26 Februari 2015

AIDS di Gunung Kidul, Yogyakarta, Mengapa Memprihatinkan?

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS WatchIndonesia

“Sebagian besar penderita baru ini sudah menderita Aids. Harusnya terdeteksi HIV terlebih dahulu, tapi ini malah langsung terdeteksi Aids.” Ini pernyataan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari, Aris Suryanto, dalam berita “Pengidap HIV/AIDS di Gunungkidul Alami Peningkatan” di tribunjogja.com (23/2-2015).

Pernyataan Aris ini menggambarkan pemahaman yang tidak komprehensif tentang HIV/AIDS sebagai fakta medis di ranah realitas sosial, karena:

(1) AIDS bukan penyakit sehingga tidak (akan) pernah ada orang yang menderita AIDS atau HIV/AIDS. Adapun penyebutan penyakit untuk HIV/AIDS hanya sebatas terminologi yang menunjukkan ada aspek medis yang lebih dari 70 gejala terkait dengan infeksi HIV (AIDS And The Third World, Panos, London, 1987). Itu artinya menyebutkan penyakit HIV/AIDS hanya sebatas terminologi bukan diagnosis penyakit.

(2) Karena AIDS bukan virus atau penyakit tapi kondisi tubuh dan kesehatan orang-orang yang sudah tertular HIV disebut masa AIDS, maka AIDS bukan dideteksi. Langkah pertama adalah mendeteksi apakah HIV ada di dalam darah. Dengan memakai reagent ELISA untuk tes HIV yang dicari di darah bukan virus (HIV), tapi antibody HIV. Secara alamiah tubuh akan memproduksi antibody untuk melawan setiap penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik bakteri, kuman dan virus.

(3) Yang tepat adalah HIV pada banyak orang terdeteksi sudah di masa AIDS bukan ‘langsung terdeteksi AIDS’ karena masa AIDS yang secara statistik terjadi pada rentang waktu 5-15 tahun dikenali dengan gejala-gejala yang ada. Tapi, gejala-gejala tsb. bisa dikaitkan dengan AIDS jika hasil tes HIV reaktif (positif).

Di lead berita disebutkan: Kasus HIV/ Aids di Gunungkidul semakin memprihatinkan. Dalam waktu dua bulan terakhir, tercatat ada sembilan penderita baru yang teridentifikasi saat melaksanakan Voluntary Counseling Test (VCT) di RSUD Wonosari.

Yang memprihatinkan adalah Pemkab Gunung Kidul, DI Yogyakarta, tidak menjalankan program yang konkret dan sistematis untuk menanggulangi insiden penularan HIV baru (hulu). Perda AIDS DI Yogyakarta pun hanya mengumbar moral untuk menanggulangi penyebarang HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta).

Selain itu perlu dijelaskan bahwa VCT bukan tempat tes, tapi sistem atau cara yaitu tes HIV secara sukarela dengan konseling. Jadi, bukan terdeteksi saat melaksanakan VCT tapi terdeteksi ketika tes HIV dengan cara VCT.

Disebutkan lagi dalam berita: .....  selama Januari dan Februari, klinik VCT yang ada di rumah sakit melaksanakan pemeriksaan terhadap 28 pasien. Dari jumlah tersebut, sembilan orang atau 30 persennya positif terjangkit HIV/Aids.

Isitilah yang lebih pas dan arif adalah tertular atau terinfeksi HIV, bukan positif terjangkit HIV/Aids.
Aris pun disebutkan mengatakan: “Ini sudah warning, 30 persen dari 28 orang yang memeriksakan ke klinik VCT RSUD Wonosari positif HIV/ Aids.”

Kalau sudah warning, apa yang Anda kerjakan agar tidak warning lagi?

Dengan cara-cara yang sekarang dilakukan di banyak daerah yaitu mendeteksi orang-orang yang sudah tertular HIV/AIDS tidak akan menurunkan warning karena langkah ini di hilir. Artinya, Anda menunggu dulu ada penduduk Gunung Kidul yang tertular HIV/AIDS baru dites di Klinik VCT.

Yang diperlukan adalah langkah di hulu yaitu menurunkan insiden penularan HIV baru, terutama pada laki-laki yang tertular melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan pekerja seks komersial (PSK).

Program yang dijalankan, seperti yang sudah berhasil di Thailand, adalah intervensi berupa regulasi yang mewajibkan laki-laki selalu memakai kondom setiap melakukan hubungan seksual dengan PSK. Program ini bisa berjalan efektif jika pelacuran dilokalisir. Celakanya, di Gunung Kidul, seperti juga daerah lain di Indonesia, pelacuran tidak dilokalisir sehingga terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Selama Pemkab Gunung Kidul tidak menjalankan program penanggulangan yang konkret di hulu, maka akan terus warning karena insiden penularan HIV baru terus terjadi. Laki-laki yang tertular HIV tsb. menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat Gunung Kidul, al. melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah. Penyebaran HIV ini akan bermuara pada “ledakan AIDS”. ***

Penyakit Kelamin pada Pelajar SMP di Kota Cirebon Karena “Warung Esek-esek”?

Oleh Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

* Pertanyaan lebih pas ke Menkes karena ada regulasi yang membatasi anak-anak menjangkau fasilitas kesehatan ....

Menteri Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dikabarkan kaget mendengar ada  2 siswa SMP di Cirebon yang tertular penyakit kelamin dengan raut muka kaget dengan adanya kabar tersebut  (Menteri Anies belum tahu siswa SMP di Cirebon kena penyakit kelamin, merdeka.com, 26/2-2015).

