28 Juli 2016

Kematian Pengidap HIV/AIDS di Biak Sangat Tinggi

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP-AIDS Watch Indonesia

“Sebanyak 451 orang dari 1.670 penderita HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor, Papua, tewas akibat penyakit menular mematikan tersebut.” Ini lead pada berita “Ratusan Warga Biak Meninggal karena HIV/AIDS.” (news.okezone.com, 27/7-2016).

Ada beberapa hal yang tidak akurat dalam pernyataan di lead berita itu, yaitu:

Pertama, kematian 451 dari 1.670 penderita HIV/AIDS di Biak bukan karena HIV atau AIDS, tapi karena penyakit-penyakit yang muncul pada masa AIDS yang disebut infeksi oportunistik, seperti diare, TBC, dll. Masa AIDS pada orang-orang yang tertular HIV yang secara statistik terjadi antara 5-15 tahun sejak tertular HIV.

Kedua, HIV/AIDS bukan penyakit menular. HIV adalah virus, sedangkan AIDS ada masa pada pengidap HIV yang terjadi antara 5-15 sejak tertular HIV. Maka, yang menular bukan penyakit HIV/AIDS, tapi virus yaitu HIV.

Ketiga, HIV/AIDS bukan penyakit yg mematikan karena penyebab kematian pada pengidap HIV/AIDS adalah penyakit-penyakit lain,  disebut infeksi oportunistik, seperti diare, TB, dll.

Sebaliknya, lead berita itu menunjukkan tingkat kematian yang sangat besar di kalangan pengidap HIV/AIDS di Biak yaitu 28,73 persen. Ini bisa terjadi al. karena penduduk yang tetular HIV tidak terdeteksi sebelum masa AIDS.

Mereka terdeteksi pada masa AIDS dengan infeksi oportunistik (penyakit-penyakit yang muncul di masa AIDS karena sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga sangat mudah kena penyakit) yang sudah pada tahap lanjut yang membutuhkan pengobatan bahkan perawatan intensif.

Penduduk yang tertular HIV tidak terdeteksi al. krn penjangkauan yang lemah sehingga penduduk yang tertular HIV baru terdeteksi ketika mereka sakit dan berobat ke rumah sakit. Inilah yang disebut sebagai penanggulangan pasif yaitu menunggu orang-orang yang tertular HIV berobat ke rumah sakit atau puskesmas sehingga bisa terdeteksi karena meereka datang dengan penyakit-penyakit yang terkait langsung dengan infeksi HIV/AIDS.

Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Biak, Selfi Rumbiak, mengatakan: "Jajaran Pemkab Biak beserta KPA telah berkomitmen menangani penyakit HIV/AIDS dengan mencanangkan Biak bangkit melawan HIV/AIDS."

Apa yang dijalankan untuk mendukung “Biak bangkit melawan HIV/AIDS?

Dalam penanggulangan, seperti yang disebutkan oleh Tenaga Operasional Lapangan KPA Biak, Basri: Salah satu program yang intens dilakukan KPA setiap waktu gencar menyosialisasikan tentang bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat di berbagai kelompok warga.
Pertanyaan untuk Basri: Berapa lama yang dibutuhkan agar seseorang memahami bahaya HIV/AIDS sehingga dia tidak melakukan perilaku berisiko, al. melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK)?

Seintens apa pun sosialisasi bahaya HIV/AIDS dilakukan tidaklah mudah mengubah perilaku seksual seseorang. Soalnya, penyebab paling dominan kasus HIV/AIDS di Biak terjadi karena hubungan seksual yang prosentasenya mencapai 80 persen. Itu artinya banyak laki-laki dewasa di Biak yang perilaku seksualnya berisiko yaitu sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK.

Maka, yang harus dilakukan KPA Biak bukan sekedar sosialiasi bahaya HIV/AIDS, tapi program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Yang mendesak adalah melakukan intervensi terhadap laki-laki dewasa berupa memaksa mereka memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Celakanya, Pemkab Biak akan menepuk dada: Di wilayah kami tidak ada pelacuran!

Ya, itu benar jika yang dimaksud adalah pelacuran yang dilokalisir dengan regulasi. Tapi, praktek pelacuran dengan berbagai cara tetap saja ada di Biak. Bisa dalam bentuk panti pijat plus-plus, kafe, salon plus-plus, cewek panggilan, dll.

Justru penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan karena kegiatan pelacuran tidak dilokalisir sehingga tersebar secara luas di sembarang tempat dan terjadi sembarang waktu. Akibatnya, tidak bisa dilakukan intervensi.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK akan terus terjadi. Laki-laki yang tetular akan menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah secara horizontal. Yang beristri akan menularkan HIV ke istrinya atau perempuan lain yang jadi pasangan seksnya. Kalau istrinya tertular, maka kelak ada pula risiko penularan secara vertikal ke bayi yang dikandungnya.

Maka, tanpa program penanggulangan yang konkret penyebaran HIV di masyarakat jadi ’bom waktu’ yang kelak akan jadi pemicu 'ledakan AIDS' di Biak Numfor. Pilihan ada di tangan Pemkab Biak Numfor: tidak menjalankan program yang konkret atau menunggu ‘ledakan AIDS’. *** [AIDS Watch Indonesia] ***

Ilustrasi: Kampanye AIDS di Biak (Sumber: papua2.kemenag.go.id)

24 Juli 2016

Anak Muda Ini Takut Kena AIDS Setelah Ngeseks Tanpa Kondom dengan Sesama Jenis

Tanya Jawab AIDS No 2/Juli 2016

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Tanya-Jawab AIDS ini dimuat di: “AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com), kompasiana.com/infokespro, dan baranews.co. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap melalui: (1) Telepon (021) 8566755, (2) e-mail: aidsindonesia@gmail.com, (3) SMS 08129092017, dan (4) WhatsApp:  0811974977. Redaksi.

