30 April 2016

Penyebaran AIDS di Sumbar: Populasi Kunci LSL (Ada) di Kota Padang, Bukittinggi dan Solok

Oleh Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

“Saatnya Sumbar Bergerak Serius. Penderita AIDS Meningkat 30 Persen.” Ini judul berita di harianhaluan.com (12/4-2016).

Laporan Ditjen PP&P, Kemenkes RI (26/2-2016), menunjukkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumatera Barat (Sumbar) per 31 Desember 2015 berjumlah 7.747 yang terdiri atas 5.290 HIV dan 2.457 AIDS. Jumlah ini menempatkan Sumbar pada peringkat 8 secara nasional dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS.

Jika disimak judul berita itu, maka perlu dipertegas bahwa yang meningkat bukan penderita AIDS, tapi jumlah kasus HIV/AIDS yang baru terdeteksi, al. pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang mereka lahirkan. Suami ibu-ibu rumah tangga itu tertular HIV al.:

(1) melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di Sumbar dan di luar Sumbar,

(2) melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan perempuan yang sering  berganti-ganti pasangan seperti pekerja seks komersial (PSK) di Sumbar dan di luar Sumbar.

Ada dua tipe atau kriteria PSK, yaitu:

(a) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(b) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Dalam berita disebutkan berdasarkan pemetaan perilaku berisiko di Sumbar di , Kota Padang ada 861 LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki), 133 waria, dan 389 PSK yang tersebar di 203 hotspot (tempat-tempat yang dijadikan ajang transaksi seks). Di Kota Bukittiggi ada 432 LSL di 51 hotspot, dan di Kota Solok 522 LSL di 19 hotspot.
             
Sayang, dalam berita tidak dijelaskan kriteria 389 PSK itu, apakah mereka PSK langsung atau PSK tidak langsung. Kalau mereka PSK tidak langsung itu artinya ada persoalan besar yang menjadi faktor utama pendorong penyebaran HIV/AIDS di tiga kota itu khususnya dan di Sumbar umumnya. Masalahnya adalah pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap laki-laki agar memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK karena PSK tidak langsung ‘praktek’ di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Kalau 389 itu PSK langsung maka di Sumbar ada lokasi atau lokalisasi pelacuran. Jika ini yang terjadi patut dipertanyakan mengapa pemerintah daerah di sana tidak menjalankan intervensi berupa mewajibkan laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

LSL itu merupakan masalah yang juga besar karena tidak bisa diintervensi dan ‘praktek’ mereka pun tidak terjadi di tempat-tempat yang bisa diamati. LSL ini melakukan hubungan seksual dengan seks anal sehingga tingkat risiko tertular HIV sangat tinggi.

Begitu juga waria yang melayani laki-laki melakukan seks oral dan seks anal merupakan bagian dari penyebaran HIV/AIDS di Sumber. Yang jadi masalah besar adalah laki-laki dewasa yang melakukan seks anal dengan waria umumnya laki-laki beristri. Dan, studi di Jawa Timur menunjukkan laki-laki beristri memilih jadi ‘perempuan’ (dianal oleh waria yang mereka sebut ditempong dan waria yang menganal atau menempong). Itu artinya laki-laki jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari kalangan waria ke masyarakat, dalam hal ini istri-isteri mereka.

Dalam berita disebutkan: “Pada hal untuk empat tahun terakhir, penderita penyakit menular dan mematikan ini di Sumbar meningkat 30 persen.”

Sampai hari ini (1/5-2016) belum ada kasus kematian pengidap HIV/AIDS karena HIV atau AIDS. Kematian pada pengidap HIV/AIDS terjadi karena penyakit-penyakit lain pada masa AIDS (secara statistik terjadi setelah tertular HIV antara 5-15 tahun), seperti diare, TBC, dll.

Dalam berita yang dipersoalkan hanya pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Pertanyaannya adalah: Apakah di kabupaten dan kota yang sudah ada KPA ada langkah-langkah yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru?

Tidak ada!

Maka, yang diperlukan bukan KPA, tapi program pemerintah lokal untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Program untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru hanya bisa dijalankan kalau praktek PSK dilokalisir sehingga intervensi bisa dijalankan dengan efektif. Celakanya, di Sumbar praktek PSK tidak dilokalisir sehingga terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Tanpa langkah yang konkret, maka insiden infeksi HIV baru akan terjadi terjadi yang pada gilirannya akan mendorong penyebaran HIV, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, yang kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***

17 April 2016

AIDS: Penolakan Warga Karena Informasi HIV/AIDS yang Menyesatkan

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

* Seorang aktivis AIDS akan melaporkan penulis ke Bareskrim Polri karena ybs. mengatakan penulis menyebarkan fitnah karena tidak ada bukti bahwa banyak kalangan membuat pernyataan-pernyataan tentang AIDS yang tidak akurat  ....

