dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seseorang, khususnya yang berkaitan dengan PMS.Diagnosis PMS dapat dilakukan tanpa laboratorium karena sindroma (kumpulan gejala) yang sudah dikategorikan akan dapat menuntun seorang tenaga medis terhadap gejala-gejala PMS.

Adi melihat pendeteksian dini sebaiknya dilakukan di instalasi kesehatan primer, seperti puskesmas dan rumah sakit, karena ke fasiltias kesehatan inilah umumnya penduduk datang berobat. Kondisi inilah yang membuat jangkauan puskesmas dan rumah sakit jauh lebih luas daripada dokter-dokter praktek. Banyak faktor yang membuat penduduk memilih puskesmas dan rumah sakit, misalnya, karena biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan praktek dokter pribadi.

Untuk mengefektifkan penanggulangan PMS melalui deteksi dini di pusat-pusat kesehatan masyarakat itu harus pula dibarengi dengan penyediaan obat-obatan yang diperlukan untuk pengobatan PMS sesuai dengan sindroma yang didiagnosis tenaga medis. Pengobatan yang tepat sangat diperlukan karena kalau tidak langsung diobati tentulah akan menimbulkan kesakitan pada diri pasien dan di sisi lain bisa pula terjadi penyebaran. Infeksi baru akan muncul beranting, apalagi pengidap PMS itu berperilaku yang berisiko tinggi menularkan PMS. "Obat ini sangat perlu karena hasil diagnosis yang tidak langsung diobati kan sia-sia dan pasien itu kembali menjadi angka yang terselubung," kata Adi.

Agar pendeteksian itu efektif sumber daya manusia (SDM) pun harus disiapkan. YKB dan Lahsi, LSM di Jakarta, sudah melatih puluhan bidan di Jakarta agar mampu mendiagnosis PMS. Pemilihan bidan karena banyak yang berobat ke sana, khususnya ibu-ibu. Persoalan yang muncul, menurut Adi, para bidan itu terbentur kepada aspek legal karena rambu-rambu medis yang tidak membenarkan mereka mengobati pasien PMS. Bidan sendiri empunyai kapasitas untuk pemeriksaan fisik, sehingga amat beralasan kalau seorang bidan dibenarkan mendiagnosis PMS.

Jika seorang bidan yang berhasil mendiagnosis PMS harus merujuk pasien tersebut ke dokter praktek atau rumah sakit, Adi yakin pasien itu akan drop out karena kemungkinan besar mereka tidak akan berobat. Bidan sendiri dilihat Adi sebagai ujung tombak dalam penanganan PMS, khususnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga.

Dari pelatihan yang diselenggarkan YKB dan Lahsi terhadap bidan-bidan itu semula memang muncul sikap yang memberi nilai negatif terhadap pasien PMS, tapi setelah didiskusikan para bidan itu dapat memahami PMS secara proporsional sehingga mereka tidak lagi bertindak sebagai polisi moral. *

Masalah TBC di Indonesia


Oleh: Syaiful W. Harahap
[Sumber: Newsletter "WartaAIDS" Nomor 40, 15 Maret 1999]



Di saat epidemi HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan peningkatan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, kasus infeksi TBC pun meningkat pula dengan tajam. Perkiraan WHO (1996) menyebutkan 200.000 penduduk Indonesia terinfeksi TBC aktif. Indonesia sendiri berada pada urutan ketiga dalam jumlah penderita TBC di dunia, setelah Cina dan India. TBC sendiri menjadi pembunuh nomor dua di Indonesia setelah penyakit jantung dan pembuluh darah.

TBC menjadi perhatian ahli kesehatan dan epidemiologi dunia karena erat kaitannya dengan infeksi oportunistik di kalangan Odha. TBC menjadi pembunuh terbesar di kalangan Odha. Namun, dalam dua kali penelitian WHO terhadap penderita TBC di Indonesia tidak ditemukan penderita TBC yang HIV positif. Namun, kasus per kasus pernah terdeteksi. Paling tidak sudah lima penderita TBC yang dideteksi terinfeksi HIV. Sebaliknya, tidak ada pula data resmi Odha yang mengidap TBC. Data di Pokdisus AIDS FKUI/RSCM menunjukkan TBC menjadi infeksi oportunistik terbanyak kedua pada sejumlah Odha yang dirawat di RSCM.

