07 Juni 2018

57 Persen Pengidap HIV/AIDS di Sumedang adalah Ibu Rumah Tangga

Ilustrasi (Sumber: outinsa.com)
Oleh: Syaiful W HARAHAP

"Data yang ditemukan oleh KPA Sumedang, fenomena yang baru ditemukan adalah penularan HIV/AIDS lebih banyak terdapat pada ibu-ibu rumah tangga, sebesar 57 persen." Ini disebutkan oleh Wakil Ketua KPA Sumedang, Hilman Taufik (jabar.tribunnews.com, 15/5-2018).
Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: Apakah suami ibu-ibu rumah tangga tsb. sudah menjalani tes HIV?
Kalau jawabannya belum, itu artinya suami ibu-ibu yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS tsb. jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Ibu-ibu pengidap HIV/AIDS itu pun ketika hamil diikutkan dalam program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Data KPA Sumedang jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sumedang sejak tahun 2003 tercatat 548. Dari jumah ini 264 penduduk Sumedang yang mengidap HIV/AIDS tidak terjangkau.
Itu artinya, 264 pengidap HIV/AIDS itu lolos dari pemantauan KPA Sumedang sehingga ada risiko mereka menularkan HIV ke orang lain. Celakanya, orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisik mereka. Biar pun tidak ada gejala-gejala khas AIDS pada fisik dan kesehatan, mereka bisa menularkan HIV ke orang lain terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Pengidap HIV/AIDS yang dijangkau Dinkes dan KPA menerima konseling setelah tes HIV dan mendapatkan obat antiretroviral (ARV) secara gratis. Obat ARV berguna menahan laju penggandaan HIV di dalam darah sehingga kondisi fisik dan kesehatan mereka tetap terjaga.
Dengan pemantauan dokter pengidap HIV/AIDS yang secara rutin meminum obat ARV pada saatnya HIV di dalam darah mereka tidak terdeteksi. Tapi, bukan berarti tidak ada hanya saja virusnya tidak aktif. Pada kondisi ini tidak terjadi penularan HIV melalui hubungan seksual.
Karena pengidap HIV/AIDS yang tidak terjangkau mencapai 264, angka ini sangat besar, Pemkab Sumedang perlu membuat regulasi yang konkret untuk mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS.
Yang bisa dilakukan Pemkab Sumedang adalah menjalankan program ril dengan regulasi yaitu mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling tes HIV. Jika hasil konseling menunjukkan perilaku seks suami berisiko tertular HIV, maka dilanjutkan dengan tes HIV.
Istri yang hamil pun menjalani tes HIV. Jika hasilnya positif, wajib mengikuti program pencegahan HIV/AIDS dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Langkah ini efektif, yaitu: memutus mata rantai penyebaran HIV melalui suami dan istri serta menyelamatkan bayi dari risiko tertular HIV.
Pilihan ada di tangan Pemkab Sumedang. Membata regulasi atau membiarkan penularan terus terjadi di masyarakat sebagai 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

Berita AIDS di Jembrana Berkutat Soal Angka, Abaikan Epidemi di Masyarakat

Ilustrasi (Sumber: tht.org.uk)
Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Diberitakan oleh bali.tribunnews.com (1/5-2018) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jembrana, Bali, mendeteksi 3 pekerja kafe remang-remang di wilayah Jembrana tertular HIV/AIDS.
Fakta itu tidak dibawa oleh KPA Jembrana dan wartawan ke ranah publik atau masyarakat. Terkesan dengan menemukan 3 pekerja kafe remang-remang itu sebagai pengidap HIV/AIDS persoalan sudah selesai.
Itulah salah satu masalah besar dalam pemberitaan HIV/AIDS. Banyak yang berhenti pada angka. Masyarakat akhirnya tidak menangkap informasi yang bisa membuat mereka mengubah perilaku agar tidak tertular HIV/AIDS.
Disebutkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jembrana, dr I Putu Suasta, pekerja-pekerja kafe remang-remang itu berasal dari luar daerah dan mereka nyambi jadi pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung.
Kalau saja dr Putu dan wartawan menangkap realitas di balik fakta itu tentulah berita akan lebih menukik ke epidemi HIV. Tidak sebatas 'pembelaan' diri bahwa pekerja-pekerja kafe itu bukan orang Bali,  karena ada dua hal terkait dengan temuan HIV/AIDS dan sifilis (ini salah satu jenis penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dikenal sebagai IMS/infeksi menular seksual). Gambar membantu pemahaman terkait dengan penyebaran HIV/AIDS, khususnya, di Jembarana.
Dok. Pribadi
Dok. Pribadi
Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Jembrana tercatat 895. Sampai Maret 2017 dari jumlah itu 290 meminum obat antiretroviral (ARV) yaitu obat yang bisa menahan laju replikasi (penggandaan) HIV di darah sehingga mereka tetap hidup layak.
Pertama, ada kemungkinan yang menularkan HIV ke 3 pekerja kafe itu adalah laki-laki dewasa pengidap HIV/AIDS penduduk Jembrana. Soalnya, 3 pekerja kafe itu tidak menjalani tes HIV ketika tiba di Jembrana.
Kalau hal itu yang terjadi, maka ada 3 laki-laki dewasa di Jembrana yang jadi mata rantai penyebaran HIV, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan luar nikah. Jika 3 laki-laki tsb. punya istri, maka ada risiko istri tertular HIV. Jika istri tertular HIV ada pula risiko penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Kedua, 3 pekerja kafe itu minimal sudah tertular HIV tiba bula sebelumnya. Itu artinya selama tiga bulan, bahkan bisa beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum ditemukan, mereka sudah berisiko menularkan HIV ke laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan mereka. Laki-laki tsb. ada kemingkinan penduduk Jembrana. Kalau 1 pekerja kafe melayani 3 laki-laki setiap malam, maka dalam tiga bulan sudah ada 540 (3 pekerka kafe x 3 laki-laki x 20 hari/bulan x 3 bulan) laki-laki warga Jembrana yang berisiko tertular HIV.
Jika 10 persen saja dari 540 laki-laki itu yang tertular HIV itu artinya ada 54 laki-laki yang menyebarkan HIV di Jembrana tanpa mereka sadari. Sedangkan laki-laki yang berisiko tertular sifilis lebih tinggi daripada risiko tertular HIV karena sifilis lebih mudah menular. Celakanya, banyak laki-laki yang tertular sifilis membeli obat di kaki lima sehingga penyakit tidak hilang. Yang hilang hanya simptom yaitu tidak sakit ketika kencing. Ini membuat istri mereka berisiko tertular sifilis. Bayi lahir dari ibu yang mengidap sifilis bisa mengalami berbagai macam cacat, misalnya, buta.
Terkait dengan temuan HIV/AIDS dan sifilis pada pekerja kafe yang dilakukan KPA Jembrana ada di hilir. Tidak ada intervensi terhadap laki-laki yang seks dengan pekerja kafe agar melakukan seks aman (pakai kondom).
Begitu juga dengan risiko penularan dari laki-laki warga Jembrana yang tertular HIV perlu intervensi agar suami-suami yang perilaku seksualnya berisiko tertular HIV supaya pakai kondom ketika seks dengan istrinya. Selain itu perlu pula program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Seperti diketahui epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi (895) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Maka, yang perlu dilakukan Pemkab Jembrana adalah membuat regulasi yang bisa mendeteksi warga Jembrana yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi.
Biar pun Pemkab Jembarana sudah menerbitkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS yaitu Perda No 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tanggal 10 Oktober 2008, tapi karena perda ini tidak aplikatif maka tidak bisa diandalkan (Baca juga: Menyibak Sepak Terjang Perda AIDS Kabupaten Jembrana, Bali).
Tanpa program yang konkret, maka warga yang mengidap HIV/AIDS tsb. akan terus menularkan HIV kepada orang lain lagi-lagi tanpa mereka sadari karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan kesehatan mereka sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).
Penyebaran HIV/AIDS yang terjadi secara diam-diam itu ibarat 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. Pilihan ada di tangan Pemkab Jembrana, mendeteksi warga pengidap HIV/AIDS atau membiarkan penyebaran HIV di masyarakat terus terjadi. * [kompasiana.com/infokespro] *