“Ditolak Warga, 15 Anak dengan HIV/AIDS Terancam Tak Punya Tempat Tinggal.” Ini judul berita di kompas.com (17/4-2016). Sikap (sebagian) warga di Solo, Jawa Tengah, ini merupakan gambaran ril pandangan banyak orang terhadap HIV/AIDS.

Adalah langkah yang bijak tidak menyalahkan warga karena sikap warga itu muncul dari informasi yang mereka selama ini banyak yang tidak akurat karena dibalut dengan norma, moral dan agama. Misalnya, mengait-ngaitkan penularan HIV dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), dikaitkan dengan zina, pelacuran, seks bebas, pergaulan bebas, zina, seks di luar nikah, iman dan taqwa, hidup sehat, hidup bersih, dst.

Di Perda AIDS Provinsi Riau No 4/2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, di Pasal 5 disebutkan pencegahan HIV/AIDS dilakukan melalui cara: a. Meningkatkan Iman dan Taqwa, b. Tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah.

Maka, kalau ada warga (Riau) yang tertular HIV masuk akal kalau kemudian disebutka karena tidak beriman dan tidak bertaqwa, serta hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.

Bahkan hampir di semua peraturan daerah (Perda) tentang HIV/AIDS selalu ada semboyan: peran serta masyarakat dengan berperilaku hidup sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Maka, dikesankan orang-orang yang kena AIDS itu bisa diartikan sebagi orang yang perilaku hidupnya tidak sehat dan tidak mempunyai ketahanan keluarga.

Pernyataan ini sangat kuat mempengaruhi opini masyarakat karena disampaikan oleh menteri kesehatan: “Kalau kita taqwa pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir terjangkit penyakit tersebut.” (Menkes dr. Soewardjono Surjaningrat, Kompas, 12/11-1985). Itulah sebabnya banyak orang yang menolak pengidap HIV/AIDS karena mereka anggap tidak bertaqwa kepada Tuhan sebagai analogi dengan pernyataan menteri itu.

Berita-berita HIV/AIDS yang moralistis itu akhirnya hanya menghasilkan mitos (anggapan yang salah) pada sebagian orang. Mereka pun mengait-ngaitkan perilaku orang-orang yang diketahui mengidap HIV/AIDS dengan: perilaku seks di luar nikah, tidak mempunyai ketahanan keluarga, tidak hidup sehat, melakukan seks yang tidak sehat, tidak mempunyai iman dan taqwa, pelaku seks bebas, dst.

Tidak ada pilihan lain selain tidak mengait-ngaitkan penularan HIV dengan norma, moral dan agama karena HIV/AIDS adalah fakta medis yang bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran sehingga cara-cara penularan dan pencegahan dan pengobatannya bisa dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal.

Mengaitkan penularan HIV dengan norma, moral, dan agama juga mendorong penyangkalan terkait dengan perilaku berisiko pada sebagian orang yang tertular HIV melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom dengan pasangan yang berganti-ganti (di dalam dan di luar nikah) dan dengan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), yaitu PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Selama ada penyangkalan terhadap perilaku seks berisiko, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi karena insiden infeksi HIV baru melalui hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung juga terus terjadi.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Dalam kaitan ini pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena praktek PSK langsung tidak lagi dilokalisir. Akibatnya, praktek PSK langsung terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga intervensi berupa memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK tidak bisa dilakukan.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa al. melalui hubungan seksual dengan PSK terus-menerus terjadi yang pada gilirannya mereka yang tertular jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat. Yang terjadi kelak adalah ‘ledakan AIDS’. ***

14 April 2016

AIDS di Timika Papua: Penyebar AIDS adalah Laki-laki ‘Hidung Belang’ Bukan PSK dan LGBT

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

* Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, dan DERAP Project menyebutkan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian  ....