Persoalan yang dihadapi Indonesia dalam pengobatan dan pencegahan TBC, menurut dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), DTM&H, DTC, dokter ahli paru di RSUP Persahabatan Jakarta, belum semua orang bicara dalam bahasa yang sama. Tjandra menunjuk cara pelaporan, misalnya, setiap fasilitas kesehatan melaporkannya ke instansi masing-masing. Karena tidak ada angka yang pasti itulah, menurut Tjandra, sangat sulit ditentukan pola
yang tepat untuk memerangi epidemi TBC.

Selain itu dalam konteks TBC ada dua sisi yang saling mendukung yaitu upaya menemukan penderita dan mengobatinya. Masalahnya, menurut Tjandra, jika sudah ditemukan  penderita TBC persoalan baru muncul (lagi). Pengobatan tersedia, tapi penderita tidak teratur memakan obatnya. Akibatnya, terjadi resistansi obat dan infeksi TBCnya kambuh
lagi.

Ketidaktaatan memakai obat ini menjadi alasan yang sangat umum. Setelah dua bulan memakan obat, misalnya, seorang pasien TBC tidak merasakan ada keluhan lagi. Mereka pun menghentikan pemakaian obat karena mereka merasa tidak berguna lagi meneruskannya.

Padahal, pengobatan TBC harus dilakukan secara terus-menerus dengan memakan obat secara rutin selama enam bulan. Dalam program pengobatan TBC yang sudah baku, yang dikenal sebagai DOTS, pengobatan itu diawasi secara langsung.

Namun, dalam prakteknya pengawasan ini sering tidak efektif. Selain pengawas itu hanya bersifat sukarela (relawan), mereka pun umumnya dari pihak keluarga. RSUP  Persahabatan sendiri, menurut Tjandra, mulai melakukan ujicoba terhadap 30 pasien TBC dengan melibatkan anggota keluarga dan pegawai rumah sakit sebagai pengawas. Pegawai baru diturunkan jika pengawasan anggota keluarga tidak efektif. Ujicoba ini
akan terus dikembangkan. Dalam waktu dekat Persahabatan akan menambah pasien yang ikut ujicoba sehingga mencapai 50 pasien. Selama ini ujicoba berjalan baik.

Pengawasan itu sangat penting karena, "Jika terjadi resistansi ongkos pengobatan akan naik sampai 30 kali lipat," kata Tjandra. Tapi, hal ini sering luput dari perhatian penderita TBC dan keluarganya karena setelah memakan obat dua bulan penderita merasa sudah sembuh pengobatan pun dihentikan. Pengobatan untuk pasien yang sudah resistan pun sangat spesifik karena menyangkut beberapa faktor dalam indikasi medis.

Sayangnya, jika TBCnya kambuh kembali mereka sering pindah ke rumah sakit atau dokter lain. Tidak jarang terjadi pengobatan pun dimulai dari awal lagi. Inilah yang dirisaukan Tjandra. "Tidak ada mekanisme yang memungkinkan seorang dokter mencari pasien TB yang tidak datang lagi berobat," ujar Tjandra. Pasien TB tetap harus diawasi dokternya
agar program penyembuhan berjalan mulus sehingga tidak terjadi resistansi obat. Maka, tracking (pelacakan) terhadap pasien TB yang memutuskan pengobatan sebelum menyelesaikan program penyembuhan merupakan suatu upaya untuk memastikan agar pengobatan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang baku. Persoalannya, tidak ada suatu sistem atau mekanisme yang memungkinan dokter atau rumah sakit mengawasi
pasien TB sampai menyelesaikan program pengobatan.

Pengalaman Tjandra menunjukkan sekitar 10% penderita mengalami MDR-TBC yang disebut Tjandra sebagai resistansi ganda, karena tidak taat menjalani pengobatan dan berpindah-pindah dokter. Saat ini seorang pasien TB mengeluarkan biaya untuk obat (generik) Rp 2.000/hari. Selain biaya yang mahal seseorang yang sudah mengalami  resistansi ganda juga akan menghadapi persoalan efektivitas obat karena kemampuannya sudah menurun sampai di bawah 60%. Sedangkan sebelum terjadi resistansi efektivitas obat di atas 90%.

Sebaliknya, pengobatan tersedia tapi cara yang sistematis untuk menemukan penderita TBC pun tidak ada sehingga dokter dan rumah sakit hanya menunggu. Di sisi lain banyak pula yang 'menyembunyikan' anggota keluarganya jika diketahui mengidap TBC. Menurut Tjandra hal ini gejala umum, tapi dia berharap sikap ini dapat diubah karena TBC dapat
disembuhkan. Untuk merubah sikap itu Tjandra melihat media massa memegang peranan yang penting dengan menyebarkan informasi yang akurat dan objektif.