Ilustrasi (Sumber: healthline.com)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Berita-berita tentang desakan banyak kalangan agar Pemkab Pangadaran dan DPRD Pangandaran, Jawa Barat, segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS sama sekali tidak ada gambaran tentang isi perda itu kelak.
Hal itu jadi penting karena di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah ada 14 peraturan terkait HIV/AIDS yaitu: 1 peraturan gubernur dan 13 perda kabupaten dan kota.  
Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 24 Mei 2017, menunjukkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Jawa Barat 29.939 yang terdiri atas 24.650 HIV dan 5.289 AIDS. Jumlah ini menempatkan Jabar pada peringkat ke-4 secara nasional dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS.
"Salah satu instrumen penanganan kasus HIV/AIDS berbentuk Peraturan Daerah (Perda) terus diupayakan supaya sinergitas antar stakeholder, pemerintah atau swasta bisa terjalin dengan baik," ungkap Ketua Yayasan Matahati Agus Abdullah (radartasikmalaya.com, 19/5-2018).
Celakanya, dalam berita-berita tsb. tidak ada gambaran riil berupa jumlah kasus HIV/AIDS, kematian pengidap HIV/AIDS, penyakit penyebab kematian pengidap HIV/AIDS, faktor risiko, dll. Data ini perlu untuk memberikan gambaran seberapa penting Perda AIDS diterbitkan.
Kalau saja Agus mau belajar dari daerah-daerah yang sudah mempunyai Perda AIDS tentulah pernyataannya tidak hanya sebatas mengenai sinergitas karena yang jadi masalah besar adalah program riil yang bisa menurunkan, sekali lagi hanya menurunkan, insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Pangandaran.
Adalah hal yang mustahil menghentikan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Kalau pun Pemkab Pangandaran dan DPRD Pangandaran mengatakan bahwa di Pangandaran tidak ada PSK karena tidak ada lokalisasi pelacuran yang diatur dengan regulasi, tapi transaksi seks yang melibatkan PSK tidak langsung tentu saja ada.
Secara empiris ada dua tipe PSK, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Kalau pun di Pangandaran tidak ada PSK tipe nomor (1), tapi apakah Pemkab Pangandara dan DRPD Pangandaran bisa menjamin bahwa PSK tipe nomor (2) tidak ada di Pangandaran?
Ya, kalau jawabannya bisa, maka tidak perlulah gaduh untuk menerbitkan Perda AIDS karena 'pintu masuk' AIDS tidak ada di Pangandaran.
'Pintu masuk' HIV/AIDS ke wilayah Pangandaran terutama melalui laki-laki dewasa:
Pertama, melalui laki-laki dewasa heteroseks (laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya) penduduk Kab Pangandaran pengidap HIV/AIDS yang tertular HIV, di dalam dan di luar nikah, di wilayah Kab Pangandaran, di luar Kab Pangandaran atau di luar negeri. Laki-laki ini akan menularkan HIV ke istri atau ke pasangan seks lain di Kab Pangandaran. Selanjutnya istri yang tertular HIV berisiko pula menularkan HIV ke bayi yang dikandungnya kelak.
Ini yang perlu diatur dalam perda kelak. Seperti apa cara menangkal HIV/AIDS melalui 'pintu masuk' pertama itu? Ini yang perlu dibahas agar dalam perda kelak bukan hanya normatif seperti yang ada dalam puluhan belasan Perda AIDS di Jabar.
Kedua, melalui laki-laki dewasa heteroseks penduduk Kab Pangandaran pengidap HIV/AIDS yang tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung di wilayah Kab Pangandaran, di luar wilayah Kab Pangandaran atau di luar negeri. Laki-laki ini akan menularkan HIV ke istri atau ke pasangan seks lain di Kab Pangandaran. Selanjutnya istri yang tertular berisiko pula menularkan HIV ke bayi yang dikandungnya kelak.  
Ini juga perlu diatur dalam perda kelak. Seperti apa cara menangkal HIV/AIDS melalui 'pintu masuk' kedua itu? Ini yang perlu dibahas agar dalam perda kelak bukan hanya normatif seperti yang ada dalam puluhan belasan Perda AIDS di Jabar.
Begitu juga dengan upaya mencegah penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya, apa yang akan dilakukan Pemkab Pangandaran? Ini perlu diatur dalam perda.
Perda-perda AIDS di Indonesia mengekor ke ekor program penanggulangan AIDS di Thailand sehingga tidak menyasar akar persoalan (Baca juga: Perda AIDS di Indonesia: Mengekor ke Ekor Program Penanggulangan AIDS Thailand).
Kalau Perda AIDS hanya untuk memastikan anggaran, ini juga tidak menjawab persoalan karena daerah-daerah yang sudah mempunyai Perda AIDS yang memuat anggaran rutin tetap saja tidak mempunyai program yang konkret.
Dalam sebuah kegiatan pelatihan penulisan HIV/AIDS melalui kegiatan Temu Media dengan tema "Melihat Isu AIDS Sebagai Realitas" yang diselenggarakan oleh AHF Indonesia dan Yayasan Mata Hati di Kab. Pangandaran, Pangandaran, Jawa Barat (11/2-2017) penulis sebagai narasumber sudah dibahas tentang penanggulangan yang konkret, tapi ketika itu hanya segelintir wartawan yang mau meluangkan waktu. Maka, berita HIV/AIDS, salah satu tentang desakan Perda AIDS ini, sama sekali tidak menyentuh akar persoalan.
Yang dikhawatirkan Perda AIDS Pangandaran itu kelak hanya copy-paste dari perda-perda yang sudah ada dengan pasal-pasal yang normatif. Itu artinya kasus HIV/AIDS di Pangandaran akan terus bertambah sebagai 'bom wakut' yang kelak jadi 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