HIV/AIDS Menyebar dari Pekerja Seks, LGBT, Hingga Anak SMP” Ini judul berita di indopos.co.id (12/4-2016). Inilah salah satu bentuk penyangkalan yang akhirnya membutakan akal sehat karena pekerja seks, LGBT an anak SMP bukan mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Pertama, pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung tidak berkeliling menawarkan jasa untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang. Yang mencari PSK justru laki-laki. Maka, jika ada laki-laki pengidap HIV/AIDS dia jadi mata rantai penyebar HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Kedua, LGT (Lesbian, Gay, dan Transgender) juga tidak berkeliling menawarkan jasa seks. Sampai sekarang belum ada laporan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Gay melakukan hubungan seksual di komunitasnya. Begitu pula dengan transgender, dikenal sebagai waria, justru jadi langganan laki-laki heteroseksual yang beristri.

Dua fakta itu menunjukkan pemahaman yang sangat rendah pada sebagian besar warga di Indonesia terkait dengan penyebaran HIV/AIDS.

Secara faktual yang terjadi adalah: (a) Laki-laki pengidap HIV/AIDS menularkan HIV/AIDS ke PSK, selanjutnya (b) Laki-laki yang tertular HIV/AIDS dari PSK menyebarkan HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan diluar nikah.

Sedangkan biseksual jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari komunitas LSL (Lelaki Suka Seks Lelaki) ke masyarakat, terutama ke istri dan pasangan seks lain.

Selama penyangkalan menjadi bagian dari penanggulangan HIV/AIDS, maka selama itu pula penanggulangan HIV/AIDS tidak akan pernah efektif karena sasaran penanggulangan tidak menyentuh akar persoalan.

Persoalan utama dalam penyebaran HIV/AIDS di masyarakat adalah:

(1) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti 

(2) Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom

(3) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hububungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dll.)

(4) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu PSK tidak langsung (cewek kafe, cewek pub, cewek disko, ‘ayam kampus’, ABG, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.)

Persoalan kian runyam karena pada angka (1), (2) dan (4) tidak bisa dilakukan intervensi penanggulangan karena perilaku itu terjadi tidak kasat mata. Bahkan, bisa disamarkan dengan menjadi aturan agama sebagai pembenaran hubungan seksual agar tidak dianggap zina.

Sedangkan pada angka (3) juga tidak bisa dilakukan intervensi penanggulangan karena tidak ada lagi praktek PSK langsung di lokasi atau lokalisasi pelacuran. Sejak reformasi daerah berlomba-lomba memakai aturan moral dan agama dalam menyikapi fenomena sosial sehingga tidak lagi memikirkan dampak buruk dari langkah yang diterapkan.

Dalam berita disebutkan: Penularan HIV juga muncul dari penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) yang sangat lengkap di Timika. Hal ini ditemukan oleh KPA Mimika bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, DERAP Project melalui pola pemetaan yang lebih spesifik dan lebih rinci, untuk melihat sebaran populasi kunci yang ada di Timika.

LGBT adalah yaitu Lesbian, Gay, Biseksual,dan Transgender adalah orientasi seksual bukan faham atau keyakinan.

Wah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Dinkes Papua, DERAP Project sangat hebat karena berasil menemukan kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko lesbian. Ini bisa jadi isu dengan skala global karena sampai saat ini di dunia belum ada laporan penularan HIV/AIDS dengan faktor risiko hubungan seksual pada lesbian.

Ada juga pernyataan dari Sekretaris KPA Mimika, Reynold Ubra, yang mengatakan, populasi kunci merupakan pemegang utama epidemik suatu wilayah di suatu Negara dan di suatu populasi.

Salah satu populasi kunci adalah PSK. Tapi, PSK bukan penyebar HIV/AIDS karena mereka hanya menunggu laki-laki ‘hidung belang’.  Nah, apakah Dinkes Mimika dan KPA Mimika mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden penularan HIV baru dari PSK ke laki-laki ‘hidung belang’?

Tentu saja tidak ada.

Maka, pernyataan ini pun jadi rancu: Hanya saja, menjadi tantangan buat program penanggulangan HIV terkait populasi kunci di Mimika, karena semua hanya terpaku pada lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe.

Disebutkan “ .... karena semua hanya terpaku pada lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe.” Ya, ini hal yang wajar karena PSK langsung dan PSK tidak langsung ada di tempat-tempat ini.

Pertanyaan untuk KPA Mimika adalah: Apa program konket yang dijalankan KPA Mimika  di lokalisasi di Kilometer 10, panti pijat, bar dan kafe di Timika untuk menurunkan insiden penularan HIV baru pada laki-laki yang berkunjung ke sana?

