14 September 2019

Angka HIV AIDS Meningkat, Pemerintah Diminta Tangani Pria yang Suka Jajan

Ditulis oleh: Syaiful W Harahap, AIDS Watch Indonesia

Selasa, 1 Maret 2016

TRIBUNNERS - Jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Indonesia terus bertambah.
Laporan Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, tanggal 26 Februari 2016 menunjukkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 1987-Desember 2015 mencapai 268.185.

Angka tersebut terdiri dari 191.073 kasus infeksi HIV, dan 77.112 kasus AIDS, dengan 13.319 kematian.

"Yang perlu diingat adalah angka yang dilaporkan Kemenkes itu tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat," kata Syaiful W Harahap, aktivis di AIDS Watch Indonesia (AWI). Soalnya, penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan (268.185) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut," ujarnya.

Kasus-kasus HIV/AIDS di masyarakat yang tidak terdeteksi, menurut Syaiful, akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat secara horizontal melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

"Untuk memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi harus ditemukan," ujar Syaiful.

Dalam kaitan itu, menurut Syaiful, pemerintah didorong untuk membuat regulasi agar ada cara-cara yang sistematis untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat melalui ara-cara yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam satu perbincangan dengan Prof Dr Zubairi Djoerban, pakar AIDS di FK UI, disebutkan bahwa di Amerika Serikat (AS) semua pasien rumah sakit pemerintah diwajikan menjalani tes HIV tanpa melihat jenis penyakit.

Ini tidak melawan hukum dan tidak pula melanggar HAM karena ada pilihan yaitu berobat ke rumah sakit non-pemerintah.

Selain mewajibkan pasien yang berobat ke rumah sakit pemerintah untuk menjalani tes HIV, bisa juga dibuat regulasi yang mewajibkan pasangan suami-istri menjalani konseling tes HIV ketika si istri sedang hamil.

Jika perilaku seks suami berisiko tertular HIV maka suami wajib tes HIV.

Langkah ini akan menyelematkan bayi yang dikandung si ibu dari risiko terular HIV, karena kalau si ibu terdeteksi mengidap HIV/AIDS maka akan dijalankan program pencegahan dari ibu ke bayi yang dikandungnya.

Dengan jumlah kasus yang mendekati angka 300.000 sudah saatnya pemerintah menjalankan program penanggulangan yang konkret, terutama di hulu.

Yaitu pada laki-laki yang menjadi pelanggan Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu melalui program wajib memakai kondom bagi laki-laki setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

"Persoalannya adalah praktik PSK di Indonesia tidak dilokalisir melalui regulasi,” kata Syaiful.

"Itu artinya praktik PSK kian tidak bisa dijangkau sehingga program wajib memakai kondom pun tidak bisa dijalankan," lanjutnya.

Karena tidak ada program yang bisa dijalankan di hulu agar jumlah kasus penularan HIV baru bisa diturunkan, ia mengkhawatirkan penyebaran HIV/AIDS yang tidak terkendali.
"Maka akan sampai pada ledakan kasus AIDS,” kata Syaiful. 

[Sumber: https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/03/01/angka-hiv-aids-meningkat-pemerintah-diminta-tangani-pria-yang-suka-jajan?page=all]


Laporan Kasus HIV/AIDS dan PIMS Triwulan II Tahun 2019


Laporan perkembangan kasus HIV/AIDS dan PIMS yg dikeluarkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, pada triwulan II/2019 hanya terbatas pada jumlah kasus HIV dan AIDS yg dilaporkan. Tidak ada lagi rincian jumlah kasus per provinsi dan keterangan lain.

Situasi Masalah HIV/AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) Triwulan II (April-Juni) Tahun 2019:

HIV: Dari bulan April sampai dengan Juni jumlah kasus HIV yang dilaporkan sebanyak 11.519

AIDS: Dari bulan April sampai dengan Juni 2019 jumlah AIDS yang dilaporkan sebanyak 1.463

PIMS: Dari bulan April sampai dengan Juni 2019 jumlah seluruh kasus PIMS dengan penegakan diagnosa berdasarkan pendekatan sindrom dan pemeriksaan laboratorium menurut kelompok risiko tertinggi adalah Pasangan Risiko Tinggi (4.741); Wanita Pekerja Seks (3.660); LSL (3.600); Pelanggan Pekerja Seks (1.274); Waria (399); pengguna napza suntik (84); dan Pria Pekerja Seks (41).