27 Mei 2018

AIDS di Badung, Klinik VCT dan Obat ARV Penanggulangan di Hilir

Ilustrasi (Sumber: telegrafi.com)

Oleh: Syaiful W HARAHAP


"Mirisnya, 90,5 persen kasus ditemukan pada usia 20-49 tahun, yang merupakan usia produktif." Ini ada dalam berita "90,5 Persen Kasus HIV/AIDS di Badung (Bali-pen.) Diderita Usia Produktir" (balipost.com, 2/5-2018).
Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Badung, Bali, Ketut Suiasa, mengatakan kasus HIV tercatat 1.738, AIDS 1.164. Dari kasus tersebut sebanyak 2.440 orang terjadi pada usia 20-49 tahun.
Pemkab Badung sendiri sudah menelurkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2008 tanggal19 Mei 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Tapi, karena tidak aplikatif, maka tidak mendukung penanggulangan HIV/AIDS (Baca juga: Perda AIDS Kab Badung, Bali: Tidak Ada Mekanisme Pemantauan Pemakaian Kondom).
Mitos                                                                                         
Fakta itu tidak seharusnya bikin miris karena itu adalah sesuatu yang alamiah. Jika faktor risiko (cara penularan) 90,5 persen itu adalah hubungan seksual, maka itu masuk akal karena pada usia itulah libido seks memuncak.
Yang miris kalau 90,5 persen kasus HIV/AIDS ditemukan pada bayi dan anak-anak. Itu artinya banyak ibu rumah tangga di Badung yang tertular HIV/AIDS dengan kemungkinan pertama ibu-ibu itu tertular HIV dari suaminya. Maka, begitu banyak laki-laki dewasa di Badung yang perilaku seksualnya berisiko tertular HIV/AIDS.
Pernyataan di atas menunjukkan pehaman terhadap epidemi HIV/AIDS di kalangan banyak wartawan dan redaktur media massa dan media online yang rendah. Ini semua terjadi al. karena pelatihan tentang penulisan berita HIV/AIDS yang komprehensif lima tahun belakangan ini mandeg.
Padahal, salah satu keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui diseminasi informasi tentang HIV/AIDS melalui media massa dan media online. Ini sudah dibuktikan Thailand yang berhasil menekan insiden infeksi HIV baru. Ada lima program penanggulangan HIV/AIDS yang dijalankan Thailand secara simultan dengan skala nasional yang menempatkan diseminasi informasi HIV/AIDS di urutan pertama.
Pada lead berita ini pun ada informasi yang tidak akurat: Penemuan kasus HIV dan AIDS di Badung semakin menjadi-jadi. Bahkan, jumlah kasus pengidap penyakit mematikan ini mencapai sebanyak 2.902 kasus.
Belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS karena (virus) HIV atau (masa) AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi pada masa AIDS, secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV, karena penyakit-penyakit yang disebut infeksi oportunistik, seperti diare, TBC, dll.
Jika dibicarakan dari aspek epidemilogi, maka makin banyak kasus yang ditemukan kian banyak mata rantai yang diputus. Jadi, penemuan kasus yang banyak bukan 'semakin menjadi-jadi', tapi semakin baik dari aspek penanggulangan.
Ketua Pelaksana KPA Badung, yang juga Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, mengatakan, jalur penularan terbesar pada usia muda adalah dari hubungan seksual dan penyalahgunaan napza. Ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan yang komprehensif tentang HIV dan AIDS baru yang baru mencapai 21,3 persen. "Hasil ini perlu mendapat perhatian khusus, bagaimana kaum muda dapat mencegah penularan HIV-AIDS," terangnya.
Bukan soal pengetahuan tentang HIV/AIDS, tapi informasi yang akurat tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV. Soalnya, sudah jamak terjadi informasi HIV/AIDS selali dibalut dan dibumbui dengan norma, moral dan agama sehingga yang sampai ke masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah).
Misalnya, mengait-ngaitkan zina, 'seks bebas', seks pranikah, homoseksual, pelacuran, dll. dengan penularan HIV. Padahal, fakta medis HIV/AIDS menunjukkan penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (zina, 'seks bebas', seks pranikah, homoseksual, pelacuran, dll.), tapi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual (salah satu atau dua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak pakai kondom).
Program di Hilir
Nah, bagaimana masyarakat bisa melindungi diri kalau yang disampaikan hanya mitos.
Kondisi berupa kasus HIV/AIDS di Badung yang disebut menjadi-jadi itu ditanggapi dengan penyediaan fasilitas tes HIV (Klinik VCT) di semua Puskesmas dan pemberian obat antiretroviral (ARV). Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Badung, dr Gede Putra Suteja, juga mengatakan pihaknya juga menyediakan tenaga di masing-masing desa.
Langkah yang disebut Kadinkes itu ada di hilir. Artinya, Pemkab Badung membiarkan warga tertular HIV dulu baru menjalani tes HIV dan meminum obat ARV.
Untuk menanggulangai HIV/AIDS agar tidak menjadi-jadi, yang diperlukan adalah:
(1). Merancang program penanggulangan di hulu, al. menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Perlu diingat ada dua tipe PKS, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Penanggulangan pada poin 1 (a) hanya bisa dilakukan jika praktek PSK dilokasir sehingga bisa dijalankan program berupa inervensi untuk memaksa laki-laki pakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Sedangkan untuk poin 1 (b) tidak bisa dilakukan intervensi karena transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai macam modus.
(2). Mendeteksi kasus HIV/AIDS yang tidak tedeteksi di masyarakat melalui program yang konkret. Seperti diketahui epidemi HIV/AIDS erat kaitannnya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Yang bisa dilakukan Pemkab Badung untuk menemukan warga pengidap HIV/AIDS yang belum terdeteksi di masyarakat adalah menjalankan program ril dengan regulasi yaitu mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling tes HIV.
Jika hasil konseling menunjukkan perilaku seks suami berisiko tertular HIV, maka dilanjutkan dengan tes HIV.
Istri yang hamil pun menjalani tes HIV. Jika hasilnya positif, wajib mengikuti program pencegahan HIV/AIDS dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Langkah ini efektif, yaitu: memutus mata rantai penyebaran HIV melalui suami dan istri serta menyelamatkan bayi dari risiko tertular HIV.
Tanpa program penanggulangan yang riil, itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Yang tertular dan tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Ini merupakan 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

AIDS di Tegal, Adakah Program Untuk Mendeteksi Kasus HIV/AIDS di Masyarakat?

