17 Mei 2016

Raperda AIDS Kab Bojonegoro Tidak Memberikan Langkah Konkret Penanggulangan AIDS

Oleh: Syaiful W. Harahap-AIDS Watch Indonesia

Ketika ada ajakan untuk memberikan masukan bagi Raperda HIV-AIDS dan Tuberkulosis (Inisiatif Anggota DPRD Bojonegoro) yang pertama terlintas di pikiran saya adalah copy-paste. Dan, saya tidak suuzon karena setelah saya baca hal itu benar. Dari 81 Peratuaran Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali), dan Peraturan Daerah (Perda) sudah 74 yang saya baca. Semua hanya copy paste. Tanggapan terhadap perbub, perwali dan perda AIDS saya ulas di http://www.aidsindonesia.com.

Dalam 74 Pergub, Perwali dan Perda AIDS tsb. satu pun tidak ada yang memberikan langkah-langkah yang konkret melalui pasal yang eksplisit cara-cara penanggulangan HIV/AIDS. Semua bertumpu pada aspek moral. Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis yang bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran. Itu artinya cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS bisa diketahui dengan akurat.

HIV Gandakan Diri

Tapi, karena sejak awal epidemi HIV/AIDS sudah dikait-kaitkan dengan norma, moral dan agama akibatnya sampai sekarang paradigma berpikir banyak orang tentang HIV/AIDS tetap berpijak pada pemahanan 35 tahun yang lalu ketika AIDS dipublikasikan pertama kali di AS.

Dalam raperda itu di Pasal 1 ayat 5 disebutkan: Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.

HIV sebagai retrorivirus bukan berarti virus ini menyerang sel darah putih. Disebut retrovirus karena HIV bisa menggandakan diri. Nah, HIV yang mempunyai RNA memerlukan DNA agar bisa menggandakan diri. HIV pun menyamar jadi protein ketika masuk ke sel darah putih. Di sel darah putih HIV menggandakan diri, sedangkan sel darah putih yang dijadika HIV sebagai ‘pabrik’ rusak. HIV yang baru digandakan mencari sel darah putih lain untuk menggandakan diri. Begitu seterusnya.

Dalam sehari HIV bisa menggandakan diri antara 10 miliar sampai 1 triliun. Itu artnya sel darah putih banyang yang rusak. Pada satu titik sel darah putih banyak yang rusak itulah yang disebut masa AIDS yang ditandai dengan kemudahan penyakit masuk ke dalam tubuh. Penyakit itu disebut infeksi oportunistik, sepeti diare, TB, dll. Penyakit inilah yang menyebabkan kematian pada pengidap HIV/AIDS.

Di ayat 7 disebutkan: “Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.” Sebutan ODHA bukan akronim atau singkatan, tapi kata yaitu Odha (tidak semua huruf besar). Istilah ini usul dari pakar bahasa mendiang Prof Dr Anton M Moeliono (catatan kaki hal 17, Pers Meliput AIDS, Syaiful W. Harahap, Penerbit Sinar Harapan/Ford Foundation, Jakarta, 2000).

Di Pasal 1 ayat 17 disebutkan: “Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya paling menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, misalnya : (komunitas) orang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Pemakai Nakotika Suntik dan lain-lain.” Pemakaian frasa ‘penjaja seks komersial’ sangat tidak manusiawi karena pekerja seks komersial (PSK) sama sekali tidak pernah menjajakan vaginanya. Justru laki-laki ‘hidung belang’ yang datang ke PSK (Materi KIE HIV/AIDS yang Merendahkan Harkat danMartabat Manusia).

Pada pasal 1 ayat 34 disebutkan: “Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan/bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”

Terminologi NAZA dan NAPZA tidak lagi dipakai karena tidak semua zat adiktif termasuk narkotika, seperti teh, kopi, tembakau, dll. Istilah yang pas adalah Narkoba (Narkotika dan bahan-bahan berbahaya).

Yang perlu diatur adalah upaya menurunkan insiden atau penularan baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual tanpa kondom, yaitu:

(a) dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah di wilayah Kab Bojonegoro atau di luar wilayah Kab Bojonegoro bahkan di luar negeri, dan

(b) dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK) langsun dan PSK tidak langsung di wilayah Kab Bojonegoro atau di luar wilayah Kab Bojonegoro bahkan di luar negeri.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Lokalisasi Pelacuran

Yang perlu diatur dalam Perda AIDS Bojonegoro adalah intervensi terhadap laki-laki agar mewajibkan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Tapi, yang perlu diingat adalah intervensi hanya terhadap PSK langsung.

Yang jadi masalah besar adalah praktek PSK langsung sekarang, dikenal sebagai lokasi atau lokalisasi pelacuran, sudah tidak ada, termasuk di Kab Bojonegoro. Itu artinya intervensi terhadap laki-laki ‘hidung belang’ tidak bisa lag dilakukan karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Maka, insiden infeksi HIV pun akan terus terjadi yang pada akhirnya laki-laki tsb. jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Paling tidak ada 17 ‘pintu masuk’ HIV/AIDS ke Kab Bojonegoro, al. seperti pada poin (b) di atas. Dan, hanya poin (b) itu saja yang bisa diintervensi. Celakanya, hal itu tidak bisa dilakukan karena di wilayah Kab Bojonegoro tidak ada lagi lokalisasi pelacuran.