Situasi Masalah HIV/AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) Tahun 1987  dengan Juni 2019:

HIV:
a. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2019 sebanyak 349.882 (60,7% dari estimasi odha tahun 2016 sebanyak 640.443)
b. Terdapat 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (62.108), 
Jawa Timur (51.990), Jawa Barat (36.853), Papua (34.473), dan Jawa Tengah (30.257).

AIDS:
a. Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Juni 2019 sebanyak 117.064  
d. Jumlah AIDS tertinggi menurut pekerjaan/status adalah tenaga non profesional (karyawan) (17.887), ibu rumah tangga (16.854), wiraswasta/usaha sendiri (15.236), petani/peternak/nelayan (5.789), dan buruh kasar (5.417).
e. Terdapat 5 provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak adalah Papua (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah (10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147)

PIMS:
a. Jumlah seluruh kasus PIMS dengan penegakan diagnosa berdasarkan pendekatan sindrom dan pemeriksaan laboratorium menurut kelompok risiko tahun 2016 sampai dengan Juni 2019 tertinggi adalah Wanita Pekerja Seks (102.084); Pasangan Risiko Tinggi (94.890); LSL (71.203); Pelanggan Pekerja Seks (19.322)

(Sumber: Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan  Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)Triwulan II   Tahun 2019, Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019)

07 September 2019

AIDS “Mencengkeram” Bali


Kasus kumulatif HIV/AIDS di Bali 27.959, tapi penanggulangan tidak menyentuh akar persoalan yaitu tidak menurunkan insiden infeksi HIV/AIDS baru.

Oleh: Syaiful W. Harahap

Denpasar – Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Bali dari tahun 1987 sampai Maret 2019 sebanyak 27.959 yang terdiri atas 19.812 HIV dan 8.147 AIDS. Ini dalam Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 11 Mei 2019. Jumlah ini menempatkan Bali pada peringkat ke-6 secara nasional sebagai provinsi dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS terbanyak.

Terkait dengan jumlah kasus HIV/AIDS di Bali tidak ada kaitannya dengan penemuan HIV/AIDS yang pertama di RS Sanglah, Denpasar, tahun 1987, pada seorang turis Belanda, seorang gay. Turis itu meninggal di RS Sanglah karena penyakit terkait HIV/AIDS. Dia hanya hanya dua bulan di Denpasar sebelum kematiannya.

Epidemi HIV/AIDS di Bali pun kemudian dikait-kaitkan dengan lokalisasi pelacuran, kafe remang-remang, dll. Padahal, yang membawa HIV/AIDS ke lokalisasi pelacuran adalah laki-laki yang mengidap HIV/AIDS. Laki-laki bisa saja orang Bali atau pendatang.
Yang jadi persoalan kemudian adalah ada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) tanpa memakai kondom. Bisa saja terjadi ada PSK yang mengidap HIV/AIDS sehingga laki-laki yang membeli seks kepada PSK berisiko tertular HIV/AIDS.


Keadaan kian runyam karena bisa saja laki-laki yang tertular HIV/AIDS dari PSK mempunyai istri dan pasangan seks lain sehingga istri dan pasangannya berisiko pula tertular HIV/AIDS. Jika istrinya tertular HIV, maka ada pula risiko penularan HIV secara vertikal ke bayi yang dikandungnya kelak terutama saat persalinan dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).

Itu artinya risiko ada di hulu yaitu pada laki-laki yang membeli seks ke PSK. Yang perlu diketahui adalah PSK ada dua jenis, yaitu: PSK langsung dan PSK tidak langsung. PSK langsung adalah PSK yang kasat mata, seperti yang ada di lokalisasi atau jalanan. Sedangkan PSK tidak langsung tidak kasat mata karena bisa sebagai seorang pemijat, pemandu lagu, anak sekolah, mahasiswi, dll. 

