12 Juli 2019

Perilaku Seksual LGBT Juga Dilakukan oleh Sebagian Kaum Heteroseksual

Sumber: twgram.me

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

MENOLAK SEGALA BENTUK AKTIVITAS DAN TINDAKAN LGBT(LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER). LGBT ITU PENYAKIT BUKAN HAK ASASI MANUSIA "Kalian yang berdosa, kami yang kena azab". Ini adalah spanduk JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGER PADANG
Ada beberapa hal terkait dengan pernyataan di atas, yaitu:
Pertama, dengan menyebut 'menolak segala bentuk aktivitas dan tindakan LGBT' itu artinya yang ditolak adalah tindakan atau perbuatan LGBT. Tidak jelas tindakan atau perbuatan apa yang dimaksud dalam spanduk tsb.
Apakah mahasiswa dan civitas akademi Jurusan Biologi itu menolak usaha seorang waria (transgender) sebagai tukang rias atau pemotong rambut?
Tak kurang dari   Menristekdikti, M Nasir, yang mengatakan 'Kampus mestinya tidak dimasuki LGBT' (antaranews.com, 23/1-2016). Ini jelas tidak masuk akal sehat karena yang kasat mata hanya transgender, sedangkan lesbian, gay dan biseksual tidak kasat mata.
Kedua, kalau yang dimaksud dengan 'menolak segala bentuk aktivitas dan tindakan LGBT' adalah aktivitas seksual, maka tindakan seksual yang selalu dikaitkan dengan LGBT, khususnya gay dan transgender yaitu seks anal dan seks oral, juga dilakukan oleh orang-orang yang bukan LGBT.
TIdak sedikit pasangan suami-istri yang melakukan seks oral dan seks anal. Ada juga kasus suami memaksa istri melakukan seks oral, bahkan dalam posisi "69".
Ketiga, LGBT sebagai orientasi seksual ada di alam pikiran. Adalah hal yang mustahil melarang setiap orang berpikir soal seks anak dan seks oral.
Maka, yang merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum adalah tindakan atau perilaku seksual yang mereka lakukan.
Analoginya, seks oral dan seks anal pada laki-laki dan perempuan heteroseksual pun termasuk perbuatan melawan hukum. Bahkan, jika seorang suami memaksa istri seks oral atau seks anal itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagai marital rape atau perkosaan dalam perkawinan.
Maka, amatlah naif peringatan Jurusan Biologi itu jika dibawa ke ranah realitas sosial karena yang bisa dikenali dengan mata telanjang hanyalah transgender atau waria. Betapa menyedihkan kalau seorang waria dilarang beraktivitas sebagai penata rias atau pemotong rambut.
Jika yang dimaksud tindakan seksual, maka banyak kalangan heteroseksual yang juga melakukan tindakan seksual seperti yang dilakukan LGBT. Di kalangan remaja yang pacaran juga sering terjadi seks oral dan seks anal untuk menghindari kehamilan. Apakah mereka ini termasuk dalam amar Jurusan Biologi itu?
Dalam epidemi HIV/AIDS belakangan ini muncul mitos bahwa yang menyebarkan HIV/AIDS adalah LGBT. Ini keliru karena yang potensial sebagai penyebar HIV/AIDS di masyarakat justru laki-laki dan perempuan heteroseksual.
Penyebutan 'LGBT itu penyakit bukan hak asasi manusia' jika berdasarkan perilaku seksual tentulah laki-laki dan perempuan heteroseksual yang melakukan perbuatan LGBT, bahkan dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum, juga merupakan penyakit bukan hak sebagai seorang suami.
Apa kaitan antara LGBT sebagai orientasi seksual dengan dosa? Bagaimana pula dengan yang bukan LGBT tapi dalam pikirannya ada (seks) LGBT, apakah ini juga dosa? * [kompasiana.com/infokespro] *

07 Juli 2019

AIDS di Jawa Barat, Penanggulangan Hanya Andalkan Sosialisasi dan Kampanye

Ilustrasi (Sumber: bc.net.au)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP


"Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyatakan sampai hari ini ada hampir 50 ribu kasus HIV-AIDS (Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome). Terdiri dari 38 ribu kasus HIV dan 10 ribu lainnya terpapar AIDS." Ini lead pada berita "Ada Hampir 50 Ribu Kasus HIV-AIDS di Jawa Barat" (liputan6.com, 25/6-2019).
Laporan Triwulan I/2019 - Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 11/5-2019, menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Jabar dari tahun 1987 sd. 31 Maret 2019 mencapai 42.352 yang terdiri atas 35.529 HIV dan 6.823 AIDS. Jumlah ini menempatkan Jabar pada peringkat ke-4 secara nasional dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS terbanyak.
Ada beberapa hal yang terkait dengan fakta 'hampir 50.000 kasus HIV/AIDS di Jabar' yang tidak akurat dan tidak dibahas dalam berita, yaitu:
Pertama, angka 'hampir 50.000' hanyalah kasus yang terdeteksi. Epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan (hampir 50.00) adalah sebagian kecil dari kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat Jabar. Kasus ini (hampir 50.000) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan jumlah kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi di masyarakat Jabar digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut (Lihat Gambar)
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Diskriminasi di Hilir
Kedua, dalam berita tidak ada informasi tentang langkah Pemprov Jabar, dalam hal ini Dinkes Jabar, untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS yang digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut. Itu artinya warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat tanpa mereka sadari, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Ketiga, warga Jabar yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda secara fisik dan tidak ada pula keluhan kesehatan yang khas HIV/AIDS.
Keempat, penyebutan '10 ribu lainnya terpapar AIDS' salah besar karena AIDS bukan virus dan tidak pula jenis penyakit. AIDS adalah kondisi pada orang-orang yang sudah tertular HIV, yang secara statistik terjadi antara 5 -- 15 tahun setelah tertular HIV, yang ditandai dengan beberapa jenis penyakit yang disebut infeksi oportunistik. Tapi, perlu diingat tidak semuanya dalam kondisi sakit.
Lalu, apa yang dilakukan Dinkes Jabar untuk menanggulangi HIV/AIDS?
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, justru mengeluhkan tiga permasalahan besar: masalah anggaran, diskriminasi dan ketersediaan obat.
Dalam berita tidak ada penjelasan faktor risiko utama penularan HIV/AIDS terhadap hampir 50.000 warga Jabar. Jika faktor risiko utama adalah hubungan seksual yang berisiko pada hertoseksual, yaitu hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), maka yang diperlukan adalah intervensi untuk menjalankan program kepatuhan memakai kondom bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Persoalan besar adalah praktek transaksi seks yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa dilakukan intervensi.
PSK sendiri dikenal ada dua jenis, yaitu:
(a). PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti yang mangkal di tempat pelacuran atau mejeng di tempat-tempat umum, dan
Mitos Bukan PSK
(b). PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata. Mereka ini 'menyamar' sebagai anak sekolah, mahasiswi, cewek pemijat, cewek pemandu lagu, ibu-ibu, dll. Dalam prakteknya mereka ini sama dengan PSK langsung sehingga berisiko tertular HIV/AIDS.
Sebesar apa pun anggaran tidak akan berguna untuk melakukan intervensi terhadap laki-laki yang melakukan hubungan seksual berisiko (tidak memakai kondom) dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung karena mereka tidak bisa dijangkau (Lihat Gambar).
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Sedangkan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha (Orang dengan HIV/AIDS) justru terjadi di hilir yaitu terhadap warga yang sudah menjalani tes HIV dengan hasil positif. Yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu agar ada penurunan jumlah warga yang tertular HIV.
Orang-orang yang terdeteksi HIV-positif tidak ototmatis memerlukan obat, seperti obat antiretroviral (ARV). Odha baru minum obat ARV jika hasil tes CD4 di bawah 350. Sedangkan obat untuk penyakit-penyakit infeksi oportunistik, seperti diare, ruam, TB, dll. tersedia secara luas di puskesmas dan rumah sakit.
Sedangkan 'sosialiasi dan kampanye soal HIV-AIDS ke publik' ibarat menggantang asap karena sosialisasi tidak ototmatis mengubah perilaku seksual berisiko. Butuh waktu yang panjang untuk mengubah perilaku. Pada rentang waktu menerima sosialisasi dan mengubah perilaku bisa saja sudah terjadi penularan HIV/AIDS (Lihat Gambar).
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Lagi pula sering pula informasi HIV/AIDS dalam sosialisasi dan kampanye AIDS dibumbui dengan moral dan agama sehingga yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah). * [kompasiana.com/infokespro] *

Perda AIDS Kab Tegal Menanggulangi HIV/AIDS Tanpa Program Konkret

Ilustrasi (Sumber: precheck.com)

Ketika Thailand berhasil menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) dengan program ‘wajib kondom 100 persen’, Indonesia pun ‘mencangkok’ program tsb. yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Sampai Juli 2019 sudah ada 120-an Perda AIDS di Indonesia.

Celakanya, Perda-perda AIDS yang bertebaran di Nusantara tidak sejalan dengan program Thailand terutama terkait dengan sanksi. Program kondom Thailand menghukum germo atau mucikari jika ada PSK anak asuhnya terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, klamidia, virus hepatitis B, dll.).