Tentu saja tidak mungkin melakukan intervensi ke semua penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang karena tidak bisa diketahui dengan pasti kapan terjadi praktek pelacuran. Lagi pula jika razia terus-menerus akan merugikan pengusaha karena orang akan takut menginap.

‘Pintu masuk’ HIV/AIDS yang lain adalah penyalahguna narkoba dengan jarum suntik. Ini bisa dijangkau dengan program penjangkauan dan sudah banyak daerah yang melakukannya. Misalnya, program rumatan metadon yaitu penyalahguna narkoba suntik dialihkan memakai narkoba sintetis secara oral sehingga risiko penyebaran HIV melalui jarum suntik bisa dikendalikan.

Sayang, pasal tentang rumatan metadon tidak ada di raperda AIDS Bojonegoro ini. Padahal, rumatan metadon merupakan salah satu program yang bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru dan memutus mata rantai penyebaran HIV melalui penyalahguna narkoba suntikan.

Cara-cara pencegahan, dalam Raperda disebut usaha preventif, yang ditawarkan di raperda sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Lihat saja di Pasal 13: Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu :

a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;

b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;  

c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;

Poin a merupakan perwujudan dari mitos (anggapan yang salah) yang selama ini menjadi penghalang dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pertama, tidak  ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan hubungan seksual sebelum menikah. Penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi di dalam dan di luar nikah karena salah satu dari pasangan tsb. mengidap HIV/AIDS dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom selama hubungan seksual.

Kedua, dalam pernikahan pun bisa terjadi penularan HIV melalui hubungan seksual kalau salah satu dari pasangan suami-istri tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami tidak memakai kondom setiap kali hubungan seksual.

Langkah di Hilir

Hal yang sama juga pada poin b. Dalam ikatan pernikahan yang sah pun bisa terjadi penularan HIV melalui hubungan seksual kalau salah satu dari pasangan suami-istri tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami tidak memakai kondom setiap kali hubungan seksual.

Pada poin c yan jadi masalah besar adalah banyak suami yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV karena mitos bahwa HIV hanya menular melalui hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran. Nah, suami-suami itu melakukan hubungan seksual tidak dengan PSK langsung dan tidak pula di lokalisasi pelacuran. Tapi, mereka tidak menyadari bahwa perempuan yang jadi pasangan seks mereka itu juga PSK, dalam hal ini PSK tidak langsung dan risiko tertular HIV sama saja dengan PSK langsung.

Pasal 25: “Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.” Fakta menunjukkan banyak orang yang mendonorkan darah tidak mengetahui dirinya sudah terular HIV, tapi darah aman ditransfusikan karena PMI akan melakukan uji saring terhadap darah donor. PMI pun tidak boleh membeberkan donor yang darahnya terdeteksi mengandung HIV.

Pasal 30 disebutkan: “Setiap orang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan Infeksi Menular Seksual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.” Ini langkah di hilir. Artinya, orang-orang tsb. sudah tertular HIV karena melakukan perilaku berisiko tertular HIV. Yang lebih celaka mereka pun sudah menularkan HIV ke orang lain.

Pasal 31 berbunyi: “Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah.”

Begitu juga di Pasal 32: “Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.” Dan di Pasal 33: “Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.”

Pernyataan pada Pasal 30, 31, dan 32 itu memunculkan dugaan bahwa di tempat-tempat hiburan terjadi hubungan seksual yang berisiko yaitu dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan tanpa kondom.

Kalau hal itu terjadi ‘kan sama saja tempat hiburan itu dengan lokalisasi pelacuran hanya saja di tempat yang lebih ‘terhormat’ dan, tentu saja, terselubung. Itu artinya, maaf, kita terbelenggu kemunafikan. Kita tutup lokalisasi pelacuran, tapi praktek pelacuran dalam berbagai bentuk terjadi secara bebas.

Praktek pelacuran di tempat-tempat hiburan tidak bisa dilakukan intervensi karena hubungan seksual dilakukan secara terselubung. Berbeda dengan di lokalisasi pelacuran hubungan seksual terjadi terang-terangan sehingga intervensi bisa dilakukan.

Karena praktek pelacuran di wilayah Kab Bojonegoro tidak dilokalisir, maka tidak ada yang bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro sehingga upaya menurunkan insiden infeksi HIV baru hanya bisa dilakukan dengan kesadaran laki-laki. Ada dua pilihan yaitu: tidak melakukan hubungan seksual berisiko, dan selalu pakai kondom jika melakukan hubungan seksual berisiko.

