25 Juni 2016

Raperda HIV/AIDS Lagi-lagi (Hanya) Sebatas “Co-Pas” Tanpa Pasal-pasal yang Konkret Tanggulangi HIV/AIDS

Oleh SYAIFUL W. HARAHAP - AIDS Watch Indonesia

Tiduri Pelacur Didenda Rp 50 Juta” (poskotanews.com, 14/6-2016). “Tidak Pakai Kondom Saat Melacur Bakal Dipidana” (poskotanews.com, 30/9-2015).

Judul-judul berita di atas mewakili pasal-pasal di dalam 85 peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Perda-perda: provinsi (21), kabupaten (44) dan kota (20) yang yang memuat sanksi pidana dan denda terhadap pekerja seks komersial (PSK) jika ketahuan meladeni laki-laki ‘hidung belang’ melakukan hubungan seksual tidak memakai kondom.

Tapi, ada beberapa fakta yang luput dari dua hal yang dibicarakan di judul berita itu, yakni:

Pertama, jika razia dilakukan setelah terjadi hubungan seksual antara laki-laki ‘hidung belang’ dengan PSK itu artinya sudah ada kemungkinan terjadi penularan HIV. Laki-laki ‘hidung belang’ yang tertular HIV dari PSK tidak menyadarinya dan mereka pun menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat secara horizontal terutama melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah.

Kedua, mekanisme atau cara mencari atau mengetahui apakah PSK melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom pun di banyak Perda tidak sistematis. Ada yang melihat kondom bekas pakai di tempat yang disiapkan di kamar PSK.

Ketiga, kalau cara melihat apakah PSK melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom melalui tes IMS (infeksi menular seksual, seperti GO, sifilis, virus hepatitis B, dll.) dilakukan sekali sebulan itu artinya sudah banyak laki-laki ‘hidung belang’ yang berisiko tertular IMS, bisa pula sekaligus tertular HIV.

Keempat, jika sanksi pidana hanya diberikan kepada PSK itu artinya Perda membiarkan laki-laki ‘hidung belang’ yang menularkan HIV ke PSK dan yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat  melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah

Kelima, kalau yang dipidana dan didenda hanya PSK karena melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom, maka ini diskriminasi yang merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Moral dan Agama

Keenam, terkait dengan epidemi HIV/AIDS biar pun PSK dihukum penjara tidak mengatasi penyebaran IMS dan HIV karena laki-laki ‘hidung belang’ yang tertular HIV dari PSK yang dipenjara tadi jadi mata rantai penyebaran IMS, bisa sekaligus dengan HIV, di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah.

Enam hal itulah yang menjadi persoalan besar dalam perda-perda penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Celakanya, enam hal itu selalu terulang dalam rencana peraturan daerah (Raperda) berikutnya.

Hal lain yang juga selalu terulang dalam Perda-perda AIDS adalah faktor yang mendorong stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS (Odha), yaitu:

(1) Mengaitkan moral dan agama dalam pencegahan HIV/AIDS, misalnya dengan menyebutkan ‘iman dan taqwa’ sebagai faktor yang bisa mencegah penularan HIV. Tentu saja hal ini mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Odha karena dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman dan tidak bertaqwa.

(2) Mengitkan penularan HIV dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti selingkuh, pasangan yang bukan istri, dll. Ini juga mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Odha karena dikategorikan sebagai orang yang penuh dosa karena sudah melakukan zina. Ini tentu saja memojokkan ibu-ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suami melalui hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah. Lagi pula penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (sebelum menikah), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom

Seks Sebelum Menikah

(3) Mengatikan penularan HIV dengan hubungan seksual sebelum menikah. Tentu saja ini ngawur karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (sebelum menikah), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom. Celakanya, tidak dijelaskan hubungan seksual yang seperti apa dan yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah agar tidak tertular HIV/AIDS.

(4) Mengaitkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan ‘ketahanan keluarga’. Ini sangat menyakitkan karena masyarakat akan menilai pengidap HIV/AIDS sebagai orang yang hidup dalam keluarga yang tidak mempunyai ketahanan keluarga. Akibatnya pun sudah jelas yaitu stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS.

(5) Mengaitkan penanggulangan HIV/AIDS dengan ‘hidup sehat’. Ini juga sangat naif karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘hidup sehat’ karena orang-orang yang (bisa) melakukan hubungan seksual adalah orang-orang yang sehat. Lagi pula penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual  bukan karena sehat atau tidak sehat, tapi karena dilakukan dengan orang yang mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kndom.

(6) Mengaitkan pencegahan HIV/AIDS dengan ‘seks sehat’. Ini pun tidak jelas karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘seks sehat’. Yang jelas hubungan seksual bisa dilakukan dengan kondisi yang sehat. Semua hubungan seksual di dalam dan di luar nikah adalah sehat.

Persoalan lain yang selalu ada dalam perda-perda AIDS itu aalah sanksi bagi orang yang sengaja menularkan HIV/AIDS. Ini kontra produktif karena studi menunjukkan lebih dari 90 persen penularan HIV/AIDS terjadi tanpa disadari oleh yang menularkan dan yang ditularkan pada saat terjadi hubungan seksual.

