17 Februari 2020

Memprihatinkan, Kasus HIV/AIDS di Indonesia Nyaris Tembus 300.000

Peringatan Hari AIDS Sedunia. (Shutterstock)

Ririn Indriani

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia hanya di Hilir.


https://www.suara.com/health/2016/12/01/073000/memprihatinkan-kasus-hivaids-di-indonesia-nyaris-tembus-300000]

Tak Ada Pasal Konkret Pencegahan HIV/AIDS di Perda AIDS Kota Medan

Ilustrasi (Sumber: blog.usaid.gov)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP


Perda ini (Perda AIDS Kota Medan-pen.) wajib dipahami setiap warga Kota Medan agar supaya mereka memahami terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di Masyarakat. Ini pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.Rajudin Sagala, S.Pd.I dalam berita "Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Harus Benar-benar Dipahami Warga" di dnaberita.com, 20/1-2020.
Apa yang wajib dipahami setiap warga Kota Medan terkait dengan HIV/AIDS?
Yang wajib dipahami setiap warga Kota Medan terkait dengan HIV/AIDS adalah cara-cara penularan HIV/AIDS dan cara-cara mencegah penularan HIV/AIDS. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS harus berdasarkan fakta medis bukan informasi bodong atau mitor (anggapan yang salah) yaitu informasi yang dibumbui dengan moral dan agama.
Tidak Ada Pasal Konkret Cara Pencegahan HIV/AIDS
HIV/AIDS adalah fakta medis. Artinya bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran. Itu artinya cara-cara penularan dan pecegahan pun bisa diketahui secara faktual.
Celakanya, yang terjadi selama ini adalah informasi tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS tidak akurat karena mengandung mitos sehingga tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat luas.
Misalnya, disebutkan cara penularan HIV/AIDS karena berzina, melacur, selingkuh, dan homosesual, dll. Ini menyesatkan karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam nikah atau di luar nikah, terjadi karena KONDISI SAAT TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL (salah satu atau keduanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual), bukan karena SIFAT HUBUNGAN SEKSUAL (berzina, melacur, selingkuh, dan homosesual, dll.). (Lihat Gambar 1).
Sifat dan Kondisi Hubungan Seksual (Dok Pribadi)
Sifat dan Kondisi Hubungan Seksual (Dok Pribadi)
Disebutkan oleh Rajudin: Perda ini wajib dipahami setiap warga Kota Medan agar supaya mereka memahami terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di Masyarakat.
Celakanya, dalam Perda Kota Medan No 1 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tidak ada pasal-pasal yang konkret tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Ini terjadi karena Perda ini hanyalah copy-paste dari perda-perda yang sudah ada yang juga tanpa pasal-pasal yang konkret tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS.
Lihat saja pasal 12 ayat 1: "Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi."
Bagaimana cara yang ditawarkan Perda AIDS Kota Medan?
Lihat di pasal 12 ayat 3 yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: (a) pengawasan terhadap tempat hiburan malam, hotel, taman kota, rumah-rumah kos dan lokasi lainnya untuk tidak menjadi tempat prostitusi terselubung; (b) penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pemilik dan karyawan hotel, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah kos dan tempat lainnya yang dianggap berpotensi rentan dan berisiko tinggi; (c) penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno.
Ayat (a) menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap risiko seseorang tertular dan menularkan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (prostitusi terselubung), tapi karena kondisi ketika terjadi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom). Sampai Agustus 2019 di Kota Medan sudah terdeteksi  5.272 kasus HIV/AIDS yang terdiri atas 2.249 HIV dan 3.023 AIDS (sumutpos.com, 29/11-2019).
Prostitusi Online Sama Saja dengan Lokalisasi Pelacuran