Tampaknya, itu ulah wartawan. Ini memang fenomena moralitas. Wartawan sebagai orang dewasa menguak masalah yang jauh dari mereka karena mereka memakai moralitas sendiri melihat persoalan.

Dari aspek epidemiologi dan kesehatan masyrakat, kasus penyakit kelamin dan HIV/AIDS pada anak-anak dan remaja ada pada ‘terminal terakhir’. Artinya, penyakit itu berhenti pada mereka karena mereka tidak mempunyai pasangan tetap yaitu istri.

Bandingkan dengan laki-laki dewasa, terutama suami, mereka justru jadi mata rantai penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS jika mereka tertular. Maka, tidaklah mengherankan kalau banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengidap penyakikt kelamin, seperti kencing nanah (GO), kanker serviks, sifilis, bahkan HIV/AIDS karena tertular dari suaminya.

Kabarnya informasi tentang siswa SMP yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS itu berasal dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Cirebon.

Nah, pertanyaan untuk KPA Kota Cirebon: Apa program Anda yang konkret dan sistematis dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kota Cirebon?

Ya, tentu saja tidak ada. Lihat saja pedoman mereka yaitu Perda AIDS Kota Cirebon yang hanya ada di awang-awang karena hanya mengedepan moral (Lihat: PerdaAIDS Kota Cirebon, Jawa Barat).

Padahal, ada persoalan di wilayah Cirebon (kota dan kabupaten) yaitu wartawan dilarang menulis berita dengan kata-kata yang terkait dengan pelacuran di warung-warung sepanjang Pantura. Biar pun praktek pelacuran itu terbuka dan kasat mata tapi tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta pejabat meralang wartawan menyebut tempat itu sebagai tempat pelacuran atau prostitusi. Yang boleh adalah menyebutnya dengan sebutan ‘esek-esek’ (Lihat: Praktek ‘Esek-esek’ di Kab Cirebon, Jabar).

Disebutkan dalam berita: Data dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon menyebut, 1.102 warga di kota tersebut mengidap infeksi penyakit kelamin. Dua di antaranya diidap siswa pria kelas I dan II di salah satu SMP di Cirebon.

Lho, koq KPA ngurusi penyakit kelamin?

Penyakit kelamin yang lebih pas disebut infeksi menular seksual (IMS) yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, seperti kencing nanah (GO), raja singa (sifilis), virus hepatitis B, klamidia, jengger ayam, dll. Disebut IMS karena tidak semua penyakit tsb. infeksinya terjadi di alat kelamin.

Yang jadi masalah adalah anak-anak dan remaja tidak bisa berobat sendiri kalau tertular IMS karena berbagai alasan, al. mereka malu dan takut dan sarana kesehatan pun meminta mereka bersama orang tua karena masih di bawah umur. Tentu saja ini mustahil. Sebaliknya, pemuda dan laki-laki dewasa, terutama suami, akan dengan mudah berobat dan mencari obat.

Lagi pula, anak-anak yang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS ada di “terminal terakhir” karena mereka tidak akan menularkan penyakit itu sebab mereka tidak mempunyai pasangan tetap.

Bandingkan dengan seorang suami yang tertular penyakit kelamin atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus. Mereka ini akan menularkan ke istri. Kalau istri tertular akan menularkan ke bayi yang dikandungnya kelak. Kalau suami punya istri lebih dari satu maka perempuan yang berisiko tertular penyakit kelaimin dan HIV/AIDS pun kian banyak.

Masalah anak-anak terdeteksi mengidap penyakit kelamin atau HIV/AIDS lebih pas ditanya ke menteri kesehatan karena ada regulasi yang menghalangi anak-anak di bawah umum untuk datang sendirian berobat. Nah, adalah hal yang mustahil anak-anak yang tertular penyakit kelamin memberitahu orang tuanya.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak di antara mereka yang membeli obat sendiri di tukang obat di pinggir jalan atau di kaki lima. Karena tidak sesuai dengan jenis penyakit kelamain yang mereka idap, maka obat-obatan itu bisa berdampak buruk. Misalnya, rambut rontok, dll.

Yang paling bermoral adalah pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan wartawan berbagi dengan anak-anak dan remaja: beritahu mereka apa dan bagaimana cara Anda menjaga diri sehingga tidak pernah berzina sejak anak-anak sampai sekarang!

Ini jauh lebih ampuh daripada menyuarakan pesan-pesan moral sebagai orasi politis di panggung ceramah atau dalam berita yang hanya kamuflase kemunafikan. ***

20 Februari 2015

Menunggu Perda AIDS Bengkulu Dengan Pasal-pasal Penanggulangan yang Konkret

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS Watch Indonesia

“DPRD Bengkulu Berinisiatif Buat Perda Penanggulangan HIV/AIDS.” Ini judul berita di sp.beritasatu.com (15/2-2015). Langkah DPRD Bengkulu ini terkesan “maju” karena dikaitkan dengan penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi persoalan besar di bidang kesehatan masyarakat.

Tanpa mengurangi rasa hormat langkah DPRD Bengkulu itu justru akan sia-sia karena sampai Februari 2014 sudah ada 81 Perda Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta 9 pertauran gubernur, peraturan bupati dan peraturan walikota tentang penanggulangan HIV/AIDS yang tesebar di seluruh Nusantara.

Tapi, apa yang terjadi?

Perda-perda itu sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menanggulangai penyebaran HIV/AIDS karena tidak ada satu pasal pun dalam perda-perda itu yang menukik ke akar persoalan.