Sedangkan di Indonesia yang dihukum di penjara adalah PSK. Ini tidak mengatasi masalah tapi membuat masalah baru yaitu menambah beban lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selain itu satu PSK dibui, ratusan PSK baru akan menggantikan tempat PSK yang dipenjarakan. Jika germo yang diberikan sanksi tentulah germo akan memaksa anak asuhnya menolak laki-laki kalau tidak pakai kondom.

Infeksi HIV Baru

Dengan langkah yang diterapkan melalui Perda AIDS insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK akan tetap dan terus terjadi karena tidak ada kontrol yang ketat terkait dengan pemakaian kondom pada kegiatan seks di pelacuran.

Yang bisa dilakukan melalui Perda AIDS hanyalah sebatas menurunkan insiden infeksi HIV/AIDS baru melalui laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Tapi, langkah ini hanya bisa dilakukan secara efektif jika praktek PSK dilokalisir. Sedangkan di Indonesia sejak reformasi praktek PSK tidak lagi dilokalisir.

Maka, amatlah tidak masuk akal kalau kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 4  Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), ditetapkan di Slawi pada tanggal 28 Agustus 2018, menyebutukan di Pasal 4 ayat (b) bahwa tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru.

Adalah hal yang mustahil ‘meniadakan infeksi HIV baru’ karena hubungan seksual berisiko tertular HIV terjadi setiap saat tanpa bisa diintervensi, yaitu:

(1). Laki-laki dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis), bisa sebagai suami atau lajang, warga Kab Tegal yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam nikah dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri karena bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS;

(2). Perempuan dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) bisa sebagai istri atau lajang, warga Kab Tegal yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam nikah dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri karena bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS;

(3). Laki-laki dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) warga Kab Tegal, bisa sebagai suami atau lajang, yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK, di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri, karena bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS,

PSK dikenal ada dua jenis, yaitu:

(a). PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti yang mangkal di tempat pelacuran atau mejeng di tempat-tempat umum, dan

(b). PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata. Mereka ini ‘menyamar’ sebagai anak sekolah, mahasiswi, cewek pemijat, cewek pemandu lagu, ibu-ibu, dll. Dalam prakteknya mereka ini sama dengan PSK langsung sehingga berisiko tertular HIV/AIDS.

(4). Laki-laki dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis), warga Kab Tegal, bisa sebagai suami atau lajang, yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, dengan waria di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri,. Sebuah studi di Surabaya awal tahun 1990-an menunjukkan laki-laki pelanggan waria umumnya laki-laki beristri. Ketika seks dengan waria mereka justru jadi ‘perempuan’ (dalam bahasa waria ditempong atau di anal) dan waria jadi ‘laki-laki’ (dalam bahasa waria menempong atau menganal).

Deteksi Dini

(5). Laki-laki dewasa biseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis dan sejenis), warga Kab Tegal,  bisa sebagai suami, yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri, dengan perempuan dan laki-laki yang berganti-ganti.

(6). Perempuan dewasa biseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis dan sejenis), bisa sebagai istri, yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di wilayah Kab Tegal, di luar wilayah Kab Tegal atau di luar negeri, dengan perempuan dan laki-laki yang berganti-ganti.

Apakah Perda AIDS Kab Tegal bisa melakukan intervensi terhadap perilaku berisiko nomor 1 – 6? Tentu saja tidak bisa. Itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Laki-laki dan perempuan yang tertular HIV akan jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Yang beristri atau bersuami menularkan ke istri atau suaminya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Tegal mencatat sampai Mei 2019 terdeteksi 933 kasus baru HIV/AIDS, sedangkan tahun lalu tercatat 872 kasus HIV/AIDS (jateng.tribunnews.com, 3/7-2019).

Salah satu langkah yang ditawarkan dalam Perda AIDS adalah deteksi dini. Di  Pasal 17 ayat (1) diseburtkan pemeriksaan deteksi dini HIV-AIDS dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV-AIDS.

Deteksi dini yang menemukan warga Kab Tegal yang mengidap HIV/AIDS adalah langkah di hilir, yang diperlukan adalah langkah di hulu yaitu program yang mencegah ada (lagi) warga Kab Tegal yang tertular HIV.

Sebelum warga Kab Tegal yang mengidap HIV/AIDS terdeteksi, mereka jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS sehingga mereka sudah menularkan HIV ke warga lain terutama melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah.