Pemkot Medan dan DPRD Kota Medan boleh-boleh saja menepuk dada dengan mengatakan: Di Kota Medan tidak ada pelacuran!
Secara de jure itu benar karena sejak reformasi semua lokasi dan lokalisasi pelacuran ditutup. Tapi, secara de facto transaksi seks yang mengarah ke praktek pelacuran atau prostitusi terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, bahkan melalui media sosial (lihat Gambar 2).
Gambar 2 (Dok Pribadi)
Gambar 2 (Dok Pribadi)
Seorang mucikari dan dua Pekerja Seks Komersil (PSK) diamankan Subdit IV/Renata Polda Sumut di Motel Pardede Hall yang berada di Jalan Juanda, Kota Medan (medan.tribunnews.com, 11/3-2019). Ini salah satu bukti prostitusi (online) di Kota Medan. Prostitusi online ibarat fenomena gunung es, yang terungkap hanya sebagian kecil dari praktek prostitusi online yang beroperasi sepanjang hari.
Selain prostitusi online, paling tidak ada tiga pintu masuk HIV/AIDS ke masyarakat Kota Medan, yaitu:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Medan.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari laki-laki tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Kota Medan.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari PSK tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Medan.
Tidak Ada Kaitan Langsung HIV/AIDS dengan Pergaulan Bebas
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Dikatakan lagi oleh Rajudin: .... saat ini potensi pergaulan bebas dan peredaran narkotika di Kota Medan sangat memprihatinkan. Pemerintah dan masyarakat harus terus bahu-membahu menghempang tradisi buruk tersebut karena menjadi salah satu instrumen pendukung penularan penyakit Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di masyarakat.
Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman Rajudin terhadap HIV/AIDS sebagai fakta medis sangat rendah. Kalau yang dimaksud Rajudin 'pergaulan bebas' adalah hubungan seksual di luar nikah, maka pernyataan itu misleading atau menyesatkan karena penularan HIV/AIDS bukan karena SIFAT HUBUNGAN SEKSUAL, tapi karena KONDISI SAAT TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL seperti yang dijelaskan di atas.
Pelanggan PSK langsung dan PSK tidak langsung serta waria justru yang paling banyak adalah laki-laki beristri. Studi di Surabaya, Jawa Timur, di tahun 1990-an menunjukkan pelanggan waria adalah laki-laki dewasa beristri. Mereka malah jadi 'perempuan' (dianal oleh waria, dalam bahasa waria disebut ditempong), dan waria jadi laki-laki (waria menganal, dalam bahasa waria disebut menempong). Kondisi ini membuat suami-suami pelanggan waria berisiko tinggi tertular HIV/AIDS dan IMS (infeksi menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus kanker serviks, dll.).
Dalam berita disebutkan: BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain.
Yang jadi persoalan besar pada epidemi HIV/AIDS adalah tidak ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang khas AIDS pada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS sehingga mereka tidak menyadari mereka sebagai pengidap HIV/AIDS. Mereka ini jadi mata rantai penyebar HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah atau di luar nikah.
Maka, yang diperlukan Pemkot Medan adalah membuat regulasi yang komprehensif agar tidak melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk mendeteksi HIV/AIDS di masyarakat. Soalnya, epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi, seperti di Kota Medan sebanyak 5.272, hanya sebagian kecil dari kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat. Kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut (lihat Gambar 3).
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Maka, Perda AIDS Kota Medan sama sekali tidak memberikan cara-cara yang realistis bagi warga Kota Medan untuk melindungi diri agar tidak tertular HIV/AIDS. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e34c610d541df1eb9373fb3/tak-ada-pasal-konkret-pencegahan-hiv-aids-di-perda-aids-kota-medan?page=all#section1]

