07 Februari 2016

Sering “ML” dengan Cewek Pemijat Ketakutan Apakah Sudah Kena AIDS

Oleh SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

Tanya Jawab AIDS No 1/Februari 2016

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap di AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) melalui: (1) Surat ke: SW Harahap, Markas BaraJP, Jl. Bhinneka Raya No 3, Cawang Baru, Jakarta 13340, (2) Telepon (021) 8566755, (3) e-mail aidsindonesia@gmail.com, dan (4) SMS 08129092017. Redaksi.

*****

Tanya: Saya seorang karyawan swasta. Selama hampir dua tahun belakagan ini saya ke panti pijat plus-plus, tapi hanya sekali bulan dan itupun tidak setiap bulan. Kadang saya hanya martubasi pake tangan cewek, seks oral beberapa kali. Seingat saya ada enam kali. ML pakai kondom empat kali, tidak pakai kondom satu kali itupun keburu keluar di luar vagina. Hanya dua kali orgasme di dalam. Nah, sepulang dari luar negeri setelah satu bulan di sana, baru kerja tiga hari kerja saya demam. Selang beberapa hari kelanjar getah bening bengkak. Saya berobat ke dokter. Kata dokter hanya radang dan perlu istirahat. (1) Berapa persen saya kemungkinan terjangkit HIV/AIDS? Sekarang saya dah gak pernah ke panti lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Tn “H” via e-mail (5/2-2016)

Jawab: (1) Risiko tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang mengidap HIV/AIDS adalah 1:100. Artinya, dalam 100 kali hubungan seksual ada 1 kali kemungkinan terjadi penularan. Persoalannya adalah tidak bisa diketahui pada hubungan seksual keberapa terjadi penularan. Bisa yang pertama, kedua, ketujuh, kedua puluh lima, ketujuh puluh, kesembilan puluh dan bisa jadi pada hubungan seksual yang keseratus.

Itu artinya setiap kali melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pasangan yang mengidap HIV/AIDS selalu ada risiko tertular.

Terkait dengan kasus Saudara masalahnya adalah kita tidak tahu apakah cewek-cewek yang pernah Saudara kencani mengidap HIV/AIDS atau tidak. Kalau tidak mengidap HIV/AIDS Saudara tidak berisiko tertular HIV.

Tapi, yang perlu diingat adalah cewek-cewek itu adalah perempuan yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS karena mereka melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang berganti-ganti. Bisa saja terjadi salah satu laki-laki yang mengencani mereka mengidap HIV/AIDS sehingga cewek-cewek itu berisiko tertular HIV.

Karena Saudara tidak mengetahui status HIV cewek-cewek itu dan Saudaran pernah ngeseks tanpa kondom, maka Saudara berisiko tertular HIV.

Risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bukan karena ejakulasi terjadi di dalam vagina, tapi karena penis bergesekan dengan vagina dan penis pun ‘berendam’ di cairan vagina. Dalam jumlah yang bisa ditularkan HIV ada di dalam cairan vagina, sedangkan gesekan penis dengan vagina bisa menimbulkan iritasi yang menjadi pintu masuk HIV.

Untuk mengatasi keragu-raguan Saudara, silakan tes HIV di klinik VCT yang ada di Puskesmas dan rumah sakit umum pemerintah di tempat Saudara. Jika ada kesulitan silakan kontak kami. ***

06 Februari 2016

Kondom dan Stigma terhadap Remaja

Oleh SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“Penjualan alat kontrasepsi jenis kondom diwacanakan akan diperketat. Khususnya pada toko-toko obat. Alasannya supaya tidak dimanfaatkan untuk hal negatif, terutama bagi yang belum berkeluarga.” Ini lead pada berita “Penjualan Kondom Diperketat” di Harian “Radar Banjarmasin” (6/2-2016).

Wacana tsb. disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP2PAKB), Kab Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, H Hormansyah. Yang dimaksud diperketat adalah pembeli diharuskan mengisi formulir sebagai bukti pembeli sudah berkeluarga, bukan remaja yang belum menikah.

Menurut Hormansyah, jika anak-anak muda yang membelinya dipastikan akan digunakan ke hal negatif, sehingga tidak dijual ke mereka.

Pernyataan ini tidak akurat dan menyudutkan remaja karena bisa saja laki-laki dewasa membeli kondom untuk mencegah kehamilan pada pacar atau selingkuhan mereka.  Pernyataan Hormansyah ini tidak objektif karena tidak membandingkan perilaku remaja dalam hal membeli kondom dengan kalangan laki-laki dewasa.

Jika remaja-remaja putra membeli kondom sebagai alat untuk melindungi diri agar tidak tertular IMS (infeksi menular seksual yang penyakit-penyakit atau infeksi yang ditularkan oleh pengidap IMS ke orang lain melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, klamidia, herpes genitalis, jengger ayam, dll.) dan HIV/AIDS meunjukkan remaja tsb. memahami cara-cara yang akurat dalam mencegah penularan IMS dan HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus.

Pada masa remaja dorongan libido seks sangat tinggi sehingga perlu penyaluran. Dorongan seksual sebagai kebutuhan biologis tidak bisa disubsitusi dengan kegiatan lain sehingga remaja-remaja itu melakukan hubungan seksual. Jika mereka lakukan dengan pacar tentu ada risiko kehamilan, kalau mereka lakukan dengan pekerja seks komerisal (PSK) ada risiko tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus. PSK dikenal ada dua tipe yaitu: (1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata. Mereka ini ‘praktek’ di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau mangkal di tempat-tempat tertentu, dan (2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Pertanyaan untu Pak Hormansyah: Apaka di Kab Tabalong ada pelacuran?