Ilustrasi (Sumber: eaete.gr)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

"Sedikitnya 633 penderita HIV/AIDS yang menjadi target nasional di Kota Tegal, hingga kini belum terdeteksi. Dikhawatirkan, mereka berpotensi menularkan penyakit mematikan itu kepada warga lainnya." Ini lead pada berita "Duh, 633 Penderita HIV/AIDS di Kota Tegal Belum Terdeteksi" di radartegal.com (3/5-2018).
Lead berita yang merupakan kesimpulan ini jelas tidak akurat.
Pertama, orang-orang yang tertular HIV tidak otomatis menderita sehingga bukan 'penderita HIV/AIDS' tapi 'pengidap HIV/AIDS'.
Kedua, angka 633 itu bukan target nasional tapi estimasi kasus di Kota Tegal, Jateng, yang diperkirakan berdasarkan faktor-faktor terkait, seperti jumlah pekerja seks komersial (PSK), tingkat pemakaian kondom, dll.
Ketiga, disebutkan: Dikhawatirkan, mereka berpotensi menularkan penyakit mematikan itu kepada warga lainnya. Bukan dikhawatirkan tapi sudah terjadi karena orang-orang yang mengidap HIV/AIDS, dalam kasus ini 633, tidak menyadari diri mereka sudah mengidap HIV/AIDS. Ini terjadi karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik mereka sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).
Keempat, disebutkan 'penyakit mematikan'. Belum ada kasus di dunia ini pengidap HIV/AIDS mati karena HIV atau AIDS. Kematian pengidap HIV/AIDS terjadi di masa AIDS karena penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh mereka, disebut infeksi oportunistik, seperti diare, TBC, dll.
Estimasi Kemenkes RI jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Tegal sebanyak 845. Sampai akhir 2017 baru 212 kasus yang terdeteksi. Itu artinya ada 633 warga Kota Tegal yang mengidap HIV/AIDS jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Kota Tegal, Yuli Prasetya, mengatakan: "Artinya masih banyak kasus yang belum ditemukan. Kalau belum ditemukan, diobati dan dicegah maka akan menulatkan kesana kemari."
Pertanyaannya adalah: Apa langkah Pemkot Tegal untuk menemukan atau mendeteksi 733 warga pengidap HIV/AIDS tsb.?
Yuli mengatakan: Karenanya, butuh peran dari semua stakeholder tidak hanya pada temuan saja. Sebab kasus HIV/AIDS memiliki prinsip temukan obati, pertahankan.
Peran seperti apa?
Tidak jelas!
Yang bisa dilakukan secara akurat untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat adalah dengan cara membuat regulasi, seperti peraturan walikota atau peraturan daerah, yang mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling tes HIV.
Jika hasil konseling menunjukkan perilaku seksual suami berisiko tertular HIV, maka dilanjutkan dengan tes HIV. Selanjutnya istri yang hamil pun tes HIV. Jika hasilnya positif dilanjutkan dengan program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Program ini memutus dua mata rantai penyebaran HIV (suami dan istri) serta menyelamatkan bayi agar tidak lahir dengan HIV/AIDS.
Tanpa program yang konkret penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Kota Tegal yang merupakan 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'.* [kompasiana.com/infokespro] *

AIDS di Lebak, Buatlah Regulasi Penanggulangan HIV/AIDS yang Riil

Ilustrasi (Sumber: kstp.com)