Sudah pasti tidak ada. Dalam Perda AIDS Mimika tidak ada cara yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK (Perda AIDS Kab Mimika, Papua).

DI bagian lain disebutkan: Sekda Mimika, Ausilius You, SPd MM, mengatakan perkembangan Mimika sangat cepat dan pesat, maka harus lebih bijaksana untuk mengatur, mengarahkan bahkan membina kelompok risiko tertular HIV dan penyakit kelamin lainnya.

Laki-laki ‘hidung belang’ yang gemar melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung sama sekali tidak mempunyai kelompok atau komunitas. Maka, yang bisa dilakukan adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru yaitu intervensi langsung berupa program ‘wajib memakai kondom’ bagi laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung.

Tanpa program yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Mimika kelak akan bermuara pada ‘ledakan (kasus) AIDS’. *** 

09 April 2016

Kepikiran Kena HIV/AIDS Setelah Ngeseks dengan “Anak SMA”

Oleh: Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Tanya Jawab AIDS No 1/April 2016

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap di AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) melalui: (1) Surat ke: SW Harahap, Markas BaraJP, Jl. Bhinneka Raya No 3, Cawang Baru, Jakarta Timur 13340, (2) Telepon (021) 22864594, (3) e-mail aidsindonesia@gmail.com, dan (4) SMS 08129092017. Redaksi.

*****

Tanya: Pekan lalu saya melakukan hubungan seksual dengan tidak memakai kondom dengan perempuan yang tidak jelas latar belakang kehidupan seksnya. Perempuan itu seorang siswi sebuah SMA di kota saya. Saya melakukan hal itu karena dibujuk teman: “Cobalah, anak itu masih sekolah SMA.” Ketika saya tanya sudah berapa lama dia melakukan hal itu, dia katakan sudah beberapa bulan terakhir.  Sejak saat itu saya jadi kepikiran: Apakah dengan sekali saja melakukan hubungan seks saya bisa tertular HIV/AIDS?

Tn “U”, Kota “T”, Aceh, via telepon dan SMS (9/4-2016)

Jawab: Cewek SMA itu tergolong pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung yaitu perempuan yang sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom. Cewek ini termasuk perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS. Artinya, kalau salah satu dari laki-laki yang pernah dia layani melakukan hubungan seskual (seks vaginal, anal atau oral) mengidap HIV/AIDS, maka cewek itu pun berisiko tertular HIV/AIDS.

Nah, ‘nasib’ Saudara tergantung kondisi cewek SMA itu. Kalau tidak mengidap HIV/AIDS, maka Saudara aman. Tapi, tidak berarti Saudara aman dengan perempuan dengan perilaku berisiko lain.

Kalau cewek SMA itu mengidap HIV/AIDS, maka risiko Saudara tertular HIV/AIDS adalah 1:100. Artinya, jika Saudara ngeseks 100 kali tanpa memakai kondom dengan cewek SMA yang idap HIV/AIDS ada 1 kali terjadi penularan.

Masalahnya adalah tidak bisa diketahui pada hubungan seksual yang ke berapa terjadi penularan. Bisa saja yang pertama, kedua, kelima, ketujuh puluh, bahkan pada yang keseratus.

Artinya, selalu ada risiko tertular HIV/AIDS jika melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang tidak kita ketahui riwayat kehidupan seksualnya.

Karena Saudara terus kepikiran, maka yang bisa Anda lakukan adalah menjaga kesehatan. Tiga bulan lagi Saudara konseling dan tes HIV di klinik VCT (tempat tes gratis dengan konseling) di rumah sakit umum atau puskesmas. Kalau Saudara takut dikenali orang, silakan tes HIV ke kota lain, seperti ke Medan. Bisa ke RS H Adam Malik.

Kalau ada kesulitan silakan kontak lagi. Salam. ***

Ilustrasi (Repro: www.all4women.co.za)

01 April 2016

Pak Wagub Djarot, Wajib Tes HIV bagi PNS DKI Justru Akan Menambah Jumlah Odha di Jakarta

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan surat edaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ibu Kota untuk melakukan pemeriksaan HIV-AIDS.” Ini lead pada berita “Djarot: PNS DKI Wajib Periksa HIV-AIDS” (news.okezone.com, 24/3-2016).

Ada beberapa hal yang terkait dengan surat edaran ini:

Pertama, tes HIV, juga tes penyakit lain kecuali penyakit yang sedang mewabah, harus dengan sukarela dan didahului dengan konseling dan ada pula konseling setelah tes. Setelah konseling ada pernyataan kesediaan tes HIV.