Tentu saja dengan menepuk dada Pak Hormansyah mengatakan: Tidak Ada!

Pak Hormansyah benar secara de jure. Tapi, secara de facto ada praktik pelacuran di berbagai tempat dengan cewek panggilan. Maka, ketersediaan dan kemudahan mendapatkan kondom sangat penting agar penyebaran IMS dan HIV/AIDS tidak terjadi di masyarakat Kab Tabalong.

Jika penjualan kondom dibatasi, maka bisa terjadi penjualan kondom di pasar gelap dengan dampak harga yang makin mahal. Bisa juga laki-laki beristri jadi calo penjual kondom kepada remaja ini pun harga akan melonjak.

Jika penjualan kondom dibatasi, maka remaja akan berhadapan langsung dengan risiko kehamilan pacar, tertular IMS, tertular HIV/AIDS atau tertular IMS dan HIV/AIDS sekaligus.

Dalam program keluarga berencana (KB) kondom mempunyai dua manfaat, yaitu (a) mencegah kehamilan, dan (b) mencegah penularan IMS dan HIV/AIDS. Sayang, pemerintah mengabaikan hal ini sehingga kian banyak ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap IMS dan HIV/AIDS karena mereka tertular dari suaminya.

Dengan langkah BP2PAKB Kab Tabalong ini yaitu membatasi akses penjualan kondom, khususnya bagi remaja, maka Pemkab Tabalong siap-siap menghadapi ‘ledakan AIDS’ di kalangan remaja putra. ***

05 Februari 2016

PSK Terdeteksi AIDS Dipulangkan, Laki-laki yang Idap AIDS Dibiarkan Menyebarkan HIV



Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Wacth Indonesia

17 PSK Terindikasi HIV/AIDS Dipulangkan” Ini judul berita di www.korankaltim.com (1/2-2016). Ini Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim.
                    
Jika disimak makna yang ada di dalam judul berita ini, maka ada 17 PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Itu artinya ada pula 17 laki-laki dewasa, dalam kehidupan sehari-hari al. bisa sebagai seorang suami, yang mengidap HIV/AIDS yaitu yang menularkan HIV ke PSK tsb.

Di sisi lain ada pula puluhan bahkan ratusan laki-laki dewasa, dalam kehidupan sehari-hari al. bisa sebagai seorang suami, yang berisiko tertular HIV dari 17 PSK tadi jika ketika mereka melakukan hubungan seksual laki-laki tidak memakai kondom.

Secara teoritis seseorang terdeteksi mengidap HIV/AIDS melalui tes HIV minimal sudah tertular 3 (tiga) bulan. Waktu tiga bulan diperlukan tubuh untuk memproduksi antibody HIV. Dalam tes HIV yang dicari bukan virus (HIV), tapi antibody HIV.

Maka, ada 3.060 laki-laki yang berisiko tertular HIV, yaitu 17 PSK x 3 laki-kaki/malam x 20 hari/bulan x 3 bulan. Angka ini jika memang 17 PSK itu baru tertular 3 bulan sebelum dites. Kalau ada di antara 17 PSK itu ketika dites sudah masuk masa AIDS itu artinya PSK itu sudah tertular antara 5-15 tahun sebelum menjalani tes HIV. Nah, kalau ini yang terjadi maka jumlah laki-laki yang berisko tertular HIV bisa mencapai ribuan.

Celakanya, laki-laki dewasa yang tertular HIV dari PSK tidak menyadarinya. Bahkan bertahun-tahun tidak ada gejala dan keluhan yang khas AIDS pada fisik orang-orang yang tertular HIV.

Kondisi di atas membuat laki-laki yang mengidap HIV/AIDS, dalam hal ini yang tertular dari 17 PSK tadi, menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat secara horizontal, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Salah satu indikator laki-laki sebagai penyebar HIV adalah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada perempuan hamil. Sayang, dalam berita tidak ada data tentang jumlah kasus HIV/AIDS di Kukar.




Dalam berita disebutkan “Pemulangan dilakukan setelah mereka menjalani perawatan medis dan pendampingan.”

PSK itu menjalani perawatan medis apa? Tidak dijelaskan. Soalnya, orang-orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS tidak otomatis membutuhkan pelayanan medis, kecuali sudah masuk masa AIDS karena ada infeksi oportunistik, seperti diare, TBC, jamur di mulut, dll.

Celakanya, laki-laki yang tertular HIV dari PSK itu tidak terdeteksi dan mereka menyebarkan HIV di Kukar tanpa mereka sadari.

Di bagian lain disebutkan “Satu PSK diketahui mengidap HIV/AIDS di salah satu lokalisasi pada pertengahan Desember 2015 lalu dan meninggal dunia di RSUD AM Parikesit.”

Kematian PSK ini terjadi pada masa AIDS yaitu setelah tertular antara 5-15 tahun. Nah, coba kita hitung jumlah laki-laki dewasa yang berisiko tertular HIV dari PSK yang mati ini: 1 PSK x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x 5 tahun atau 15 tahun = 3.600 – 10.800.