Perda AIDS Halmahera Tengah Tidak Memberikan Cara-cara Mencegah HIV/AIDS

Ilustrasi (Sumber: dw.com)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menerbitkan peraturan daerah (Perda) No 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangn HIV dan AIDS. Perda ini ada pada urutan 140-an dari jumlah Perda AIDS yang sudah ada di Indonesia.
Dilaporkan sampai Desember 2019 kasus kumulatif HIV/AIDS di Halteng sebanyak 17. Yang perlu diingat jumlah kasus ini (17) hanya kasus yang terdeteksi sedangkan kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak.
Jika dibaca tujuan Perda adalah penanggulangan HIV/AIDS tentu saja dalam Perda ada pasal-pasal yang konkret tentang cara menanggulangi HIV/AIDS. Celakanya, dalam Perda tsb. sama sekali tidak ada satu pasal pun yang memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi infeksi HIV/AIDS dan penyebaran HIV/AIDS.
Lihat saja di Bab II tentang Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS. Di Pasal 4 ayat 1 disebutkan Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan; c. pemeriksaan diagnosisi HIV; d. pengobatan; perawatan dan dukungan; dan e. rehabilitasi.
Yang dimaksud kegiatan hanya sampai di pasal ini saja karena pasal-pasal selanjutnya tidak merinci apa saja kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang konkret, seperti cara mencegah agar tidak tertular HIV.
Di bab selanjutnya yang diatur adalah hak, kewajiban dan larangan bagi umum, pemerintah daerah, Odha, tenaga kesehatan, populasi kunci, dan masyarakat.
Di Pasal 17 ayat b disebutkan: Masyarakat wajib melindungi dirinya dari penularan HIV dan AIDS.
Pernyataan pada pasal 17 ayat b ini tidak akurat karena risiko tertular HIV/AIDS terjadi pada orang per orang bukan kepada masyarakat. Penularan HIV/AIDS hanya melalui cara-cara yang sangat spesifik sehingga tidak akan terjadi penularan massal ke masyarakat.
Di Pasal 20 ayat b disebutkan: ODHA dilarang menularkan infeksinya kepada orang lain. [Catatan: penulisan ODHA salah karena yang benar adalah Odha karena Odha bukan akronim tapi kata yang mengacu ke Orang dengan HIV/AIDS sebagai padanan dari People Living with HIV/AIDS disingkat PLWHA].
Jika Odha menjalani tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku, maka mereka tidak akan pernah menularkan HIV/AIDS kepada orang lain karena salah satu syarat tes HIV adalah membacakan ikrar atau janji bahwa jika hasil tes positif, maka penyebaran HIV/AIDS akan berhenti sampai dirinya saja.
Yang jadi persoalan besar adalah penularan HIV/AIDS di masyarakat terjadi secara diam-diam karena warga yang sudah tertular HIV/AIDS tidak menyadari kalau mereka mengidap HIV/AIDS. Ini terjadi karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan.
Itu artinya warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah atau di luar nikah.
Lalu, di mana pasal yang konkret sebagai cara mencegah penularan HIV/AIDS?
Di Bab V pada bagian peran serta masyarakat di Pasal 24 ayat 1 disebutkan: Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara: a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berperilaku hidup sehat; c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS.
Cara a sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan risiko tertular HIV/AIDS karena apa alat untuk mengukur keimanan dan ketakwaaan, apa ukuran keimanan dan ketakwaan yang bisa mencegah penularan HIV/AIDS, siapa yang berhak mengukur keimanan dan ketakwaan seseorang?
Pasal 24 ayat 1 huruf a ini justru menyuburkan stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha karena dianggap tingkat keimanan dan ketakwaan mereka rendah sehingga tertular HIV/AIDS.
Sedangkan Padal 24 ayat 1 huruf b juga tidak terkait dengan penularan HIV/AIDS. Melakukan hubungan seksual, dalam hal ini yang aman agar terhindar dari HIV/AIDS, adalah perilaku hidup sehat. Yang jadi persoalan adalah kalau hubungan seksual dilakukan ada risiko tertular HIV/AIDS, seperti:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Halteng.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Halteng.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Halteng.
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Kalau saja Perda AIDS Halteng ini dibuat dengan komprehensif, maka yang disasar adalah perilaku berisiko nomor 3 karena perilaku nomor 1 dan 2 ada di ranah privat. Tapi, intervensi penanggulangan pada perilaku nomor 3 hanya bisa dilakukan jika praktek PSK dilokalisir.
Begitu juga dengan Pasal 24 ayat 1 huruf c yaitu meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Pasal ini juga mendorong masyarakat melakukan stigma dan diskriminasi karena Odha dianggap sebagai orang dengan ketahanan keluarga yang lemah. Padahal, tidak ada kaitan langsung antara ketahanan keluarga dengan (risiko) tertular HIV/AIDS.
Dengan bentuk Perda seperti Perda Halteng ini sama sekali tidak ada gunanya karena tidak menyentuh akar persoalan penularan HIV/AIDS terutama melalui hubungan seksual. Maka, insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi di Halteng yang pada gilirannya akan sampai pada 'ledakanAIDS'. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e320ccad541df13bc07fa44/perda-aids-halmahera-tengah-tidak-memberikan-cara-cara-mencegah-hiv-aids?page=all#section1]

AIDS di Kota Padang, yang Turun adalah Kasus yang Terdeteksi Bukan Jumlah Warga yang Tertular HIV/AIDS