Pencegahan dan penanggulangan dalam perda-perda tsb. hanya dalam bentuk normatif dengan pijakan moral. Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis yaitu bisa dibuktikan dengan teknologi kedokteran.

Misalnya, dalam Perda Prov Riau No 4/2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Pasal  5 disebutkan: Pencegahan HIV/AIDS dilakukan melalui cara:

a. Meningkatkan Iman dan Taqwa

b. Tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah.

c. Setia pada pasangan tetap dan atau tidak melakukan seks bebas.

Tiga langkah pencegahan di atas sama sekali tidak bisa dijalankan karena sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan penularan HIV/AIDS.

Pertama, tentang ayat a: tidak ada alat ukur dan ukuran yang konkret untuk  menetapkan iman dan taqwa yang bisa mencegah penularan HIV/AIDS.

Kedua, tentang ayat b: penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual (salah satu dari pasangan tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami atau laki-laki tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual) bukan karena sifat hubungan seksual (di luar perkawinan yang sah).

Ketiga, tentang ayat c: dalam ikatan pernikahan yang sah dengan kesetiaan tetap ada risiko penularan HIV/AIDS jika salah satu dari pasangan tsb mengidap HIV/AIDS.

Perda-perda lain pun tidak berbeda jauh dengan Perda AIDS Riau karena pasal tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS hanya dengan konstruksi norma, moral dan agama sedangkan pencegahan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, harus dilakukan dengan cara-cara yang realistis yaitu: menghindari agar tidak terjadi kontak melalui hubungan seksual (seks vaginal, seks anal dan seks oral) dengan yang mengidap HIV/AIDS.

Persoalannya kemudian adalah orang-orang yang sudah tertular HIV tidak bisa dikenali dari fisiknya karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada diri orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS.

Nah, jika DPRD Bengkulu tetap ingin membuat Perda AIDS, maka yang diperlukan adalah pasal-pasal yang konkret untuk mencegah dan menanggulangi penularan HIV/AIDS.

Dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Bengkulu yang mencapai 611 dengan 13 kematian sudah diperlukan langah-langkah yang konkret dan sistmatis untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Paling tidak ada 17 pintu masuk HIV/AIDS yang harus ditutup  dengan dukungan regulasi hukum, dalam hal ini melalui perda, agar penyebaran HIV/AIDS di Bengkulu bisa ditekan karena untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS adalah hal yang mustahil. Soalnya, banyak orang yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi sehingga mereka menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hbuungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Salah satu pintu masuk utama HIV/AIDS ke masyarakat Bengkulu adalah penularan HIV/AIDS baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang kasat mata, seperti yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran dan di jalanan) dan PSK tidak langsung (PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek panggilan, cewek kafe, cewek pemijat, ABG, ayam kampus, dll.).

Untuk itulah diperlukan intervensi berupa regulasi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Persoalannya adalah yang bisa diintervensi melalui regulasi adalah PSK, yaitu PSK langsung, yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran. Sayangnya, sejak reformasi semua lokasi atau lokalisasi pelacuran ditutup sehingga praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Disebutkan oleh anggota DPRD Bengkulu, Firdaus Jailani: "Anggota DPRD Bengkulu, sudah bersepakat untuk membuat perda tentang penanggulangan HIV/AIDS agar jumlah penderita penyakit mematikan tidak terus bertambah setiap tahun di daerah ini.”

Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman yang tidak komprehensif terhadap HIV/AIDS. HIV/AIDS bukan penyakit yang mematikan karena belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS karena HIV atau AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi karena penyakit lain, disebut infeksi oportunistik seperti diare, TB, dll, di masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV/AIDS).

Di bagian lain Ketua Yayasan Kipas Bengkulu, Merly Yuanda, mengatakan “ .... , sehingga perda tersebut jika disahkan dan diterapkan benar-benar tetap sasaran menekan angka penderita penyakit mematikan tersebut.”

Bukan menekan angka penderita, tapi menurunkan insiden infeksi atau penularan baru pada laki-laki dewasa. Mereka ini tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung atau PSK tidak langsung.

Agar perda tsb kelak tepat sasaran, maka yang perlu diperhatikan al. adalah:

(1) Menurunkan insiden infeksi atau penularan HIV/AIDS baru pada laki-laki dewasa

(2) Mencegah penularan HIV/AIDS dari suami ke istri

(3) Mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya

(4) Menjaring atau mendeteksi penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS dengan cara-cara yang etis

(5) Mencegah penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik pada penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya).

Jika perda itu diharapkan komprehensif, maka 17 pintu masuk HIV/AIDS harus “ditutup”. Itu artinya diperlukan pasal-pasal yang benar-benar menukik ka akar pesoalan yaitu “menutup” 17 pintu masuk HIV/AIDS. ***

17 Februari 2015

AIDS: Ketika Pejabat dan Pengusaha Kepincut “Ayam Kampus” dan Cewek Panggilan


Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Mitos adalah anggapan yang salah. Itu pulalah yang mencelakai banyak orang, terutama dari kalangan berduit, terkait dengan risiko tertular HIV/AIDS.

Sejak awal epidemi HIV/AIDS secara global dan nasional penanggulangan HIV/AIDS di negeri ini mengedepankan norma, moral dan agama. Akibatnya, yang muncul hanya mitos.

Misalnya, penularan HIV/AIDS dikaitkan dengan hubungan seskual di luar nikah. Celakanya, di luar nikah dipersempit sebagai hubungan seksual dengan pelacur (pekerja seks komersial/PSK) di lokasi atau lokalisasi pelacuran.