Celakanya, tanggapan dari banyak pihak dan kalangan terhadap epidemi HIV/AIDS justru tidak sejalan upaya penanggulangan HIV/AIDS terutama dengan faktor risiko hubungan seksual. Sejak reformasi ada gerakan masif menutup tempat-tempat pelacuran, yang juga terjadi Bali beberapa tempat pelacuran ditutup. Seperti lokalisasi di Jalan Danau Poso, Denpasar dan Padanggalak di Sanur.


Dengan melokalisir pelacuran bisa dilakukan intervensi yaitu memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Ini upaya untuk memutus jembatan penyebaran HIV/AIDS dari pelacuran ke masyarakat.

Selain itu bisa juga dilakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan terhadap PSK. Ini dijalankan oleh Yayasan Kerti Praja di Sesetan, Denpasar. Ketika masih ada lokalisasi ada program ‘jemput bola’. Setiap hari Jumat petugas yayasan menjemput PSK untuk kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan.

“Itu kita lakukan agar tidak ada laki-laki (maksudnya pelanggan PSK-red.) yang membawa penyakit ke rumah.” Inilah yang disebutkan Prof Dr dr Dewa Nyoman Wirawan, MPH, Ketua Yayasan Kerti Praja, sebagai salah satu langkah konkret upaya menanggulangi penyebaran HIV/AIDS dan IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, klamdia, virus kanker serviks, dll.).

Tapi, ketika lokalisasi ditutup (praktek) PSK tidak bisa lagi dijangkau sehingga risiko penyebaran HIV/AIDS kian besar karena tidak ada lagi sosialiasi pemakaian kondom dan pemeriksaan kesehatan PSK.

Karena praktek PSK tidak bisa lagi diintervensi, maka yang bisa dilakukan sekarang adalah menyelamatkan bayi-bayi yang akan lahir dari HIV/AIDS karena mustahil mengawasi perilaku seksual, terutama laki-laki dewasa, orang per orang. 


Langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah, dalam hal pemerintah provinsi, kabupaten atau kota membuat regulasi agar pasangan suami-istri konseling HIV/AIDS ketika si istri hamil. Jika hasil konseling menunjukkan perilaku suami berisiko tertular HIV/AIDS, maka suami wajib menjalani tes HIV. Selanjutnya istri juga tes HIV jika suami terdeteksi mengidap HIV/AIDS.

Tanpa langkah konkret di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV/AIDS baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, maka selama itu pula infeksi HIV/AIDS baru terus terjadi. 

Laki-laki yang tertular HIV/AIDS jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal, terutama malului hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Jika ini yang terjadi, maka Bali pun harus siap-siap menghadapi kondisi yang sangat buruk jadi ‘Afrika Kedua’. [tagar.id]

05 September 2019

AIDS Justru Musuh Terbesar di Tanah Papua



Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) terus bertambah sehingga inilah yang justru jadi ‘musuh’ di Tanah Papua

Oleh: Syaiful W. Harahap


Hiruk-pikuk unjuk rasa karena umpatan yang berujung kerusuhan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) menenggelamkan peperangan yang jauh lebih besar yaitu melawan (epidemi) HIV/AIDS.

Laporan ini dikeluarkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan dari tahun 2005 – Juni 2019 jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Papua mencapai 57.027 yang terdiri atas 34.473 HIV (peringkat 4) dan 22.554 AIDS (peringkat pertama). Ini sama dengan 12,21 persen dari kasus nasional (466.946).

Kasus HIV/AIDS di Papua dan Papua Barat selalu dibawa ke ranah moral dan politik, al. isu genosida (KBBI: pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras) dan pengiriman PSK (pekerja seks komersial) Jawa pengidap HIV/AIDS. 


Genosida bisa dilakukan dengan penyakit menular yang mematikan dan menular dengan cepat melalui media yang langsung berhubungan dengan manusia, seperti air dan udara.  HIV/AIDS tidak tidak mematikan. Penularannya tidak mudah.

Seseorang yang tertular HIV secara statistik baru masuk ke masa AIDS (ditandai dengan penyakit-penyakit yang disebut infeksi oportunistik) antara 5-15 tahun kemudian. Risiko kematian ada pada masa AIDS karena infeksi oportunistik.  