Mendorong Stigmatisasi dan Diskriminasi

Tentu saja tidak mudah membalik pradigma berpikir laki-laki yang sering melacur dengan PSK atau berzina dengan perempuan lain dengan dalih suka sama suka bahwa merekalah yang bisa memutus mata rantai penyebaran HIV.

Celakanya, peran serta masyarakat yang diharapkan dalam Raperda itu sama sekali tidak mendukung program penanggulangan HIV/AIDS.

Di Pasal 41 ayat (1) disebutkan: Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkolusis dengan cara:

a. Meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan Tuberkolusis;

Pernyataan pada huruf a ini benar-benar moralistis yang sama sekali tidak menukik ke akar persoalan:

Apa ukuran dan alat ukur serta siapa yang mengukur ‘ketahanan agama dan keluarga’?

Lalu, seperti apa ukuran ‘ketahanan agama dan keluarga’ yang bisa mencegah penularan HIV dan Tuberkulosis?

Pernyataan ini justru mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha karena dianggap mereka tidak mempunyai ‘ketahanan agama dan keluarga’! Ciloko, ‘kan.

b. Beperilaku hidup bersih dan sehat;

Apa yang dimaksud dengan ‘hidup bersih dan sehat’? Tidak ada kaitan langsung antara ‘hidup bersih dan sehat’ dengan penularan HIV/AIDS karena penularan HIV bukan karena tidak bersih dan tidak sehat. Justru orang yang sehat daya seksnya tinggi.

c. Melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga menderita HIV/AIDS dan Tuberkolusis;

Orang-orang yang tertular HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya. Perintah ini bisa disalahgunakan sebagian orang sehingga akan muncul fitnah.

d. Bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku;

Siapa yang harus diperiksa? Orang sakit tidak akan pernah menolak pengobatan dan perawatan. Maka, ketika Odha mengidap penyakit infeksi oportunistik mereka dengan rela akan menerima perawatan dan pengobatan. Celakanya, ini sudah di hilir sehingga sebelum sakit mereka sudah menularkan HIV ke orang lain.

e. Tidak melakukan diskrimininasi dan stigma terhadap orang yang terinveksi HIV/AIDS dan Tuberkolusis.

Fakta menunjukkan yang paling banyak melakukan stigma dan diskriminasi justru terjadi di fasilitas kesehatan, seperti di rumah sakit.

Perda ini sama sekali tidak menukik ke upaya penanggulangan HIV/AIDS. Maka, jika disahkan Perda AIDS Bojonegoro ini sama saja dengan perda-perda AIDS yang sudah ada: hasilnya nol besar! ***

03 Mei 2016

Menyikapi Kasus AIDS pada Kalangan Lelaki Suka Seks Lelaki (LSL)

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP - AIDS Watch Indonesia

Kegiatan seksual sebagian laki-laki dengan orientasi homoseksual yang dikenal sebagai LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki) menjadi bagian dari penyebaran HIV/AIDS. Bukan hanya di komunitas LSL tapi akan menyebar ke populasi jika ada di antara LSL itu berorientasi biseksual (hubungan seksual dengan perempuan dan dengan laki-laki) karena mereka ini beristri.

Seperti berita ini:  Berdasarkan perkiraan Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) Sumbar (Sumatera Barat-pen), hubungan seks kategori menyimpang (LSL-pen.) ini dilakoni antara 3.000 hingga 5.000 pelaku (news.okezone.com, 20/11-2015).

Jika separuh saja di antara jumlah itu dengan orientasi seksual sebagai biseksual, itu artinya ada 1.500 – 2.500 perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS dari suaminya. Probabilitas tertular HIV melalui seks anal lebih besar ketimbang melalui seks vaginal. Kalangan LSL melakukan hubungan seksual dengan cara seks anal (penis ke anus).

Laporan Ditjen PP&P, Kemenkes RI tanggal 26/2-2016, menunjukkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS sampai 31 Desember 2015 di Sumbar mencapai 2.679 yang terdiri atas 1.487 HIV dan 1.192 AIDS. Secara kasus kumulatif HIV/AIDS sampai 31 Desember 2015 mencapai 268.185 yang terdiri atas 191.073 HIV dan 77.112 AIDS.

Jika dibandingkan dengan cara penularan (faktor risiko) heteroseksual, jarum suntik narkoba, dll., secara nasional, persentase kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko homoseksual hanya 2,95 persen dan biseksua 0,51 persen. Tapi, LSL menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam penanggulangan HIV/AIDS [Laki-laki Suka (Seks) Laki-laki(LSL) dalam Epidemi AIDS di Indonesia].

Kasus infeksi HIV pada kalangan LSL hampir merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Khusus pada populasi LSL atau gay, prevalensi HIV cukup tinggi di wilayah urban perkotaan di Indonesia. Prevalensi HIV pada LSL tertinggi dilaporkan terjadi di Surabaya sebesar 22,1 persen, Bandung 21,3 persen, dan Jakarta 19,6 persen dari kasus HIV/AIDS di kota dan daerah tsb. (solopos.com, 30/11-2015).