Yang lebih konyol lagi juga ada dalam perda-perda AIDS, yaitu kewajiban bagi pemilik atau pengelola tempat-tempat hiburan melakukan pencegahan HIV. Ini ‘kan membuktikan bahwa praktek pelacuran tetap terjadi biar pun lokasi atau lokalisasi pelacuran ditutup. Kalau tidak ada praktek pelacuran di tempat-tempat hiburan itu, untuk apa mewajibkan pengelola atau pengusahnya menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS. Ini bentuk ril dari kemunafikan (massal). *** 

18 Juni 2016

Pak Luhut, Tidak Ada Kaitan Langsung antara Penularan HIV/AIDS dan Sembahyang .... -

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Selain penggunaan obat-obatan yang mengandung ekstasi dan narkoba, ia mengatakan ancaman terberat bagi masyarakat adalah penyakit HIV/AIDS. "Saya kadang-kadang tanya juga, kita ini katanya orang beragama, semua sembahyang tapi kok banyak sekali (kasus)." Ini pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua dalam berita “Luhut: Kalian Hati-hati jika Mendapat Tawaran Obat Kuat..” di kompas.com (17/6-2016).

Bukan hanya di Indonesia pada awalnya HIV/AIDS selalu dikait-kaitkan dengan moral dan agama, tapi banyak negara di dunia sudah memakai nalar sehingga mereka tidak lagi terjebak pada mitos (anggapan yang salah) tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS.

Ketika banyak negara sudah menanggalkan penyangkalan berbau moral dan agama, Indonesia justru sampai sekarang tetap mengaitkan moral dan agama secara langsung dengan HIV/AIDS.

Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi karena kondisi (saat) hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS, suami atau laki-laki tidak memakai kondom setiap kali sanggama) bukan karena sifat hubungan seksual (di luar nikah, zina, melacur, selingkuh, seks bebas, dll.).

Celakanya, sejak pemerintah mengakui HIV/AIDS sudah ada di Indonesia (1987) sampai sekarang penanggulangan HIV/AIDS tetap dikaitkan moral dan agama. Berbagai pernyataan pejabat, bahkan menteri kesehatan, sebagian pakar dan aktivis selalu mengaitkan perilaku amoral dan aagamis dengan penularan HIV/AIDS.

Bahkan, dalam banyak peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS disebutkan bahwa mencegah penularan HIV/AIDS adalah dengan meningkatkan ‘iman dan taqwa’.

Pertama, apa alat ukur ‘iman dan taqwa’?

Kedua, siapa yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mengukur ‘iman dan taqwa’ seseorang?

Ketiga, seberapa ukuran ‘iman dan taqwa’ yang bisa mencegah penularan HIV?

Di sisi lian pengaitan ‘iman dan taqwa’ mendorong stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) karena masyarakat akan melihat orang-orang yang mengidap HIV/AIDS karena karena tidak punya ‘iman dan taqwa’.

Di Perda lain disebutkan pula untuk mencegah HIV adalah dengan meningkatkan ketahahan keluarga. Ini juga perlu alat ukur, tapi apakah ada ukuran ‘ketahanan keluarga’ yang tepat yang bisa mencegah HIV/AIDS?

Maka, Pak Luhut rupanya tidak mengikuti perkembangan pola pikir sebagian besar pola penanggulangan HIV/AIDS yang sama sekali tidak beranjak dari sisuati di awal epidemi (1987).

Terkait dengan HIV/AIDS di Merauke ada penyangkalan yang sangat kuat yang mengabaikan perilaku seks sebagian laki-laki di sana dengan menyalahkan nelayan Thailand sebagai penyebar HIV/AIDS. Belakangan ‘kambing hitam’ tertuju kepada pekerja seks komersial (PSK).

Adalah hal yang mustahil HIV sebagai virus disebarkan oleh nelayan Thailand ke penduduk Merauke karena penularan HIV al. melalui hubungan seksual tanpa kondom. Maka, yang jadi pertanyaan adalah: Bagaimana virus HIV pada nelayan Thailand pindah ke penduduk Merauke?

Di salah satu sesi pada Kongres AIDS Internasional Asia dan Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina (1997), Hadi M. Abednego, waktu itu Dirjen PPM & PLP Depkes, diprotes oleh aktivis AIDS Thailand karena menuding nelayan Thailandlah yang menyebarkan HIV/AIDS di Merauke. “Apakah penduduk Merauke tidak ada yang keluar daerah dan melakukan hubungan seksual berisiko?” sergah gadis aktivis itu.

Di bagian lain Luhut meminta para petinggi TNI AD, AL dan kepolisian, serta bupati dan tokoh agama setempat untuk bersama-sama masyarakat membendung penyebaran HIV/AIDS dan narkoba.

Narkoba tidak bisa dibendung karena diperlukan juga untuk medis, seperti obat anestesi pada pasien yang menjalani bedah. Yang bisa dibendung adalah penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan HIV/AIDS sama sekali tidak bisa dibendung karena virus ada di dalam tubuh orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Yang bisa dilakukan adalah mengajak laki-laki dewasa penduduk Merauke agar tidak melakukan perilaku berisiko di Merauke atau di luar Merauke, yaitu: 

(a) Tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti, dan 

(b) Tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), baik PSK langsung maupun PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Persoalannya adalah: Apakah ajakan tidak melakukan perilak berisiko serta-merta diikuti oleh laki-laki dewasa?

Tentu saja tidak!

Maka, langkah konkret adalah melakukan intervensi yaitu ‘wajib memakai kondom’ terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Apakah langkah ini berjalan di Merauke?

Kalau tidak diterapkan itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi sehingga penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, terus terjadi. Kondisi ini kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***  ***

16 Juni 2016

Di Temanggung, Jateng, Suami-suami “Dibiarkan” Tularkan HIV ke Istri ....