Maka, ketika insiden infeksi HIV baru terus terjadi dan warga yang tertular jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS tanpa mereka sadari karena tidak ada ciri-ciri khas pada fisik dan keluhan kesehatan warga yang mengidap HIV/AIDS. Itu artinya penyebaran HIV/AIDS di Kab Tegal jadi ‘bom waktu’ yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. * [kompasiana.com/infokespro] *

03 Juli 2019

Mitos Hambat Penanggulangan AIDS di Indonesia

Ilustrasi (Sumber: samaa.tv)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP

“Ke mana panah akan Anda tarik, ke atas atau ke bawah?”


Itulah pertanyaan yang diajukan kepada 20 peserta pelatihan "Pemberitaan Media yang Positif bagi ODHA" yang didukung oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumut (17-19 Juni 2019) dan di Medan (20-22 Juni 2019) separuh mengatakan ke atas dan selebihnya ragu-ragu.

Ketika mitos (anggapan yang salah) menggelayut di benak, maka fakta pun diabaikan. Sebelum dan sejak epidemi HIV/AIDS diakui pemerintah di Indonesia pada tahun 1987 banyak kalangan mulai dari menteri, pejabat tinggi, tokoh masyarakat dan tokoh agama selalu mengait-ngaitkan penularan HIV/AIDS dengan zina, pelacuran, homoseksual, seks pranikah, seks di luar nikah, serta seks menyimpang.

Mitos kian subur karena kasus pertama yang diakui pemerintah terdeteksi pada turis Belanda, seorang laki-laki gay (homoseksual), di RS Sangkah, Denpasar, Bali. Inilah yang menyuburkan mitos: homoseksual, gay, bule, orang asing, dan luar negeri.


Celakanya, upaya untuk memupus mitos terhalang karena masyarakat lebih mengikuti pernyataan pejabat, tokoh masyarakat dan tokoh agama ketimbang pakar kesehatan yang kompeten tentang HIV/AIDS. Masyarakat dicekoki informasi ngawur bin ngaco tentang HIV/AIDS seperti layaknya terori jarum hipodermik. Dalam konteks HIV/AIDS informasi dibalut dan dibumbui dengan moral dan agama dan disampaikan oleh pejabat dan tokoh sebagai orasi moral sehingga mudah menembus alam bawah sadar sebagian orang yang tingkat literasinya rendah dan tidak mempunyai akses ke media yang memegang teguh asas jurnalistik.

Akibatnya, banyak orang yang abai terhadap upaya pencegahan HIV/AIDS karena mereka berpegang pada mitos: mereka tidak melacur, mereka tidak berzina dengan pekerja seks komersial (PSK), mereka tidak seks di lokalisasi pelacuran, dll.


Kembali ke peserta pelatihan tadi. Sebagian dari mereka adalah wartawan yang berpegang pada fakta. Artinya, ketika mereka menulis berita dan artikel tentang HIV/AIDS mereka harus mencari narasumber yang berkompeten yaitu dokter ahli yang terkait dengan HIV/AIDS yaitu penyakit dalam atau hematologi. Soalnya, biar pun HIV/AIDS al. ditularkan melalui hubungan seksual infeksinya justru tidak di alat kelamin, tapi di darah. Maka, wartawan yang mewancarai dokter ahli kandungan, misalnya, tidak kompeten.

Begitu juga dengan peserta dari kelompok dampingan (CSO – care support and outreach) yang sejak awal bergelut dengan Odha (Orang dengan HIV/AIDS) tentu tidak ragu-ragu menarik panah ke bawah. Tapi, mereka pun rupanya masih diselimuti mitos.

Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual penetrasi (seks vaginal, seks anal dan seks oral) bisa terjadi di dalam dan di luar nikah jika salah satu ada dua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom ketika terjadi hubungan seksual. Ini fakta (medis).

Maka, kalau informasi yang baku ini sudah dipegang oleh wartawan dan CSO, khususnya peserta pelatihan, tentulah jawaban mereka serentak “ …. ke bawah ….”. Kuncinya ada pada status HIV pasangan tsb. yaitu laki-laki dan perempuan tidak mengidap HIV/AIDS (HIV-negatif).

Apa pun sifat dan bentuk hubungan seksual yang mereka lakukan tidak ada risiko penularan HIV karena keduanya HIV-negatif.