Tapi, angka yang kecil itu tidak boleh dianggap remeh karena bisa jadi ada laki-laki heteroseksual yang menjadi pasangan LSL, sehingga laki-laki heteroseksual pasangan LSL jadi jembatan penyebaran HIV dari komunitas LSL ke masyarakat dan sebaliknya.

Laki-laki heteroseksual yang jadi pasangan LSL tidak bisa diidentifikasi karena tidak kasat mata sehingga perilaku seksual mereka menjadi riskan sebagai mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Upaya penjangkuan terhadap LSL, biseksual dan laki-laki heteroseksual pasangan LSL sangat sulit karena komunitas mereka yang tertutup. Selain itu mereka pun tidak bisa dikenal secara fisik seperti waria dan PSK langsung.

Penjangkauan terhadap LSL jadi penting karena mereka di komunitas yang tertutup.  Tanpa penjangkauan yang efektif, maka aktivitas seks di komunitas LSL, termasuk biseksual dan pasangan heteroseksual, akan menjadi bagian dari mata rantai penyebaran HIV secara nasional. ***

30 April 2016

Penyebaran AIDS di Sumbar: Populasi Kunci LSL (Ada) di Kota Padang, Bukittinggi dan Solok

Oleh Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

“Saatnya Sumbar Bergerak Serius. Penderita AIDS Meningkat 30 Persen.” Ini judul berita di harianhaluan.com (12/4-2016).

Laporan Ditjen PP&P, Kemenkes RI (26/2-2016), menunjukkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumatera Barat (Sumbar) per 31 Desember 2015 berjumlah 7.747 yang terdiri atas 5.290 HIV dan 2.457 AIDS. Jumlah ini menempatkan Sumbar pada peringkat 8 secara nasional dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS.

Jika disimak judul berita itu, maka perlu dipertegas bahwa yang meningkat bukan penderita AIDS, tapi jumlah kasus HIV/AIDS yang baru terdeteksi, al. pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang mereka lahirkan. Suami ibu-ibu rumah tangga itu tertular HIV al.:

(1) melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di Sumbar dan di luar Sumbar,

(2) melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan perempuan yang sering  berganti-ganti pasangan seperti pekerja seks komersial (PSK) di Sumbar dan di luar Sumbar.

Ada dua tipe atau kriteria PSK, yaitu:

(a) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(b) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Dalam berita disebutkan berdasarkan pemetaan perilaku berisiko di Sumbar di , Kota Padang ada 861 LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki), 133 waria, dan 389 PSK yang tersebar di 203 hotspot (tempat-tempat yang dijadikan ajang transaksi seks). Di Kota Bukittiggi ada 432 LSL di 51 hotspot, dan di Kota Solok 522 LSL di 19 hotspot.
             
Sayang, dalam berita tidak dijelaskan kriteria 389 PSK itu, apakah mereka PSK langsung atau PSK tidak langsung. Kalau mereka PSK tidak langsung itu artinya ada persoalan besar yang menjadi faktor utama pendorong penyebaran HIV/AIDS di tiga kota itu khususnya dan di Sumbar umumnya. Masalahnya adalah pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap laki-laki agar memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK karena PSK tidak langsung ‘praktek’ di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Kalau 389 itu PSK langsung maka di Sumbar ada lokasi atau lokalisasi pelacuran. Jika ini yang terjadi patut dipertanyakan mengapa pemerintah daerah di sana tidak menjalankan intervensi berupa mewajibkan laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

LSL itu merupakan masalah yang juga besar karena tidak bisa diintervensi dan ‘praktek’ mereka pun tidak terjadi di tempat-tempat yang bisa diamati. LSL ini melakukan hubungan seksual dengan seks anal sehingga tingkat risiko tertular HIV sangat tinggi.

Begitu juga waria yang melayani laki-laki melakukan seks oral dan seks anal merupakan bagian dari penyebaran HIV/AIDS di Sumber. Yang jadi masalah besar adalah laki-laki dewasa yang melakukan seks anal dengan waria umumnya laki-laki beristri. Dan, studi di Jawa Timur menunjukkan laki-laki beristri memilih jadi ‘perempuan’ (dianal oleh waria yang mereka sebut ditempong dan waria yang menganal atau menempong). Itu artinya laki-laki jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari kalangan waria ke masyarakat, dalam hal ini istri-isteri mereka.

Dalam berita disebutkan: “Pada hal untuk empat tahun terakhir, penderita penyakit menular dan mematikan ini di Sumbar meningkat 30 persen.”

Sampai hari ini (1/5-2016) belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS karena HIV atau AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi karena penyakit-penyakit lain pada masa AIDS (secara statistik terjadi setelah tertular HIV antara 5-15 tahun), seperti diare, TBC, dll.

Dalam berita yang dipersoalkan hanya pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Pertanyaannya adalah: Apakah di kabupaten dan kota yang sudah ada KPA ada langkah-langkah yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru?