Terkait dengan PSK tidak semua berasal dari Pulau Jawa karena ada juga dari beberapa daerah lain di luar Jawa. Bahkan, di Manokwari, Papua Barat, praktek PSK dibagi dua. PSK Jawa ditempatkan di lokalisasi pelacuran Maruni 55, sekitar dua jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Manokwari. Sedangkan PSK dari, maaf, M*n*d* boleh beroperasi di hotel. 

Penyebaran HIV/AIDS di Tanah Papua kian tidak terkendali karena lokalisasi pelacuran ditutup sehingga praktek transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Padahal, ketika ada lokalisasi ada aktivis AIDS dari LSM yang melakukan sosialisasi HIV/AIDS dan intervensi pemakaian kondom kapada laki-laki. 


Lagi-lagi terjadi penggiringan opini dengan menyebut-nyebut nelayan Thailand sebagai penyebar HIV/AIDS ketika di Merauke terdeteksi ada nelayan Thailand yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS pada tahun 1992. Padahal, pada tahun 1995 Depkes RI melaporkan di Papua terdeteksi 88 kasus HIV, 5 AIDS, dengan 5 kematian. Itu artinya penularan pada 5 kematian terjadi antara tahun 1980 – 1990 (secara statistik masa AIDS terjadi pada rentang waktu antara 5 – 15 tahun setelah tertular). 

Itu artinya sebelum nelayan Thailand terdeteksi mengidap HIV/AIDS sudah ada warga Papua yang mengidap HIV/AIDS. Lagi pula tidak tertutup kemungkinan ada orang Papua yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS di luar Papua. Yang tertular akan jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di Papua terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Ada lagi seorang agamawan yang menolak pemakaian kondom dengan jargon “Seks Yes, Kondom No”. Ini salah besar dan menyesatkan karena tanpa kondom ketika laki-laki seks dengan PSK ada risiko tertular HIV/AIDS. 

Belakangan sunat dijadikan sebagai ‘alat’ pencegahan HIV/AIDS melalui hubungan seksual.  Sunat bukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual tapi menurunkan risiko. Bisa jadi laki-laki warga Papua yang sudah disunat merasa sudah memakai ‘kondom’ sehingga tidak lagi pakai kondom ketika melalukan seks dengan PSK. Akibatnya, tingkat risiko tertular HIV tetap tinggi.

HIV/AIDS adalah fakta medis yang penularannya bisa dicegah dengan cara-cara yang masuk akal. Misalnya, tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan PSK.


Dengan jumlah kasus kumulatif yang besar di Papua (57.027) sudah saatnya Pemprov Papua dan Papua Barat menjalankan program yang konkret, al. meningkatkan pemakaian kondom pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Ini hanya bisa dilakukan kalau praktek PSK dilokalisir, celakanya semua lokalisasi pelacuran sudah ditutup.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, akan terus terjadi yang pada gilirannya mereka jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. Penyebaran HIV/AIDS di masyarakat akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. [tagar.id]

Papua Peringkat Pertama Jumlah Kasus AIDS di Indonesia

Laporan kasus HIV/AIDS dari tahun 1987 sampai Juni 2019 menunjukkan jumlah kasus HIV terbanyak di DKI Jakarta dan kasus AIDS terbanyak di Papua.

Oleh: Syaiful W Harahap

Jakarta – Laporan perkembangan kasus kumulitif HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2019 secara nasional menunjukkan jumlah kasus HIV yang dilaporkan pada bulan April-Juni 2019 sebanyak 11.519 dan 1.463 kasus AIDS. Laporan ini dikeluarkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019.

Sejak pertama kali kasus HIV/AIDS ditemukan tahun 1987 di Bali, sampai dengan Juni 2019 kasus HIV/AIDS sudah dilaporkan oleh 463 kabupaten dan kota (90,07%).

Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 – Juni 2019 sebanyak 349.882. Lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, yaitu: DKI Jakarta 62.108, Jawa Timur 51.990, Jawa Barat 36.853, Papua 34.473, dan Jawa Tengah 30.257.