Angka itu tidak kecil karena menjadi mata rantai penyebaran HIV. Ketika istri-istri mereka tertular HIV, maka ada pula risiko penularan secara vertikal dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Ada pula pernyataan, oleh  Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kesetiakawanan (Resos) Dinsos Kukar, Supriyanto, justru merupakan mitos (anggapan yang salah) yang menjadi salah satu isu yang melemahkan program penanggulangan HIV/AIDS, yaitu: “ ....  Kami mengimbau juga agar warga tak lagi mengunjungi lokalisasi agar tidak tertular HIV/AIDS yang kemudian bisa terbawa sampai ke anggota keluarga.”

Risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual tidak tergantung pada tempat hubungan seksual dilakukan, tapi tergantung pada kondisi saat hubungan seksual terjadi, yaitu dilakukan dengan yang mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom ketika hubungan seksual.

Melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK di lokalisasi merupakan perilaku yang berisiko tertular HIV karena PSK adalah orang yang sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti.  Bisa saja terjadi salah satu di antara laki-laki yang pernah dilayani PSK itu mengidap HIV/AIDS sehingga PSK itu pun berisiko pula tertular HIV. ***

31 Januari 2016

Di Kota Tanjungpinang Pengidap HIV/AIDS “Tidak Bisa Hidup Layaknya Manusia Biasa”

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Pemerintah Kota Tanjungpinang (Prov Kepri-pen.) melalui Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar penderita HIV/Aids tetap bisa hidup layaknya manusia biasa.” Ini pernyataan dalam berita “Cegah Penularan HIV/Aids, Dinkes Tanjungpinang Minta Ibu Hamil Screening Sejak Dini” di batam.tribunnews.com (30/1-2016).

Pernyataan ini di luar akal sehat karena pengidap HIV/AIDS, disebut Odha (Orang dengan HIV/AIDS), tidak bisa dilihat dan dikenali dari ciri-ciri fisik. Sama sekali tidak ada perbedaan secara fisik, bahkan dari segi kesehatan, antar Odha dan orang-orang yang tidak tidak tertular HIV.

Maka, frasa “agar penderita HIV/Aids tetap bisa hidup layaknya manusia biasa” merupakan stiga (cap buruk) terhadap Odha yang pada gilirannya merendahkan harkat dan martabat Odha sebagai manusia. Soalnya, frasa itu mengesankan “penderita HIV/Aids tidak bisa hidup layaknya manusia biasa” kalau tidak mendaptkan sosialisasi.

Cara-cara pemberitaan seperti berita inilah yang menjadi kontra produktif dalam penanggulangan HIV/AIDS. Media massa, termasuk media online, menjadi ujung tombak penyampaian informasi HIV/AIDS. Namun, kalau yang disampaikan tidak konkret, maka yang ditangkap masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS. Seperti frasa tadi tentulah menimbulkan pemahaman yang salah di benak banyak orang.

“Sosialisasi dan pembinaan” justru perlu untuk orang-orang yang perilakunya berisiko tertular HIV/AIDS, seperti laki-laki yang gemar melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang beganti-ganti, seperti kawin-cerai, kawin kontrak, dll., serta melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering beganti-ganti pasangan, misalnya pekerja seks komersial (PSK).

Di lead berita disebutkan “Penderita HIV/Aids di Tanjungpinang sudah merambah semua kalangan.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘merambah’ disebutkan: v 1 membabat; menebang; memangkas (tumbuh-tumbuhan):  2 membuka atau menebang (tt hutan; 3 merintis (jalan); 4 memarang (menembaki, memukul banyak-banyak sekaligus; 4 menjelajah.

Itu artinya pemamakaian kata ‘merambah’ terkait dengan epidemi HIV/AIDS tidak pas. Sebagai virus HIV tidak merambat (KBBI: al. merambat adalah meluas; menjalar (tt api ganas); menular (tt penyakit); tersiar (tt kabar, berita); meluas dan berkepanjangan (tt percakapan), tapi menular dari seorang pengidap HIV/AIDS ke orang lain dengan cara-cara yang sangat khas, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Di bagian lain disebutkan: “Ini (sosialisasi dan pembinaan-pen,) dilakukan agar ibu penderita HIV/Aids tidak menularkan penyakit tersebut pada bayinya. Upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan pencegahan penularan terhadap anak sejak dini.”

Jika ditelisik pernyataan di atas dan dikaitkan dengan epidemi HIV/AIDS, maka terjadi pembiaran yaitu membiarkan perempuan, dalam hal ini istri atau ibu rumah tangga, tertular HIV dari suaminya. Setelah perempuan-perempuan itu tertular, risiko bisa terjadi karena terjadi kehamilan sebagai bukti suami mereka tidak memakai kondom ketika sanggama.

Bayi-bayi yang (akan) dilahirkan ibu-ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya bisa terhindar dari risiko tertular HIV/AIDS, tapi ibu-ibu rumah tangga itu dibiarkan ditulari suami mereka.

Biar pun mata rantai penular HIV/AIDS ke ibu-ibu rumah tangga itu adalah suami mereka, tapi dalam berita ini sama sekali tidak ada pembahasan tentang suami sebagai penular HIV/AIDS

Lagi-lagi semua ditimpakan kepada perempuan, dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga.

Mengapa Pemkot Tanjungpinang tidak (bisa) membalik paradigma berpikir mereka?