                                                                         *****
Tanya: Saya melakukan hubungan seksual sesama jenis tanpa memakai kondom. Saya tidak pernah ganti-ganti pasangan. Apakah saya bisa terkena HIV/AIDS?

“B” via SMS (47-2016)

Jawab: Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

(1) Apa yang Anda maksud dengan tidak pernah ganti-ganti pasangan? Kalau yang Anda maksud adalah tidak pernah mempunyai pasangan seksual selain dengan yang sekarang, maka persoalannya adalah: Apakah Anda bisa menjamin bahwa pasangan Anda tsb. tidak punya pasangan lain?

Kalau Anda tidak bisa jamin, itu artinya ada risiko karena pasangan Anda adalah seseorang yang perilakunya berisiko tertular HIV/AIDS sehingga Anda pun berisiko pula tertular HIV/AIDS.

(2) Apakah hubungan seksual ini yang pertama Anda lakukan? Kalau jawabannya YA, maka persaoalan ada pada pasangan Anda, yaitu: Apakah hubungan seksual dengan Anda yang pertama dia lakukan? Kalau jawabannya TIDAK, lagi-lagi ada risiko penularan HIV/AIDS terhadap Anda dari pasangan Anda.

Risiko penularan HIV/AIDS melalui seks anal tanpa kondom lebih besar daripada melalui seks vaginal. Jika khawatir, silakan konseling ke Klinik VCT di rumah sakit umum (RSU) atau ke Puskesmas di daerah Anda. *** [AIDS Watch Indonesia] ***

Ilustrasi (Repro: www.spreadshirt.com)

21 Juli 2016

Cowok Ini Takut Kena AIDS Setelah Ngeseks Tak Pakai Kondom dengan PSK

Tanya Jawab AIDS No 1/Juli 2016

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Tanya-Jawab AIDS ini dimuat di: “AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com). Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap, melalui: (1) Telepon (021) 8566755, (2) e-mail: aidsindonesia@gmail.com, (3) SMS 08129092017, dan (4) WhatsApp:  0811974977. Redaksi.

*****

Tanya: Saya baru pertama kali seks bebas dengan PSK (pekerja seks komersial) dan saya tidak memakai kondom. Saya sangat takut terkena penyakit AIDS. (1) Bagaimana caranya saya mengetahui apakah sudah terkena penyakit AIDS atau tidak? (2) Berapa persen saya kemungkinan terkena penyakit AIDS? (3) Di mana saya bisa melakukan pengecekan?

“As”, via SMS (22/7-2016)

Jawab: (1) dan (2) Risiko Saudara tertular HIV (bukan penyakit AIDS) sangat tergantung kepada status PSK yang melakukan hubungan seksual dengan Saudara, yaitu: Apakah PSK itu mengidap HIV/AIDS?  Kalau PSK itu tidak mengidap HIV/AIDS tentu Saudara tidak akan tertular HIV. Persoalannya adalah PSK itu adalah orang yang perilaku seksualnya berisiko tinggi tertular HIV karena dia sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom. Pemakaian kondom pada laki-laki yang ngeseks dengan PSK tidak ada kontrol karena praktek pelacuran tidak dilokalisir sehingga kemungkinan besar laki-laki banyak yang tidak mau pakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK. Selain itu tidak pula bisa dikenali orang-orang yang mengidap HIV/AIDS dari fisik mereka.

Risiko tertular HIVmelalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan pengidap HIV dalam kondisi laki-laki tidak pakai kondom adalah 1:100. Artinya, dalam 100 kali hubungan seksual ada 1 kali risiko tertular HIV. Masalahnuya adalah tidak bisa diketahui pada hubungan seksual yang keberapa terjadi penularan. Maka, itu artinya setiap hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pengidap HIV/AIDS ada risiko tertular. Bisa pada hubungan seksual yang pertama, kedua, kelima, kedua puluh, kelima puluh tujuh, kesembilan puluh, atau yang ke-100.

(3) Pengedekan yang Saudara maksud adalah tes HIV. Agar tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi yang baku dan sesuai anjuran WHO, silakan ke Klinik VCT di rumah-rumah sakit umum daerah atau pemerintah serta di Puskesmas di daerah Saudara.

Kalau ada kesulitan, silakan kontak kami. ***

Ilustrasi (Sumber: www.humanillneses.com)

18 Juli 2016

Di Jawa Barat Ibu Rumah Tangga Lebih Banyak Mengidap HIV/AIDS Dibanding PSK .... Kok, Bisa?



Oleh; SYAIFUL W. HARAHAP - AIDS Watch Indonesia

Ada ironi yang berkembang dari tahun ke tahun sejak epidemi HIV/AIDS dilaporkan di Indoensia (sejak 1987). Celakanya, ironi itu juga mendorong mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS sehingga kasus insiden infeksi HIV baru terus-menerus terjadi di Indonesia.

Di awal epidemi pernyataan resmi pemerintah menyebutkan HIV/AIDS adalah penyakit orang bule  dan penyakit homoseksual. Dekade berikutnya disebutkan pula HIV/AIDS berkecamuk di lokalisasi pelacuran yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK). Selanjutnya yang jadi ‘kambing hitam’ adalah PSK yang dipojokkan sebagai penyebar HIV.

Setelah itu pernyataan kemudian menyebutkan HIV/AIDS di Indonesia terkonsentrasi pada PSK. Celakanya, pernyataan ini hanya berdasarkan survailans tes HIV (tes HIV secara anomim tanpa tes konfirmasi) pada kalangan PSK di lokalisasi pelacuran tanpa ada survailans tes HIV pada kalangan atau kelompok lain sebagai pembanding.

Belakangan yang mencuat ke permukaan adalah HIV/AIDS sudah masuk ke keluarga yaitu kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga.