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan, penelitian dan lain-lain dokter paru membentuk Kelompok Kerja (Pokja) TB-FK UI. Melalui Pokja inilah, menurut Tjandra, yang juga menjadi ketuanya, dokter paru akan membahas masalah TBC di Indonesia sebagai bagian dari program nasional dalam memerangi TBC. Soalnya, Tjandra melihat penelitian TBC di
Indonesia justru dilakukan oleh ahli dari negara-negara yang kasus TBCnya kecil. Inilah yang juga dilihat Tjandra sebagai tantangan untuk dokter paru.

Walaupun di Indonesia baru ada 350 dokter ahli paru dan sebagian besar berada di kota besar, menurut Tjandra itu bukan halangan dalam menanggulangi TBC di Indonesia karena, "Dokter umum pun bisa menangani pasien TBC," katanya.

Jadi, persoalan yang mendasar di Indonesia, menurut Tjandra, adalah menerapkan pengobatan yang baku (DOTS) dengan pengawasan yang efektif jika ditemukan penderita TBC. *

02 November 2017

AIDS di Sumedang: Penularan HIV Melalui Hubungan Seksual Bukan Karena Orientasi Seksual

Ilustrasi (Sumber: Shutterstock) 

Oleh: Syaiful W HARAHAP

“13 Anak Usia Sekolah di Sumedang Positif HIV/AIDS, Satu Penyebabnya Di Antaranya Jadi Gay” Ini judul berita di tribunnews.com (31/10-2017). Judul ini berdasarkan pernyataan Project Officer KPA Sumedang, Jabar, Tita Anarita, dengan dasar mereka (13 anak tsb.-pen.) sudah memeriksakan diri. Ada upaya memaksakan sensasi dalam berita ini yang justru mengaburkan fakta.

Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang, Jabar, sejak tahun 2004 disebutkan sebanyak 474 dengan 191 kematian.

Namun, kesimpulan Tita yang jadi judul berita ini tidak akurat karena banyak hal yang muncul dari pernyataan itu. Cara-cara membuat kesimpulan yang tidak objektif bisa menyesatkan dan merugikan penanggulangan HIV/AIDS.

Pertama, bisa jadi ada di antara mereka yang justru jadi korban sodomi. Pelaku sodomi (kekerasan seksual melalui seks anal) tidak otomatis seorang laki-laki gay dan bukan pula pedofilia (laki-laki dewasa yang menyalurkan dorongan seksual kepada anak-anak, laki-laki dan perempuan, umur 7-12 tahun). Mereka malu menyebut diri sebagai korban sodomi sehingga memilih menyebut diri ‘jadi gay’.

Kedua, apakah bisa dibuktikan mereka tertular HIV setelah ‘jadi gay’? Lagi-lagi kesimpulan yang ngawur karena secara medis tidak bisa dibuktikan apakah mereka tertular HIV sebelum ‘jadi gay’ atau sesudah ‘jadi gay’.

Ketiga, bisa juga mereka menyebut diri ‘jadi gay’ sebagai penyangkalan pernah jadi korban sodomi atau perilaku seksual mereka yang berisiko tertular HIV.

Keempat, risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bukan karena orientasi seksual, tapi karena kondisi ketika terjadi hubungan seksual (seks anal, seks vaginal dan seks oral), di dalam dan di luar nikah, yaitu salah satu satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak pakai kondom selama terjadi hubungan seksual. Pada pasangan suami-istri yang sah dengan orientasi heteroseksual pun ada risiko penularan kalau suami-istri tsb. melakukan seks anal dengan kondisi salah satu mengidap HIV/AIDS dan suami tidak pakai kondom.

Maka, akan lebih arif kalau tidak semerta membuat pernyataan yangg hanya berdasarkan pengakuan dan disimpulkan degan jalan pikiran sendiri dengan pijakan  moral.

Disebutkan “Kebanyakan anak-anak usia sekolah mengidap virus yang mematikan kekebalan tubuh karena tertular lewat gaya hidup seks bebas menjadi gay.”

(1) HIV sebagai virus tidak mematikan kekebalan tubuh, tapi menurunkan sistem kekebalan tubuh karena sel-sel darah putih yang dijadikan HIV sebagai ‘pabrik’ untuk menggandakan diri rusak.

(2) Seks bebas adalah istilah yang ngawur bin ngaco karena tidak jelas maksudnya. Seks bebas di Indonesia adalah terjemahan dari free sex yang justru tidak dikenal dalam kosa kaya Bahasa Inggris. Kalau seks bebas diartikan hubungan seksual di luar nikah, maka lagi-lagi mengaitkan penularan HIV dengan seks bebas jelas ngawur karena penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (seks bebas), tapi kondisi hubungan seksal (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak pakai kondom).