Nah, itulah yang merusak pola pikir setengah orang, terutama laki-laki, yang gemar “jajan”. Mereka memilih perempuan di luar lokasi atau lokalsasi pelacuran, seperti cewek panggilan, cewek yang mangkal di hotel, ‘ayam kampus’ (julukan bagi mahasiswi yang melacur), dll.

Dalam benak mereka melakukan hubungan seksual dengan cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ tidak ada risiko tertular HIV/AIDS karena cewek-cewek itu bukan PSK.

Bisa juga disebut pelacuran yang melibatkan cewek panggilan, 'ayam kampus', dll. sebagai pelacuran kelas atas tapi tetap tidak bebas dari risiko tertular HIV/AIDS.

Tapi, mereka lupa karena perilaku seks cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ sama saja dengan PSK yaitu sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti. Kondisinya kian runyam karena biasanya cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ punya pacar atau pasangan tetap (di kalangan PSK di Jawa Timur disebut ‘kiwir-kiwir’). Pacar mereka itu juga sering melakukan hubungan seksual dengan PSK. Ini membuat pacar mereka itu menjadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari PSK ke cewek panggilan atau ‘ayam kampus’.

Maka, risiko cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ tertular HIV/AIDS sangat tinggi, karena:

(a) Mereka melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondsi laki-laki tidak memakai kondom, dan

(b) Mereka melakukan hubungan seksual dengan pacar mereka dengan kondisi pacar mereka tidak memakai kondom.

Cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ tidak bisa dijangkau oleh kalangan aktivis HIV/AIDS sehingga mereka tidak mempunyai pandangan yang luas tentang upaya melindungi diri mereka agar tidak tertular HIV/AIDS dari laki-laki yang mengencani mereka.

Mitos tentang cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ yang bukan PSK kian menjadi pegangan bagi laki-laki ‘hidung belang’. Apalagi ada isu bahwa cewek panggilan mempunyai dokter pribadi.

Yang perlu diketahui adalah pemeriksaan kesehatan rutin tidak otomatis bisa mendeteksi HIV/AIDS jika tidak dilakukan tes HIV. Yang bisa dilakukan dokter pribadi cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ hanyalah sebatas memeriksa IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti GO, sifilis, klamdia, jengger ayam, virus hepatitis B, dll.).

Lagi pula pemeriksaan kesehatan atau tes HIV bukan vaksin karena setelah pemeriksaan kesehatan dan tes HIV dengan hasil negatif pun hanya bertahan sampai saat ketika tes HIV dilakukan. Soalnya, setelah tes HIV bisa saja mereka tertular HIV/AIDS ketika mereka melayani laki-laki yang mengidap HIV/AIDS.

Di Manokwari, Papu Barat, misalnya, ada dikotomi PSK dengan cara membedakan tempat ‘praktek’. PSK asal Pulau Jawa dan daerah lain dipaksa praktek di lokasi pelacuran “Maruni 55” sekitar 2 jam dengan kendaraan bermotor  dari Manokwari. Sedangkan ‘cewek manado’ diizinkan buka praktek di hotel di kota. “Pak, tolong beritakan ini tidak adil. Mosok kami dipaksa di sini (Maruni 55-pen) sedangkan cewek manado boleh di hotel.” Ini permintaan seorang PSK di Maruni 55 dalam satu kunjungan pelatihan wartawan di kota itu (Lihat: ‘Praktek’ Pekerja SeksKomersial (PSK) di Manokwari, Papua Barat, ‘Dikapling’).

Cewek panggilan dan ‘ayam kampus’ memasang tarif yang sangat tinggi untuk ‘short time’ (1 sampai 2 jam). RA, mahasiswi UIN Bandung, misalnya dikabarkan pasang tarif Rp 25 juta per dua jam. Jumlah ini belum termasuk sewa kamar hotel, minuman dan makanan, serta rokok.

Maka, tidak heran kalau yang banyak mem-booking (memesan) RA adalah pejabat. Ini logis karena hanya merekalah yang dengan mudah menghambur-hamburkan uang karena mudah mendapatkanya, al. melalui koruspsi atau tanda tangan.

Kota kecil seperti Kota Kendari di Sulawesi Tengara dan Kota Parepare di Sulawesi Selatan mempunyai armada  taksi. Kotanya kecil, tapi taksi banyak. Ini taksi resmi memakai argometer.

“Ya, untuk atar jemput ceweklah, Pak,” kata seorang sopir taksi di Kota Kendari.

Cewek?

Ya, cewek panggilan. Tetangga cewek panggilan itu kan tidak curiga karena diantar jemput taksi.

Apakah sopir taks tsb. bisa mendapat uang sejumlah setoran yang ditentukan perusahaan?

“Bisa, Pak,” ujar sopir taksi tadi sambil menjelaskan bahwa seorang sopir taksi punya dua atau tiga cewek langganan. Jika dijemput tarifnya sekitar Rp 100.000 Ini belum termasik tips kalau si cewek dapat ‘mangsa’ yang royal. Nah, kalau semua minta dijemput tentulah setoran taksi sudah lunas karena setoran sekitar Rp 300.000 per hari (Lihat: “Selangit”,Tarif PSK di Kota Kendari, Sultra).