Oleh: Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

“Ia (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Suparjo-pen.) mengatakan bahwa tingginya jumlah balita penderita HIV maka sosialisasi pencegahan penyakit tersebut diutamakan kaum ibu, khusus ibu hamil.” Pernyataan ini ada dalam berita “21 balita di Temanggung menderita HIV/AIDS” (antaranews, 15/6-2016).

Pernyataan Suparjo ini menunjukkan betapa perempuan yang selalu disalahkan di satu sisi dan di sisi lain mereka dibiarkan tertular HIV. Kalau saja penanggulangan HIV/AIDS dilakukan dengan cara-cara yang realistis, maka sosialisasi pencegahan HIV/AIDS ditujukan kepada laki-laki karena dalam kasus ibu hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang menjadi ‘aktor’ sebagai penular adalah suami.

Disebutkan di Temanggung terdeteksi 21 balita yang mengidap HIV/AIDS. Angka ini membuka fakta yaitu ada 21 istri dan 21 suami yang mengidap HIV/AIDS. Kalau 21 suami itu mempunyai istri lebih dari 1, maka perempuan yang berisiko tertular HIV pun kian banyak.

Sosialiasi kepada ibu-ibu hamil agar mengikuti program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya adalah program di hilir. Artinya, Pemkab Temanggung membiarkan istri-istri ditulari HIV oleh suami mereka.

Maka, langkah yang tepat adalah mengajak suami-suami untuk menjaga agar istrinya tidak tertular HIV. Dalam hal ini ada tiga pilihan, yaitu:

Pertama, sama sekali tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko, yaitu: (a) tidak melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, tanpa memakai kondom dengan perempuan yang berganti-ganti, dan (b) tidak melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK). Dalam hal ini PSK langsung dan PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Kedua, melakukan perilaku berisiko dengan selalu memakai kondom pada setiap hubungan seksual.

Ketiga, melakukan perilaku berisiko tanpa memakai konom pada setiap hubungan seksual, tapi selalu memakai kondom jika sanggama dengan istri.

Selama sosialiasi hanya ke ibu-ibu, dalam hal ini istri, maka penyebaran HIV/AIDS di Temanggung kelak akan berakhir pada ‘ledakan AIDS’ karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi pada laki-laki dewasa (baca: suami). Suami-suami itu menularkan HIV ke istri(-istri)nya dan pasangan seks yang lain yang selanjuta istri atau perempuan yang tertular HIV akan menularkan HIV pula ke bayi yang mereka kandung. ***

13 Juni 2016

HIV/AIDS di Lanny Jaya, Papua: “Pak Bupati, Tes Darah adalah Penanggulangan di Hilir ....”


Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Guna mengidentifikasi tingkat pengidap dan penyebaran HIV/AIDS, Bupati Lanny Jaya, Provinsi Papua, mencanangkan program tes darah bagi warga, pegawai negeri sipil (PNS), dan seluruh anggota TNI/Polri di sana.” Ini lead pada berita “Identifikasi Pengidap HIV/AIDS, Bupati Canangkan Program Tes Darah” (news.okezone.com, 11/6-2016).

Ada beberapa hal yang terkait dengan rencana bupati terkait dengan tes HIV terhadap semua warga, al.:

Pertama, tes HIV (dalam berita disebut tes darah) adalah langkah di hilir. Artinya, Pemkab Lanny Jaya membiarkan penduduk tertular HIV.

Kedua, ada masa jendela. Artinya, ada penduduk yang menjalani tes HIV baru tertular HIV di bawah tiga bulan hasil tes bisa negatif palsu (HIV sudah ada di darah tapi tidak terdeteksi karena belum ada antibody HIV).

Terkait dengan hal yang pertama, maka yang perlu dilakukan Pemkab Lanny Jaya adalah merancang program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Soalnya, jika tes HIV mendeteksi ada penduduk yang mengidap HIV/AIDS itu artinya penduduk tadi sudah tertular, bahkan bisa jadi dia sudah pula menularkan HIV ke orang lain tanpa mereka sadari.

Pertanyaan untuk Pak Bupati:

(1) Apakah di wilayah Kab Lanny Jaya ada kegiatan pelacuran yang melibatkan PSK?

Ya, Pak Bupati tentu akan membusungkan dada dengan mengatakan: Tidak ada!

Memang, di satu sisi Pak Bupati benar karena tidak ada pelacuran yang dilokalisir dengan regulasi. Tapi, praktek pelacuran yang melibatkan PSK (langsung dan tidak langsung) tentu saja terjadi di wilayah Kab Lanny Jaya.

Selanjutnya, apakah bisa dijamin tidak ada laki-laki dewasa penduduk Kab Lanny Jaya yang melakukan hubungan seksual berisiko di luar wilayah Kab Lanny Jaya?

Tentu saja tidak bisa dijamin.

Maka, biar pun pada tanggal tertentu semua penduduk Kab Lanny Jaya menjalani tes HIV itu bukan kondisi ril kasus pengidap HIV/AIDS karena: (a) Ada yang masih di masa jendela, dan (b) Setelah tes HIV ada lagi yang akan tertular HIV

Itu artinya Pemkab Lanny Jaya harus melakukan tes HIV secara rutin. Ini jelas menguras dana dan tenaga yang sama sekali tidak bisa menanggulangi insiden infeksi HIV baru.

Disebutkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait: "Ada KPA, ada PMI, ada WFI, dan ini kita digenjot terus, karena yang kita lakukan adalah untuk membongkar jumlah pengidap HIV AIDS yang pasti."