Buat peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pasangan suami-istri konseling tes HIV ketika si istri hamil. Jika hasil konseling menunjukkan perilaku suami berisiko tertular HIV, maka yang menjalani tes HIV adalah suami. Kalau suami positif, baru istrinya menjalani tes HIV. ***

28 Januari 2016

AIDS di Yogyakarta: Yang Bikin Miris Bukan AIDS pada Pelajar dan Mahasiswa, tapi Pada Laki-lak Dewasa



Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Fakta miris pelajar-mahasiswa Yogya, kena HIV/AIDS dan hamil duluan.” Ini judul berita di merdeka.com (29/1-2016).

Judul berita ini terkesan moralistis dan menghakimi pelajar dan mahasiswa.  Hal ini terjadi karena tidak ada pembanding kasus HIV/AIDS pada laki-laki dewasa, khususnya suami, dan  jumlah KTD (kehamilan tak diingikan) di kalangan perempuan dewasa. Selain itu tidak pula ada pembanding dengan kota lain yang juga jadi tujuan pendidikan.

Jika disimak dari epidemiologi HIV/AIDS, maka HIV/AIDS pada pelajar dan mahasiswa ada di ‘terminal terakhir’ karena mereka tidak mempunyai pasangan tetap sehingga mata rantai penularan tidak sebesar laki-laki dewasa yang beristri.

Berbeda dengan laki-laki dewasa, terutama suami, jika mereka tertular HIV maka mereka akan menularkan HIV ke istri dan pasangan seks lain, seperti istri yang lain, selingkuhan dan pekerja seks komersial (PSK).

Catatan Kemenkes RI sampai tanggal 1 Desember 2015 sudah  9.096 ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS (bbc.com, 1/12-2015). Itu artinya ada 9.096 bayi yang berisiko tertular HIV ketika dilahirkan ke bumi.

Celakanya, langkah-langkah penanggulangan HIV/AIDS tidak dilakukan di hulu, tapi di hilir seperti tes HIV kepada ibu rumah tangga yang hamil. Itu artinya pemerintah membiarkan ibu-ibu rumah tangga ditulari suaminya.

Dalam berita disebutkan “Dari rentang usia, ODHA yang paling banyak yaitu usia 20-29 tahun sebanyak 965. Sementara dari jenis pekerjaan ODHA didominasi dari kalangan Wiraswasta yaitu 601.

Ada fakta yang dihilangkan dari data Odha pada usia 20-29 tahun yaitu banyak di antara mereka adalah penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) dengan memakai jarum suntik secara bersama-sama dengan bergiliran. Nah, mereka ini diwajibkan tes HIV ketika hendak menjalani rehabilitasi.

Bandingkan dengan laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK, tidak diwajibkan tes HIV.

Kondisinya kian runyam karena program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya juga tidak melibatkan suami karena yang tes HIV adalah ibu rumah tangga yang hamil. Itu artinya suami tidak mengikuti konseling sebelum dan sesudah tes HIV sehingga mereka pun jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Disebutkan pula: Hanya saja dari tahun 2015 jumlah penambahan ODHA berkurang dari tahun sebelumnya. "Penurunan ini menunjukkan jika kita sudah bisa mengendalikan penambahan ODHA. Tentunya ini juga peran dari masyarakat juga, yang semakin memiliki pemahaman pencegahan," kata Sekretaris KPA, Riswanto, kepada wartawan.

Yang berkurang adalah angka yang dilaporkan. Ini perlu dipertegas karena dari pernyataan Riswanto itu dikesankan yang turun insiden penularan HIV baru. Tentu saja tidak ada kaitan langsung antara jumlah kasus yang terdeteksi yang dilaporkan dengan insiden infeksi HIV baru karena orang-orang yang tertular HIV tidak semerta sakit atau menjalani tes HIV.

KTD

Terkait dengan isu ‘hamil di luar nikah’ yang dijadikan topik dalam berita ini ada fakta yang juga digelapkan yatu tanggung jawab laki-laki terhadap kehamilan pasangannya.  Pemaparan dalam berita ini hanya menohok perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD).

Selain itu tidak ada pula angka pembanding berupa jumlah KTD di kalangan perempuan dewasa, termasuk istri. “Penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Jakarta pada tahun 2003 di sembilan kota di Indonesia (Medan, Batam, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Makassar) dengan responden 1.446 menunjukkan hasil yang lain dari ‘data’ yang diumbar selama ini.” Yaitu, 87 persen aborsi dilakukan perempuan bersuami. (Aborsi, Hujatan Moral yang Ambiguitas terhadap Remaja Putri).

Peranan laki-laki dalam kasus-kasus KTD tsb. sama sekali diabaikan oleh wartawan yang menulis berita ini. Semua kesalahan ada pada perempuan yang mengalami KTD.

Disebutkan “Faktor lain, kurangnya insiatif orang tua mengedukasi anak-anak tentang kesehatan reproduksi. Alasannya, masih dianggap tabu.

Tidak jelas apakah pernyataan ini kesimpulan wartawan atau kutipan dari pernyataan Koordinator Penelitian dan Diseminasi Data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Aprilia Ike Nurwijayanti, yang jadi narasumber dalam berita ini.

Lagi-lagi menyalahkan orang tua. Apakah anak-anak yang sudah diedukasi orang tua, mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, dll. otomatis tidak akan pernah (lagi) mengalami KTD?

Mengapa peranan laki-laki pasangan remaja-remaja yang mengalami KTD itu diabaikan? Bisa jadi ada di antara laki-laki itu yang justru suami yang sudah paham tentang masalah seks dan kehamilan.