Yang jadi pertanyaan besar dari perjalanan pernyataan di atas adalah:

Pertama, yang membawa HIV/AIDS ke lokalisasi pelacuran justru laki-laki yang dalam kehidupan sehari-hari ada yang sebagai suami, pacar, selingkuhan, duda atau lajang. Fakta ini digelapkan sehingga sasaran tembak hanya kepada lokalisasi pelacuran.

Kedua, yang menularkan HIV kepada PSK justru laki-laki yang dalam kehidupan sehari-hari ada yang sebagai suami, pacar, selingkuhan, duda atau lajang. Fakta ini juga digelapkan sehingga sasaran tembak hanya kepada PSK.

Ketiga, PSK juga adalah bagian dari masyarakat yang hidup dalam keluarga. Ada yang bersuami dan mempunyai anak, mereka juga hidup dalam keluarga dengan ayah dan ibu atau dengan mertua.

Maka, pernyataan di berita ini pun memakai landasan pemikiran seperti di atas: Kasus HIV/AIDS di Jawa Barat (Jabar) semakin menakutkan. Pengidapnya kini tidak hanya dialami oleh wanita pekerja seks komersial (PSK), melainkan sudah merambah ke rumah tangga. Bahkan jumlahnya pun melebihi dari pengidap HIV/AIDS dari golongan PSK (Ibu Rumah Tangga Pengidap HIV/AIDS Lebih Banyak Ketimbang PSK, jawapos.com, 15/7-2016).

Pernyataan dalam berita itu menggambarkan pola pikir seperti alur yang disebarluaskan media massa selama ini. Padahal, kalau berpijak pada realitas, maka tidak ada yang aneh, menakutkan, dll. Soalnya, 1 PSK meladeni 3-5 laki-laki setiap malam (Lihat Gambar 1).

Laporan Kemenkes (2012): Laki-laki dewasa pelanggan PSK langsung di Indonesia ada 6,7 juta, 2,2 juta di antaranya adalah suami. Itu artinya ada 2,2 juta istri yang berisiko terular HIV dari suami. Suami-suami yang tertular HIV akan menularkan HIV ke istri, sedangkan PSK yang sudah tertular HIV jumlahnya akan tetap sama biar pun terular HIV lagi dari laki-laki pelanggannya [Lihat: Dibanding PSK, Ibu RumahTangga Lebih Banyak yang (Berisiko) Tertular HIV/AIDS].

Disebutkan dalam berita “Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jabar, sebanyak 812 orang ibu rumah tangga (IRT) mengidap HIV/AIDS. Sementara PSK yang terkena HIV/AIDS hanya 366 orang.”

Nah, kalau 366 PSK yang mengidap HIV/AIDS itu melayani 3-5 laki-laki itu artinya setiap malam ada 1.098 – 1.830 laki-laki yang berisiko tertular HIV, di ujung ada 1.098 – 1.830 istri yang  berisiko tertular HIV dari suami, dan pada terminal terakhir ada 1.098 – 1.830 bayi yang berisiko pula tertular HIV yang dilahirkan istri-istri yang terular HIV dari suami.

Disebutkan oleh Ketua Harian Komisi Penanggulangan (KPA) AIDS Jabar, Iwa Karniwa: Oleh karena itu, menurutnya perlu upaya serius untuk menanggulanginya. Apabila tidak berbuat sama sekali, maka akan terjadi kehilangan generasi masa depan.

Persoalannya, adalah dalam semua peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS yang ada di Jawa Barat sama sekali tidak ada pasal yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Memang, di Jawa Barat tidak ada lokalisasi pelacuran, tapi pratek pelacuran tetap saja terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Yang diperlukan adalah pasal yang konkret untuk memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK. Tapi, ini hanya bisa dilakukan jika PSK dilokalisir. Celakanya, di Jawa Barat PSK tidak dilokalisir sehingga tidak bisa dilakukan intervensi untuk memaksa laki-laki pakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK.

Ada juga ‘agen’ penyebar HIV/AIDS yaitu perempuan Jawa Barat yang bekerja sebagai PSK langsung dan PSK tidak langsung di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Mereka menularkan HIV ke pasangannya (suami atau pacar) atau laki-laki yang menjadi pelanggan mereka ketika pulang kampung dan mudik Lebaran (Lihat: Wahai Perantau BerperilakuBerisiko, Ketika Mudik Janganlah Sebarkan HIV/AIDS di Kampung Halamanmu).

Penyebaran HIV/AIDS kian runyam di Jawa Barat karena selain PSK lansung (PSK yang kasat mata, seperti di lokasi pelacuran dan di jalanan), ada pula PSK tidak langsung (PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat, cewek kafe, cewek diskotek, ABG, anak sekolah, ayam kampus, ibu-ibu, cewek gratifikasi seks, dll.). PSK tidak langsung ini tidak bisa diintervensi karena mereka ‘praktek’ berdasarkan perjanjikan dengan kurir, telepon, SMS, media sosial, dll.

Selama tidak ada intervensi terhadap PSK langsung di Jawa Barat untuk memaksa laki-laki pakai kondom setiap kali ngeseks, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang pada gilirannya HIV/AIDS tersebar luas di masyarakat pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang mereka lahirkan. Kondisi ini merupakan ‘bom waktu’ untuk menuju ke ‘ledakan AIDS’. ***

30 Juni 2016

Wahai Perantau Berperilaku Berisiko, Ketika Mudik Janganlah Sebarkan HIV/AIDS di Kampung Halamanmu


Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP

Sebagaimana tradisi yang sudah mengakar, maka pada Lebaran semua perantau akan pulang kampung (mudik). Di antara perantau itu ada pekerja seks komersial (PSK) langsung, PSK tidak langsung, cewek kafe, cewek pemijat, cewek penghibur, dll., serta laki-laki dengan perilaku berisiko tinggi tertular HIV/AIDS yang juga ikut mudik.