Kasus HIV/AIDS yang ‘dibongkar’ hanya warga yang sudah tertular HIV lebih dari tiga bulan. Sedangkan warga yang berada pada masa jendela, hasil tes HIV negatif, akan menjadi penyebar HIV secara horizontal, al. melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam dan di luar nikah. Selain itu setelah tes HIV ada lagi penduduk yang tertular.

Untuk ‘membongkar’ kasus HIV/AIDS yang ‘tersembunyi’ di masyarakat bukan dengan melakukan tes HIV terhadap semua warga, tapi melalui cara-cara yang komprehensif dengan menerapkan sistem. Misalnya, pasien TBC, pengidap sifilis, dan pengidap GO diwajibkan tes HIV ketika mereka berobat. Suami ibu rumah tangga yang hamil diwajibkan konseling dan tes HIV.

Cara yang sistematis itulah yang bisa ‘membongkar’ kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat, dan secara bersamaan ada pula program pencegahan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui program ‘wajib kondom’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Di bagian lakin Sohilait mengatakan: "Kami mau membongkar dulu jumlah pengidap HIV/AIDS ini, karena menurut kami dengan kita bongkar, dan kita bisa ketahui jumlah pastinya, maka akan mudah untuk mengisolasi atau melakukan penekanan jumlahnya lagi.”

Jumlah pengidap HIV/AIDS yang disebut Sohilait pasti itu hanya pada saat dilakukan tes HIV. Selain yang berad pada masa jendela, setelah tes HIV tetap saja ada lagi warga yang tertular HIV yaitu warga yang melakukan perilaku berisiko, yaitu:

(1) pernah atau sering melakukan hubungan seskual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti,  dan

(2) pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK dan waria.

Yang jadi masalah besar adalah kondisi (1) tidak bisa diintervensi karena hubungan seksual terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Sedangkan pada kondisi (2) juga tidak bisa dilakukan intervensi berupa program ‘wajib kondom’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK karena pratek pelacuran yang melibatkan PSK tidak dilokalisir dengan regulasi.

Adalah langkah yang akan sia-sia kalau menanggulangi penyebaran HIV/AIDS hanya dengan melakukan tes HIV terhadap semua warga, karena insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. ***

11 Juni 2016

Thailand Berhasil Memastikan “Generasi Bebas AIDS”, Bagaimana dengan Indonesia?

“Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Thailand telah menjadi negara pertama di Asia yang berhasil menghentikan transmisi HIV dari ibu ke anak.” In lead pada berita “Thailand Berhasil Hilangkan Transmisi HIV Ibu-Anak” (BBC Indonesia, 8/6-2016).

Berita ini menyentak karena data Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, sampai tanggal 31 Desember 2015 di Indonesia terdeteksi 10.626 ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS yang sudah sampai pada masa AIDS (kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah rusak dan mudah dimasuk penyakit yang terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular HIV). Sedangkan jumlah anak berusia di bawah empat tahun yang hidup dengan HIV/AIDS dari tahun 2010-2015 sebanyak 3.441 (tahun 2015 data sampai dengan bulan April).

Secara global setiap tahun, 1,4 juta pengidap HIV akan hamil. Jumlah anak yang lahir dengan HIV/AIDS setiap tahun mencapai 400.000 pada tahun 2009, namun pada tahun 2013 turun jadi 240.000 karena program pencegahan.

Itu artinya ada 10.626 bayi yang akan lahir di Indonesia dengan HIV/AIDS yang tertular secara vertikal dari ibu-ke-bayi pada masa kehamilan atau pada saat persalinan. Celakanya, tidak ada program yang komprehensif untuk mendeteksi ibu-ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS karena yang ada hanya anjuran kepada ibu hamil ketika memeriksakan kehamilan di sarana kesehatan pemerintah.

Soalnya, tanpa program pencegahan pada ibu hamil risiko tertular HIV pada bayi bisa mencapai 45 persen. Artinya, jika ada 100 perempuan pengidap HIV/AIDS melahirkan ada 45 bayi yang lahir dengan HIV/AIDS. Kalau ditangani dokter dalam program pencegahan penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungya (dikenal luas sebagai PMTCT/Prevention of mother-to-child transmission), al. dengan pemberian obat dan persalinan dengan operasi caesar, risiko 1 persen bahkan bisa nol persen.

Pernyataan WHO menyebutkan Thailand adalah negara pertama dengan jumlah pengidap HIV/AIDS yang tinggi yang bisa memastikan generasi bebas AIDS. Ini benar-benar menyentak karena Indonesia dengan kasus yang jauh lebih kecil dari Thailand ternyata tidak mempunyai program yang konkret dengan skala nasional untuk memastikan generasi yang besar AIDS.

Disebutkan oleh Direktur Eksekutif UNAIDS, Michel Sidibe: "Kemajuan Thailand menunjukkan hal yang dapat dicapai ketika ilmu pengetahuan dan obat, didampingi dengan keberlangsungan kehendak politik.”

Keputusan politik di Thailand dalam penanggulangan HIV/AIDS memang menjadi pilar utama, seperti pemberlakuan ‘program wajib kondom 100 persen’ terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Program ini hanya bisa dijalankan dengan efektif kalau PSK dilokalisir. Celakanya, di Indonesia promosi kondom pun sudah ditentang habis-habisan oleh banyak kalangan. Lalu, pemerintah melalui Kemensos mati-matian pula menutup lokasi pelacuran di seluruh Indonesia.