Tidak ada!

Maka, yang diperlukan bukan KPA, tapi program pemerintah lokal untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Program untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru hanya bisa dijalankan kalau praktek PSK dilokalisir sehingga intervensi bisa dijalankan dengan efektif. Celakanya, di Sumbar praktek PSK tidak dilokalisir sehingga terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Tanpa langkah yang konkret, maka insiden infeksi HIV baru akan terjadi terjadi yang pada gilirannya akan mendorong penyebaran HIV, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, yang kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***

17 April 2016

AIDS: Penolakan Warga Karena Informasi HIV/AIDS yang Menyesatkan

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

* Seorang aktivis AIDS akan melaporkan penulis ke Bareskrim Polri karena ybs. mengatakan penulis menyebarkan fitnah karena tidak ada bukti bahwa banyak kalangan membuat pernyataan-pernyataan tentang AIDS yang tidak akurat  ....

“Ditolak Warga, 15 Anak dengan HIV/AIDS Terancam Tak Punya Tempat Tinggal.” Ini judul berita di kompas.com (17/4-2016). Sikap (sebagian) warga di Solo, Jawa Tengah, ini merupakan gambaran ril pandangan banyak orang terhadap HIV/AIDS.

Adalah langkah yang bijak tidak menyalahkan warga karena sikap warga itu muncul dari informasi yang mereka selama ini banyak yang tidak akurat karena dibalut dengan norma, moral dan agama. Misalnya, mengait-ngaitkan penularan HIV dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), dikaitkan dengan zina, pelacuran, seks bebas, pergaulan bebas, zina, seks di luar nikah, iman dan taqwa, hidup sehat, hidup bersih, dst.

Di Perda AIDS Provinsi Riau No 4/2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, di Pasal 5 disebutkan pencegahan HIV/AIDS dilakukan melalui cara: a. Meningkatkan Iman dan Taqwa, b. Tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah.

Maka, kalau ada warga (Riau) yang tertular HIV masuk akal kalau kemudian disebutka karena tidak beriman dan tidak bertaqwa, serta hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.

Bahkan hampir di semua peraturan daerah (Perda) tentang HIV/AIDS selalu ada semboyan: peran serta masyarakat dengan berperilaku hidup sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Maka, dikesankan orang-orang yang kena AIDS itu bisa diartikan sebagi orang yang perilaku hidupnya tidak sehat dan tidak mempunyai ketahanan keluarga.

Pernyataan ini sangat kuat mempengaruhi opini masyarakat karena disampaikan oleh menteri kesehatan: “Kalau kita taqwa pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir terjangkit penyakit tersebut.” (Menkes dr. Soewardjono Surjaningrat, Kompas, 12/11-1985). Itulah sebabnya banyak orang yang menolak pengidap HIV/AIDS karena mereka anggap tidak bertaqwa kepada Tuhan sebagai analogi dengan pernyataan menteri itu.

Berita-berita HIV/AIDS yang moralistis itu akhirnya hanya menghasilkan mitos (anggapan yang salah) pada sebagian orang. Mereka pun mengait-ngaitkan perilaku orang-orang yang diketahui mengidap HIV/AIDS dengan: perilaku seks di luar nikah, tidak mempunyai ketahanan keluarga, tidak hidup sehat, melakukan seks yang tidak sehat, tidak mempunyai iman dan taqwa, pelaku seks bebas, dst.

Tidak ada pilihan lain selain tidak mengait-ngaitkan penularan HIV dengan norma, moral dan agama karena HIV/AIDS adalah fakta medis yang bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran sehingga cara-cara penularan dan pencegahan dan pengobatannya bisa dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal.

Mengaitkan penularan HIV dengan norma, moral, dan agama juga mendorong penyangkalan terkait dengan perilaku berisiko pada sebagian orang yang tertular HIV melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom dengan pasangan yang berganti-ganti (di dalam dan di luar nikah) dan dengan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), yaitu PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Selama ada penyangkalan terhadap perilaku seks berisiko, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi karena insiden infeksi HIV baru melalui hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung juga terus terjadi.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Dalam kaitan ini pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena praktek PSK langsung tidak lagi dilokalisir. Akibatnya, praktek PSK langsung terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga intervensi berupa memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK tidak bisa dilakukan.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa al. melalui hubungan seksual dengan PSK terus-menerus terjadi yang pada gilirannya mereka yang tertular jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat. Yang terjadi kelak adalah ‘ledakan AIDS’. ***

14 April 2016

AIDS di Timika Papua: Penyebar AIDS adalah Laki-laki ‘Hidung Belang’ Bukan PSK dan LGBT

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

* Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, dan DERAP Project menyebutkan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian  ....