Tes HIV Program di Hilir

Kedua, jika surat edaran itu tidak memberikan pilihan yaitu semua PNS wajib tes HIV, maka itu artinya terjadi perbuatan melawan hukum dan pelangaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Agar tidak melawan hukum tes HIV dilakukan bagi (a) PNS yang berobat IMS (infeksi menular seksual, seperti GO, sifilis, hepatitis B, dll.), (b) PNS yang berobat TBC, (c) PNS yang sedang hamil, dan (d) PNS yang berobat di fasilitas kesehatan Pemprov DKI dengan biaya pemerintah provinsi.

Ketiga, tes HIV bukan vaksin. Artinya, ketika ada PNS DKI yang hasil tesnya negatif itu tidak berarti PNS itu akan selamanya tidak mengidap HIV/AIDS. Bisa saja setelah tes PNS tsb. melakukan perilaku yang berisiko tertular HIV. Maka, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan tes HIV terhadap PNS rutin sepanjang PNS itu belum pensiun.

Keempat, mewajibkan semua PNS tes HIV itu artinya Pemprov DKI Jakarta menyamaratakan perilaku seksual semua PNS. Ini amat sangat tidak etis. PNS yang menjaga perilaku seksnya akan merasa terhina karena harus tes HIV sebagai bagian dari PNS yang perilaku seksualnya berisiko tertular HIV.

Kalau saja Pak Wagub lebih arif, maka tes HIV dianjurkan kepada PNS yang perilakunya berisiko tertular HIV. Ini bisa dijalankan dengan konseling per unit atau bagian di pemprov.

Dalam berita disebutkan: “ .... kebijakan tersebut diberlakukan guna mengetahui sejauh mana peta dari penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut.”

Yang jelas tes HIV itu adalah program di hilir, yaitu ada PNS yang sudah tertular HIV. Artinya, Pak Wagub “membiarkan” ada PNS yang tertular HIV karena perilakunya yang berisiko, al. (1) sering melakukan hubungan seksual tanpa kndom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti, dan (2) sering melakukan hubungan seksual tanpa kndom dengan sesoerang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan/atau PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Yang diperlukan bukan tes HIV, tapi program konkret di hulu agar insiden infeksi HIV terhadap PNS bisa diturunkan, al. melalui program ‘wajib pakai kondom’ bagi laki-laki yag ngeseks dengan PSK langsung. Ini tentu sulit karena praktek PSK langsung tidak dilokalisir. Sedangkan terhadap PSK tidak langsung adalah hal yang mustahil melakukan intervensi karena mereka ‘bekerja’ di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Ini lagi-lagi pernyata Wagub Djarot: "Apa karena seks bebas yang beresiko, apa karena narkoba, atau karena perilaku yang menyimpang? Kita harus tahu terlebih dahulu."

Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksula (seks bebas, zina, melacur, homoseksual, dll.), tapi karena kondisi (saat terjadi) hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS, laki-laki tidak memakai kondom).

Jumlah Kasus Bertambah

“Menyimpang” adalah frasa moral yang tidak objektif. Kalau yang disebut menyimpang adalah zina, maka laki-laki atau perempuan yang bersuami atau beristri juga harus disebut menyimpang ketika mereka berzina (seks dengan PSK atau gigolo) atau berselingkuh.

Ada pernyataan Wagub Djarot: Djarot mengimbau, seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI tak khawatir dengan aturan ini. Menurutnya, penyakit HIV/AIDS masih dapat diobati asalkan mampu 'membunuh' virusnya.

Justru yang jadi persoalan besar adalah tidak ada obat yang bisa membunuh (virus) IHV di dalam tubuh. Selain itu AIDS jelas tidak akan pernah ada obatnya karena AIDS bukan penyakit. Penyebutan penyakit terhadap AIDS adalah terminologi atau istilah yang merujuk ke kondisi seseorang pengidap HIV yang sudah masuk masa AIDS yang secara statistik antara 5-15 tahun.

Obat yang ada sekarang adalah obat antiretroviral (ARV) yaitu obat untuk menahan laju HIV menggandakan diri di dalam darah. Sejak HIV masuk ke dalam tubuh seseorang, maka HIV akan mereplikasi diri di sel-sel darah putih dan membentuk HIV baru yang jumlah setiap hari antara miliaran sampai triliunan virus baru. Dengan menahan replikasi maka masa AIDS pun bisa ‘ditunda’sehingga orang-orang yang mengidap HIV dengan meminum obat ARV akan tetap bisa hidup layak seperti sebelum tertular HIV.