Salah satu pintu masuk HIV/AIDS ke ibu rumah tangga adalah dari suami yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV/AIDS, yaitu suami-suami yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah, atau dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK langsung atau PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Karena tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual yang berisiko, maka jumlah ibu rumah tangga yang tertular HIV akan terus bertambah. Pada giliranya bayi yang lahir dengan HIV/AIDS pun terus bertambah karena tidak ada program yang konkret dengan skala nasional untuk mendeteksi HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga.

Untuk itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (kabupaten dan kota) karena masalah kesehatan sudah dilimpahkan ke daerah, harus membuat aturan yaitu peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan suami dari perempuan hamil yang memeriksa kehamilan atau berobat ke sarana kesehatan pemerintah menjalani konseling HIV/AIDS dan tes HIV jika perilakunya berisiko.

Istri atau pasangan dari suami atau laki-laki yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS pun menjalani konseling HIV/AIDS dan tes HIV. Selanjutnya, mengikuti program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi agar bayi yang lahir kelak bebas HIV/AIDS.

Tanpa program yang realistis, maka jumlah ibu yang tertular HIV akan bertambah dan bayi yang lahir dengan HIV pun akan banyak. Kelak akan terjadi ‘lost generation’ karena bayi-bayi yang lahir hidup dengan HIV/AIDS sepanjang hidupnya. ***

07 Juni 2016

Di Kudus, Penanggulangan AIDS Abaikan Laki-laki ‘Hidung Belang’ sebagai Penyebar HIV/AIDS

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Selanjutnya, perlu ada perhatian terhadap populasi kunci, yakni keberadaan kaum LSL atau lelaki suka lelaki, waria, wanita pekerja seks. Bentuk perhatiannya tentunya penanganan apakah ada yang terkena HIV-AIDS.” Ini pernyataan dalam berita “Perlu Ada Kesinambungan dalam Penanganan HIV-AIDS” di suaramerdeka.com (6/6-2016). 

Hal di atas terjadi di Kab Kudus, Jawa Tengah. Jumlah temuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dari tahun 2013 hingga September 2015 tercatat mencapai 242 kasus dan 55 penderita di antaranya meninggal dunia (news.okezone.com, 1/12-2015).

.

Langkah penanggulangan yang disebutkan di atas merupakan bagian upaya di hilir. Artinya, sudah terjadi penularan dari masyarakat ke populasi kunci dan dari populasi kunci ke masyarakat. Itu sama saja dengan melakukan pembiaran sehingga ada warga yang menularkan HIV/AIDS dan ada pula yang tertular HIV/AIDS.

(1) Ada laki-laki dewasa yang menularkan HIV/AIDS ke salah satu atau beberapa orang di komunitas populasi kunci karena tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual. Laki-laki ini dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, pelaku poligami, pacar, selingkuhan, PIL (Pria Idaman Lain), dll.

(2) Ada laki-laki dewasa yang tertular HIV/AIDS dari salah satu atau beberapa orang di komunitas populasi kunci karena tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual. Laki-laki ini dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, pelaku poligami, pacar, selingkuhan, PIL (Pria Idaman Lain), dll.

Laki-laki pada poin (1) dan (2) menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah.

Nah, yang jadi persoalan besar dalam penyebaran HIV/AIDS bukan populasi kunci, tapi laki-laki pada poin (1) dan (2).

Maka, untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS adalah diperlukan program yang konkret yaitu ‘program wajib kondom’ bagi laki-laki (‘hidung belang’) berupa intervensi agar laki-laki tsb. selalu memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan populasi kunci.

Sayangnya, intervensi ‘program wajib kondom’ hanya bisa dijalankan dengan efektif jika praktek pekerja seks komersial (PSK) dilokalisir yaitu terhadap PSK langsung, sedangkan terhadap PSK tidak langsung program itu tidak bisa dijalankan.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Dalam berita pihak Dinas Kesehatan Kab Kudus mengatakan: ada  tiga rencana tindakan pengendalian HIV-AIDS. Pertama menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru, kedua menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV-AIDS, dan ketiga menurunkan stigma dan diskrimansi orang hidup dengan HIV- AIDS (odha).

Rencana pertama yaitu ‘menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru’ adalah mustahil dijalankan di Kab Kudus jika PSK tidak dilokalisir dan tidak ada intervensi ‘program wajib kondom’ bagi laki-laki ‘hidung belang’ yang ngeseks dengan populasi kunci. Rencana ini hanya utopia bagaikan punguk rindukan bulan.

Rencana kedua yaitu ‘menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV-AIDS’ juga hanya angan-angan karena tidak ada program yang konkret untuk mendeteksi warga yang sudah mengidap HIV/AIDS. Selama ini kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada pasien di rumah sakit dan pada perempuan hamil. Itu artinya Dinkes hanya menunggu, pada saat yang sama penyebaran HIV di masyarakat terus terjadi.

Rencana ketiga yaitu ‘menurunkan stigma dan diskrimansi orang hidup dengan HIV- AIDS (odha)’ ini juga hanya ‘pepesan kosong’ karena fakta menunjukkan stigma dan diskriminasi justru terjadi di sarana kesehatan. Peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS juga mendorong mesyarakat melakukan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang ketahuan mengidap HIV/AIDS.

Maka, jika Pemkab Kudus tidak menjalankan program penanggulan di hulu, al. terhadap laki-laki ‘hidung belang’ itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Dalam gambar intervensi adalah terhadap laki-laki yang ngeseks dengan populasi kunci agar tidak menularkan dan agar tidak tertular.