Oleh: Suaiful W HARAHAP

"Duh, 100 Warga Kabupaten Lebak Tewas Karena Aids." Ini judul berita di titiknol.co.id (23/5-2018). Judul berita ini tidak akurat karena tidak ada kasus kematian karena AIDS. Kematian pengidap HIV/AIDS terjadi di masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular) karena penyakit-penyakit yang disebut infeksi oportunistik, al. diare, TBC, dll.
Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 2000 sampai 2018 berjumlah 270, dari jumlah ini 100 meninggal dunia. Pengidap HIV/AIDS terdiri atas 157 laki-laki dan 113 perempuan. Data ini berdasarkan temuan di Klinik VCT Seroja, RSUD dr Adjidarmo, Rangkasbitung. Tidak ada penjelasan jenis kelamin pengidap HIV/AIDS yang meninggal. Tidak ada pula informasi tentang faktor risiko penularan HIV terhadap 270 pengidap HIV/AIDS tsb.
Dalam jurnalistik judul ini termasuk kategori 'misleading' (menyesatkan) karena tidak sesuai dengan fakta (medis) tentang HIV/AIDS. Dalam berita juga tidak ada penjelasan tentang penyebab kematian 100 warga Lebak pengidap HIV/AIDS tsb. Dengan demikian harapan agar berita bisa mencerdasarkan dan membawa perubahan perilaku tidak tercapai.
Lead berita juga disebutkan " .... sebanyak 100 dari 270 warga di Kabupaten Lebak meninggal dunia akibat terjangkit HIV/AIDS." Lagi-lagi keterangan yang ngawur. Kematian 100 pengidap HIV/AIDS itu bukan karena 'terjangkit HIV/AIDS', tapi karena penyakit-penyakit yang muncul di masa AIDS.
Tingkat kematian yang mencapa 37 persen termasuk tinggi. Bisa jadi ini karena terlambat diagnosis dan tidak meminum obat antiretroviral (ARV). Obat ini bukan untuk menyembuhkan HIV/AIDS tapi untuk menekan laju penggandaan (replikasi) virus (HIV) di dalam darah.
Ketika HIV masuk ke aliran darah akan terjadi penggandaan virus yang memakai sel-sel darah putih sebagai 'pabrik'. Selanjutnya virus yang digandakan mencari sel darah putih lagi untuk menggandakan diri. Begitu seterusnya. Sedangkan sel-sel darah putih, dalam tubuh berfungsi sebagai sistem kekebalan semacam tentara di satu negara, yang dijadikan 'pabrik' rusak.
Ketika sel darah putih banyak yang rusak karena dijadikan 'pabik' oleh HIV sistem kekebalan tubuh pun rendah. Inilah masa AIDS. Akibatnya, penyakit-penyakit lain mudah masuk ke tubuh yang akhirnya menyebabkan kematian jika tidak ditangani oleh dokter.
Dalam berita disebutkan: "Untuk meminimalisir semakin menyebarnya warga terjangkit virus berbahaya tersebut, pihaknya (Dinas Kesehatan Kabuparen Lebak, Banten-pen,) akan melakukan survei lanjutan di wilayah Kabupaten Lebak secara menyeluruh."  
Persoalan utama bukan mencari warga yang mengidap HIV/AIDS, tapi menurunkan insiden infeks HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa. Mereka ini tertular HIV melalui perilaku seksual berisiko, yaitu:
(1) Laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kab Lebak atau di luar Lebak, karena bisa saja salah satu di antara perempuan tsb mengidap HIV/AIDS.
(2) Laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom, seperti pekerja seks komersial (PSK) dan waria di wilayah Kab Lebak atau di luar Lebak. PSK dikenal ada dua tipe, yaitu:
(a) PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b) PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat plus-plus, 'artis', 'spg', cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, ibu-ibu rumah tangga, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.
Inilah sebagian pintu masuk HIV/AIDS ke Lebak. Nah, bagaimana Pemkab Lebak, dalam hal ini Dinkes Lebak, mengatasi perilaku di atas?
Yang jelas perilaku nomor 1 dan 2 b tidak bisa diintervensi karena transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai modus bahkan memakai media sosial.
Sedangkan perilaku 2 a juga tidak bisa diintervensi karena praktek PSK langsung tidak dilokalisir.
Lalu, apa yang bisa dilakukan Pemkab Lebak? Kepala Dinas Kesehatan Lebak, Maman Sukirman, mengatakan: "Supaya tidak terjadi gunung es, kita akan lakukan mensurvei di wilayah Kabupaten Lebak. Karena mungkin bisa lebih dari 270 orang. Untuk menyatakan hal tersebut kita harus ada survei, ...."
Sedangkan Pj Bupati Lebak, Ino S Rawita, mengatakan: "Mencoba mengurangi, syukur bisa menghilangkan. Kabupaten Lebak akan gelar rapat lintas sektoral sehingga apa yang dibutuhkan termasuk mungkin pertama membuat Perbup Penanggulangan Aids. ...."
Untuk mewujudkan rencana Maman, maka langkah yang ditawarkan Ino yaitu membuat regulasi, seperti peraturan bupati (Perbu) atau peraturan daerah (Perda), sudah tepat.
Persoalannya adalah: Bagaimana mencari warga Lebak yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi? Soalnya, epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi (270) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Maka, yang bisa dilakukan Pemkab Lebak adalah menjalankan program ril dengan regulasi yaitu mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling tes HIV. Jika hasil konseling menunjukkan perilaku seks suami berisiko tertular HIV, maka dilanjutkan dengan tes HIV.
Istri yang hamil pun menjalani tes HIV. Jika hasilnya positif, wajib mengikuti program pencegahan HIV/AIDS dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Langkah ini efektif, yaitu: memutus mata rantai penyebaran HIV melalui suami dan istri serta menyelamatkan bayi dari risiko tertular HIV.
Itu artinya Perbub atau Perda tidak perlu berisi puluhan pasal, cukup satu atau tiga pasal saja tapi terarah ke pencegahan secara ril. Perda-perda AIDS yang ada sekarang, bahkan Perda AIDS Provinsi Banten hanya berisi pasal-pasal normatif yang tidak menukik ke akar persoalan (Baca juga: Perda AIDS Prov Banten: Menanggulangi AIDS dengan Pasal-pasal Normatif).
Tanpa langkan konkret, penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Lebak yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

AIDS di Banjar, yang Justru Mengerikan Pengidap AIDS yang Tidak Terdeteksi

ilustrasi: Mengajak Warga Menjauhi Stigma HIV/AIDS (foto: kompas.com\)