Di Kota Kendari tarif cewek panggilan minimal Rp 500.000 untuk short time dan umumnya dilakukan di sebuah hotel berbintang di dekat pantai. “Yang pesan banyak pejabat, Pak,” kata seorang sopir taksi yang mengaku punya tiga cewek panggilan sebagai langganan tetap. Di hotel berbintang itu memang tidak sembarang orang bisa masuk sehingga sangat tertutup.

Di beberapa daerah belakangan ini kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada kalangan berduit, mereka itu adalah pejabat, aparat, PNS, karyawan dan pengusaha karena hanya mereka yang mampu membayar cewek panggilan atau ‘ayam kampus’.

Sudah saatnya pemerintah memupus mitos ‘risiko tertular HIV/AIDS hanya dengan PSK’ karena cewek panggilan, ‘ayam kampus’, cewek kafe, cewek pub, cewek pemijat, dll. dalam prakteknya sama persis dengan PSK yaitu melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang berganti-ganti.

Tampaknya, pemerintah tetap akan memakai pijakan norma, moral dan agama dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Itu artinya mitos akan tetap dikedepankan dan pada akhirnya menggelembungkan kasus HIV/AIDS sehingga kelak sampai pada ‘ledakan AIDS’. ***

15 Februari 2015

Miris, di Kota Serang, Banten, Tidak Ada Program Penanggulangan HIV/AIDS yang Konkret



Oleh Syaiful W. Harahap AIDS Watch Indonesia

“Berdasarkan data dari Dinkes Kota Serang, jumlah penderita HIV AIDS selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Inikan sangat miris.” Ini pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinkes Kota Serang, Ella Mei Delena dalam berita “47 Penderita HIV/Aids di Serang Meninggal Dunia” (indopos.co.id, 14/2-2015).

Pernyataan Ella ini justru membuat miris karena hal itu menunjukkan pemahaman yang tidak komprehensif terkait dengan epidemi HIV/AIDS.

Pertama,  pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga jumlah angka laporan kasus HIV/AIDS tidak akan pernah turun biar pun banyak penderitanya yang meninggal dunia. Maka, tiap ada kasus baru otomatis jumlah kasus yang dilaporkan akan bertambah.

Kedua, yang miris adalah Pemprov Banten tidak mempunyai program penangguilangan HIV/AIDS yang efektif di hulu. Bahkan, dalam Perda AIDS Prov Banten pun sama sekali tidak ada satu pasal pun yang menjadi pijakan penanggulangan HIV/AIDS yang konkret (Lihat: Perda AIDS Provinsi Banten).

Waria dan PSK

Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Serang sampai tahun 2014 dilaporkan 174 terdiri atas  60 HIV dan 114 AIDS dengan 47 kematian.

Yang perlu diingat jumlah ini tidak menggambarkan kasus yang ada di masyarakat karena penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi (174) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es yang ada di bawah permukaan air laut.

Yang jadi persoalan besar bukan kasus yang terdeteksi, tapi kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat yang tidak terdeteksi karena pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS tanpa mereka sadari, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Selain itu 47 penduduk pengiap HIV/AIDS yang meninggal. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi pada mada AIDS. Secara statistik masa AIDS terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular HIV. Pada rentang waktu ini tidak ada tanda-tanda, gajala-gejala atau ciri-ciri yang khas AIDS pada fisik dan kesehatan pengidap HIV/AIDS.

Jika pengidap HIV/AIDS yang meninggal seorang suami, maka istrinya berisiko tertular HIV (horizontal) yang selanjut akan menularkan HIV ke bayi yang dikandungnya (vertikal). Kalau istrinya lebih dari satu, maka perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS pun kian banyak yang seterusnya menambah jumlah bayi yang lahir dengan HIV/AIDS pula.

Kalau pengidap HIV/AIDS yang meninggal seorang istri, maka suaminya berisiko tertular HIV (horizontal). Sedangkan dia sendir akan menularkan HIV ke bayi yang dikandungnya (vertikal). Kalau perempuan tsb. kawin-cerai, maka laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS pun kian banyak. Bisa juga laki-laki ini punya pasangan seks lain sehingga berisiko pula tertular HIV/AIDS.

Yang jadi persoalan besar adalah kalau ada di antara pengidap HIV/AIDS tsb. pekerja seks komersial (PSK) adan waria. Seorang PSK berisiko menularkan HIV/AIDS kepada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan dia tanpa memakai kondom. Jumlah laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS melalui 1 PSK saja adalah 4.500 – 13.500  (1 PSK x 3 laki-laki/malam x 25 hari/bulan x 5 tahun atau 15 tahun). Kalau pengidap HIV/AIDS itu ada lebih dari 1 PSK, maka laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS pun semakin banyak pula.

Studi sebuah Kelompok Dukungan LGBT di Surabaya, Jatim, menunjukkan laki-laki heteroseksual (baca: suami) selalu menjadi ‘perempuan’ ketika melakukan seks anal dengan waria, di kalangan waria disebut ‘ditempong’ sedangkan waria ‘menempong’. Artinya, suami-suami itu dianal oleh waria sehingga risiko tertular HIV/AIDS sangat tinggi. Suami-suam itu pun akhirnya menjadi jembatan penyebaranHIV/AIDS dari kalangan waria ke masyarakat.

Dalam berita tidak ada penjelasan tentang jumlah ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang masuk dalam jumlah 174 tsb.

Kalau ada ibu rumah tangga, maka pertanyaan untuk Dinkes Kota Serang dan KPA Kota Serang adalah: Apakah suami ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS menjalani tes HIV?