Jika program tsb. tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Kondisi ini kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. *** [AIDS Watch Indonesia] ***

04 Juni 2016

Warga di Natuna Kian Berisiko Tertular HIV/AIDS

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Warga Kian Berisiko Tertular HIV/AIDS, Dinkes Tambah Klinik VCT di Kecamatan.” Ini judul berita di batampos.co.id (4/6-2016). Ini terjadi di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kasus kumulatif HIV/AIDS di Natuna mencapai 75.

Judul berita menunjukkan pemahaman yang tidak akurat terkait dengan HIV/AIDS sebagai fakta medis.

Pertama, risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi jika seseorang mempunyai perilaku yang berisiko, yaitu: pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Perlu diingat bahwa PSK ada dua tipe, yaitu:

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Kedua, Klinik VCT yaitu tempat tes HIV sukarela dengan konseling sebelum dan sesudah tes tidak bisa mencegah risiko seseorang tertular HIV karena jika ada yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS itu artinya ybs. sudah tertular HIV.

Itu artinya Klinik VCT adalah program di hilir. Artinya, pemerintah daerah Natuna membiarkan penduduk tertular HIV baru kemudian dites di Klinik VCT. Dengan pernyataan ini: “Penambahan klinik VCT ini, untuk menambah wawasan masyarakat dan mendeteksi penularan penderita HIV/AIDS di kecamatan. .... ” kian jelas pemahaman terhadap epidemi HIV/AIDS tidak komprehensif.

Bagaimana ceritanya Klinik VCT bisa menambah wawasan masyarakat (terhadap HIV/AIDS)?

‘Mendeteksi penularan penderita HIV/AIDS di kecamatan’ juga akan terjadi di ujung yaitu ada penduduk yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Artinya, penduduk ini sudah tertular HIV/AIDS.

Yang diperlukan adalah program yang konkret di hulu yaitu program yang bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK yaitu dengan ‘program wajib kondom’. Program ini hanya bisa efektif kalau praktek PSK dilokalisir sehingga PSK langsung bisa diintervensi untuk memaksakan ‘program wajib kondom’.

Penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa menunggu sampai masyarakat mempunyai wawasan tentang HIV/AIDS karena dalam kurun waktu proses mencapai wawasan itu sudah terjadi penularan karena ada penduduk yang melakukan perilaku berisko.

Maka, yang diperlukan adalah intervensi terhadap PSK dan laki-laki ‘hidung belang’ agar PSK tidak melayani laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom. Ini hanya bisa dilakukan terhadap PSK langsung jika mereka dilokalisir.

Di bagian lain disebutkan pula: Dinas kesehatan sambungnya (Hikmat Aliansyah, Kabid Penyehatan Masyarakat, Dinkes Natuna), akan melakukan swipping melakukan pemeriksaan kesehatan kalangan resiko tinggi, salah satu kalangan penyebar penyakit HIV/AIDS. Sejak menjamurnya tempat hiburan malam remang-remang di Natuna tanpa adanya larangan pemerintah daerah.

Nah, ketika Dinkes Natuna menemukan cewek penghibur atau PSK yang mengidap HIV/AIDS melalui sweeping itu artinya cewek itu sudah menyebarkan HIV/AIDS ke puluhan sampai ratusan bahkan ribuan laki-laki. Berbagai studi menyebutkan seorang PSK atau cewek penghibur bisa melayani 3-5 laki-laki setiap malam.

Yang jadi persoalan besar bukan cewek penghibur dan PSK, tapi pada laki-laki yang sudah melakukan hubungan seksual dengan cewek penghibur atau PSK atau kedua-duanya. Laki-laki tsb. berisiko tertular HIV/AIDS.

Laki-laki yang tertular HIV/AIDS itu dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, pacar atau selingkuhan sehingga mereka jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Maka, selain penanggulangan di hulu yaitu program intervensi kondom langkah yang diperlukan adalah program yang bisa mendeteksi penduduk yang sudah tertular HIV/AIDS tanpa melawan hukum dan melanggar hak assasi manusia (HAM).

Tanpa program yang konkret, penyebaran HIV/AIDS di Natuna akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***

17 Mei 2016

Raperda AIDS Kab Bojonegoro Tidak Memberikan Langkah Konkret Penanggulangan AIDS

Oleh: Syaiful W. Harahap-AIDS Watch Indonesia

Ketika ada ajakan untuk memberikan masukan bagi Raperda HIV-AIDS dan Tuberkulosis (Inisiatif Anggota DPRD Bojonegoro) yang pertama terlintas di pikiran saya adalah copy-paste. Dan, saya tidak suuzon karena setelah saya baca hal itu benar. Dari 81 Peratuaran Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali), dan Peraturan Daerah (Perda) sudah 74 yang saya baca. Semua hanya copy paste. Tanggapan terhadap perbub, perwali dan perda AIDS saya ulas di http://www.aidsindonesia.com.

Dalam 74 Pergub, Perwali dan Perda AIDS tsb. satu pun tidak ada yang memberikan langkah-langkah yang konkret melalui pasal yang eksplisit cara-cara penanggulangan HIV/AIDS. Semua bertumpu pada aspek moral. Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis yang bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran. Itu artinya cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS bisa diketahui dengan akurat.

HIV Gandakan Diri

Tapi, karena sejak awal epidemi HIV/AIDS sudah dikait-kaitkan dengan norma, moral dan agama akibatnya sampai sekarang paradigma berpikir banyak orang tentang HIV/AIDS tetap berpijak pada pemahanan 35 tahun yang lalu ketika AIDS dipublikasikan pertama kali di AS.