Oleh: Syaiful W HARAHAP


"Mengerikan, Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Banjar (Kalsel-pen.) Capai 121 Orang." Ini judul berita di banjarmasin.tribunnews.com (7/5-2018).
Kalau saja wartawan atau redaktur yang menulis judul berita ini memahami epidemi HIV/AIDS dengan benar, maka judul berita ini sangat-sangat memalukan.
Hak itu terjadi al. karena pelatihan cara penulisan berita AIDS yang berempati sudah tidak ada lagi. Tahun 1990-an sampai awal 2000-an masih ada donor yang memberikan 'sedekah' (baca: hibah atau grant) untuk pelatihan wartawan. Misalnya, LP3Y Yogyakarta yang didukung oleh The Ford Foundation. Ada lagi dana dari AusAID. Tapi, sejak Indonesia jadi anggota G-20 di masa kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia 'haram' menerima 'sedekah' yang membuat donor mengalihkan bantuan ke Afrika.
Celakanya, dana pemerintah tidak ada alokasi untuk meningkatkan kemampuan wartawan dalam menulis berita HIV/AIDS agar jadi sumber informasi yang akurat sebagai pencerahan bagi masyarakat.
Pemerintah boleh-boleh saja mengabaikan peran media dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tapi, perlu diingat salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Thailand menanggulangi HIV/AIDS sampai kasusnya lebih kecil dari Indonesia justru karena sosialisasi informasi melalui media massa. Ada lima program yang dijalankan Thailand dengan menempatkan media massa di urutan pertama dan kondom di urutan ke lima (Integration of AIDS into National Development Planning, The Case of Thailand, Thamarak Karnpisit, UNAIDS, Desember 2000).
Terbalik dengan Indonesia yang menjadikan kondom di urutan pertama sehingga timbul penolakan besar-besaran karena disseminasi informasi yang komprehensif melalui media massa tidak jalan.
Kasihan melihat pemahaman wartawan atau redaktur yang bikin judul berita ini. Bisa jadi pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS ada di titik nadir.
Dok. Syaiful W Harahap
Dok. Syaiful W Harahap
Soalnya, dalam epidemi HIV kian banyak kasus yang terdeteksi semakin bagus dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS karena satu kasus yang terdeteksi itu artinya satu mata rantai penyebaran diputus. Sebaliknya, warga yang idap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi di masyarakat jadi mata rantai penyebaran HIV, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Kok bisa? Ya, bisalah karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es (Lihat gambar utama): Jumlah kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Kalau saja wartawan dan redaktur yang menulis judul berita itu memahami fenomena gunugn es pada epdemi HIV, tentulah judul berita bukan seperti itu, tapi seperti ini (sebagai contoh): Mengerikan, Warga Pengidap AIDS yang Tidak Terdeteksi Jadi Penyebar HIV/AIDS.
Epidemi HIV/AIDS sudah ada di Indonesia sejak April 1987 seperti yang diakui pemerintah (Baca juga: Kapan, Sih, Awal Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia?). Tapi, informasi HIV/AIDS tetap 'jalan di tempat' bahkan kian mundur. Banyak kalangan yang menyampaikan informasi HIV/AIDS dengan balutan moral. 
Belakangan ini instansi dan institusi terkait AIDS, seperti Dinkes (Dinas Kesehatan) dan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengedepankan isu LGBT. Ini bermuatan moral yang justru kontra produktif dalam penanggulangan HIV/AIDS (Baca juga: Pers Meliput AIDSSyaiful W Harahap, Penerbit Sinar Harapan/The Ford Foundation, Jakarta, 2000).
Soalnya, yang potensial menyebarkan HIV di masyarakat adalah laki-laki heteroseksual karena mereka ini punya pasangan tetap (istri), bahkan ada yang beristri lebih dari satu. Ini terbukti dari jumlah ibu rumah tangga dan bayi yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS.
Dengan mengumbar LGBT beralut moral yang juga didukung oleh media massa dan media online, isu utama dalam epidemi HIV/AIDS jadi hilang yaitu laki-laki heteroseksual.
Survei Kemenkes tahun 2012 di beberapa kota (pelabuhan dan perbatasan) di Indonesia ada 6,7 juta laki-laki pelanggan tetap 230.000 pekerja seks komersial (PSK) langsung yaitu PSK yang kasat mata. Dari jumlah ini 4,9 juta mempunyai istri (antarabali.com, 9/4-2013). Sedangkan jumlah ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS dari 1987-September 2015 berjumlah 9.096 (BBC Indonesia, 1/12-2015).
Terkait dengan LGBT, belum ada kasus HIV/AIDS dilaporkan dengan faktor risiko lesbian. Gay dan biseksual tidak kasat mata sehingga tidak semudah yang dibayangkan menyebutkan orientasi seksual seseorang berdasarkan fisiknya. Yang kasat mata hanya transgender (waria) yang dalam pelaporan kasus HIV/AIDS masuk kategori homoseksual.
Sangatlah sulit mengharapkan perubahan perilaku seksual seseorang melalui informasi yang disebarkan media massa dan media online selama informasi HIV/AIDS tetap dibalut dengan moral karena yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah). * [kompasiana.com/infokespro] *

24 Mei 2018

Laki-laki Ini Seks dengan 3 PSK, Dia Takut Istri dan Anak-anaknya Tertular HIV/AIDS

Ilustrasi (Sumber: pozziepinoy.blogspot.co.id)

Oleh: Syaiful W HARAHAP


Tanya Jawab AIDS No1./Mei 2018
Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. 
Tanya-Jawab AIDS ini dimuat di: "AIDS Watch Indonesia" (https://www.aidsindonesia.com) dan kompasiana.com/infokespro. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap,melalui: (1) Telepon (021) 8566755, (2) e-mail: aidsindonesia@gmail.com, (3) SMS 08129092017, dan (4) WhatsApp:  0811974977. Redaksi.
*****
Tanya: Saya laki-laki umur 25 tahun. Setahun terakhir ini saya berhubungan seksual tanpa pengaman dengan tiga orang pekerja seks komersial (PSK) dalam jangka waktu yang cukup lama. Pertama pada bulan Maret 2017. Kedua dengan perempuan yang berbeda di bulan Juli 2017. Ketiga juga dengan perempuan yang berbeda Februari 2018.
Saya takut terkena virus itu karena di depan rumah saya ada pasangan suami-istri yang meninggal karena terkena virus itu. Selama tiga bulan ini saya tidak mengelami gejala demam, pilek atau bintik di data dan punggung. Saya mau periksa ke puskesmas atau rumah sakit saya malu dan takut bayarannya mahal. Saya tidak ingin istri dan anak-anak saya tertular HIV. Saya baca di Google ada obat yang bisa menghambat virus biar tidak ditularkan. Apakah saya bisa terkena penyakit HIV?
Tn "X" dari Kota J di P Jawa via WA (24/5-2018)
Jawab: Perilaku seksual saudara berisiko tertular HIV karena melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan tiga PSK. Karena bisa saja salah satu atau ketiga-tiganya mengiap HIV/AIDS. Tidak bisa diketahui apakah tiga PSK itu mengidap HIV/AIDS atau tidak dengan melihat fisik karena tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau ciri-ciri di fisik dan keluhan kesehatan yang khas AIDS.
PSK adalah orang yang berisiko tinggi tertular HIV karena melayani hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti tanpa kondom. Biar pun ada PSK yang mengatakan cek kesehatan rutin itu tidak ada artinya karena mereka tidak melakukan tes HIV hanya tes IMS  (infeksi menular seksual yang lebih dikenal sebagai 'penyakit kelamin'), yaitu kencing nanah (GO), raja singa (sifilis), herpes genitalis, virus hepatitis B, klamidia, jengger ayam, virus kanker serviks, dll.)
Lagi pula biar pun biar pun seorang PSK menjalani tes, misalnya pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.00 dengan hasil negatif bukan jaminan selamanya PSK itu tidak tertular HIV. Bisa saja malam harinya PSK itu melayani hubunga seksual dengan laki-laki pengidap HIV sehingga PSK itu berisiko tertular HIV.
Saudara melakukan tiga kali hubungan seksual tanpa kondom dengan 3 PSK itu, apakah Saudara sudah menikah?
Kalau jawabannya YA, maka kalau Saudara tertular HIV ada risiko Saudara menularkan HIV ke istri. Kalau istri Saudara tertular HIV maka ada pula risiko penularan kepada bayi yang dikandungnya.
Penularan HIV dari seseorang yang tertular HIV tidak perlu menunggu sekian jam atau sekian hari karena begitu virus (HIV) masuk ke aliran darah maka akan langsung terjadi penggandaan atau replikasi HIV di sel-sel darah putih dengan hasil virus HIV baru berjumlah miliaran setiap hari. Itu artinya sejak tertular sudah bisa menularkan HIV al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Sebaiknya Saudara segara jalani konseling tes HIV ke Klinik VCT (tempat tes HIV sukarela dengan konseling) di Puskesmas atau RSUD di tempat tinggal Saudara. Soal biaya tes HIV bervariasi antar daerah. Yang saya tahu di Jawa Barat tes HIV gratis.
Obat yang bisa menghambat penularan HIV adalah obat antiretroviral (ARV). Bukan sebagai vaksin, tapi obat ARV menurunkan jumlah replikasi HIV di darah sehingga kalau tes HIV hasilnya bisa nonreaktif tapi tidak berarti virus (HIV) tidak ada. Tidak terdeteksi. Dalam kondisi inilah hubungan seksual tidak terjadi penularan. Yang jelas harus ditangani dokter.
Obat ARV tidak otomatis diberikan kepada setiap orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS karena ada atuarannya yaitu hasil tes CD4 di bawah 350.
Daripada Saudara bolak-balik mencari di Internet dengan bantuan "Mbak Google" lebih baik Saudara segera ke Klinik VCT terdekat. Kalau malu pakai nama samaran, kumis dan jenggot palsu. * [kompasiana.com/infokespro] *