Untuk itulah wartawan dan CSO diharapkan secara terus-menerus menyebarkan informasi yang baku tentang HIV/AIDS agar tidak ada lagi yang terbelenggu mitos sehingga bisa melindungi diri dari risiko tertular HIV/AIDS. * [kompasiana.com/infokespro] *

23 Januari 2019

Peringkat Provinsi Berdasarkan Jumlah Kasus AIDS per September 2018

ni peringkat provinsi berdasarkan kasus AIDS dari tahun 1987 sd. 30 September 2018 .... persentase kematian pengidap HIV/AIDS krn penyakit terkait AIDS paling tinggi di Kalimanan Utara .... (Syaiful W. HARAHAP)

dok pribadi

Peringkat Provinsi Berdasarkan Jumlah Kumulatif HIV/AIDS per September 2018

Ini peringkat provinsi berdasarkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 1987 sd. 30 September 2018 .... mendekat setengah juta kasus .... (Syaiful W. HARAHAP)


dok pribadi


AIDS di Lombok Barat Abaikan Perilaku Seks Laki-laki Heteroseksual

Ilustrasi (Sumber: levistrauss.com)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Meluasnya segmentasi pada kelompok resiko rendah seperti ibu rumah tangga dan balita membuat semua pihak merasa semakin khawatir, mengingat institusi ini dianggap sebagai pertaruhan dan benteng terakhir dalam upaya mencegah meluasnya kasus HIV AIDS di Kabupaten Lombok Barat. Ini pernyataan dalam berita "Pemkab Lobar Gelar Pencegahan Meluasnya HIV/AIDS" di hariannusa.com(10/10-2018).
Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Lombok Barat (Lobar), NTB, adalah 240 yang terdiri atas 126 HIV dan 114 AIDS.
Celakanya, dalam berita sama sekali tidak ada pembahasan tentang mengapa ibu rumah tangga sebagai kelompok risiko rendah dan balita tertular HIV. Berita yang bersumber dari kegiatan sosialisasi lebih memilih isu yang sensasional yaitu tentang LGBT daripada melihat perilaku seksual sebagian suami yang berisiko tertular HIV/AIDS.
Padahal, penyebutan LGBT dikaitkan langsung dengan HIV/AIDS tidak akurat karena tidak ada kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko seksual pada Lesbian. Sedangkan HIV/AIDS pada kalangan gay terjadi di kominias gay secara terbatas. HIV/AIDS pada transgender, dikenal sebagai waria, justru tertular dari kalangan laki-laki heteroseksual, sebagai beristri.
Yang jadi masalah besar adalah laki-laki biseksual yang dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, tapi juga tertarik secara seksual kepada laki-laki. Laki-laki biseksual jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari komunitas LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki) ke masyarakat, dalam hal ini perempuan sebagai pasangan seks heteroseksual, al. istri.
Sosialiasi juga yang lebih memilih isu yang sensasional dapat dilihat dari pernyataan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)  Lobar, yang mengungkapkan kekhawatirannya akan perkembangan Kelompok LGBT yang telah berani menampakkan keberadaaanya secara terang- terangan dan tanpa malu-malu. Kelompok ini merupakan salah satu penyebab kasus HIV AIDS terbanyak juga.
Penularan dan penyebaran HIV/AIDS tidak ada kaitannya secara langsung dengan orientasi seksual. Maka, pernyataan "Kelompok ini merupakan salah satu penyebab kasus HIV AIDS terbanyak juga" tidak tepat karena tidak ada kasus HIV/AIDS pada L (Lesbian) dan kasus HIV/AIDS pada transgender atau waria justru datang dari kalangan laki-laki heteroseksual yang sebagian beristri, selanjutnya suami-suami lain tertular HIV dari waria.
Sebuah studi di Kota Surabaya (tahun 1990-an) menunjukkan yang jadi pelanggan seks waria adalah laki-laki heteroseksual yang beristri. Celakanya, suami-suami itu jadi 'perempuan' (ditempong) ketika seks dengan waria (waria menempong).
Itulah salah satu penyebab kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada ibu rumah tangga yang selanjutnya pada bayi dan balita. Selain dengan waria tidak sedikit pula suami yang jadi pelanggan pekerja seks komersial (PSK). Risiko suami-suami tertular HIV/AIDS melalui seks dengan PSK adalah mereka tidak memakai kondom setiap kali seks dengan PSK.
Jika Pemkab Lobar ingin menanggulangi HIV/AIDS yang ditangani adalah PSK yaitu melakukan intervensi agar setiap laki-laki yang seks dengan PSK wajib memakai kondom. Tapi,ini hanya bisa dilakukan jika praktek PSK dilokalisir. 
Yang perlu diingat adalah penanggulangan HIV/AIDS pada laki-laki yang seks dengan PSK hanya bisa menurunkan jumlah kasus infeksi baru.
Tapi, persoalan jadi rumit karena praktek PSK tidak dilokalisir. Transaksi seks berisiko tertular HIV/AIDS dengan PSK terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai macam modus. Bahkan, memamai alat komunikasi ponsel dan media sosial.
Tanpa ada program konkret, tertutama intervensi terhadap transaksi seks yang melibatkan PSK, maka selama itu pula kasus HIV/AIDS baru akan terus terjadi. Pada gilirannya laki-laki dewasa, dalam kehidupan sehari-hari ada yang jadi suami, yang tertular HIV/AIDS dari PSK akan jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Penyebaran HIV di masyarakat terjadi secara diam-diam karena warga Lobar yang tertular HIV/AIDS yang belum terdeteksi tidak menyadari dirinya mengidap HIV/AIDS. Ini terjadi karena tidak ada tanda-tanda yang khas pada fisik dan keluhan kesehatan warga yang mengidap HIV/AIDS.
Maka, Pemkab Lobar pun dituntut untuk membuat regulasi untuk mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS tanpa melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Tapa program yang riil penyebaran HIV/AIDS di Lobar ibarat 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