Maka, pernyataan Wagub Djarot ini tidak akurat: "Jadi enggak usah takut dan khawatir. Kalaupun memang terkena, kita bisa obati supaya tidak menjadi AIDS. ....”

Bukan mengobati supaya tidak menjadi AIDS, tapi menahan laju replikasi HIV di dalam darah sehingga masa AIDS bisa ‘ditunda’. Masa AIDS ditandai dengan penyakit yang mudah masuk ke tubuh pengidap HIV/AIDS karena sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah. Ini diukur dari CD4 yang diketahui melalui tes darah. WHO memberikan batas CD4 di bawah 200 dikategorikan masa AIDS. Sedangkan untuk mulai minum obat ARV dengan kondisi CD4 350.

Dalam berita Wagub Djarot beranggapan dengan mewajibkan tes HIV bagi seluruh PNS Pemprov DKI maka populasi Odha (Orang dengan HIV/AIDS) di Jakarta bisa ditekan. Justru dengan tes HIV itu jumlah kasus Odha di Jakarta akan meningkat karena bertambah dari hasil tes wajib itu.

Laporan Ditjen PP&P, Kemenkes RI, tanggal 26 Februari 2016 menyebutkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Jakarta adalah 47.440 yang terdiri atas 39.347 HIV dan 8.093 AIDS. Jumlah ini menempatkan Jakarta pada peringkat pertama jumlah kasus secara nasional.

Selama Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan intervensi terhadap laki-laki agar memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Itu artinya Pemprov DKI Jakarta tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS’. ***

24 Maret 2016

Takut Kena AIDS Setelah Ngeseks dengan PSK di Jalur Lintas Pekanbaru-Padang

Tanya Jawab AIDS No 2/Maret 2016

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap di AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) melalui: (1) Surat ke: SW Harahap, Markas BaraJP, Jl. Bhinneka Raya RT 09/10 No 3, Cawang Baru, Jakarta Timur 13340, (2) Telepon/Fax: (021) 22864594, (3) e-mail aidsindonesia@gmail.com, dan (4) SMS 0812 909 2017. Redaksi.

*****

Tanya: Saya melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di perjalan dari Pekanbaru ke Padang. Saya tidak memakai kondom. Demi Allah itu adalah hubungan seks yang pertama. Setelah kejadian itu saya sangat merasa bersalah karena sudah melepaskan keperjakaanku yang semestinya untuk isteriku kelak. Terus terang saya takut kena HIV. Pikiran saya kacau balau.  (1) Apakah dengan kejadikan itu saya sudah tertular HIV? (2) Berapa persen kemungkinannya saya tertular HIV? (3) Pertolongan apa yang bisa saya dapatkan sekarang ini? Yang ada dalam pikiran saya sekarang hanya ketakutan kena AIDS.

Via SMS (11/9-2015)

Jawab: Banyak pertanyaan yang masuk memang selalu dalam kondisi seperti yang Saudara alami: ketakutan, menyesal, bertobat, tidak akan mengulangi, dll. Tapi, yang perlu diingat adalah kalau virus sudah masuk ke tubuh maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan atau memamtikan virus di dalam tubuh.

(1) Persoalan ada pada PSK tsb. Jika PSK itu mengidap HIV/AIDS ada risiko penularan HIV karena Saudara tidak memakai kondom. Kalau PSK itu tidak mengidap HIV/AIDS maka Saudara tidak berisiko tertular HIV/AIDS. Masalahnya adalah kita tidak bisa mengetahui apakah PSK itu mengidap HIV/AIDS atau tidak dari fisiknya. Yang jelas PSK tsb. adalah orang yang berisiko tinggi tertular HIV karena sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang berganti-ganti.

(2) Kemungkinan tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pengidap HIV/AIDS adalah 1:100. Artinya, dalam 100 kali hubungan seksual ada 1 kali risiko terjadi penularan HIV. Persoalannya adalah tidak bisa diketahui kepan terjadi penularan. Bisa yang pertama, kedua, kelima, ketiga puluh, ketujuh puluh, kesembilan puluh sembilan, bahkan bisa yang keseratus. Maka, setiap kali hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pengidap HIV/AIDS ada risiko tertular HIV.