Yang membuat laki-laki tidak takut menghamili adalah masyarakat, termasuk sebagian pakar dan tokoh, selalu menyalahkan perempuan. Padahal, dalam pandangan alm Sartono Mukadis, psikolog UI, tanggung jawab ada pada laki-laki. Dalam berbagai kesempatan wawancara dengan Sartono disampaikan bahwa salah satu langkah mengatasi KTD adalah mendorong laki-laki agar bertanggung jawab menjaga kesucian pasangannya.

Tapi, yang terjadi di masyarakat dalam kasus pelecehan seksual dan perkosaan yang disalahkan selalu perempuan. Inilah yang membuat laki-laki tidak takut melakukan pelecdhan dan perkosaan, apalagi proses hukum sangat berbelit karena harus ada saksi.

Bahkan, kabar burung yang beredar ketika diperiksa perempuan korban perkosaan sering mengalami pelecehan secara verbal: Diperkosa ni ye. Goyang tidak waktu diperkosa. Dll. Bahkan, ada calon hakim agung yang menjalani fit and proper test di DPR mengatakan bahwa perempuan yang diperkosa menikmati hubungan seksual tsb. ***

26 Januari 2016

“Homo” Kena AIDS di Kab Banjar, Kalsel



Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia


* HIV/AIDS di Kalangan Laki-laki Gay Nyaris di Terminal Terakhir Penyebaran HIV

Waspada! Enam Homo di Kabupaten Banjar Sudah Terkena HIV/AIDS.” Ini judul berita di banjarmasin.tribunnews.com (25/1- 2016). Kasus ini terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan pusat pemerintahan di Martapura.

Judul berita ini terkesan sensasional karena ada kata ‘homo’. Tapi, jika ditilik dari aspek epidemilogi HIV/AIDS judul ini ngawur bin ngaco.

Pertama, homo artinya manusia. Memang, yang tertular HIV itu manusia. Tapi, ‘homo’ dalam judul berita ini bermaksud menyebut homoseksual yatu salah satu orientasi seksual manusia.

Kedua, jika memang yang ‘homo’ yang dimaksud pada judul berita adalah homoseksual sebagai orientasi seksual lagi judul itu tidak benar karena homoseksual sebagai orietnasi seksual ada dua yaitu: gay (laki-laki) dan lesbian (perempuan).

Ketiga, sampai sekarang secara global belum ada laporan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Maka, lagi-lagi judul itu ngawur karena tidak disebutkan bahwa enam homo yang tertular HIV itu gay.

Keempat, HIV/AIDS pada kalangan homoseksual, dalam hal ini laki-laki gay, nyaris ada di terminal terakhir karena beberapa hal, al. mereka tidak mempunyai pasangan tetap seperti layaknya suami-istri pada heteroseksual,  dan jumlah gay pada komunitas gay terbatas.

Kelima, sangat kecil kemungkinan ada jembatan dari komunitas gay ke populasi karena kontak seksual hanya antara mereka dalam kominitas.

Maka, bertolak dari lima fakta di atas amatlah gegabah wartawan atau redaktur yang membuat judul berita itu karena bukan realitas terkait dengan HIV/AIDS.

Yang menjadi persoalan besar di Indonesia adalah HIV/AIDS di kalangan heteroseksual dan biseksual karena laki-laki heteroseksual dan biseksual yang mengidap HIV/AIDS menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, al. kepada istri dan pasangan seksualnya yang lain.

Fakta menunjukkan kian banyak istri yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Sampai akhir tahun 2014, misalnya, sudah lebih 4.000-an ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Mereka tertular dari suaminya.

Sayang, berita tsb. sama sekali tidak memberikan gambaran tentang kasus HIV/AIDS pada suami dan istri di Kab Banjar karena berita di-setting sebagai sensasi dengan objek homo(seksual). Dalam berita hanya ada data tentang jumlah 40. Tapi, lagi-lagi tidak ada perincian terkait kasus ini, seperti jenis kelamin, umur, dan faktor risiko.

Di lead disebutkan: ”ADA fakta mengejutkan yang diperoleh Dinkes Kabupaten Banjar. Mereka menemukan adanya perilaku seks menyimpang yakni hubungan sesama laki-laki atau pria homoseksual.”

Dalam seks tidak ada yang menyimpang karena semua hubungan seksual merupakan pemenuhan kebutuhan biologis. Disebut menyimpang hanya dari aspek norma, moral, agama dan hukum (ini jika terkait dengan tindakan asusila). Celakanya, biar pun berzina, selingkuh, memerkosa, dll. merupakan perbuatan yang melawan norma, moral, agama dan hukum tapi tidak disebut sebgai perilaku seks menyimpang.

Kalau disimak dari aspek penularan HIV, maka tidak ada kaitan langsung antara ‘perilaku seks menyimpang’ dengan penularan HIV karena penularan HIV melalui hubungan seksual (bisa) terjadi jika salah satu pasangan, heteroseksual dan homoseksual, mengidap HIV/AIDS dan laki-laki atau salah satu tidak pakai kondom (kondisi saat terjadi hubungan seksual) bukan karena hubungan seksual dilakukan menyimpang, homoseksual, melacur, zina, selingkuh, seks anal, seks oral, dll. (sifat hubungan seksual).

Untuk mengetahui status HIV seseorang hanya perlu melakukan tes HIV tidak perlu melakukan pemeriksaan medis, seperti yang disebutkan di lead berita tsb. “Bahkan, saat dilakukan pemeriksaan medis terhadap 20 orang yang perilaku seksualnya menyimpang itu, enam di antaranya sudah terkena HIV/AIDS.”