Perantau yang perilakunya berisiko tertular HIV/AIDS bukan omong-kosong karena mobilitas PSK yang sangat tinggi dan industri seks terselubung yang marak di banyak kota besar, terutama kota yang berkembang karena industri. Lagi pula, ada lima kota yang menjadi tujuan laki-laki melakukan ‘wisata seks’ dunia, yaitu: Puncak, Jabar (dari Timur Tengah dan Afrika Utara), Cilegon, Banten, dan Cikarang, Jabar (dari Korea), Singkawang, Kalbar (Taiwan), dan Batam, Kepri (Singapua dan Malaysia).

Maka, tidaklah mengherankan kalau di Batam ada PSK dari berbagai daerah di Indosia. Bahkan, tahun 2005, misalnya,  ribuan perempuan asal Indramayu, Jabar jadi PSK (6.300 Wanita Indramayu Jadi PSK di Pulau Batam. Mereka Merasa Menjadi Pahlawan Ekonomi Keluarga (Harian “Pikiran Rakyat”, 11/11-2005).

Di Papua pun PSK berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Di daerah lain pun sama saja. Mereka ini sangat rentan tertular HIV/AIDS karena kegiatan pelacura di banyak daerah tidak lagi dikontrol melalui regulasi sehingga tingkat risiko tertular HIV sangat tinggi.

Bisa saja ada di antara mereka yang tertular HIV/AIDS di rantau karena perilaku mereka, yaitu:

(1) Perantau laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual di dalam dan di luar nikah tanpa kondom dengan pasangan yang berganti-ganti,  

(2) Perantau laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK langsung, PSK tidak langsung atau cewek kafe, cewek pemijat, cewek penghibur, dll.,

(3) Perantau perempuan yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom, di dalam nikah (kawin kontrak, nikah siri, dll.) dan di luar nikah (selingkuh, PIL, dll.), atau

(4) Perantau perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) yang mengalami perlakuan kekerasan seksual atau bujuk-rayu majikan untuk melakukan hubungan seksual dengan kondisi majikan tidak memakai kondom.

Karena perempuan perantau itu tidak menyadari bahwa mereka mengidap HIV/AIDS, maka ada risiko penularan HIV ke suami mereka di kampung. Risiko penularan terjadi karena suami mereka tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual suami-istri.

Ada juga persoalan yang dihadapi oleh istri-istri yang ditinggalkan suami karena pergi merantau mencari pekerjaan. Kalau suami mereka sering melakukan hubungan seksual yang berisiko di rantau ada kemungkinan suami-suami itu tertular HIV/AIDS di rantau. Karena suami-suami itu tidak menyadari dirinya mengidap HIV/AIDS, maka ketika melakukan hubungan seksual dengan istri mereka tidak memakai kondom. Itu artinya ada risiko suami menularkan HIV/AIDS ke istri.

Ketika kelak istri yang tertular HIV/AIDS dari suami hamil, maka ada pula risiko istri tsb. menularkan HIV ke janin yang dikandungnya. Dianjurkan agar ibu-ibu yang hamil mau mengikuti konseling HIV/AIDS di puskesmas atau rumah sakit. Konseling dan tes HIV di puskesmas bagi ibu-ibu yang hamil gratis

Kalau ada ibu-ibu yang hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS, pemerintah akan melakukan langkah-langkah pencegaha yang dikenal sebagai pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya dengan bantuan dokter. Obat yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah penularan ke bayi yang di dalam kandungan gratis.

Bagi suami yang istrinya terdeteksi mengidap HIV/AIDS ketika sedang hamil diminta agar mengikuti konseling dan tes HIV di puskesmas. Ini sangat penting agar suami-suami itu tidak menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. Selain itu suami-suami yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS pun akan ditangani oleh dokter agar tetap bisa bekerja seperti biasanya karena dengan penanganan dokter akibat HIV/AIDS bisa dikendalikan.



Di sisi lain persoalan juga dihadapi oleh istri-istri yang pergi merantau untuk bekerja. Berbagai studi menunjukkan banyak suami yang tidak setia sehingga mereka melakukan hubungan seksual berisiko ketika istri merantau. Ada yang jadi pelanggan PSK. Ada pula yang kawin-cerai. Ini bisa terjadi karena mereka secara rutin menerima uang kiriman dari istri yang seharusnya untuk keperluan anak-anak mereka, tapi oleh suami dipakai untuk kawin lagi, selingkuh atau ngeseks dengan PSK.

Terkait dengan kasus di atas, suami-suami yang tidak setia ketika ditinggal istri yang merantau cari kerja dianjurkan agar menjalani konseling dan tes HIV di puskesmas. Jika belum sempat, dianjurkan agar suami-suami yang tidak setia itu memakai kondom ketika sanggama dengan istri yang baru pulang dari rantau.

Yang paling dikhawatirkan adalah kalau ada PSK langsung dan PSK tidak langsung yang mengidap HIV/AIDS  justru 'buka lapak' d kampung halamannya atau pindah ke kota lain. Itu artinya terjadi penyebaran HIV secara massal di masyarakat, yaitu: PSK menularkan HIV ke pelanggan, dan pelanggan menularkan HIV ke istri, pacar, selingkuhan atau PSK lain.

Sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri agar tidak mencelakai orang lain, terutama istri dan anak-anak yang akah dilahirkan istri. Untuk itu bagi yang pergi merantau dan pernah melakukan perilaku berisiko di rantau dengan berbagaialasan segeralah ke puskesmas untuk konseling dan tes HIV. *** [kompasiana.com] ***

25 Juni 2016

Raperda HIV/AIDS Lagi-lagi (Hanya) Sebatas “Co-Pas” Tanpa Pasal-pasal yang Konkret Tanggulangi HIV/AIDS

Oleh SYAIFUL W. HARAHAP - AIDS Watch Indonesia

Tiduri Pelacur Didenda Rp 50 Juta” (poskotanews.com, 14/6-2016). “Tidak Pakai Kondom Saat Melacur Bakal Dipidana” (poskotanews.com, 30/9-2015).