Sedangkan jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai Juni 2019 sebanyak 117.064. Lima provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak, yaitu Papua 22.554, Jawa Timur 20.412, Jawa Tengah 10.858, DKI Jakarta 10.242, dan Bali 8.147.

Jumlah AIDS tertinggi menurut pekerjaan, yaitu: tenaga non profesional/karyawan 17.887, ibu rumah tangga 16.854, wiraswasta/usaha sendiri 15.236, petani/peternak/nelayan 5.789, dan buruh kasar 5.417.

Faktor risiko penularan terbanyak pada kasus AIDS melalui hubungan seksual berisiko pada heteroseksual sebesar 70,2%, penggunaan alat suntik tidak steril 8,2%, homoseksual 7%,  dan penularan melalui perinatal 2,9%.  Angka kematian (CFR) AIDS turun dari 1,03% pada tahun 2018 menjadi 0,3% pada Juni 2019.

Jumlah Odha (Orang dengan HIV/AIDS) yang diobati dengan obat ARV (antiretroviral) sampai dengan bulan Juni 2019 sebanyak 115.750.

Sedangkan jumlah ibu hamil yang terdiagnosis positif sifilis dari tahun 2016 sampai Juni 2019 sebanyak 13.593. Dari jumlah ini yang diobati sebanyak  4.428.

Jumlah kasus HIV yang ditemukan dan dilaporkan jauh dari jumlah kasus HIV yang diperkirakan (estimasi). Estimasi Odha pada tahun 2016 sebanyak 640.443, sedangkan yang dilaporkan sampai dengan Juni 2019 sebanyak 349.882 atau sebesar 60,7%. 


Belum semua yang terdiagnosis HIV mendapatkan terapi ARV. Baru sekitar 70% Odha yang pernah mendapat pengobatan ARV, tapi hanya 33% yang rutin menerima pengobatan ARV. Angka putus obat tinggi yaitu 23%. 

Fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang mampu melakukan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan ARV terbatas. Ada fasyankes yang tidak rutin melaporkan kasus HIV/AIDS. Belum semua ibu hamil yang terdiagnosis HIV dan sifilis diobati.

Dengan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi baru 60,7%, maka perlu ditingkatkan upaya untuk menemukan kasus baru agar warga yang mengidap HIV/AIDS bisa ditangani secara medis. [tagar.id]

29 Agustus 2019

AIDS Mengintai di Ibu Kota Baru


Dok/Ist


Data Kemensos menunjukkan lokalisasi pelacuran terbanyak di Indonesia ada di wilayah Kaltim, termasuk di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

Oleh: Syaiful W. Harahap dan Santi Florensia Sitorus

Jakarta – Lokasi Ibu Kota Baru sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dibangun di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar). Selain 180.000 aparatur sipil negara (ASN) dengan keluarga yang akan pindah ke ibu kota baru itu, arus pendatang dengan berbagai latar belakang pekerjaan pun akan menyerbu ke sana.

Salah satu aspek kehidupan yang akan ramai adalah hiburan malam dengan berbagai sektor pendukung, seperti karaoke, panti pijat, bar, diskotek, dan cewek penghibur termasuk pekerja seks komersial (PSK).

Lokalisasi Terbanyak

Kehadiran hiburan malam yang terkait dengan transaksi seks terkait langsung dengan epidemi penyakit atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti sifilis (raja singa), kencing nanah (GO), dan HIV/AIDS.

Seperti dilaporkan “Antara” (3 Agustus 2019) sepanjang tahun 2019 ada tiga warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang meninggal terkait dengan HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara menangani 74 kasus HIV/AIDS. Sedangkan di Kukar catatan di Dinkes setempat menunjukkan sampai akhir tahun 2018 terdeteksi 200 kasus HIV/AIDS.

Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kaltim sampai 31 Maret 2019 dilaporkan 8.228 yang terdiri atas 6.624 HIV dan 1.604 AIDS (Laporan Triwulan I/2019 - Ditjen P2P, Kemenkes RI, 11 Mei 2019).