Program di Hilir

Jika jawabannya TIDAK, itu artinya penyebaran HIV/AIDS antar penduduk di Kota Serang sangat tinggi karena suami ibu-ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Dikatakan oleh Ella bahwa ratusan penderita HIV/Aids tersebut berdasarkan hasil penyisiran petugas Dinkes ke sejumlah tempat hiburan dan kos-kosan di Kota Serang.

Lagi-lagi yang dilakukan Ella ini adalah di hilir. Artinya, sudah terjadi penyebaran HIV/AIDS baru disisir.

Pertanyaan besar adalah: Mengapa dilakuan pemeriksaan terhadap puluhan orang di empat cafe yang ada di Kota Serang?

Kafe ‘kan hanya tempat minum-minum sambil mendengarkan musik. Kalau karyawan kafe itu disisir untuk menjalani tes HIV itu artinya di kafe itu terjadi hubungan seksual antara cewek kafe dengan laki-laki pengunjung kafe.

Koq bisa, sih?

Kota Serang dan Prov Banten ‘kan mengusung syariat Islam. Lalu, mengapa terjadi perzinaan di kafe?

Kesalahan bukan pada cewek kafe, tapi laki-laki yang datang ke kafe untuk melakukan hubungan seksual berisiko.

Di bagian lain Ella mengatakan: “Dinkes Kota Serang menargetkan pemeriksaan HIV AIDS, dapat dilakukan terhadap 250 jiwa.”

Untuk apa Bu Ella?

Langkah ini di hilir. Anda membiarkan penduduk Kota Serang tertular HIV/AIDS dahulu baru diperiksa HIV/AIDS-nya.

Yang diperlukan adalah langkah yang konkret di hulu yaitu menurunkan, sekali lagi menurunkan karena mustahil menghentikan, insiden infeksi HIV baru terutama pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, termasuk cewek kafe.

Diperlukan program dengan intervensi melalui regulasi yaitu memaksa laki-laki memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan PSK. 

Tentu saja intervensi tidak bisa dilakukan karena di Kota Serang tidak ada lokasi pelacuran. Praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu, seperti di penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang, apartemen, kafe, panti pijat plus-plus, dll.

Ella juga mengatakan bahwa pemeriksaan tes HIV AIDS dilakukan terhadap tiga  kelompok, yakni pengguna narkoba, waria, dan wanita tuna susila (WTS).

Waria dan PSK yang mengidap HIV/AIDS tertular dari laki-laki, bisa saja seorang suami, yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom.

Nah, kalau pun Ella menemukan waria dan PSK yang mengidap HIV/AIDS, persoalan besar bukan pada waria dan PSK, tapi pada laki-laki yang menularkan HIV/AIDS kepada mereka. Bisa saja laki-laki yang menularkan HIV/AIDS itu seorang suami, maka laki-laki itu menularkan HIV/AIDS ke istrinya. Selain itu masalah besar juga terjadi pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan waria dan PSK yang mengidap HIV/AIDS.

Selama Pemkot Serang tidak menjalankan program penanggulangan yang konkret dan sistematis di hulu, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru terjadi yang berujung pada penyebaran HIV/AIDS di masyarakat dengan muara “ledakan AIDS”. ***

14 Februari 2015

Risiko Penyebaran HIV/AIDS via “RA”, “Ayam Kampus” di Sebuah Universitas Agama Negeri di Bandung

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS WatchIndonesia

Raih Rp 6 juta semalam, 'ayam kampus' UIN RA banyak dibooking pejabat.” Ini judul berita di merdeka.com (15/2-2015).

Dikabarkan RA memasang tarif Rp 2,5 juta untuk dua jam (short time). Kepada dosen yang menyidangkan RA, akibat ulahnya memajang foto-foto “hot” dirinya di Facebook, dia mengaku suda melakoni pekerjaan sebagai, maaf, “ayam kampus” selama tujuh bulan.

Itu artinya setiap malam rata-rata RA meladeni tiga laki-laki. Kalau ada masa jeda karena menstruasi selama sepekan, maka laki-laki yang sudah diladeninya sebanyak 483 (1 malam x 3 laki-laki/malam x 23 hari/bulan x 7 bulan).

Jika dikaitkan dengan epidemi HIV/AIDS, maka perilaku RA itu merupakan perilaku berisiko tinggi tertular HIV/AIDS karena RA melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti.

Bisa saja terjadi salah satu dari laki-laki yang dia layani melakukan hubungan seksual mengidap HIV/AIDS, maka RA berisiko tinggi tertular HIV jika laki-laki tsb. tidak memakai kondom ketika hubungan seksual.

Celakanya, laki-laki yang sudah membayar RA Rp 2,5 juta dan sewa kamar, minuman dan makanan plus rokok tentulah menolak memakai kondom selama hubungan seksual karena mereka merasa rugi.

Koq bisa?

Ya, bisalah. Soalnya, dengan memakai kondom tentulah tidak terjadi gesekan penis dan vagina secara langsung dan tidak pula terjadi ejakulasi di dalam vagina, di kalangan laki-laki hidung belang disebut ‘transfer kenang-kenangan’.

Kondisinya kian runyam karena banyak orang yang termakan mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS yaitu HIV/AIDS hanya menular di lokasi atau lokalisasi pelacuran. Ini terjadi karena sejak awal epidemi sampai sekarang berbagai kalangan mulai dari aktivis AIDS, LSM, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dll. selalu mengait-ngaitkan penularan HIV/AIDS dengan pelacuran.

Nah, banyak laki-laki ‘hidung belang’ yang menganggap ngeseks dengan “ayam kampus”, seperti RA, di luar lokalisasi pelacuran pula tidak ada risiko tertular HIV/AIDS.