HIV/AIDS Menyebar dari Pekerja Seks, LGBT, Hingga Anak SMP” Ini judul berita di indopos.co.id (12/4-2016). Inilah salah satu bentuk penyangkalan yang akhirnya membutakan akal sehat karena pekerja seks, LGBT an anak SMP bukan mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Pertama, pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung tidak berkeliling menawarkan jasa untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang. Yang mencari PSK justru laki-laki. Maka, jika ada laki-laki pengidap HIV/AIDS dia jadi mata rantai penyebar HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Kedua, LGT (Lesbian, Gay, dan Transgender) juga tidak berkeliling menawarkan jasa seks. Sampai sekarang belum ada laporan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Gay melakukan hubungan seksual di komunitasnya. Begitu pula dengan transgender, dikenal sebagai waria, justru jadi langganan laki-laki heteroseksual yang beristri.

Dua fakta itu menunjukkan pemahaman yang sangat rendah pada sebagian besar warga di Indonesia terkait dengan penyebaran HIV/AIDS.

Secara faktual yang terjadi adalah: (a) Laki-laki pengidap HIV/AIDS menularkan HIV/AIDS ke PSK, selanjutnya (b) Laki-laki yang tertular HIV/AIDS dari PSK menyebarkan HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan diluar nikah.

Sedangkan biseksual jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari komunitas LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki) ke masyarakat, terutama ke istri dan pasangan seks lain.

Selama penyangkalan menjadi bagian dari penanggulangan HIV/AIDS, maka selama itu pula penanggulangan HIV/AIDS tidak akan pernah efektif karena sasaran penanggulangan tidak menyentuh akar persoalan.

Persoalan utama dalam penyebaran HIV/AIDS di masyarakat adalah:

(1) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti 

(2) Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom

(3) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hububungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dll.)

(4) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu PSK tidak langsung (cewek kafe, cewek pub, cewek disko, ‘ayam kampus’, ABG, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.)

Persoalan kian runyam karena pada angka (1), (2) dan (4) tidak bisa dilakukan intervensi penanggulangan karena perilaku itu terjadi tidak kasat mata. Bahkan, bisa disamarkan dengan menjadi aturan agama sebagai pembenaran hubungan seksual agar tidak dianggap zina.

Sedangkan pada angka (3) juga tidak bisa dilakukan intervensi penanggulangan karena tidak ada lagi praktek PSK langsung di lokasi atau lokalisasi pelacuran. Sejak reformasi daerah berlomba-lomba memakai aturan moral dan agama dalam menyikapi fenomena sosial sehingga tidak lagi memikirkan dampak buruk dari langkah yang diterapkan.

Dalam berita disebutkan: Penularan HIV juga muncul dari penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) yang sangat lengkap di Timika. Hal ini ditemukan oleh KPA Mimika bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, DERAP Project melalui pola pemetaan yang lebih spesifik dan lebih rinci, untuk melihat sebaran populasi kunci yang ada di Timika.

LGBT adalah yaitu Lesbian, Gay, Biseksual,dan Transgender adalah orientasi seksual bukan faham atau keyakinan.

Wah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, DERAP Project sangat hebat karena berasil menemukan kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Ini bisa jadi isu dengan skala global karena sampai saat ini di dunia belum ada laporan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko hubungan seksual pada lesbian.

Ada juga pernyataan dari Sekretaris KPA Mimika, Reynold Ubra, yang mengatakan, populasi kunci merupakan pemegang utama epidemik suatu wilayah di suatu Negara dan di suatu populasi.

Salah satu populasi kunci adalah PSK. Tapi, PSK bukan penyebar HIV/AIDS karena mereka hanya menunggu laki-laki ‘hidung belang’.  Nah, apakah Dinkes Mimika dan KPA Mimika mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden penularan HIV baru dari PSK ke laki-laki ‘hidung belang’?

Tentu saja tidak ada.

Maka, pernyataan ini pun jadi rancu: Hanya saja, menjadi tantangan buat program penanggulangan HIV terkait populasi kunci di Mimika, karena semua hanya terpaku pada lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe.

Disebutkan “ .... karena semua hanya terpaku pada lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe.” Ya, ini hal yang wajar karena PSK langsung dan PSK tidak langsung ada di tempat-tempat ini.

Pertanyaan untuk KPA Mimika adalah: Apa program konket yang dijalankan KPA Mimika  di lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe di Timika untuk menurunkan insiden penularan HIV baru pada laki-laki yang berkunjung ke sana?

Sudah pasti tidak ada. Dalam Perda AIDS Mimika tidak ada cara yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK (Perda AIDS Kab Mimika, Papua).

DI bagian lain disebutkan: Sekda Mimika, Ausilius You, SPd MM, mengatakan perkembangan Mimika sangat cepat dan pesat, maka harus lebih bijaksana untuk mengatur, mengarahkan bahkan membina kelompok risiko tertular HIV dan penyakit kelamin lainnya.

Laki-laki ‘hidung belang’ yang gemar melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung sama sekali tidak mempunyai kelompok atau komunitas. Maka, yang bisa dilakukan adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru yaitu intervensi langsung berupa program ‘wajib memakai kondom’ bagi laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung.