Dalam raperda itu di Pasal 1 ayat 5 disebutkan: Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.

HIV sebagai retrorivirus bukan berarti virus ini menyerang sel darah putih. Disebut retrovirus karena HIV bisa menggandakan diri. Nah, HIV yang mempunyai RNA memerlukan DNA agar bisa menggandakan diri. HIV pun menyamar jadi protein ketika masuk ke sel darah putih. Di sel darah putih HIV menggandakan diri, sedangkan sel darah putih yang dijadika HIV sebagai ‘pabrik’ rusak. HIV yang baru digandakan mencari sel darah putih lain untuk menggandakan diri. Begitu seterusnya.

Dalam sehari HIV bisa menggandakan diri antara 10 miliar sampai 1 triliun. Itu artnya sel darah putih banyang yang rusak. Pada satu titik sel darah putih banyak yang rusak itulah yang disebut masa AIDS yang ditandai dengan kemudahan penyakit masuk ke dalam tubuh. Penyakit itu disebut infeksi oportunistik, sepeti diare, TB, dll. Penyakit inilah yang menyebabkan kematian pada pengidap HIV/AIDS.

Di ayat 7 disebutkan: “Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.” Sebutan ODHA bukan akronim atau singkatan, tapi kata yaitu Odha (tidak semua huruf besar). Istilah ini usul dari pakar bahasa mendiang Prof Dr Anton M Moeliono (catatan kaki hal 17, Pers Meliput AIDS, Syaiful W. Harahap, Penerbit Sinar Harapan/Ford Foundation, Jakarta, 2000).

Di Pasal 1 ayat 17 disebutkan: “Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya paling menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, misalnya : (komunitas) orang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Pemakai Nakotika Suntik dan lain-lain.” Pemakaian frasa ‘penjaja seks komersial’ sangat tidak manusiawi karena pekerja seks komersial (PSK) sama sekali tidak pernah menjajakan vaginanya. Justru laki-laki ‘hidung belang’ yang datang ke PSK (Materi KIE HIV/AIDS yang Merendahkan Harkat danMartabat Manusia).

Pada pasal 1 ayat 34 disebutkan: “Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan/bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”

Terminologi NAZA dan NAPZA tidak lagi dipakai karena tidak semua zat adiktif termasuk narkotika, seperti teh, kopi, tembakau, dll. Istilah yang pas adalah Narkoba (Narkotika dan bahan-bahan berbahaya).

Yang perlu diatur adalah upaya menurunkan insiden atau penularan baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual tanpa kondom, yaitu:

(a) dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah di wilayah Kab Bojonegoro atau di luar wilayah Kab Bojonegoro bahkan di luar negeri, dan

(b) dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK) langsun dan PSK tidak langsung di wilayah Kab Bojonegoro atau di luar wilayah Kab Bojonegoro bahkan di luar negeri.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Lokalisasi Pelacuran

Yang perlu diatur dalam Perda AIDS Bojonegoro adalah intervensi terhadap laki-laki agar mewajibkan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Tapi, yang perlu diingat adalah intervensi hanya terhadap PSK langsung.

Yang jadi masalah besar adalah praktek PSK langsung sekarang, dikenal sebagai lokasi atau lokalisasi pelacuran, sudah tidak ada, termasuk di Kab Bojonegoro. Itu artinya intervensi terhadap laki-laki ‘hidung belang’ tidak bisa lag dilakukan karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Maka, insiden infeksi HIV pun akan terus terjadi yang pada akhirnya laki-laki tsb. jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Paling tidak ada 17 ‘pintu masuk’ HIV/AIDS ke Kab Bojonegoro, al. seperti pada poin (b) di atas. Dan, hanya poin (b) itu saja yang bisa diintervensi. Celakanya, hal itu tidak bisa dilakukan karena di wilayah Kab Bojonegoro tidak ada lagi lokalisasi pelacuran.

Tentu saja tidak mungkin melakukan intervensi ke semua penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang karena tidak bisa diketahui dengan pasti kapan terjadi praktek pelacuran. Lagi pula jika razia terus-menerus akan merugikan pengusaha karena orang akan takut menginap.

‘Pintu masuk’ HIV/AIDS yang lain adalah penyalahguna narkoba dengan jarum suntik. Ini bisa dijangkau dengan program penjangkauan dan sudah banyak daerah yang melakukannya. Misalnya, program rumatan metadon yaitu penyalahguna narkoba suntik dialihkan memakai narkoba sintetis secara oral sehingga risiko penyebaran HIV melalui jarum suntik bisa dikendalikan.

Sayang, pasal tentang rumatan metadon tidak ada di raperda AIDS Bojonegoro ini. Padahal, rumatan metadon merupakan salah satu program yang bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru dan memutus mata rantai penyebaran HIV melalui penyalahguna narkoba suntikan.

Cara-cara pencegahan, dalam Raperda disebut usaha preventif, yang ditawarkan di raperda sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Lihat saja di Pasal 13: Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu :

a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;

b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;  

c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;

Poin a merupakan perwujudan dari mitos (anggapan yang salah) yang selama ini menjadi penghalang dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pertama, tidak  ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan hubungan seksual sebelum menikah. Penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi di dalam dan di luar nikah karena salah satu dari pasangan tsb. mengidap HIV/AIDS dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom selama hubungan seksual.

Kedua, dalam pernikahan pun bisa terjadi penularan HIV melalui hubungan seksual kalau salah satu dari pasangan suami-istri tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami tidak memakai kondom setiap kali hubungan seksual.