(3) Tidak ada yang bisa dilakukan seandainya virus (HIV) sudah masuk ke dalam tubuh karena untuk mengetahuinya melalui tes HIV minimal tiga bulan setelah hubungan seksual terakhir. Paling tidak Saudara bisa menjaga kesehatan dan berdoa semoga PSK itu tidak mengidap HIV/AIDS. ***

20 Maret 2016

Penyebaran HIV/AIDS di Klaten dan Sragen Jateng: Ditanggulangi dengan Sosialisasi



Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“KPA Klaten gencar mensosialisasikan pencegahan dan pemahaman HIV-AIDS.” “Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen berharap dilakukan sosialisasi terus menerus, agar jumlah orang terpapar  HIV-AIDS  dapat ditekan.” Ini pernyataan dalam berita “Pengidap HIV-AIDS di Daerah Melonjak” (republika.co.id, 18/3-2016).

Terkait dengan pola penanggulangan yang dilakukan oleh KPA Kab Klaten ini ada rentang waktu dari mulai sosialisasi pencegahan dan pemahaman HIV/AIDS sampai seseorang mengubah perilaku.

Pada rentang waktu itu ada risiko penularan HIV/AIDS pada orang-orang yang sering melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS. Perilaku berisiko al. (a) melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti, dan (b) melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung.

(1) PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata, seperti PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dan tempat lain.

(2) PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.

Maka, yang diperlukan sekarang ini bukan lagi sosialisasi, tapi intervensi dengan peraturan yaitu memaksa laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Program ini hanya bisa dilakukan dengan efektif jika pelacuran dilokalisir. Celakanya, semua lokalisasi pelacuran sudah ditutup sehingga praktik pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Jika berpijak pada judul berita ini “Pengidap HIV-AIDS di Daerah Melonjak”, maka yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu. Langkah ini perlu untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama di kalangan laki-laki dewasa. Salah satu cara yang efektif adalah melakukan intervensi agar laki-laki dewasa selalu memakai kondom jika ngeseks dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Tapi, langkah penanggulangan melalui PKS langsung tidak bisa dijalankan di Indonesia karena praktek pelacuran tidak dilokalisir. Sedangkan pada kasus PSK tidak langsung adalah hal yang mustahil menjalankan program pemakaian kondom bagi laki-laki ‘hidung belang’ karena praktek PSK tidak lansung tidak kasat mata.

Biar pun yang diperlukan penanggulangan di hulu, tapi Dinkes Sragen justru mengembangkan obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien: “Sekarang dicoba membuat obat herbal alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien.”

Itu artinya Dinkes Sragen membiarkan penduduk tertular HIV dulu baru diberikan obat herbal. Padahal, daya tahan tubuh pada pengidap HIV/AIDS bisa ditingkatkan jika tingkat penggandaan HIV di dalam tubuh bisa ditekan. Ini dilakukan dengan meminum obat antiretroviral (ARV) pada tahap tertentu yaitu ketika CD4 pengidap HIV/AIDS di bawah 350 (CD4 diketahui melalui tes darah).

Jika Dinkes Sragen dan KPA Klaten hanya mengandalkan sosialisasi untuk menanggulangi HIV/AIDS, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi dan penyebaran HIV di masyarkat pun kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***

Calon Suami Sering Melakukan "Free Sex"

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Tanya Jawab AIDS No 1/Maret 2016

Pengantar. Tanya-Jawab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui surat, telepon, SMS, dan e-mail. Jawaban disebarluaskan tanpa menyebut identitas yang bertanya dimaksudkan agar semua pembaca bisa berbagi informasi yang akurat tentang HIV/AIDS. Yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Syaiful W. Harahap di AIDS Watch Indonesia” (http://www.aidsindonesia.com) melalui: (1) Surat ke: SW Harahap, Markas BaraJP, Jl. Bhinneka Raya No 3, Cawang Baru, Jakarta Timur 13340, (2) Telepon (021) 22864594, (3) e-mail aidsindonesia@gmail.com, dan (4) SMS 08129092017. Redaksi.

*****

Tanya: Calon suami saya pernah melakukan perilaku berisiko dari 2001-2008, setelah itu dia tidak pernah lagi melakukannya sampai sekrang karena bertobat. Januari dan Desember 2015 dia tes HIV di negaranya. Kedua tes itu hasilnya nonreaktif.  (1) Apakah bisa dibilang dia bersih? Dua bulan lagi kami menikah. (2) Apakah bisa hasil nonreaktif jadi positif sepuluh tahun nanti biar pun dia tidak pernah lagi lakukan free sex?