Angka HIV/AIDS yang dilaporkan Penajam dan Kukar memang kecil, tapi jika dikaitkan dengan epidemi HIV yang erat kaitannya dengan fenomena gunung es, maka angka itu hanya sebagian kecil dari kasus HIV/AIDS di Penajam dan Kukar. Kasus yang terdeteksi (74) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Salah satu mata rantai penyebaran HIV/AIDS adalah perilaku laki-laki dewasa yang tidak memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan PSK, al. di lokalisasi pelacuran. Data Kemensos menunjukkan di Indonesia ada 168 lokalisasi pelacuran. “Tahun ini target kita semua sudah harus ditutup,” kata Alfian, sata Biro Humas Kemensos RI. Penutupan lokalisasi juga didukung oleh pemerintah daerah setempat. Tapi, ada juga yang tutup sendiri. PSK pulang pulang sendiri.

Lokalisasi terbanyak di Indonesia ada di wilayah Kaltim yang tersebar di 31 lokasi. Diperkirakan ada 4.000 PSK yang melayani laki-laki ‘hidung belang’ di semua lokasi pelacuran itu. Menurut Erna Lesmana, Direktorat Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan KPO Subdit RSTS, Kemensos RI, di wilayah Kabupaten Kukar terdapat 10 lokalisasi pelacuran dengan jumlah PSK sebanyak 459. Lokalisasi pelacuran ada di Kelurahan Km 24, Muara Kembang, Pasiran, Purwa Jaya, Kacangan, Gunung Pasir, Simpang Kitadin, Lebak Cilong, Km 16, dan Badak.

Bermuara di Masyarakat

Karena lokasi pelacuran di Kaltim, khususnya Kukar, ditutup Kemensos bisa jadi transaksi seks akan terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai modus, seperti ponsel (online) dan media sosial

Memang, dalam penutupan lokalisasi pelacuran Kemensos memberikan uang bantuan untuk membuka usaha sebesar Rp 6 juta. “Dana untuk buka usaha kemadirian di daerah masing-masing agar mereka tidak kembali lagi jadi PSK,” ujar Erna kepada "Tagar.id" di Kemensos, Jakarta, 28 Agustus 2019.

Persoalan yang terjadi adalah dengan menutup lokalisasi pelacuran dan memulangkan PSK ke kampung asalnya dianggap tidak ada lagi (praktek) pelacuran. Ini anggapan yang salah. Secara de jure pelacuran dilarang, tapi secara de facto transaksi seks terus terjadi.

Transaksi seks melibatkan PSK langsung (PSK yang mangkal di tempat-tempat tertentu, seperti lokalisasi pelacuran) dan PSK tidak langsung (seperti cewek pemijat plus-plus, cewek penghibur, cewek diskotek, pemandu lagu, dll.). Laki-laki dewasa, termasuk yang beristri jadi pembeli seks pada PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Transaksi seks tsb. tidak bisa diintervensi sehingga risiko penularan penyakit, seperti GO dan sifilis serta HIV/AIDS terhadap laki-laki yang membeli seks tidak bisa dikontrol. Laki-laki yang tertular jadi mata rantai penyebaran GO, sifilis dan HIV/AIDS di masyarakat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Pada akhirnya penyakit-penyakit itu akan bermuara di masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang akan mereka lahirkan kelak jika tidak ditangani secara medis. [Sumber: tagar.id]

25 Agustus 2019

Apakah Perda AIDS Kabupaten Serang Kelak Juga Hanya "Copy Paste"?