Judul-judul berita di atas mewakili pasal-pasal di dalam 85 peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Perda-perda: provinsi (21), kabupaten (44) dan kota (20) yang yang memuat sanksi pidana dan denda terhadap pekerja seks komersial (PSK) jika ketahuan meladeni laki-laki ‘hidung belang’ melakukan hubungan seksual tidak memakai kondom.

Tapi, ada beberapa fakta yang luput dari dua hal yang dibicarakan di judul berita itu, yakni:

Pertama, jika razia dilakukan setelah terjadi hubungan seksual antara laki-laki ‘hidung belang’ dengan PSK itu artinya sudah ada kemungkinan terjadi penularan HIV. Laki-laki ‘hidung belang’ yang tertular HIV dari PSK tidak menyadarinya dan mereka pun menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat secara horizontal terutama melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah.

Kedua, mekanisme atau cara mencari atau mengetahui apakah PSK melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom pun di banyak Perda tidak sistematis. Ada yang melihat kondom bekas pakai di tempat yang disiapkan di kamar PSK.

Ketiga, kalau cara melihat apakah PSK melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom melalui tes IMS (infeksi menular seksual, seperti GO, sifilis, virus hepatitis B, dll.) dilakukan sekali sebulan itu artinya sudah banyak laki-laki ‘hidung belang’ yang berisiko tertular IMS, bisa pula sekaligus tertular HIV.

Keempat, jika sanksi pidana hanya diberikan kepada PSK itu artinya Perda membiarkan laki-laki ‘hidung belang’ yang menularkan HIV ke PSK dan yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat  melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah

Kelima, kalau yang dipidana dan didenda hanya PSK karena melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom, maka ini diskriminasi yang merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Moral dan Agama

Keenam, terkait dengan epidemi HIV/AIDS biar pun PSK dihukum penjara tidak mengatasi penyebaran IMS dan HIV karena laki-laki ‘hidung belang’ yang tertular HIV dari PSK yang dipenjara tadi jadi mata rantai penyebaran IMS, bisa sekaligus dengan HIV, di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah.

Enam hal itulah yang menjadi persoalan besar dalam perda-perda penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Celakanya, enam hal itu selalu terulang dalam rencana peraturan daerah (Raperda) berikutnya.

Hal lain yang juga selalu terulang dalam Perda-perda AIDS adalah faktor yang mendorong stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS (Odha), yaitu:

(1) Mengaitkan moral dan agama dalam pencegahan HIV/AIDS, misalnya dengan menyebutkan ‘iman dan taqwa’ sebagai faktor yang bisa mencegah penularan HIV. Tentu saja hal ini mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Odha karena dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman dan tidak bertaqwa.

(2) Mengitkan penularan HIV dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti selingkuh, pasangan yang bukan istri, dll. Ini juga mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Odha karena dikategorikan sebagai orang yang penuh dosa karena sudah melakukan zina. Ini tentu saja memojokkan ibu-ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suami melalui hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah. Lagi pula penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (sebelum menikah), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom

Seks Sebelum Menikah

(3) Mengatikan penularan HIV dengan hubungan seksual sebelum menikah. Tentu saja ini ngawur karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (sebelum menikah), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom. Celakanya, tidak dijelaskan hubungan seksual yang seperti apa dan yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah agar tidak tertular HIV/AIDS.

(4) Mengaitkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan ‘ketahanan keluarga’. Ini sangat menyakitkan karena masyarakat akan menilai pengidap HIV/AIDS sebagai orang yang hidup dalam keluarga yang tidak mempunyai ketahanan keluarga. Akibatnya pun sudah jelas yaitu stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS.

(5) Mengaitkan penanggulangan HIV/AIDS dengan ‘hidup sehat’. Ini juga sangat naif karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘hidup sehat’ karena orang-orang yang (bisa) melakukan hubungan seksual adalah orang-orang yang sehat. Lagi pula penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual  bukan karena sehat atau tidak sehat, tapi karena dilakukan dengan orang yang mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kndom.

(6) Mengaitkan pencegahan HIV/AIDS dengan ‘seks sehat’. Ini pun tidak jelas karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘seks sehat’. Yang jelas hubungan seksual bisa dilakukan dengan kondisi yang sehat. Semua hubungan seksual di dalam dan di luar nikah adalah sehat.

Persoalan lain yang selalu ada dalam perda-perda AIDS itu aalah sanksi bagi orang yang sengaja menularkan HIV/AIDS. Ini kontra produktif karena studi menunjukkan lebih dari 90 persen penularan HIV/AIDS terjadi tanpa disadari oleh yang menularkan dan yang ditularkan pada saat terjadi hubungan seksual.

Yang lebih konyol lagi juga ada dalam perda-perda AIDS, yaitu kewajiban bagi pemilik atau pengelola tempat-tempat hiburan melakukan pencegahan HIV. Ini ‘kan membuktikan bahwa praktek pelacuran tetap terjadi biar pun lokasi atau lokalisasi pelacuran ditutup. Kalau tidak ada praktek pelacuran di tempat-tempat hiburan itu, untuk apa mewajibkan pengelola atau pengusahnya menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS. Ini bentuk ril dari kemunafikan (massal). *** 

18 Juni 2016

Pak Luhut, Tidak Ada Kaitan Langsung antara Penularan HIV/AIDS dan Sembahyang .... -

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Selain penggunaan obat-obatan yang mengandung ekstasi dan narkoba, ia mengatakan ancaman terberat bagi masyarakat adalah penyakit HIV/AIDS. "Saya kadang-kadang tanya juga, kita ini katanya orang beragama, semua sembahyang tapi kok banyak sekali (kasus)." Ini pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua dalam berita “Luhut: Kalian Hati-hati jika Mendapat Tawaran Obat Kuat..” di kompas.com (17/6-2016).