Ilustrasi (Sumber: them.us)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Penderita HIV di Padang Menurun, Kebanyakan Didominasi Lelaki Seks Lelaki. Ini judul berita di kompas.com, 23/1-2020.  Disebutkan di lead berita: Jumlah penderita HIV di Kota Padang tahun 2019 menurun dari 447 menjadi 287 kasus.
Ada yang tidak akurat pada judul dan lead berita ini.
Pertama, yang turun atau berkurang adalah kasus yang baru terdeteksi. Mengapa jumlah kasus baru turun? Ada beberapa penyebab, misalnya, penjangkauan yang tidak merata ke berbagai kalangan dengan perilaku berisiko. Selain itu fasilitas kesehatan yang menyediakan tes HIV juga pasif karena hanya menunggu warga datang untuk tes HIV atau rujukan dari dokter melalui kegiatan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling) yaitu dokter menganjurkan pasien tes HIV berdasarkan diagnosis penyakit dan riwayat perilaku seksual.
Kedua, adalah hal yang mustahil mengetahui jumlah warga Kota Padang yang baru tertular HIV/AIDS setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun. Ini terjadi karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada warga yang tertular HIV/AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan. Gejala yang terkait AIDS bisa muncul pada masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV/AIDS) jika tidak minum obat antiretroviral (ARV).
Maka, yang turun dari 447 di tahun 2018 jadi 287 di tahun 2019 bukan jumlah warga Kota Padang yang tertular HIV/AIDS, tapi jumlah kasus HIV baru yang terdeteksi melalui tes HIV di sarana kesehatan.
Itu artinya judul dan lead berita tsb. adalah hoaks atau kabar bohong yang di jurnalistik tergolong misleading yaitu informasi yang menyesatkan.
Di bagian lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Fery Mulyani, mengatakan: "Kami menargetkan Kota Padang pada tahun 2030 bebas dari penderita HIV. Kami akan menyiapkan beberapa program untuk itu."
Adalah hal yang mustahil menjadikan Kota Padang bebas penderita HIV/AIDS karena warga Kota Padang yang tertular HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya. Andaikan dilakukan tes HIV massal terhadap semua warga Kota Padang pun itu tidak jaminan Kota Padang bisa bebas HIV/AIDS karena setelah tes HIV bisa saja ada yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS.
Paling tidak ada tiga pintu masuk HIV/AIDS ke Kota Padang, yaitu:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Padang.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari laki-laki tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Kota Padang.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari PSK tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS.  Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Padang.
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Langkah konkret apa yang bisa dilakukan Pemkot Padang untuk mencegah penularan HIV/AIDS pada perilaku nomor 1, 2 dan 3 di atas?
Pada kegaitan berisiko nomor 1 dan 2 sama sekali tidak bisa dijangkau karena perilaku itu terjadi di rumah privasi. Maka, itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi melalui kegiatan nomor 1 dan 2.
Jika Pemkot Padang tidak melakukan intervensi yaitu menjalankan program kondom bagi laki-laki yang seks dengan PSK pada kegiatan berisiko nomor 3, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.
Laki-laki atau perempuan yang tertular HIV/AIDS melalui kegiatan nomor 1 dan 3 tidak menyadari mereka sudah mengidap HIV/AIDS sehingga dalam melakukan hubungan seksual, di dalam nikah atau di luar nikah, laki-laki tidak memakai kondom sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS.
Penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terjadi secara diam-diam yang kelak akan bermuara pada 'ledakan AIDS' di Kota Padang. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e30c111d541df32075dd8f2/aids-di-kota-padang-yang-turun-adalah-kasus-yang-terdeteksi-bukan-jumlah-warga-yang-tertular-hiv-aids?page=all#section1]

Mimpi, Kota Padang Bebas HIV/AIDS Tahun 2030

Ilustrasi (Sumber: npr.org)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP'