(3) Apakah bisa dibuktikan 13 anak usia sekolah itu tertular HIV karena ‘gaya hidup seks bebas menjadi gay’? Tidak bisa. Maka, lagi-lagi pernyataan tsb. ngawur.

Ada lagi pernyataan: .... di usia sekolah itu isu yang hangat tentang HIV itu berasal dari gaya hidup, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Lagi-lagi ini pernyataan yang tidak akurat karena sampai hari ini belum ada laporan kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Data menunjukkan kasus HIV/AIDS justru paling banyak pada kalangan heteroseksual (ketertarikan seks dengan lawan jenis).

Selama informasi HIV/AIDS dibalut dengan norma, moral dan agama, maka selama itu pula fakta medis tentang HIV/AIDS hilang dan memunculkan mitos (anggapan yang salah tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS), seperti ‘jadi gay’ tadi.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terjadi terjadi di Sumedang sebagai ‘bom waktu’ yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. * [kompasiana.com/infokespro] *


31 Oktober 2017

Asuransi Mengabaikan Odha

Oleh: Syaiful W. Harahap
[Sumber" Newsletter "WartaAIDS" Nomor 43, 3 Mei 1999]

Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Itulah yang (akan) dihadapi Odha di Indonesia dalam dunia perasuransian nasional. Banyak perusahaan asuransi jiwa yang menolak pembayaran klaim tertanggung yang meninggal
karena AIDS. Di samping itu perusahaan asuransi pun tidak bersedia membayar klaim pengobatan penyakit-penyakit menular seksual (PMS).

Pengusaha asuransi menolak klaim AIDS dan PMS karena mereka menilai penyakit itu akibat ulah (perilaku) pemegang polis. Inilah yang dinilai banyak kalangan tidak fair, karena, "Kecelakaan lalu lintas juga terjadi karena perilaku," kata Irwanto, PhD, psikolog di PKPM (Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat) Unika Atma Jaya Jakarta. Irwanto benar, tapi asuransi rupanya sudah terlanjur mengaitkan penularan HIV dan PMS dengan moral,  sedangkan kelalaian mengemudi di jalan raya tidak dikaitkan dengan perilaku yang juga bersifat moral. Selain itu banyak pula penyakit yang juga terjadi karena perilaku, seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain tapi tetap ditanggung asuransi.

Alangkah naifnya kalau perusahaan asuransi mengaitkan HIV/AIDS dan PMS dengan moral. Soalnya, menurut dr Kartono Mohamad, mantan Ketua Umum PB IDI, virus hepatitis B pun menular melalui hubungan seksual persis seperti HIV. Tapi, beberapa perusahaan asuransi tetap membayar klaim pengobatan penyakit yang berkaitan dengan hepatitis B, tapi monolak klaim HIV/AIDS dan PMS. Kalangan manajer puncak dan CEO (chief executive officer) perusahaan dengan suka rela menjalani tes hepatitis B. Dengan senang hati pula mereka menerima hasil tes dan perusahaan pun membayar biaya pengobatannya.

Memang, perusahaan asuransi komersial bebas menetapkan pengecualian dalam polisnya, antara lain karena preexisting conditions yaitu suatu kondisi yang diderita tertanggung sebelum polis berlaku, seperti cacat bawaan sejak lahir dan penyakit-penyakit menahun. Sedangkan HIV dan ARC (AIDS Related Complex) jelas bukan kategori preexisting conditions. Ada pula penolakan HIV/AIDS karena menilai biaya pengobatannya besar. Padahal, biaya pengobatan kanker dan cuci darah juga besar. Maka, bagi calon pemegang polis perlu memperhatikan dan membaca polis agar jelas kondisi yang dikecualikan.

Ada pula asuransi yang menilai obat-obatan yang dipakai Odha tidak tergolong obat karena tidak menyembuhkan. Alasan ini dibantah dr Adi Sasongko dari Yayasan Kusuma Buana (YKB) Jakarta, sebuah LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS, "Parasetamol (penurun panas-red.) juga bukan obat karena hanya menghilangkan gejala (symptom)," katanya. Tapi, asuransi, seperti PT Askes, tetap membayar klaim parasetamol dan menolak klaim HIV/AIDS. Padahal, AZT merupakan obat karena dapat menurunkan risiko penularan dari seorang ibu yang HIV+ kepada janin yang dikandungnya. Kalau tanpa AZT penularan antara 20-40% tapi dengan AZT risiko penularan di bawah 10%.