Bukan Seks Menyimpang, Ini Penyebab Tingginya HIV/AIDS di Papua

Ilustrasi (Sumber: youthstopaids.org)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

"Namun di sisi lain, perilaku seks menyimpang dari masyarakat menjadi pemicu utama meningkatnya penyebaran virus mematikan ini." Ini ada dalam berita "Kasus HIV/AIDS di Papua Tembus 35 Ribu"  (pasificpos.com, 23/5-2018).
Epidemi HIV/AIDS di Indonesia yang diakui pemerintah sudah ada sejak April 1987 berdasarkan kasus kematian turis Belanda, seorang gay, yang meninggal karena penyakit terkait AIDS di RS Sanglah Denpasar, Bali (Baca juga: Kapan, Sih, Awal Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia?).
Penyangkalan
Pemerintah waktu itu pun menjadikan kematian gay ini sebagai materi sosialisasi AIDS dengan menyebutnya sebagi penyakit akibat 'perilaku menyimpang', penyakit bule, penyakit homoseksual, penyakit orang asing, dll. Inilah mitos (anggapan yang salah). 
Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena orientasi seksual (homoseksual, heteroseksual, biseksual) dan sifat hubungan seksual (di luar nikah), tapi karena kondisi hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah jika salah satu atau dua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak pakai kondom.
Biar pun informasi HIV/AIDS yang objektif sudah banjir, tapi tetap saja banyak kalangan yang tetap memakai 'kaca mata kuda' sehingga cara berpikirnya tentang HIV/AIDS tidak berubah. Media massa nasional pun banyak yang tetap berpijak pada informasi yang dibalut dengan moral itu sehingga terjadi  'misleading' (menyesatkan).
Terkait dengan HIV/AIDS di Papua tidak jelas apa yang disebut sebagai 'perilaku seks menyimpang dari masyarakat'. Risiko laki-laki tertular HIV/AIDS yang potensial melalui hubungan seksual adalah sering melakukan hubungan seksual dengan kondisi tidak memakai kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan yaitu pekerja seks komersial (PSK).
Kalau yang dimaksud 'perilaku seks menyimpang dari masyarakat' adalah hubungan seksual dengan PSK, maka persoalan bukan karena menyimpang tapi karena laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Celakanya, ada kecenderungan di Papua yang menyangkal perilaku seksual sebagian orang dengan menyalahkan PSK dan menyebutnya sebagai genosida. Inilah pangkal epidemi HIV karena tidak melihat kesalahan pada diri sendiri tapi menyalangkah orang atau pihak lain (Baca juga: AIDS di Papua: Penyangkalan Terhadap Perilaku Seksual Laki-laki Papua dan AIDS di Papua Bukan Genosida).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes, mengatakan: Ya, ada peningkatan, karena masyarakat semakin menyadari dengan sendirinya datang untuk melakukan tes VCT untuk mendeteksi risikonya terhadap HIV.
Yang meningkat atau bertambah adalah jumlah warga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS berdasarkan hasil tes HIV di klinik-klinik VCT (tempat tes HIV sukarela dengan konseling) di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Sedangkan kasus baru tidak bisa dideteksi karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada orang-orang yang tertular HIV sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).
Tes HIV di klinik VCT terjadi di hilir. Artinya warga yang terdeteksi sudah tertular HIV. Biar pun mereka diberikan obat antiretroviral (ARV) yang bisa menekan risiko menularkan HIV itu terjadi pada orang-orang yang sudah tertular HIV.
Perda AIDS
Persoalan besar adalah insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan PSK dengan kondisi tidak memakai kondom. Celakanya, Pemprov Papua menjalankan program sunat pada laki-laki sebagai upaya menanggulangi HIV/AIDS [Baca juga: Penanggulangan AIDS di Papua dengan "Kondom Alam"dan AIDS di Papua: Sunat (Bisa) Menjerumuskan karena Dianggap Kondom (Alam)].
Sunat bukan mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, tapi menurunkan risiko karena sebagaian penis (kepala penis) mengeras sehingga sulit 'ditembus' HIV. Tapi, batang penis yang luas permukaannya lebih besar menjadi pintu masuk bagi HIV melalui luka-luka mikroskopis ketika terjadi hubungan seksual tanpa kondom.
Beberapa tahun yang lalu ada pula kegaduhan yang menyesatkan yaitu menyebut buah merah bisa menyembuhkan AIDS. Setiap kali pelatihan di Papua penulis selalu ditodong dengan umpatan bahwa Jakarta (baca: pemerintan) tidak peduli dengan AIDS di Papua karena tidak mengembangkan buah merah untuk obat AIDS. 
Pada awalnya penulis kelabakan menjawab pertanyaan itu. Tapi, ketika pelatihan bersama Zulazmi Mamdy, MPH, FKM UI, ke Papua baru penulis dapat jawaban yang tepat: "Pak Syaiful, kalau buah merah bisa mengobati AIDS tentu tidak ada penduduk Papua yang mengidap AIDS." (Baca juga: Apakah Buah Merah Bisa Menyembuhkan HIV/AIDS?).
Soal jumlah kasus HIV/AIDS yang banyak terdeteksi secara epidemilogis justru lebih baik daripada tidak banyak kasus HIV/AIDS yang terdeteksi. Setiap kasus HIV/AIDS yang terdeteksi berati satu mata rantai penyebaran HIV diputus dan warga yang terdeteksi ditangani secara medis. Jika tes CD4 sudah di bawah 350 diberikan obat ARV sehingga kondisi pengidap HIV/AIDS tetap biasa dan risiko menularkan HIV bisa ditekan.
Sebaliknya, daerah-daerah dengan kasus HIV/AIDS yang sedikit terdeteksi belum tentu kasus HIV/AIDS di masyarakat tidak banyak karena epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS pertama di Indonesia diterbitkan di Nabire, Papua (Perda Kab Nabire No 18/2003, tanggal 31 Januari 2003). Sekarang hampir semua daerah, termasuk provinsi, punya Perda AIDS. Tapi, karena perda-perda itu dibalut dengan moral, maka tidak menukik ke akar persoalan (Baca juga: Perda AIDS di Indonesia: Mengekor ke Ekor Program Penanggulangan AIDS Thailand).
Yang diperlukan di Papua adalah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi (penularan) HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Ini bisa dilakukan dengan intervensi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Ini bisa efektif kalau praktek PSK dilokalisir. * [kompasiana.com/infokesprohttps://www.kompasiana.com/infokespro/5b061ee7caf7db215c66c892/aids-di-papua-hari-gini-masih-saja-berkutat-pada-mitos] *