AIDS di Riau, Tidak Ada Kasus HIV/AIDS dengan Faktor Risiko Seks Lesbian

Ilustrasi (Sumber: bbc.com)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Ekslusif. Kasus HIV AIDS di Riau Didominasi LGBT. 64 Orang Usia Milenial. Ini judul berita di pekanbaru.tribunnews.com (8/10-2018).
Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 24 Mei 2017, menyebutkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Riau sampai tanggal 31 Maret 2917 adalah 5.567 yang terdiri atas 3.838 HIV dan 1.729 AIDS. Sedangkan periode Januari-September 2018 terdeteksi 393 kasus HIV/AIDS.
Pertama, pemakaian kata dominasi salah karena dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya) [KBBI]. Penularan HIV/AIDS tidak bisa didominasi oleh kelompok, jenis kelamin atau orientasi seksual.
Kedua, L pada LGBT adalah lesbian. Tidak ada laporan kasus penularan HIV dengan faktor risiko seks pada lesbian. Tidak ada seks penetrasi pada lesbian.
Ketiga, kalau yang disebut milenial berdasarkan usia yaitu di bawah 15-24 tahun, maka kasus HIV/AIDS pada kalangan tsb. justru realistis karena pada masa itu dorongan seks sangat kuat sehingga banyak yang melakukan seks berisiko tertular HIV/AIDS yaitu melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Kekacauan kian menjadi-jadi pada lead berita: Penderita HIV dan AIDS di Riau dari kalangan anak muda atau generasi milenial cukup tinggi, didominasi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tidak otomatis menderita. Kasus HIV/AIDS pada kaangan anak muda atau generasi milenial tinggi karena mereka, al. termakan mitos (anggapan yang salah) bahwa HIV/AIDS hanya menular melalui zina dengan PSK di lokalisasi pelacuran. Mereka justru seks bukan dengan PSK sehingga merasa tidak berisiko.
Padahal, PSK dikenal dua jenis, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan, dan
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Banyak orang yang termakan mitos tertular HIV/AIDS karena seks dengan PSK tidak langsung.
Lagi pula kalau kasus HIV/AIDS banyak pada gay itu artinya penyebaran HIV/AIDS kecil karena mereka tidak punya istri. Bandingkan dengan laki-laki heteroseksual. Jika seorang laki-laki heteroseksual tertular HIV/AIDS, maka dia akan jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Yang beristri menularkan HIV ke istri (horizontal), kalau istri tertular ada pula risiko penularan ke janin yang dikandung istrinya kelak (vertikal). Bahkan, ada laki-laki yang beristri lebih dari satu.
Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P), Muhammad Ridwan, ini rancu. Disebutkan: " .... faktor risiko penyebaran kasus HIV dan AIDS ahun ini didominasi oleh kaum heteroseksual atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), yakni 124 kasus."
LGBT bukan heteroseksual, tapi homoseksual yaitu gay dan lesbian. Sedangkan biseksual adalah heteroseksual dan homoseksual. Sedangkan transgender ada yang heteroseksual dan ada pula yang homoseksual.
Disebutkan pula: " .... berdasarkan analisa Diskes dan Komisi Penanggulangan AIDS(KPA) Provinsi Riau, masih banyak kalangan muda terjangkit HIV/AIDS melalui aktifitas LGBT namun belum terdeteksi."
 Seperti dijelaskan di atas tidak ada faktor risiko penularan HIV/AIDS melalui seks pada lesbian. Aktivitas seks pada gay terjadi di komintas mereka. Yang jadi persoalan besar adalah laki-laki biseksual yang berperan sebagai heteroseksual (ada yang beristri) dan sebagai homoseksual sehingga mereka jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari kominitas biseksual ke masyarakat, al. istri dan pasangan seks mereka.
Sedangkan transgender, yang jadi pelanggan waria adalah laki-laki heteroseksual sebagian besar beristri. Studi di Surabaya (1990-an) menunjukkan laki-laki heteroseksual yang beristri jadi 'perempuan' (ditempong) ketika seks dengan waria (waria jadi laki-laki yang menempong). Akibatnya, laki-laki heteroseksual beristri rentan tertular HIV/AIDS dari waria yang mengidap HIV/AIDS karena waria tidak memakai kondom ketika seks melalui anus laki-laki heteroseksual.
Dalam berita ini sama sekali tidak ada isu tentang laki-laki dewasa heteroseksual yang sering melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.
Apakah di Riau tidak ada PSK langsung dan PSK tidak langsung?
Kalaupun tidak ada, apakah ada jaminan tidak ada laki-laki dewasa warga Riau yang melakukan hubungan seksual berisiko tertular HIV di luar Riau atau di luar negeri?
Sedangkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS Riau sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es yaitu: jumlah kasus yang terdeteksi (5.567) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Pernyataan ini jelas tidak benar: Di antaranya dengan memberikan edukasi dan menganjurkan pemakaian alat kontrasepsi menghindari penularan penyakit HIV/AIDS. Soalnya, tidak semua alat kontrasepsi bisa mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Yang bisa hanya kondom.
Selama tidak ada langkah konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Riau sebagai 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