Pertanyaan untuk KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Banjar adalah: Apakah di wilayah Kab Banjar ada praktik-praktik perziaan, al. pelacuran terbuka dan tertutup?

Jawaban KPA Banjar tentulah tidak ada. Ya, memang secara de jure di Indonesia tidak ada pelacuran yang dilokalisir,  tapi secara de facto praktek pelacuran terjadi setiap waktu di berbagai tempat.

Pertanyaan berikutnya: Apakah ada program penanggulangan berupa intervensi langsung berupa pemakian kondom pada laki-laki yang ngeseks dengan pekerja seks?

Ini, sih, jawabannya pasti tidak ada. Maka, jumlah kasus yang disebut 40 itu hanyalah sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakt karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi melalui kegiatan pelacuran terbuka dan terselubuh. Pada saatnya nanti Pemkab Banjar tinggal memetik hasil ‘ledakan AIDS’. ***

21 Januari 2016

AIDS dan Pasar Bebas ASEAN




“Pasar Bebas ASEAN, Warga Asing Pengidap HIV/AIDS Bebas Masuk” Ini judul berita di tempo.co (17/1-2016). ‘Hari gini’ masih saja ada yang tidak memahami HIV/AIDS secara benar.

Pertama, perlu diingat bahwa warga negara Indonesia (WNI) pun banyak yang mengidap HIV/AIDS. Laporan Kemenkes RI sampai tanggal 31 Maret 2015 ada 233.724 penduduk Indonesia yang mengidap HIV/AIDS. Tentu saja ada di antara WNI pengidap HIV/AIDS yang juga bepergian ke negara lain, al. ke negara-negara Asean.

Kedua, biar pun banyak WN asing pengidap HIV/AIDS yang masuk ke Indonesia tidak akan terjadi penyebaran HIV/AIDS selama tidak WNI yang melakukan perilaku berisiko dengan WNI dan WNA.

Perilaku berisiko, al. (a) melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti, seperti kawin-cerai, kawin kontrak, dll., (b) melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang kasat mata yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran, dan PSK tidak langsung (PSK tidak kasat mata, yaitu cewek kafe, cewek pub, cewek diskotek, cewek pemijat, ABG, ayam kampus, prostitusi artis online, cewek gratifiasi seks, dll.).

Di bagian lain berita disebutkan: “Berlakunya pasar bebas ASEAN akan meloloskan orang asing pengidap HIV/AIDS masuk Indonesia.”

Tentu saja pengidap HIV/AIDS hanya bisa dikenali kalau ada surat keterangan kesehatan yang menyebutkan bahwa ybs. pengidap HIV/AIDS. Yang jadi persoalan besar adalah orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi.  Mereka inilah yang akan menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di negaranya dan di negara lain jika ybs. melakukan perilaku berisiko.

Menanggapi dampak pasar bebas Asean yang akan meloloskan pengidap HIV/AIDS, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta, Kaswanto, mengatakan: . "Sebab, tak ada satu pun regulasi, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan daerah, yang mengatur kewajiban orang asing diperiksa kesehatannya, apakah dia mengidap atau steril dari HIV/AIDS."

Lagi-lagi pernyataan yang sangat naif karena persoalan HIV/AIDS bukan pada kewajiban memeriksa status HIV seseorang, tapi ada pada perilaku (al. perilaku seks) orang per orang.

Terkait dengan ‘kewajiban orang asing diperiksa kesehatannya, apakah dia mengidap atau steril dari HIV/AIDS’ adalah langkah mundur penanggulangan HIV/AIDS karena banyak persoalan baru akan muncul, al. biaya pembelian reagent, penyiapan tenaga konseling dan medis, dst. Tentu jumlah yang akan diperiksa ribuan orang per hari.

Persoalan besar adalah kalau orang asing itu baru tertular HIV di bawah tiga bula itu artinya masa jendela sehingga tes HIV akan menghasilkan positif palsu (HIV tidak ada di dalam darah tapi hasil tes reaktif atau positif) atau negatif palsu (HIV ada di dalam darah tapi hasil tes nonreaktif atau negatif).

Dua kondisi tsb. merugikan dan membuat persoalan baru. Kalau hasil tes positif atau positif palsu, apakah orang asing itu kemudian dideportasi?

Yang paling merugikan adalah kalau hasil tes negatif palsu. Orang asing tsb. bisa tidak menerapkan seks aman dan penyebaran HIV/AIDS pun terjadi di Indonesia karena orang asing itu mengidap HIV/AIDS tapi karena dites HIV pada masa jendela maka hasilnya negatif palsu.

Disebutkan pula oleh Kaswanto: perilaku warga asing yang bekerja di Indonesia justru patut diwaspadai, karena mereka biasanya terikat kontrak lama dengan perusahaannya. Jadi, saat merantau ke Indonesia, mereka mencari hubungan baru dan cenderung berganti-ganti pasangan tanpa ikatan resmi.

Pertanyaan untuk Kaswanto: Apakah Saudara bisa menjamin perilaku seks semua WNI yang pergi ke luar negeri dalam waktu singkat dan jangka panjang?

Maka, sama saja. Bahkan, jauh sebelum Pasar Bebas ASEAN ratusan ribu tenaga kerja kita bekerja di luar negeri.