Anggapan itu mencelakai banyak orang. Buktinya, sekarang lokasi pelacuran di Indonesia bisa dihitung dengan jari, seperti “sarkem” (Yogyakarta), Sunan Kuning (Semarang), Padanggalak (Denpasar), Tanjung “turki” Elmo (Jayapura), dll., tapi kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga banyak dan terus terdeteksi. Itu artinya suami mereka melacur al. dengan “ayam kampus”, cewek panggilan, cewek kafe, dll. di luar lokasi pelacuran.

Memang, risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan pengidap HIV/AIDS dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom setiap hubungan seksual adalah 1:100. Artinya, dalam 100 kali hubungan seksual ada 1 kali kemungkinan terjadi penularan HIV/AIDS.

Persoalannya adalah sampai sekarang tidak bisa diketahui pada hubungan seksual ke berapa terjadi penularan. Bisa pada hubungan seksual yang pertama, kedua, ketujuh, kedua puluh, kelima puluh, kesembilan puluh sembilan, bahkan yang keseratus. Maka, setiap kali hubungan seksual yang berisiko yaitu (a) yang dilakukan dengan pengidap HIV/AIDS, (b) yang dilakukan dengan pasangan yang berganti-ganti, dan (c) yang dilakukan dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan seperti RA.

Laporan Depkes RI tahun 2012 menujukkan ada 6,7 juta laki-laki pelanggan PSK langsung di Indonesia. PKS yang kasat mata seperti di lokasi pelacuran. Sedangkan laki-laki pelanggan PSK tidak langsung, al. seperti RA, jumlahnya bisa jauh lebih besar. Dari 6,7 juta tsb. 2,2 juta adalah laki-laki beristri (kompas.com, 3/12-2012). Itu artinya ada 2,2 juta istri yang berisko tertular HIV/AIDS dari suami. Mereka inilah yang jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakta, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah di masyarakat.

Tindakan yang perlu segera dilakukan adalah membujuk RA untuk menjalani tes HIV dengan catatan dia harus menunggu minimal tiga bulan ke depan sejak transaksi seks terakhir. Selain itu salam masa tiga bulan ke depan RA tidak boleh melakukan hubungan seksual agar masa tiga bulan benar-benar dilalui tanpa perilaku berisiko.

Jika status HIV RA positif, maka laki-laki yang pernah melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan RA wajib menjalani tes HIV. Ini untuk memutus mata rantai penyebaran HIV ke istri atau pasangan seks lain, seperti istri simpanan atau istri nikah siri, dll.

Persoalan besar baru muncul jika RA menolak tes HIV atau RA tidak bisa lagi dijumpai untuk konseling. Kalau ini yang terjadi, maka laki-laki yang pernah merasa pernah melakukan hubungan seksual dengan RA dianjurkan tes HIV.

Masalah lain muncul pula jika RA memakai nama khusus dalam pelayanan seksnya. Itu artinya persoalan kian rumit karena sasarannya kemudian adalah semua laki-laki yang pernah ngeseks dengan cewek panggilan atau “ayam kampus” di Bandung dalam kurun waktu tujuh bulan hitung mundur dari Februari 2015 atau sejak Agustus 2014.

Biar pun kasus penyebaran HIV/AIDS sudah banyak, tapi tetap saja banyak laki-laki yang melakukan hubungan seksual bersiko. Memang, laki-laki ada pada posisi tawar yang kuat jika berhadapan dengan istrinya sehingga istri menjadi ;pelengkap penderita’ jika tertular HIV/AIDS. Kondisi kian pelik karena ada pemahaman yang tidak komprehensif yaitu istri hanya bisa masuk sorga jika tidak “melawan” kepada suami. ***

09 Februari 2015

Menyesatkan, DPRD Kab Jember, Kaitkan Keperawanan dan Keperjakaan dengan AIDS

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS WatchIndonesia

"Apa yang terjadi, seks bebas terjadi di kalangan pelajar, kemudian angka penderita HIV/AIDS dari kalangan pelajar dan mahasiswa cukup tinggi, inilah yang membuat kita prihatin." Ini pernyataan Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi (Soal Tes Keperawanan, DPRD Jember Minta Maaf, kompas.com, 9/2-2015).

Pertama, apa yang dimaksud Ayub dengan ‘seks bebas’?

Kalau pengertian ‘seks bebas’ di kalangan anggota DPRD Kab Jember adalah zina, maka mengaitkan ‘seks bebas’ dengan HIV/AIDS menyesatkan karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (zina, seks bebas, dll.), tapi karena kondisi (saat terjadi) hubungan seksual yaitu salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom. Ini fakta!

Data Telanjang

Kedua, apa yang dimaksud Ayub dengan “seks bebas terjadi di kalangan pelajar”?

Jika yang dimaksud DPRD Kab Jember “seks bebas terjadi di kalangan pelajar” adalah hubungan seksual pada pasangan pelajar yang berpacaran, maka tidak ada risiko penularan HIV/AIDS selama tidak ada di antara pasangan yang pacaran itu melakukan hubungan seksual dengan yang lain.

Salah satu unsur agar terjadi penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, adalah salah satu atau kedua-dua pasangan tsb. mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom. Ini fakta.

Jika data tentang kasus HIV/AIDS di Kab Jember diberikan oleh Dinkes Jember dan KPA Jember ke DPRD, maka itu artinya ‘data telanjang’ karena tidak dirinci berapa persen pelajar dan mahasiswa yang tertular melalui hubungan seksual.