AIDS Bandung Barat, Kematian Pengidap HIV/AIDS Bukan Karena HIV/AIDS

Ilustrasi (Sumber: independent.co.uk)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP


25 Warga Meninggal Akibat HIV AIDS, Ini yang Dilakukan Dinkes Bandung Barat. Ini judul berita di pikiran-rakyat.com (3/10-2018).
Judul berita ini menyesatkan karena belum ada kasus kematian pada pengidap HIV/AIDS karena HIV atau AIDS. Kematian pengidap HIV/AIDS bukan karena HIV/AIDS, tapi karena penyakit-penyakit yang ada pada masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV) yang disebut sebagai infeksi oportunistik, seperti diare, TB, dll.
Data Dinkes Kabupaten Bandung Barat, Jabar, sejak tahun 2011 sampai Juli 2018 terdeteksi 323 kasus HIV/AIDS dengan 25 kematian.
Penyesatan kian kental pada lead berita: "Sebanyak 25 orang di Kabupaten Bandung Barat meninggal akibat menderita HIV/AIDS ...."
Tidak semua orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS menderita. Semua pengidap penyakit menderita bukan hanya pengidap HIV/AIDS. Pengidap HIV/AIDS bisa menderita penyakit lain di masa AIDS jika tidak meminum obat antiretroviral (ARV) dan tidak ditangani oleh dokter.
Pernyataan di lead berita ini juga kacau-balau: Untuk meminimalisasi kasus HIV/AIDS, Dinas Kesehatan setempat mengintensifkan pemeriksaan voluntary counseling and testing (VCT) guna mendeteksi lebih dini resiko tertularnya penyakit tersebut.
Secara empiris menemukan kasus baru bukan mengurangi atau minimalisasi kasus HIV/AIDS, tapi justru menambah jumlah kasus HIV/AIDS. Deteksi dini terkait HIV/AIDS melalui tes HIV di Klinik VCT bukan meminimalkan kasus HIV/AIDS, tapi menambah jumlah kasus baru.
Lagi pula jika deteksi dini menemukan warga yang mengidap HIV/AIDS itu artinya sudah terjadi penularan HIV terhadap warga. Tes HIV melalui deteksi dini ada di hilir. Artinya, dibiarkan dulu warga tertular HIV baru dideteksi melalui tes HIV di Klinik VCT.
Dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan KBB, Hernawan Widjajanto, didampingi Kasi Pengendalian Penyakit Menular, Asep Sutia, di antara kelompok yang rawan tertular HIV/AIDS, yaitu pelaku heteroseksual, laki seks laki, ibu hamil, dan ibu rumah tangga.
Kerawanan terhadap risiko tertular HIV/AIDS bukan karena orientasi seksual, seperti heteroseksual, tapi karena perilaku seksual yang berisiko tertular HIV pada orang per orang. Misalnya, laki-laki dewasa yang sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Ibu hami dan ibu rumah tangga tidak rawan tertular HIV karena perilaku seksual mereka tidak berisiko. Mereka berada pada risiko tertular HIV karena suami mereka yang sering melakukan perilaku berisiko.
Dikatakan oleh Kadinkes Bandung Barat: "Untuk kelompok yang beresiko tertular HIV/AIDS ini, kami sarankan agar melakukan pemeriksaan VCT di rumah sakit."
Pernyataan ini tidak tepat karena yang berisiko tertular HIV bukan kelompok, tapi orang per orang. Seorang PSK pun bisa tidak berisiko kalau dia hanya melayani laki-laki yang memakai kondom.
Satu hal yang luput dari berita itu adalah perihal 25 warga Bandung Barat yang meninggal karena penyakit terkait HIV/AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi pada masa AIDS. Maka, ada kemungkinan sebelum meninggal mereka sudah menularkan HIV ke orang lain.
Yang jadi persoalan besar adalah kalau di antara 25 warga Bandung Barat yang meninggal itu ada PSK, maka ada ribuan laki-laki dewasa yang berisiko tertular HIV. Jika kematian terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular, maka ada 3.600 - 10.800 laki-laki yang berisiko tertular HIV (1 PSK x 3-5 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x 5 atau 15 tahun).
Maka, sudah saatnya Pemkab Bandung  Barat membuat regulasi untuk mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS karena kasus yang terdeteksi tidak menggamarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat. * [kompasiana.com/infokespro] *