Begitu pula dengan obat-obat antiretroviral dikategorikan sebagai obat kausal karena dapat menghambat laju HIV.

Soal penyakit kelamin pun, sebenarnya, dapat diperdebatkan karena ada kesan penyakit kelamin merupakan penyakit di alat kelamin yang tertular melalui hubungan seksual. Padahal, AIDS jelas bukan penyakit (pada alat) kelamin dan virus penyebabnya (HIV) pun tidak hanya menular melalui hubungan seksual. Begitu pula dengan herpes yang bisa tertular melalui kontak kulit dengan bagian yang terkena herpes. "Kami tidak membayar klaim AIDS karena itu penyakit kelamin," kata seorang manajer sebuah asuransi terkenal, tapi mereka tetap membayar klaim hepatitis B yang digolongkan sebagai PMS. Kalau asuransi melihat HIV/AIDS sebagai penyakit pada (alat) kelamin tentu salah besar karena AIDS sendiri merupakan kumpulan gejala penyakit yang terjadi karena sistem kekebalan tubuh sudah dirusak HIV.

Jika industri asuransi melihat PMS sebagai akibat perilaku yang amoral tentu sangat tidak fair karena ada infeksi saluran reproduksi yang tidak hanya terjangkit melalui hubungan seksual. Pengalaman dr Ardin Sani, dokter di klinik PKBI Ujungpandang, Sulsel, misalnya, menunjukkan ada wanita yang menderita infeksi saluran reproduksi sejak masih gadis. Infeksi terjadi karena semasa gadis wanita itu tidak membersihkan diri dengan baik. Alangkah gegabahnya perusahaan asuransi kalau menolak klaim pengobatan wanita ini dengan alasan penyakit itu terkait dengan moral. Tentu tidak etis kalau menolak klaim PMS suami atau isteri yang terinfeksi dari isteri atau suaminya dalam ikatan perkawinan yang sah karena hal itu terjadi bukan karena perilaku (amoral) mereka.

Jika asuransi mengecualikan HIV/AIDS dan PMS tentu akan mempengaruhi industri asuransi karena perkiraan WHO setiap tahun ada 340 juta kasus baru PMS dan perkiraan UNAIDS setiap hari 16.000 penduduk dunia terinfeksi HIV. Jadi, sudah saatnya bagi industri asuransi menghitung premi untuk HIV/AIDS dan PMS tanpa harus mengait-ngaitkannya dengan moral karena tidak selamanya HIV dan PMS tertular melalui perilaku yang amoral. Di Thailand pemerintah melarang asuransi menolak klaim HIV/AIDS. Industri asuransi di sana pun ternyata sudah menghitung risiko HIV/AIDS dalam premi asuransi jiwa dan kesehatan. Sedangkan di Indonesia persoalan masih berkutat di seputar moral, pada waktu yang sama penyebaran HIV dan PMS terus terjadi. Sampai Maret 1999 kasus kumulatif HIV/AIDS mencapai 846.

Lagi pula bagaimana jadinya kalau seorang karyawan yang tertular PMS tidak diobati tentu akan sangat membahayakan keselamatan dirinya dan mengganggu aktivitas kerjanya.

Untunglah masih ada asuransi yang fair. "Kami tidak melihat penyebab kamatiannya," kata Tiwuk Siswadi, SE, Marketing Manager PT Asuransi Jiwa Bumiputera John Hancock. Jadi, biar pun meninggal karena AIDS klaimnya tetap dibayar asalkan sudah melewati batas masa tunggu (grace period) selama dua tahun. Jangankan karena AIDS yang meninggal karena bunuh diri pun klaimnya tetap dibayar John Hancock. Yang tidak dibayar mati karena hukuman mati, terbunuh dalam tindak kriminal dan kejahatan yang disengaja.

Dalam asuransi yang bersifat social insurance scheme dan asuransi kesehatan yang dijalankan pemerintah, menurut Drs Safri Ayat, Direktur Akademi Asuransi Trisakti (Akastri) Jakarta, sebaiknya tidak ada pengecualian. Hal ini bisa dilakukan karena asuransi itu tidak profit oriented, sehingga fungsi sosialnya yang dikedepankan.

Jadi, sudah saatnya dievaluasi kepesertaan otomatis dan wajib masuk asuransi jika ada pengecualian yang tidak objektif, yaitu penolakan klaim PMS dan HIV/AIDS. *