Apakah ada jaminan mereka semua tidak akan melakukan perilaku berisiko di tempat mereka bekerja, bertugas dan belajar?

Tentu saja tidak ada jaminan. Buktinya, sudah banyak tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW), yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS ketika mereka menjalani tes HIV setelah tiba di Tanah Air. TKW berisiko tinggi tertular HIV bukan hanya karena perilaku berisiko, tapi ketika mereka ‘dinikahi’ majikan pun ada risiko. Di beberapa negara tujuan TKW prevalensi HIV sangat tinggi di kalangan laki-laki dewasa. Prevalensi adalah perbandingan antara pengidap HIV dan yang tidak mengidap HIV.

Pernyataan ‘ikatan resmi’ adalah mitos (anggapan yang salah) dan merupakan frasa yang menjadi kontra produktif terhadap penanggulangan HIV/AIDS karena dikesankan HIV menular karena zina atau karena tidak ada ikatan resmi (tidak menikah).

Penularan HIV melalui hubungan seksual (bisa) terjadi kalau salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali ngeseks (kondisi hubungan seksual) bukan karena hubungan seksual dilakukan di luar nikah, tanpa ikatan resmi, zina, homoseksual, dll. (sifat hubungan seksual).

Kaswanto pun angkat bicara: "Pengawasan di lokalisasi, kafe, dan penginapan yang perlu ditingkatkan.”

Seperti apa pengawasannya? Tidak dijelaskan dalam berita.Yang diperlukan adalah sosialisasi tentang cara penularan dan pencegahan HIV yang akurat bukan dengan bumbu norma, moral dan agama.

Coba kita simak pernyataan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ini: pasal 15 ayat (1) disebutkan: ”Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hubungan seks, setiap orang yang berhubungan seks dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV wajib melindungi dirinya dan pasangannya dengan menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV.” (PerdaAIDS Daerah Istimewa Yogyakarta).

Aduh, apa pulaklah ‘alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV’? Ini frasa moral yang justru tidak baku. Mengapa tidak menyebut kondom karena kata kondom adalah terminologi yang sudah diketahui masyarakat luas.

Kaswanto sibuk mengawasi orang asing, padahal pada waktu yang sama terjadi insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa WNI di Indonesia dan di luar negeri. Laki-laki WNI yang tertular HIV ini menjadi mata rantai penyebaran HIV di masalah, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. ***

12 Januari 2016

AIDS di Kalangan Tentara dan Polisi




Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Kongres AIDS Internasional Asia Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina, 1997. Di salah satu sesi Namru-2 mempresentasikan 11 anggota TNI yang pulang dari Kamboja sebagai “Pasukan Perdamaian PBB” (1996) terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Penulis berusaha memperoleh keterangan dari Dirjen P2PL, Depkes RI, waktu itu dijabat oleh (alm) Hadi M. Abednego, tapi ybs. menolak memberikan keterangan. “Kebijakan kita hanya menyebut jenis kelamin, umur dan faktor risiko (cara tertular-pen.),” kata Hadi waktu itu sambil menutup pintu kamar hotel.

Informasi tentang 11 prajurit TNI baru dibuka untuk umum melalui pemberitaan di media massa setelah reformasi bergulir. Namru-2 adalah Naval Medical Research Unit Two (Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua) adalah laboratorium riset biomedis milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang didirikan dengan tujuan untuk mempelajari penyakit-penyakit menular yang memiliki potensi penting dari sudut pandang pertahanan di Asia (id.wikipedia.org).

Seks Yes, Kondom No

Berbagai komentar muncul. Dari salah seorang petinggi di bagian kesra Kantor Menkokesra mengatakan bahwa prajurit TNI melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS di Kamboja karena jauh dari keluarga. Tapi, tunggu dulu. Jarak Jakarta-Phnom Penh adalah 1.970km (setara dengan 1.224 mil atau 1.064 nautical miles). Bandingkan dengan jarak Amsterdam-Phnom Penh 11.363 km (setara dengan 7.061 mil atau 6.135 nautical miles). Maka, alasan karena jarak pun gugur.

Alasan yang masuk akal adalah prajurit TNI tidak disiapkan menghadapi fakta terkait dengan prevalensi HIV/AIDS di kalangan pekerja seks komersial (PSK) di Kamboja. Ketika itu di kalangan PSK langsung perbandingan antara yang mengidap HIV/AIDS dan tidak mengidap HIV/AIDS adalah 21-64 persen. Artinya, dari 100 PSK langsung ada 21-64 yang mengidap HIV/AIDS. Sedangkan prevalensi di kalangan PSK tidak langsung, seperti cewek bar, 6-34 persen.

Seorang pakar AIDS ketika itu (waktu di Manila-pen.) mengatakan ada kemungkinan prajurit TNI diwanti-wanti agar tidak ngeseks dengan PSK. Bisa jadi mereka melakukannya dengan PSK tidak langsung. Tapi, tetap bisa celaka tertular HIV/AIDS karena prevalensi HIV/AIDS di kalangan PSK tidak langsung juga tinggi. Kalau ketemu PSK tidak langsung dengan prevalensi 34 persen itu artinya tiga kali ngeseks ada kemungkinan ketemu dengan PSK tidak langsung yang mengidap HIV/AIDS. Sedangkan dengan PSK langsung dua kali saja sudah ada kemungkinan dengan pengidap HIV/AIDS.