Soalnya, selama ini data menunjukkan jumlah kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada pelajar dan mahsiswa dengan faktor risiko (cara tertular) jarum suntik pada penyalahguna narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya) secara bergantian dalam satu kelompok yang memakai narkoba.

Itu terjadi karena pelajar dan mahasiswa penyalahguna narkoba wajib menjalani tes HIV ketika hendak menjalani rehabilitasi.

Nah, pertanyaan untuk DPRD Kab Jember: Apakah jumlah pelajar dan mahasiwa yang menyalahgunakan narkoba lebih besar daripada laki-laki dewasa yang melacur dengan PSK langsung (PSK yang kasat mata di tempat-tempat pelacuran) dan dengan PSK tidak langsung (PSK yang tidak kasat mata seperti cewek panggilan, cewek kafe, cewek pub, cewek pemijat, ABG, ayam kampus, dll.)?

Secara empiris bisa dilihat di tempat-tempat pelacuran dan tempat yang menyediakan cewek untuk melacur pengunjungnya hampir 90 persen adalah laki-laki dewasa.

Tapi, mengapa Dinkes dan KPA selalu mengatakan: kasus banyak terdeteksi pada usia produktif. Maksudnya pada pelajar dan mahasiswa?

Karena tidak ada mekanisme untuk mendeteksi HIV/AIDS pada laki-laki ‘hidung belang’ yang pernah atau sering melacur dengan PSK langsung atau PSK tidak langsung atau dua-duanya.

Pertanyaan untuk Dinkes Jember dan KPA Jember: Apakah suami ibu-ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS juga menjalani tes HIV?

Kalau jawabannya TIDAK, maka itu artinya banyak kasus atau angka yang gelap (dark number) yaitu laki-laki dewasa yang sudah tertular HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Mereka ini menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Menurut Ayub, keinginan DPRD Jember tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap semakin terbukanya sistem informasi dan komunikasi sehingga pornografi menjadi bagian yang setiap hari secara bebas dapat dinikmati anak-anak. 

Panen AIDS

Waduh, Pak Ayub, apakah orang-orang dewasa tidak memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi sehingga pornografi yang menurut Anda terbuka itu?

Jangalah mencari menjadikan anak-anak, pelajar dan mahasiswa jadi tumbal untuk menutupi aib kalangan dewasa.

Silakan ditanya Polres Kab Jember: Berapa kasus pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual yang dilakukan anak-anak, pelajar, mahasiswa dan orang dewasa?

Nah, kalau sudah ada data ini bolehlah Anda analisis. Tapi, semua ‘kan hanya berdasarkan asumsi Pak Ayub.

Apakah tidak ada anggota DPRD Kab Jember yang ‘bermain-main’ dengan pornografi?

Di bagian lain Pak Ayub mengakan: "Apa yang terjadi, seks bebas terjadi di kalangan pelajar, kemudian angka penderita HIV/AIDS dari kalangan pelajar dan mahasiswa cukup tinggi, inilah yang membuat kita prihatin.”

Seperti diuraikan di atas, kalau ‘seks bebas’ diartikan zina atau melacur, apakah tidak ada laki-laki dewasa yang melacur?

Karena Pak Ayub mengait-ngaitkan ‘seks bebas’ dengan HIV/AIDS, pertanyaannya adalah: Berapa kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada remaja putri (sebagai pasangan ‘seks bebas’ pelajar dan mahasiswa) dan ibu-ibu rumah tangga?

Lebih lanjut Pak Ayub mengatkaan: “ .... tingginya angka penderita HIV/ AIDS yang berasal dari kalangan pelajar menjadi pekerjaan rumah bersama.”

Kasus HIV/AIDS pada kalangan pelajar dan mahasiswa sudah berada pada terminal terakhir. Artinya, mereka tidak mempunyai pasangan tetap sehingga tidak menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS.

Bandingkan dengan seorang suami. Jika seorang suami tertular HIV/AIDS, maka dia akan menularkan HIV/AIDS secara horizontal kepada istrinya, jika istrinya lebih dari satu maka jumlah perempuan yang berisiko tertular HIV pun kian banyak. Kalau istri tertular HIV, maka ada pula risiko penularan HIV secara vertikal ke bayi yang dikandungnya kelak.

Diberitakan bahwa Komisi D DPRD Jember akan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah agar anak-anak lebih memahami bahaya seks bebas.

Apakah laki-laki dewasa penduduk Kab Jember sudah melek kesehatan reproduksi?

Apakah ada jaminan tidak ada laki-laki dewasa penduduk Kab Jember yang berzina, melacur, dll.?

Insiden infeksi HIV baru terus terjadi di Kab Jember karena tidak ada program penanggulangan yang konkret yaitu regulasi yang mewajibkan laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan pekerja seks komersial (PSK).

Celakanya, Pak Ayub akan membusungkan dada dengan mengatakan: “Di Kab Jember tidak ada pelacuran.”

Di satu sisi Pak Ayub benar adanya karena memang tidak ada pelacuran yang dilokalisir dengan peraturan.

Tapi, apakah Pak Ayub bisa menjamin di wilayah Kab Jember tidak ada praktek pelacuran yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung?

Tentu saja tidak bisa karena praktek pelacuran terjadi di sembarang waktu dan sembarang tempat.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi, terutama pada laki-laki dewasa yakni pelajar, mahasiswa, lajang, duda dan suami melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Maka, Pemkab Jember tinggal menunggu waktu saja untuk “panen AIDS”. ***