Ilustrasi (Sumber: pngtree.com)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, Provinsi Banten, akhirnya menetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS jadi peraturan daerah (Perda). Disebutkan bahwa Perda AIDS itu penting mengingat kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Serang sampai Oktober 2018 mencapai 632 yang terdiri atas 388 HIV dan 244 AIDS (radarbanten.co.id, 14/8-2019).
Perda AIDS digagas pada awal tahun 2000-an yang mengadopsi program penanggulangan HIV/AIDS yang berhasil di Thailand yaitu memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di tempat-tempat pelacuran, seperti rumah bordir dan lokalisasi.
Perda AIDS pertaman 'lahir' di Kabupaten Nabire, Papua, tahun 2003. Sampai Juli 2019 sudah ada 129 Perda AIDS yang diterbitkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Di Banten sendiri sudah ada 3 Perda AIDS yaitu Perda AIDS Provinsi Banten (2010), dan Perda AIDS Kab Tangerang (2016).
Yang jadi masalah besar adalah: (a) Perda-perda AIDS itu hanya sebatas copy-paste, (b) Tidak ada pasal-pasal yang konkret untuk mencegah insiden infeksi HIV baru, (c) Tidak ada pasal-pasal yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, dan (d) Program Thailand mustahil dimasukkan dalam Perda AIDS karena di Indonesia tidak ada lagi lokalisasi pelacuran yang ditangani pemerintah sejak reformasi.
Dalam Perda Prov Banten No 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang disahkan tanggal 19 November 2010, misalnya, pada bagian peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di pasal 29 ayat 1 huruf a disebutkan: 
"Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara meningkatkan iman dan taqwa serta pemahaman agama."
Pasal ini normatif, karena: (a) Tidak ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan iman dan taqwa; (b) Apa takaran atau parameter yang dipakai untuk mengukur (tingkat) iman dan taqwa?; (c) Berapa ukuran iman dan taqwa yang bisa mencegah penularan HIV?; dan (d) Siapa yang berkompeten mengukur atau menakar iman dan taqwa seseorang?
Sedangkan di dalam Perda AIDS Kab Tangerang No 15  Tahun 2016  tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang disahkan tanggal 28 Desember 2016 di Pasal 14 ayat 2 disebutkan:   
Pencegahan penularan melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya: a. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah; b. setia kepada satu pasangan seksual; c. menggunakan Kondom secara konsisten; d. penyediaan perbekalan kesehatan; dan e. meningkatkan kemampuan pencegahan dan pengobatan IMS
Terkait dengan pernyataan pada huruf (a) penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual tidak terkait dengan sifat hubungan seksual, dalam hal ini belum menikah, karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam dan di luar nikah jika salah satu atau kedua pasangan tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami atau laki-laki tidak memakai kondom. Ini fakta (medis).
Sedangkan pada huruf (b) juga tidak akurat karena kalau salah satu mengidap HIV/AIDS biar pun setia tetap bisa terjadi penularan HIV kalau suami tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan pasangan setia yang mengidap HIV/AIDS.
Untuk huruf (c) tidak ada penjelasan yang rinci kapan dan di mana seorang laki-laki harus memakai kondom agar tidak tertular HIV/AIDS.
Jika dikaitkan dengan latar belakang pembuatan Perda AIDS yaitu jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Serang, maka yang perlu di atur dalam perda adalah penanggulangan di hulu. 
Yakni dengan menjalankan program yang riil untuk mencegah insiden infeksi HIV baru, khususnya pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan PSK. Tapi, langkah ini hanya bisa dilakukan untuk PSK langsung jika praktek seks mereka dilokalisir.
Seperti diketahui PSK ada dua jenis, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Yang akan jadi pemicu ledakan AIDS di Kab Serang adalah pratek transaksi seks yang melibatkan PSK tidak langsung karena mereka tidak bisa dijangkau. Soalnya, transaksi dilakukan melalui HP dan media sosial dan prakteknya dilakukan di berbagai tempat, rumah, kos-kosan, penginapan, losmen, hotel melati sampai hotel berbintang dan apartemen.
Jika kelak Perda AIDS Kab Serang hanya copy-paste dari Perda-perda AIDS yang sudah ada, maka nasibnya sama saja dengan 128 Perda AIDS yang sudah ada hanya 'macan kertas' serta 'penghuni' rak perpustakaan dan lemari arsip. Pada saat yang sama penyebaran HIV/AIDS terus terjadi yang kelak bermura pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

22 Agustus 2019

Aktor Video Vina Garut Idap HIV/AIDS


Ilustrasi hasil tes HIV (Sumber: GETTY IMAGES)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Seorang pemeran Video Vina Garut idap HIV/AIDS. Yang pernah hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki itu dianjurkan jalani tes HIV.