Perempuan, 27 tahun, Kota “B” Kalimantan, via SMS (20/3-2016)

Jawab: (1) Perilaku calon suamimu itu memang berisiko tinggi tertular HIV. Tes itu ‘kan dia lakukan di negaranya, sehingga buktinya hanya selembar kertas. Sedangkan kontak telepon dan gambar ketika tes tidak juga bisa dibuktikan itu memang terjadi ketika konseling dan tes HIV. Agar lebih objektif, minta calon suamimu itu tes HIV di kotamu. Kalau dia tidak mau tentu patut diragukan apakah dia benar-benar sudah pernah tes HIV.

(2) Hasil tes HIV hanya berlaku saat darah diambil dari badan. Setelah itu risiko tertular HIV tergantung kepada perilaku seksual ybs. Hasil tes nonreaktif tidak akan pernah jadi positif jika ybs. tidak pernah melakukan perilaku berisiko terutular HIV.

Biar pun hari ini hasil tes HIV seseorang nonreaktif (negatif) itu tidak jaminan ybs. akan HIV negatif sepanjang hidupnya karena bisa saja tertular kalau perilaku seks ybs. setelah tes merupakan hubungan seksual yang berisiko tertular HIV.

Isitilah free sex tidak tepat karena tidak ada (hubungan) seks yang gratis. Selain itu risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (zina, melacur, free sex, dll.), tapi karena kondisi saat terjai hubungan seksual yaitu salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali ngeseks. ***

13 Maret 2016

Menanggulangi AIDS di Kab Sragen Jateng dengan Cara Memeriksa Darah Pemandu Karaoke



Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“Puluhan wanita berprofesi lady companion (LC) atau pemandu karaoke yang beroperasi di Sragen menjalani pemeriksaan darah guna menanggulangi peredaran narkoba dan HIV/Aids.” Ini lead pada berita “Puluhan Pemandu Karaoke Jalani Cek Darah di solopos.com (10/3-2016).

Ada beberapa hal yang mencuat dari lead berita ini:

Pertama, untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba tidak harus melalui darah karena cukup dengan air kencing (urine). Jika hasil tes menunjukkan ada pemandu narkoba yang positif menyalahgunakan narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) itu artinya pemandu karaoke tsb. sudah meminum narkoba.

Kedua, pemeriksaan atau tes HIV tidak bisa jadi penanggulangan HIV/AIDS karena jika pemandu karaoke itu terdeteksi mengidap HIV/AIDS itu artinya sudah terjadi penularan HIV. Selain itu sudah ada pula laki-laki dewasa, dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, yang tertular HIV/AIDS dari pemandu karaoke yang mengidap HIV/AIDS.

Ada pula kutipan dalam berita ini: Penanggulangan HIV/AIDS di Sragen dilakukan dengan pemeriksaan darah terhadap pekerja karaoke.

Ini benar-benar cara baru dan hebat. Hanya dengan memeriksa daerah pekerja karaoke, penyebaran HIV/AIDS di Sragen sudah bisa ditanggulangi. Bukan main.

Yang perlu diperhatikan adalah yang menularkan HIV/AIDS ke pemandu karaoke adalah laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pemandu karaoke.

Maka, Pemkab Sragen, Jateng, perlu melakukan intervensi yaitu membuat program yang memaksa laki-laki memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan pemandu karaoke. Agar ada kekuatan hukum, maka program dijalankan dengan peraturan daerah (Perda).

Program ini untuk memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS dari komunitas pemandu karaoke ke masyarakat atau sebeliknya (Lihat Gambar).

Disebutkan pula: “Kabid Pelayanan Kesehatan DKK Sragen, dr. Iin Dwi Yuliarti, mengakui penyebaran HIV/Aids di Sragen sudah luar biasa dan masuk kategori memprihatinkan. Menurutnya, jumlah kasus penyebaran HIV/Aids dari tahun ke tahun terus bertambah.”

Perlu diketahui bahwa cara pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan kumulatif yaitu kasus lama ditambah kasus baru sehingga angka kasus yang dilaporkan tidak akan pernah berkurang.

Maka, biar pun pengidap HIV/AIDS banyak yang meninggal dunia angka laporan kasus kumulatif HIV/AIDS tidak bekurang atau turun.

Yang jadi persoalan besar adalah kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakatat tapi tidak terdeteksi. Mereka inilah yang menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Untuk itu Pemkab Sragen perlu membuat regulasi untuk ‘menjaring’ pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi tanpa melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM). ***