Langkah di Hilir

Hal yang sama juga pada poin b. Dalam ikatan pernikahan yang sah pun bisa terjadi penularan HIV melalui hubungan seksual kalau salah satu dari pasangan suami-istri tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami tidak memakai kondom setiap kali hubungan seksual.

Pada poin c yan jadi masalah besar adalah banyak suami yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV karena mitos bahwa HIV hanya menular melalui hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran. Nah, suami-suami itu melakukan hubungan seksual tidak dengan PSK langsung dan tidak pula di lokalisasi pelacuran. Tapi, mereka tidak menyadari bahwa perempuan yang jadi pasangan seks mereka itu juga PSK, dalam hal ini PSK tidak langsung dan risiko tertular HIV sama saja dengan PSK langsung.

Pasal 25: “Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.” Fakta menunjukkan banyak orang yang mendonorkan darah tidak mengetahui dirinya sudah terular HIV, tapi darah aman ditransfusikan karena PMI akan melakukan uji saring terhadap darah donor. PMI pun tidak boleh membeberkan donor yang darahnya terdeteksi mengandung HIV.

Pasal 30 disebutkan: “Setiap orang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan Infeksi Menular Seksual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.” Ini langkah di hilir. Artinya, orang-orang tsb. sudah tertular HIV karena melakukan perilaku berisiko tertular HIV. Yang lebih celaka mereka pun sudah menularkan HIV ke orang lain.

Pasal 31 berbunyi: “Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah.”

Begitu juga di Pasal 32: “Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.” Dan di Pasal 33: “Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.”

Pernyataan pada Pasal 30, 31, dan 32 itu memunculkan dugaan bahwa di tempat-tempat hiburan terjadi hubungan seksual yang berisiko yaitu dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan tanpa kondom.

Kalau hal itu terjadi ‘kan sama saja tempat hiburan itu dengan lokalisasi pelacuran hanya saja di tempat yang lebih ‘terhormat’ dan, tentu saja, terselubung. Itu artinya, maaf, kita terbelenggu kemunafikan. Kita tutup lokalisasi pelacuran, tapi praktek pelacuran dalam berbagai bentuk terjadi secara bebas.

Praktek pelacuran di tempat-tempat hiburan tidak bisa dilakukan intervensi karena hubungan seksual dilakukan secara terselubung. Berbeda dengan di lokalisasi pelacuran hubungan seksual terjadi terang-terangan sehingga intervensi bisa dilakukan.

Karena praktek pelacuran di wilayah Kab Bojonegoro tidak dilokalisir, maka tidak ada yang bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro sehingga upaya menurunkan insiden infeksi HIV baru hanya bisa dilakukan dengan kesadaran laki-laki. Ada dua pilihan yaitu: tidak melakukan hubungan seksual berisiko, dan selalu pakai kondom jika melakukan hubungan seksual berisiko.

Mendorong Stigmatisasi dan Diskriminasi

Tentu saja tidak mudah membalik pradigma berpikir laki-laki yang sering melacur dengan PSK atau berzina dengan perempuan lain dengan dalih suka sama suka bahwa merekalah yang bisa memutus mata rantai penyebaran HIV.

Celakanya, peran serta masyarakat yang diharapkan dalam Raperda itu sama sekali tidak mendukung program penanggulangan HIV/AIDS.

Di Pasal 41 ayat (1) disebutkan: Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkolusis dengan cara:

a. Meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan Tuberkolusis;

Pernyataan pada huruf a ini benar-benar moralistis yang sama sekali tidak menukik ke akar persoalan:

Apa ukuran dan alat ukur serta siapa yang mengukur ‘ketahanan agama dan keluarga’?

Lalu, seperti apa ukuran ‘ketahanan agama dan keluarga’ yang bisa mencegah penularan HIV dan Tuberkulosis?

Pernyataan ini justru mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha karena dianggap mereka tidak mempunyai ‘ketahanan agama dan keluarga’! Ciloko, ‘kan.

b. Beperilaku hidup bersih dan sehat;

Apa yang dimaksud dengan ‘hidup bersih dan sehat’? Tidak ada kaitan langsung antara ‘hidup bersih dan sehat’ dengan penularan HIV/AIDS karena penularan HIV bukan karena tidak bersih dan tidak sehat. Justru orang yang sehat daya seksnya tinggi.

c. Melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga menderita HIV/AIDS dan Tuberkolusis;

Orang-orang yang tertular HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya. Perintah ini bisa disalahgunakan sebagian orang sehingga akan muncul fitnah.

d. Bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku;

Siapa yang harus diperiksa? Orang sakit tidak akan pernah menolak pengobatan dan perawatan. Maka, ketika Odha mengidap penyakit infeksi oportunistik mereka dengan rela akan menerima perawatan dan pengobatan. Celakanya, ini sudah di hilir sehingga sebelum sakit mereka sudah menularkan HIV ke orang lain.

e. Tidak melakukan diskrimininasi dan stigma terhadap orang yang terinveksi HIV/AIDS dan Tuberkolusis.

Fakta menunjukkan yang paling banyak melakukan stigma dan diskriminasi justru terjadi di fasilitas kesehatan, seperti di rumah sakit.

Perda ini sama sekali tidak menukik ke upaya penanggulangan HIV/AIDS. Maka, jika disahkan Perda AIDS Bojonegoro ini sama saja dengan perda-perda AIDS yang sudah ada: hasilnya nol besar! ***