‘Aktor’ pada ‘video panas’ yang lebih dikenal sebagai “Video Vina Garut” dilaporkan mengidap HIV/AIDS. Adegan syur direkam dalam dua video. Video pertama dua laki-laki dan satu perempuan, sedangkan di video kedua tiga laki-laki dan satu perempuan.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Garut sampai dengan Desember 2018 sebanyak 645 yang terdiri atas 253 HIV dan 392 AIDS. Sedangkan kasus kumulatif HIV/AIDS sampai tanggal 31/3-2019 di Jawa Barat 42.352 yang terdiri atas 35.529 HIV dan 6.823 AIDS. Sedangkan secara nasional jumlah kasus kumulatif 453.964 yang terdiri atas 338.363 HIV dan 115.601 AIDS (Laporan Triwulan I/2019 - Ditjen P2P, Kemenkes RI, 11/5-2019).

Dengan status HIV+ ‘aktor’ video syur itu berisiko menularkan HIV/AIDS ke orang-orang yang pernah melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan dia baik di dalam maupun di luar nikah.
Dilaporkan pula dua pemeran lain menunjukkan HIV negatif. Tapi, perlu diingat bahwa bisa jadi kedua orang yang disebut negatif HIV itu ada pada masa jendela yaitu mereka melakukan hubungan seksual berisiko di bawah tiga bulan.

Pada masa jendela hasil tes HIV dengan reagent ELISA, yang dicari bukan virus (HIV) tapi antibody HIV, hasilnya bisa: (a) negatif palsu (HIV sudah ada di darah tapi tidak terdeteksi atau hasil tes non-reaktif karena belum ada antibody HIV), dan (b) positif palsu (HIV tidak ada di darah tapi hasil tes reaktif).

Badan Kesehatan Sedunia (WHO) merekomendasikan setiap tes HIV harus dikonfirmasi dengan tes lain. Pada mulanya tes konfirmasi dianjurkan dengan tes Western Blot, tapi tes ini mahal dan di Indonesia sangat terbatas rumah sakit dan laboratorium yang menyediakan Western Blot. WHO kemudian menganjurkan tes konfirmasi dengan ELISA tiga kali, tapi dengan reagent dan teknik yang berbeda.

Kondisi negatif palsu bisa mencelakai karena orang-orang dengan hasil tes negatif palsu meresa dirinya aman sehingga tidak menerapkan seks aman (laki-laki memakai kondom setiap kali hubungan seksual, sedangkan perempuan hanya melayani laki-laki yang memakai kondom).

Tidak sedikit informasi yang salah atau ngawur dalam beberapa berita terkait dengan status HIV salah satu pemeran video syur Garut. Misalnya, penyakit yang mematikan, pengidapnya harus ditangani serius, dll. Ini semua menunjukkan kualitas narasumber dan wartawan yang sangat rendah terkait dengan pemahaman terhadap HIV/AIDS sebagai fakta medis.

Terkait dengan status HIV pemeran pria video syur itu yang layak dilakukan oleh Dinkes Kab Garut dan KPA Kab Garut adalah menggencarkan sosialisasi, terutama melalui media massa, media online dan media sosial agar orang-orang yang merasa pernah melakukan hubungan seksual dengan AK agar menjalani konseling dan tes HIV. Mereka bisa melalui Klinik VCT di Puskesmas atau rumah sakit umum terdekat. 

Jika orang-orang yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko dengan AK tidak menjalani tes HIV, maka mereka akan sampai pada masa AIDS, secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular, dengan kondisi kesehatan yang rapuh sehingga mudah kena penyakit. Pada gilirannya penyakit-penyakit yang masuk di masa AIDS, disebut infeksi oportunistik, akan jadi pemicu kematian.
Tapi, jika mereka tes HIV, setelah masa jendela atau minimal 3 bulan setelah hubungan seksual dengan AK, jika hasilnya negatif mereka akan dikonseling agar tidak melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS.

Kalau hasil tes positif, maka mereka akan ditangani oleh dokter. Jika sudah saatnya diobat ada obat antiretroviral (ARV) yang bisa menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat sehingga tetap bisa bekerja seperti layaknya orang yang tidak mengidap HIV/AIDS. Obat ARV gratis bagi yang menjalani tes HIV di Klinik-klinik VCT di Puskesmas atau rumah sakit umum daerah. [Sumber: tagar.id]