Tanpa program yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Mimika kelak akan bermuara pada ‘ledakan (kasus) AIDS’. *** 

09 April 2016

Kepikiran Kena HIV/AIDS Setelah Ngeseks dengan “Anak SMA”

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Tanya Jawab AIDS No 1/April 2016

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap di AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) melalui: (1) Surat ke: SW Harahap, Markas BaraJP, Jl. Bhinneka Raya No 3, Cawang Baru, Jakarta Timur 13340, (2) Telepon (021) 22864594, (3) e-mail aidsindonesia@gmail.com, dan (4) SMS 08129092017. Redaksi.

*****

Tanya: Pekan lalu saya melakukan hubungan seksual dengan tidak memakai kondom dengan perempuan yang tidak jelas latar belakang kehidupan seksnya. Perempuan itu seorang siswi sebuah SMA di kota saya. Saya melakukan hal itu karena dibujuk teman: “Cobalah, anak itu masih sekolah SMA.” Ketika saya tanya sudah berapa lama dia melakukan hal itu, dia katakan sudah beberapa bulan terakhir.  Sejak saat itu saya jadi kepikiran: Apakah dengan sekali saja melakukan hubungan seks saya bisa tertular HIV/AIDS?

Tn “U”, Kota “T”, Aceh, via telepon dan SMS (9/4-2016)

Jawab: Cewek SMA itu tergolong pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung yaitu perempuan yang sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom. Cewek ini termasuk perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS. Artinya, kalau salah satu dari laki-laki yang pernah dia layani melakukan hubungan seskual (seks vaginal, anal atau oral) mengidap HIV/AIDS, maka cewek itu pun berisiko tertular HIV/AIDS.

Nah, ‘nasib’ Saudara tergantung kondisi cewek SMA itu. Kalau tidak mengidap HIV/AIDS, maka Saudara aman. Tapi, tidak berarti Saudara aman dengan perempuan dengan perilaku berisiko lain.

Kalau cewek SMA itu mengidap HIV/AIDS, maka risiko Saudara tertular HIV/AIDS adalah 1:100. Artinya, jika Saudara ngeseks 100 kali tanpa memakai kondom dengan cewek SMA yang idap HIV/AIDS ada 1 kali terjadi penularan.

Masalahnya adalah tidak bisa diketahui pada hubungan seksual yang ke berapa terjadi penularan. Bisa saja yang pertama, kedua, kelima, ketujuh puluh, bahkan pada yang keseratus.

Artinya, selalu ada risiko tertular HIV/AIDS jika melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang tidak kita ketahui riwayat kehidupan seksualnya.

Karena Saudara terus kepikiran, maka yang bisa Anda lakukan adalah menjaga kesehatan. Tiga bulan lagi Saudara konseling dan tes HIV di klinik VCT (tempat tes gratis dengan konseling) di rumah sakit umum atau puskesmas. Kalau Saudara takut dikenali orang, silakan tes HIV ke kota lain, seperti ke Medan. Bisa ke RS H Adam Malik.

Kalau ada kesulitan silakan kontak lagi. Salam. ***

Ilustrasi (Repro: www.all4women.co.za)

01 April 2016

Pak Wagub Djarot, Wajib Tes HIV bagi PNS DKI Justru Akan Menambah Jumlah Odha di Jakarta

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan surat edaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ibu Kota untuk melakukan pemeriksaan HIV-AIDS.” Ini lead pada berita “Djarot: PNS DKI Wajib Periksa HIV-AIDS” (news.okezone.com, 24/3-2016).

Ada beberapa hal yang terkait dengan surat edaran ini:

Pertama, tes HIV, juga tes penyakit lain kecuali penyakit yang sedang mewabah, harus dengan sukarela dan didahului dengan konseling dan ada pula konseling setelah tes. Setelah konseling ada pernyataan kesediaan tes HIV.

Tes HIV Program di Hilir

Kedua, jika surat edaran itu tidak memberikan pilihan yaitu semua PNS wajib tes HIV, maka itu artinya terjadi perbuatan melawan hukum dan pelangaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Agar tidak melawan hukum tes HIV dilakukan bagi (a) PNS yang berobat IMS (infeksi menular seksual, seperti GO, sifilis, hepatitis B, dll.), (b) PNS yang berobat TBC, (c) PNS yang sedang hamil, dan (d) PNS yang berobat di fasilitas kesehatan Pemprov DKI dengan biaya pemerintah provinsi.

Ketiga, tes HIV bukan vaksin. Artinya, ketika ada PNS DKI yang hasil tesnya negatif itu tidak berarti PNS itu akan selamanya tidak mengidap HIV/AIDS. Bisa saja setelah tes PNS tsb. melakukan perilaku yang berisiko tertular HIV. Maka, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan tes HIV terhadap PNS rutin sepanjang PNS itu belum pensiun.