Sosialisasi HIV/AIDS kepada Pelajar SMA di Minahasa dengan Moralitas Dewasa

sumber: Sains Kompas

Oleh: Syaiful W HARAHAP

"Karena Minahasa sudah dalam zona merah, mejadi tanggung jawab kita semua baik sebagai pemerintah maupun sebagai generasi muda untuk menghindari narkoba dan seks bebas." Ini dikatakan oleh Pj Bupati Minahasa Royke H Mewoh pada acara Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba di depan siswa-siswi SMA se Minahasa, Sulut (manado.tribunnews.com, 22/5-2018).
Kasus kumulaitif HIV/AIDS di Kabupaten Minahasa dari tahun 1997-2017 sebanyak 308 yang terdiri atas 74 HIV dan 234 AIDS (manado.tribunnews.com, 24/2-2018).
Apa yang dimaksud Mewoh tentang Minahasa sebagai 'zona merah'? Apakah jumlah kasus atau perilaku seksual warga sehingga tertular dan menularkan HIV/AIDS?
Dari jumlah kasus angka yang terdeteksi memang tidak menggambarkan jumlah warga Minahasa yang mengidap HIV/AIDS karena epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi (308) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Ilustrasi (Sumber: diysolarpanelsv.com)
Ilustrasi (Sumber: diysolarpanelsv.com)
Yang jadi masalah besar adalah mendeteksi kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat. Soalnya, warga pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi tidak menyadari dirnya mengidap HIV/AIDS karena tidak ada gejala-gejala atau keluhan kesehatan yang khas AIDS. Tapi, mereka bisa menularkan HIV ke orang lain, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Adakah langkah konkret Pemkab Minahasa untuk mendeteksi pengidap HIV/AIDS yang belum terdeteksi di masyarakat?
Kalau tidak ada, itu artinya penyebaran HIV/AIDS di masyarakat akan terus terjadi. Kasus-kasus HIV/AIDS yang kelak terdeteksi pada ibu hamil dan bayi jadi bukti terjadi penyebaran HIV di masyarakat melalui warga pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi.
Yang potensial menyebarkan HIV/AIDS di masyarakat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah adalah laki-laki dewasa yang sering melakukan perilaku berisiko tertular HIV. Sosialisasi pencegahan justru dilakukan kepada siswa-siswi SMA.
Pada usia siswa-siswi SMA dorongan hasrat seksual sangat kuat. Pesan Mewoh kepada siswa-siswi itu agar menjahui 'seks bebas'. Kalau yang dimaksud Mewoh 'seks bebas' adalah hubungan seksual di luar nikah, maka hal ini juga dilakukan oleh kalangan dewasa melalui berbagai modus. Misalnya, dengan pekerja seks komersial (PSK), perselingkuhan, 'kumpul kebo', dll.
Kalau hanya dengan jargon 'jauhi seks bebas' itu sama saja dengan menggarami laut. Menggantang asap. Survei Kemenkes RI tahun 2012 menunjukkan ada 6,7 juta laki-laki di Indonesia yang jadi pelanggan 230.000 PSK. Celakanya, 4,9 juta di antaranya punya istri (antarabali.com, 9/4-2013).
Jika fakta ini ditarik ke Minahasa, apakah di Minahasa ada transaksi seks yang melibatkan PSK?
Jawaban sudah bisa ditebak: Tidak ada! Ini karena di Minahasa dan daerah lain di Indonesia tidak ada lagi lokalisasi pelacuran yang diregulasi. Tapi, transaksi seks yang melibatkan PSK tentu saja ada dengan berbagai modus yang tidak kasat mata. Yang perlu diperhatikan adalah ada dua tipe PSK, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Perilaku warga yang berisiko tertular HIV, al.:
(a). Sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu dari mereka mengidap HIV/AIDS, dan
(b). Sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pasangan yang sering berganti-ganti, seperti PSK langsung dan PSK tidak langsung, karena bisa saja salah satu dari mereka mengidap HIV/AIDS.
Jika Pemkab Minahasa ingin agar siswa-siswi SMA terhindar dari HIV/AIDS, maka yang perlu disampaikan adalan bagaimana cara remaja mengendalikan dorongan seks mereka di masa-masa libido yang kuat. Bukan hanya sekedar jargon dengan kaca mata orang dewasa yang justru tidak bisa mengendalikan dorangan seksualnya. Buktinya, jutaan laki-laki dewasa beristri jadi pelanggan setia PSK [Baca juga: Membicarakan Remaja dengan Kaca Mata (Moralitas) Dewasa].
Tidak ada subsitusi penyaluran dorongan seksual. Kalau disebut olahraga itu tidak tepat karena dengan berolahraga justru sehat sehingga dorongan seks lebih kuat lagi. Lagi pula, apa bisa ketika di tengah malam buta seorang remaja terangsang lalu ganti pakaian dengan pakaian olahraga langsung pergi ke lapangan bola atau jogging?
Maka, yang dibutuhkan remaja dalam hal ini siswa-siswi SMA peserta sosialisasi itu adalah jalan keluar yang ril bagaimana cara mereka menyalurkan dorongan seksual agar tidak tertular HIV/AIDS. * [kompasiana.com/infokespro] *