Bukan hanya di Indonesia pada awalnya HIV/AIDS selalu dikait-kaitkan dengan moral dan agama, tapi banyak negara di dunia sudah memakai nalar sehingga mereka tidak lagi terjebak pada mitos (anggapan yang salah) tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS.

Ketika banyak negara sudah menanggalkan penyangkalan berbau moral dan agama, Indonesia justru sampai sekarang tetap mengaitkan moral dan agama secara langsung dengan HIV/AIDS.

Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi karena kondisi (saat) hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS, suami atau laki-laki tidak memakai kondom setiap kali sanggama) bukan karena sifat hubungan seksual (di luar nikah, zina, melacur, selingkuh, seks bebas, dll.).

Celakanya, sejak pemerintah mengakui HIV/AIDS sudah ada di Indonesia (1987) sampai sekarang penanggulangan HIV/AIDS tetap dikaitkan moral dan agama. Berbagai pernyataan pejabat, bahkan menteri kesehatan, sebagian pakar dan aktivis selalu mengaitkan perilaku amoral dan aagamis dengan penularan HIV/AIDS.

Bahkan, dalam banyak peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS disebutkan bahwa mencegah penularan HIV/AIDS adalah dengan meningkatkan ‘iman dan taqwa’.

Pertama, apa alat ukur ‘iman dan taqwa’?

Kedua, siapa yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mengukur ‘iman dan taqwa’ seseorang?

Ketiga, seberapa ukuran ‘iman dan taqwa’ yang bisa mencegah penularan HIV?

Di sisi lian pengaitan ‘iman dan taqwa’ mendorong stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) karena masyarakat akan melihat orang-orang yang mengidap HIV/AIDS karena karena tidak punya ‘iman dan taqwa’.

Di Perda lain disebutkan pula untuk mencegah HIV adalah dengan meningkatkan ketahahan keluarga. Ini juga perlu alat ukur, tapi apakah ada ukuran ‘ketahanan keluarga’ yang tepat yang bisa mencegah HIV/AIDS?

Maka, Pak Luhut rupanya tidak mengikuti perkembangan pola pikir sebagian besar pola penanggulangan HIV/AIDS yang sama sekali tidak beranjak dari sisuati di awal epidemi (1987).

Terkait dengan HIV/AIDS di Merauke ada penyangkalan yang sangat kuat yang mengabaikan perilaku seks sebagian laki-laki di sana dengan menyalahkan nelayan Thailand sebagai penyebar HIV/AIDS. Belakangan ‘kambing hitam’ tertuju kepada pekerja seks komersial (PSK).

Adalah hal yang mustahil HIV sebagai virus disebarkan oleh nelayan Thailand ke penduduk Merauke karena penularan HIV al. melalui hubungan seksual tanpa kondom. Maka, yang jadi pertanyaan adalah: Bagaimana virus HIV pada nelayan Thailand pindah ke penduduk Merauke?

Di salah satu sesi pada Kongres AIDS Internasional Asia dan Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina (1997), Hadi M. Abednego, waktu itu Dirjen PPM & PLP Depkes, diprotes oleh aktivis AIDS Thailand karena menuding nelayan Thailandlah yang menyebarkan HIV/AIDS di Merauke. “Apakah penduduk Merauke tidak ada yang keluar daerah dan melakukan hubungan seksual berisiko?” sergah gadis aktivis itu.

Di bagian lain Luhut meminta para petinggi TNI AD, AL dan kepolisian, serta bupati dan tokoh agama setempat untuk bersama-sama masyarakat membendung penyebaran HIV/AIDS dan narkoba.

Narkoba tidak bisa dibendung karena diperlukan juga untuk medis, seperti obat anestesi pada pasien yang menjalani bedah. Yang bisa dibendung adalah penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan HIV/AIDS sama sekali tidak bisa dibendung karena virus ada di dalam tubuh orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Yang bisa dilakukan adalah mengajak laki-laki dewasa penduduk Merauke agar tidak melakukan perilaku berisiko di Merauke atau di luar Merauke, yaitu: 

(a) Tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti, dan 

(b) Tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), baik PSK langsung maupun PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Persoalannya adalah: Apakah ajakan tidak melakukan perilak berisiko serta-merta diikuti oleh laki-laki dewasa?

Tentu saja tidak!

Maka, langkah konkret adalah melakukan intervensi yaitu ‘wajib memakai kondom’ terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Apakah langkah ini berjalan di Merauke?

Kalau tidak diterapkan itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi sehingga penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, terus terjadi. Kondisi ini kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***  ***

16 Juni 2016

Di Temanggung, Jateng, Suami-suami “Dibiarkan” Tularkan HIV ke Istri ....

Oleh: Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

“Ia (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Suparjo-pen.) mengatakan bahwa tingginya jumlah balita penderita HIV maka sosialisasi pencegahan penyakit tersebut diutamakan kaum ibu, khusus ibu hamil.” Pernyataan ini ada dalam berita “21 balita di Temanggung menderita HIV/AIDS” (antaranews, 15/6-2016).

Pernyataan Suparjo ini menunjukkan betapa perempuan yang selalu disalahkan di satu sisi dan di sisi lain mereka dibiarkan tertular HIV. Kalau saja penanggulangan HIV/AIDS dilakukan dengan cara-cara yang realistis, maka sosialisasi pencegahan HIV/AIDS ditujukan kepada laki-laki karena dalam kasus ibu hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang menjadi ‘aktor’ sebagai penular adalah suami.