Mencari Pengidap HIV/AIDS di Jakarta Barat

Ilustrasi (getty images)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Sudin Kesehatan Jakarta Barat Mencari Keberadaan Pengidap HIV/AIDS untuk Diobati. Ini judul berita di kompas.com (1/10-2018). Judul berita jadi kontra produktif dalam penanggulangan HIV/AIDS yang dilandasi empati.
Disebutkan bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Weningtyas, menyebut, pihaknya mencari pengidap penyakit HIV/AIDS di wilayahnya sebagai pemetaan populasi kunci yang akan dilakukan pada Oktober 2018.
Ada beberapa hal yang muncul dari judul berita dan kegiatan pemetaan tsb., yaitu:
Pertama, judul berita tsb. menyuburkan stigma (cap buruk) terhadap pengidap HIV/AIDS karena mereka harus dicari-cari untuk diobati.
Kedua, warga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS jika melalui tes HIV yang sesuai dengan standar porodusur operasi yang baku, seperti di Klinik VCT, maka mereka tidak perlu dicari-cari karena mereka sudah menerima konseling tentang HIV/AIDS sebelum dan sesudah tes HIV.
Ketiga, tidak semua pengidap HIV/AIDS membutuhkan pengobatan. Tidak semua pengidap HIV/AIDS terdeteksi dengan penyakit infeksi oportunistik. Jika mereka terdeteksi dengan penyakit, maka otomatis setelah tes HIV akan menerima pengobatan.
Keempat, tidak semua pengidap HIV/AIDS otomatis harus minum obat antiretroviral (ARV) ketika setelah tes HIV karena yang dianjurkan minum ARV adalah pengidap HIV/AIDS dengan CD4 di bawah 350.
Kelima, adalah hal yang mustahil mencari-cari pengidap HIV/AIDS di masyarakat karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka.
Kalau pun kemudian yang dijadikan sasaran adalah populasi kunci, yaitu pekerja seks komersial (PSK), penyalahguna narkoba dengan suntikan, lelaki suka seks dengan lelaki, dan waria juga akan menimbulkan kegaduhan yang berujung pada stigma dan diskriminasi (perlakuan berbeda).
Jika pencairan dilakukan dengan razia itu artinya terjadi perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena PSK tidak dilokalisir. Apa dasar hukum menetapkan seorang perempuan sebagai PSK?
Yang paling tidak masuk akal adalah mendata PSK tidak langsung karena mereka ini tidak kasat mata, yaitu: PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Jika dikaitkan dengan epidemi HIV/AIDS yang jadi persoalan bukan PSK, tapi laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ini bisa sebagai suami, pacar, selingkuhan, duda atau lajang yang akan jadi mata rantai penularan HIV secara horizontal di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Yang jadi persoalan besar di Jakarta Barat adalah perilaku seksual sebagian warga laki-laki dewasa yang sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Ini membuat insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.
Disebutkan oleh Weningtyas: "HIV harus ditemukan sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau ada banyak (yang ditemukan) jangan 'ih banyak banget', enggak. Justru memang harus dapat banyak, biar kalau ketemu diobatin sampai sembuh dan tuntas."'
Itu benar, tapi bagaimana caranya?
Bagaimana mencari-cari warga Jakarta Barat yang mengidap HIV/AIDS?
Apakah ada alat yang bisa mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS?
Adalah langkah yang naif mencari-cari pengidap HIV/AIDS hanya melalui pendataan populasi kunci karena yang jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terjadi secara diam-diam bagaikan 'bom waktu', justru bukan populasi kunci yaitu laki-laki dewasa heteroseksual penyuka seks dengan PSK.
Apakah Sudinkes Jakarta Barat bisa mendeteksi lelaki 'hidung belang' melalui pendataan?
Tidak perlu mencari-cari pengidap HIV/AIDS jika ada langkah yang komprehensif yang dijalankan dengan regulasi yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar HAM. * [kompasiana.com/infokespro] *