Sebaliknya, tentara Belanda yang juga ikut sebagai ‘Pasukan Perdamaian’ di Kamboja tidak ada yang tertular HIV/AIDS. Bahkan, tertular IMS pun tidak ada. IMS adalah infeksi menular seksual, seperti sifilis, GO, virus hepatitis B, klamidia, dll.

Koq, bisa? Ya, bisalah karena tentara Belanda selain membawa bedil juga dibelaki dengan kondom. Sedangkan prajurit TNI membawa senjata dengan dibelaki slogan-slogan moral.

Lalu, diberitakan pula banyak tentara dan polisi yang bertugas di Papua meninggal karena penyakit terkait HIV/AIDS. Lagi-lagi pejabat terkait membela dengan mengatakan mereka bertugas jauh dari keluarga. Persoalannya, mungkin adalah PSK yang ‘praktek’ di Papua adalah PSK yang sudah malang-melintang di lokasi pelacuran di Nusantara sehingga ada kemungkinan mereka pengidap HIV/AIDS. (MenyikapiKasus AIDS di Kalangan Prajurit Kodam Cenderawasih Papua).

Celakanya, di Papua anjuran memakai kondom jika ngeseks dengan PSK ditampik dengan semboyan “Seks Yes, Kondom No”. Belakangan Pemprov Papua menjadikan sunat pada laki-laki sebagai alat mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual. Bisa jadi tentara dan polisi mengikuti anjuran ini sehingga mereka celaka dua belas.

Bertolak dari dua kasus itu sudah selayaknya TNI dan Polri menjalankan program yang konkret untuk melindungi prajurit agar tidak tertular HIV/AIDS. Jika melihat pernyataan berikut, itu artinya tidak ada program yang konkret dijalankan. “Sebanyak 1.328 anggota TNI terjangkit HIV/AIDS, dan hingga 30 Juni 2015 tercatat 343 orang di antaranya meninggal dunia, kata Wakil Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi.” (Wadan Lantamal: 1.328 anggota TNI terjangkit HIV/AIDS, antaranews.com, 12/1-2016).

Tingkat kematian terkait dengan penyakit HIV/AIDS di kalangan TNI itu pun yaitu 25,83 persen, tergolong tinggi. Ini bisa terjadi karena penanganan yang terlambat. Misalnya, prajurit baru terdeteksi HIV/AIDS ketika berobat dengan indikasi penyakit-penyakit infeksi oportunistik, seperti diare, pnemonia, TBC, malaria, dll.

Publikasi TNI ini merupakan langkah konkret untuk penanggulangan HIV/AIDS di kalangan prajurit khususnya dan pada masyarakat Indonesia umumnya karena tidak semua kasus HIV/AIDS terkait langsung dengan moral. Apakah  pada lembaga, badan, perusahaan, institusi, instansi, dll. tidak ada kasus HIV/AIDS terdeteksi pada pegawai dan karyawannya? Tentu saja ada. Tapi, yang berani terus terang hanya TNI.

Perilaku Berisiko

Disebutkan oleh Wahyudi “....HIV/ AIDS masih merupakan masalah penting di bidang kesehatan masyarakat, karena jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun masih terus meningkat.”

Pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan secara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga angka laporan kasus HIV/AIDS tidak akan pernah turun biar pun semua penderitanya meninggal dunia.

Yang jadi persoalan adalah insiden infeksi HIV baru, tertutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan PSK. Celakanya, praktek pelacuran di Indonesia tidak dilokalisir sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan program penanggulangan berupa intervensi yang memaksa laki-laki selalau memakai kondom jika ngeseks dengan PSK.

Disebutkan pula bahwa “ .... TNI AL dengan dukungan berbagai pihak telah melaksanakan upaya pencegahan secara intensif, pendeteksian kasus HIV/AID secara dini, dan peningkatan akses layanan perawatan.”

Sayang, dalam berita tidak disebutkan cara pencegahan yang disebut intensif itu. Kalau ‘pendeteksian kasus HIV/AID secara dini’ adalah penanggulangan di hilir. Artinya, dibiarkan dulu prajurit melakukan perilaku berisiko kemudian tertular baru dideteksi.

Ada lagi pernyataan: Guntur menjelaskan globalisasi dan perubahan gaya hidup pada sebagian masyarakat Indonesia mempengaruhi perilaku dan nilai masyarakat.

Perilaku berisiko tertular HIV, al. (1) Melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti, seperti kawin-cerai, kawin kontrak, kumpul kebo, dll., dan (2) Melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK langsung dan PSK tidak langsung sudah ada di negeri jauh-jauh hari sebelum ada arus globalisasi.

Sayang, dalam berita tidak dijelaskan faktor risiko (cara penularan) pada 1.328 kasus yang terdeteksi pada prajurit TNI tsb. Berdasarkan faktor-faktor risiko itulah bisa dijalankan program penanggulangan yang konkret.

Kalau hanya mengandalkan sosialisasi tidak akan berguna karena dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah perilaku. Pada rentang waktu dari mulai sosialisasi sampai perilaku berubah tentu saja bisa terjadi perilaku berisiko. Artinya, sudah ada prajurit yang tertular HIV/AIDS.

Maka, yang diperlukan adalah program penanggulangan yang konkret di hulu agar insiden infeksi HIV pada prajurit TNI bisa ditekan. Karena untuk menghentikan insiden infeksi HIV baru, terutama pada sebagian laki-laki dewasa, adalah hal yang mustahil karena tidak bisa semua prajurit diawasi perilaku seksnya. ***