Disebutkan di Temanggung terdeteksi 21 balita yang mengidap HIV/AIDS. Angka ini membuka fakta yaitu ada 21 istri dan 21 suami yang mengidap HIV/AIDS. Kalau 21 suami itu mempunyai istri lebih dari 1, maka perempuan yang berisiko tertular HIV pun kian banyak.

Sosialiasi kepada ibu-ibu hamil agar mengikuti program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya adalah program di hilir. Artinya, Pemkab Temanggung membiarkan istri-istri ditulari HIV oleh suami mereka.

Maka, langkah yang tepat adalah mengajak suami-suami untuk menjaga agar istrinya tidak tertular HIV. Dalam hal ini ada tiga pilihan, yaitu:

Pertama, sama sekali tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko, yaitu: (a) tidak melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, tanpa memakai kondom dengan perempuan yang berganti-ganti, dan (b) tidak melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK). Dalam hal ini PSK langsung dan PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Kedua, melakukan perilaku berisiko dengan selalu memakai kondom pada setiap hubungan seksual.

Ketiga, melakukan perilaku berisiko tanpa memakai konom pada setiap hubungan seksual, tapi selalu memakai kondom jika sanggama dengan istri.

Selama sosialiasi hanya ke ibu-ibu, dalam hal ini istri, maka penyebaran HIV/AIDS di Temanggung kelak akan berakhir pada ‘ledakan AIDS’ karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi pada laki-laki dewasa (baca: suami). Suami-suami itu menularkan HIV ke istri(-istri)nya dan pasangan seks yang lain yang selanjuta istri atau perempuan yang tertular HIV akan menularkan HIV pula ke bayi yang mereka kandung. ***

13 Juni 2016

HIV/AIDS di Lanny Jaya, Papua: “Pak Bupati, Tes Darah adalah Penanggulangan di Hilir ....”


Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Guna mengidentifikasi tingkat pengidap dan penyebaran HIV/AIDS, Bupati Lanny Jaya, Provinsi Papua, mencanangkan program tes darah bagi warga, pegawai negeri sipil (PNS), dan seluruh anggota TNI/Polri di sana.” Ini lead pada berita “Identifikasi Pengidap HIV/AIDS, Bupati Canangkan Program Tes Darah” (news.okezone.com, 11/6-2016).

Ada beberapa hal yang terkait dengan rencana bupati terkait dengan tes HIV terhadap semua warga, al.:

Pertama, tes HIV (dalam berita disebut tes darah) adalah langkah di hilir. Artinya, Pemkab Lanny Jaya membiarkan penduduk tertular HIV.

Kedua, ada masa jendela. Artinya, ada penduduk yang menjalani tes HIV baru tertular HIV di bawah tiga bulan hasil tes bisa negatif palsu (HIV sudah ada di darah tapi tidak terdeteksi karena belum ada antibody HIV).

Terkait dengan hal yang pertama, maka yang perlu dilakukan Pemkab Lanny Jaya adalah merancang program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Soalnya, jika tes HIV mendeteksi ada penduduk yang mengidap HIV/AIDS itu artinya penduduk tadi sudah tertular, bahkan bisa jadi dia sudah pula menularkan HIV ke orang lain tanpa mereka sadari.

Pertanyaan untuk Pak Bupati:

(1) Apakah di wilayah Kab Lanny Jaya ada kegiatan pelacuran yang melibatkan PSK?

Ya, Pak Bupati tentu akan membusungkan dada dengan mengatakan: Tidak ada!

Memang, di satu sisi Pak Bupati benar karena tidak ada pelacuran yang dilokalisir dengan regulasi. Tapi, praktek pelacuran yang melibatkan PSK (langsung dan tidak langsung) tentu saja terjadi di wilayah Kab Lanny Jaya.

Selanjutnya, apakah bisa dijamin tidak ada laki-laki dewasa penduduk Kab Lanny Jaya yang melakukan hubungan seksual berisiko di luar wilayah Kab Lanny Jaya?

Tentu saja tidak bisa dijamin.

Maka, biar pun pada tanggal tertentu semua penduduk Kab Lanny Jaya menjalani tes HIV itu bukan kondisi ril kasus pengidap HIV/AIDS karena: (a) Ada yang masih di masa jendela, dan (b) Setelah tes HIV ada lagi yang akan tertular HIV

Itu artinya Pemkab Lanny Jaya harus melakukan tes HIV secara rutin. Ini jelas menguras dana dan tenaga yang sama sekali tidak bisa menanggulangi insiden infeksi HIV baru.

Disebutkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait: "Ada KPA, ada PMI, ada WFI, dan ini kita digenjot terus, karena yang kita lakukan adalah untuk membongkar jumlah pengidap HIV AIDS yang pasti."

Kasus HIV/AIDS yang ‘dibongkar’ hanya warga yang sudah tertular HIV lebih dari tiga bulan. Sedangkan warga yang berada pada masa jendela, hasil tes HIV negatif, akan menjadi penyebar HIV secara horizontal, al. melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah. Selain itu setelah tes HIV ada lagi penduduk yang tertular.

Untuk ‘membongkar’ kasus HIV/AIDS yang ‘tersembunyi’ di masyarakat bukan dengan melakukan tes HIV terhadap semua warga, tapi melalui cara-cara yang komprehensif dengan menerapkan sistem. Misalnya, pasien TBC, pengidap sifilis, dan pengidap GO diwajibkan tes HIV ketika mereka berobat. Suami ibu rumah tangga yang hamil diwajibkan konseling dan tes HIV.