Keempat, mewajibkan semua PNS tes HIV itu artinya Pemprov DKI Jakarta menyamaratakan perilaku seksual semua PNS. Ini amat sangat tidak etis. PNS yang menjaga perilaku seksnya akan merasa terhina karena harus tes HIV sebagai bagian dari PNS yang perilaku seksualnya berisiko tertular HIV.

Kalau saja Pak Wagub lebih arif, maka tes HIV dianjurkan kepada PNS yang perilakunya berisiko tertular HIV. Ini bisa dijalankan dengan konseling per unit atau bagian di pemprov.

Dalam berita disebutkan: “ .... kebijakan tersebut diberlakukan guna mengetahui sejauh mana peta dari penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut.”

Yang jelas tes HIV itu adalah program di hilir, yaitu ada PNS yang sudah tertular HIV. Artinya, Pak Wagub “membiarkan” ada PNS yang tertular HIV karena perilakunya yang berisiko, al. (1) sering melakukan hubungan seksual tanpa kndom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti, dan (2) sering melakukan hubungan seksual tanpa kndom dengan sesoerang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan/atau PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Yang diperlukan bukan tes HIV, tapi program konkret di hulu agar insiden infeksi HIV terhadap PNS bisa diturunkan, al. melalui program ‘wajib pakai kondom’ bagi laki-laki yag ngeseks dengan PSK langsung. Ini tentu sulit karena praktek PSK langsung tidak dilokalisir. Sedangkan terhadap PSK tidak langsung adalah hal yang mustahil melakukan intervensi karena mereka ‘bekerja’ di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Ini lagi-lagi pernyata Wagub Djarot: "Apa karena seks bebas yang beresiko, apa karena narkoba, atau karena perilaku yang menyimpang? Kita harus tahu terlebih dahulu."

Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksula (seks bebas, zina, melacur, homoseksual, dll.), tapi karena kondisi (saat terjadi) hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS, laki-laki tidak memakai kondom).

Jumlah Kasus Bertambah

“Menyimpang” adalah frasa moral yang tidak objektif. Kalau yang disebut menyimpang adalah zina, maka laki-laki atau perempuan yang bersuami atau beristri juga harus disebut menyimpang ketika mereka berzina (seks dengan PSK atau gigolo) atau berselingkuh.

Ada pernyataan Wagub Djarot: Djarot mengimbau, seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI tak khawatir dengan aturan ini. Menurutnya, penyakit HIV/AIDS masih dapat diobati asalkan mampu 'membunuh' virusnya.

Justru yang jadi persoalan besar adalah tidak ada obat yang bisa membunuh (virus) IHV di dalam tubuh. Selain itu AIDS jelas tidak akan pernah ada obatnya karena AIDS bukan penyakit. Penyebutan penyakit terhadap AIDS adalah terminologi atau istilah yang merujuk ke kondisi seseorang pengidap HIV yang sudah masuk masa AIDS yang secara statistik antara 5-15 tahun.

Obat yang ada sekarang adalah obat antiretroviral (ARV) yaitu obat untuk menahan laju HIV menggandakan diri di dalam darah. Sejak HIV masuk ke dalam tubuh seseorang, maka HIV akan mereplikasi diri di sel-sel darah putih dan membentuk HIV baru yang jumlah setiap hari antara miliaran sampai triliunan virus baru. Dengan menahan replikasi maka masa AIDS pun bisa ‘ditunda’sehingga orang-orang yang mengidap HIV dengan meminum obat ARV akan tetap bisa hidup layak seperti sebelum tertular HIV.

Maka, pernyataan Wagub Djarot ini tidak akurat: "Jadi enggak usah takut dan khawatir. Kalaupun memang terkena, kita bisa obati supaya tidak menjadi AIDS. ....”

Bukan mengobati supaya tidak menjadi AIDS, tapi menahan laju replikasi HIV di dalam darah sehingga masa AIDS bisa ‘ditunda’. Masa AIDS ditandai dengan penyakit yang mudah masuk ke tubuh pengidap HIV/AIDS karena sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah. Ini diukur dari CD4 yang diketahui melalui tes darah. WHO memberikan batas CD4 di bawah 200 dikategorikan masa AIDS. Sedangkan untuk mulai minum obat ARV dengan kondisi CD4 350.

Dalam berita Wagub Djarot beranggapan dengan mewajibkan tes HIV bagi seluruh PNS Pemprov DKI maka populasi Odha (Orang dengan HIV/AIDS) di Jakarta bisa ditekan. Justru dengan tes HIV itu jumlah kasus Odha di Jakarta akan meningkat karena bertambah dari hasil tes wajib itu.

Laporan Ditjen PP&P, Kemenkes RI, tanggal 26 Februari 2016 menyebutkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Jakarta adalah 47.440 yang terdiri atas 39.347 HIV dan 8.093 AIDS. Jumlah ini menempatkan Jakarta pada peringkat pertama jumlah kasus secara nasional.

Selama Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan intervensi terhadap laki-laki agar memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Itu artinya Pemprov DKI Jakarta tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS’. ***