Cara yang sistematis itulah yang bisa ‘membongkar’ kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat, dan secara bersamaan ada pula program pencegahan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui program ‘wajib kondom’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Di bagian lakin Sohilait mengatakan: "Kami mau membongkar dulu jumlah pengidap HIV/AIDS ini, karena menurut kami dengan kita bongkar, dan kita bisa ketahui jumlah pastinya, maka akan mudah untuk mengisolasi atau melakukan penekanan jumlahnya lagi.”

Jumlah pengidap HIV/AIDS yang disebut Sohilait pasti itu hanya pada saat dilakukan tes HIV. Selain yang berad pada masa jendela, setelah tes HIV tetap saja ada lagi warga yang tertular HIV yaitu warga yang melakukan perilaku berisiko, yaitu:

(1) pernah atau sering melakukan hubungan seskual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti,  dan

(2) pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK dan waria.

Yang jadi masalah besar adalah kondisi (1) tidak bisa diintervensi karena hubungan seksual terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Sedangkan pada kondisi (2) juga tidak bisa dilakukan intervensi berupa program ‘wajib kondom’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK karena pratek pelacuran yang melibatkan PSK tidak dilokalisir dengan regulasi.

Adalah langkah yang akan sia-sia kalau menanggulangi penyebaran HIV/AIDS hanya dengan melakukan tes HIV terhadap semua warga, karena insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. ***

11 Juni 2016

Thailand Berhasil Memastikan “Generasi Bebas AIDS”, Bagaimana dengan Indonesia?

“Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Thailand telah menjadi negara pertama di Asia yang berhasil menghentikan transmisi HIV dari ibu ke anak.” In lead pada berita “Thailand Berhasil Hilangkan Transmisi HIV Ibu-Anak” (BBC Indonesia, 8/6-2016).

Berita ini menyentak karena data Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, sampai tanggal 31 Desember 2015 di Indonesia terdeteksi 10.626 ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS yang sudah sampai pada masa AIDS (kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah rusak dan mudah dimasuk penyakit yang terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular HIV). Sedangkan jumlah anak berusia di bawah empat tahun yang hidup dengan HIV/AIDS dari tahun 2010-2015 sebanyak 3.441 (tahun 2015 data sampai dengan bulan April).

Secara global setiap tahun, 1,4 juta pengidap HIV akan hamil. Jumlah anak yang lahir dengan HIV/AIDS setiap tahun mencapai 400.000 pada tahun 2009, namun pada tahun 2013 turun jadi 240.000 karena program pencegahan.

Itu artinya ada 10.626 bayi yang akan lahir di Indonesia dengan HIV/AIDS yang tertular secara vertikal dari ibu-ke-bayi pada masa kehamilan atau pada saat persalinan. Celakanya, tidak ada program yang komprehensif untuk mendeteksi ibu-ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS karena yang ada hanya anjuran kepada ibu hamil ketika memeriksakan kehamilan di sarana kesehatan pemerintah.

Soalnya, tanpa program pencegahan pada ibu hamil risiko tertular HIV pada bayi bisa mencapai 45 persen. Artinya, jika ada 100 perempuan pengidap HIV/AIDS melahirkan ada 45 bayi yang lahir dengan HIV/AIDS. Kalau ditangani dokter dalam program pencegahan penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungya (dikenal luas sebagai PMTCT/Prevention of mother-to-child transmission), al. dengan pemberian obat dan persalinan dengan operasi caesar, risiko 1 persen bahkan bisa nol persen.

Pernyataan WHO menyebutkan Thailand adalah negara pertama dengan jumlah pengidap HIV/AIDS yang tinggi yang bisa memastikan generasi bebas AIDS. Ini benar-benar menyentak karena Indonesia dengan kasus yang jauh lebih kecil dari Thailand ternyata tidak mempunyai program yang konkret dengan skala nasional untuk memastikan generasi yang besar AIDS.

Disebutkan oleh Direktur Eksekutif UNAIDS, Michel Sidibe: "Kemajuan Thailand menunjukkan hal yang dapat dicapai ketika ilmu pengetahuan dan obat, didampingi dengan keberlangsungan kehendak politik.”

Keputusan politik di Thailand dalam penanggulangan HIV/AIDS memang menjadi pilar utama, seperti pemberlakuan ‘program wajib kondom 100 persen’ terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Program ini hanya bisa dijalankan dengan efektif kalau PSK dilokalisir. Celakanya, di Indonesia promosi kondom pun sudah ditentang habis-habisan oleh banyak kalangan. Lalu, pemerintah melalui Kemensos mati-matian pula menutup lokasi pelacuran di seluruh Indonesia.

Salah satu pintu masuk HIV/AIDS ke ibu rumah tangga adalah dari suami yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV/AIDS, yaitu suami-suami yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah, atau dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK langsung atau PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Karena tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual yang berisiko, maka jumlah ibu rumah tangga yang tertular HIV akan terus bertambah. Pada giliranya bayi yang lahir dengan HIV/AIDS pun terus bertambah karena tidak ada program yang konkret dengan skala nasional untuk mendeteksi HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga.

Untuk itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (kabupaten dan kota) karena masalah kesehatan sudah dilimpahkan ke daerah, harus membuat aturan yaitu peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan suami dari perempuan hamil yang memeriksa kehamilan atau berobat ke sarana kesehatan pemerintah menjalani konseling HIV/AIDS dan tes HIV jika perilakunya berisiko.

Istri atau pasangan dari suami atau laki-laki yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS pun menjalani konseling HIV/AIDS dan tes HIV. Selanjutnya, mengikuti program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi agar bayi yang lahir kelak bebas HIV/AIDS.

Tanpa program yang realistis, maka jumlah ibu yang tertular HIV akan bertambah dan bayi yang lahir dengan HIV pun akan banyak. Kelak akan terjadi ‘lost generation’ karena bayi-bayi yang lahir hidup dengan HIV/AIDS sepanjang hidupnya. ***