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) targetkan Kota Padang bebas HIV/AIDS pada tahun 2030 mendatang. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemko Padang terus berupaya mengendalikan penularan HIV/AIDS. Ini lead pada berita "Kota Padang Tergetkan Bebas HIV/AIDS pada 2030" (padangkita.com, 23/1-2020).
Tahun 2018 jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kota Padang 552 yang terdiri atas 447 HIV dan 105 AIDS. Sedangkan tahun 2019 dilaporkan 300 yang terdiri atas 252 HIV dan 48 AIDS (gatra.com, 13/1-2020).
Adalah hal yang mustahil menghentikan penularan HIV/AIDS di masyarakat karena ada tiga pintu masuk HIV/AIDS ke masyarakat, yaitu:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Padang.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Kota Padang.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kota Padang atau di luar Kota Padang, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkot Padang tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Padang.
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Tiga pintu masuk ini sangat potensial sebagai sumber penyebaran HIV/AIDS. Pemkot Padang . boleh-boleh saja membusungkan dada mengatakan bahwa di Kota Padang tidak ada pelacuran. Secara de jure itu benar karena sejak reformasi semua lokalisasi pelacuran ditutup. Tapi, secara de facto transaksi seks yang mengarah kepada praktek pelacuran tetap terjadi dalam berbagai bentuk dengan beragam modus, bahkan dengan memakai media sosial.
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Dalam berita disebutkan: .... melakukan testing orang yang berisiko ....
Pertama, siapa yang dimaksud dengan 'orang yang berisiko'? Kalau yang dimaksud adalah PSK, maka yang jadi persoalan adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK tanpa kondom yang berisiko tertular HIV/AIDS. Nah, apakah ada program mendeteksi laki-laki pelanggan PSK langsung dan PSK tidak langsung?
Kedua, tes HIV adalah langkah di hilir. Artinya yang dites adalah warga yang sudah tertular HIV, al. melalui perilaku seksual berisiko seperti pada poin 1, 2 dan 3 di atas.
Ketiga, di hulu terus terjadi insiden infeksi HIV baru, terutama melalui perilaku seksual poin 3 di atas. Jika tidak ada program berupa intervensi terhadap kegiatan poin 3 itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.
Keempat, laki-laki yang tertular HIV dari PSK langsung atau PSK tidak langsung jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Di bagian lain disebutkan: "Alhamdulillah sekarang kasus HIV/AIDS sudah dalam tren menurun. ...." Ini perlu diluruskan karena yang turun atau berkurang adalah jumlah kasus yang terdeteksi bukan jumlah warga Kota Padang yang tertular HIV.
Selama tidak ada intervensi terhadap perilaku seksual poin 3, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa akan terus terjadi. Laki-laki yang tertular HIV/AIDS jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat yang kelak akan bermuara pada 'ledakan AIDS' di Kota Padang. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e2efa1dd541df766710c862/mimpi-kota-padang-bebas-hiv-aids-tahun-2030?page=all#section1]

Dinkes Menjaring Pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang


Ilustrasi (Sumber: newstalkzb.co.nz)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Kabupaten Semarang Intensifkan 'Penjaringan' Pengidap HIV. Ini judul berita di republika.co.id, 20/1-2020. Ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Pemakaian kata 'penjaringan' tidak tepat karena kata ini berasal dari kata dasar 'jaring' [KBBI: alat penangkap ikan, burung, dan sebagainya yang berupa siratan (rajutan) tali (benang) yang membentuk mata jala].
Dengan menyebut 'penjaringan pengidap HIV' ada kesan akan dilakukan tracing (melacak). Persoalannya adalah apa parameter terukur yang dipakai untuk menjaring atau melacak warga Kabupaten Semarang yang mengidap HIV/AIDS?
Tentu saja penjaringan akan menimbulkan masalah karena warga Kabupaten Semarang yang sudah tertular HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya. Ini karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan orang-orang yang tertular HIV sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).
Dalam berita disebutkan: .... untuk memenuhi target penjaringan pengidap HIV/AIDS yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Dari data perkiraan 2.900 pengidap HIV AIDS, baru ditemukan 900 pengidap di antaranya.
Kemenkes tidak pernah menetapkan target penjaringan yang ada adalah estimasi jumlah kasus HIV/AIDS, dalam hal ini di Kab Semarang, yaitu 2.900. Sedangkan yang sudah terdeteksi, bukan terjaring, baru 900.
Disebutkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Semarang, dr Hesty Wulandari: .... Dinkes bakal menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang untuk melakukan VCT ke 900 perusahaan formal yang ada di daerah tersebut.
Langkah yang akan dilakukan oleh Dinkes Kab Semarang ini benar-benar di luar akal sehat dan menyesatkan.
Pertama, tidak semua karyawan perilaku seksualnya berisiko tertular HIV/AIDS.
Kedua, tes HIV adalah sukarela sehingga jika kelak semua karyawan atau buruh menjalan tes HIV itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar HAM.
Ketiga, jika hasil tes HIV positif bagaimana nasib buruh atau karyawan tsb.? Bisa-bisa di-PHK, padahal bisa saja mereka tertular HIV bukan karena perilaku seksual yang berisiko. Buruh perempuan, misalnya, ditularkan oleh pacar atau suami.
Maka, untuk mendeteksi (bukan menjaring) 2.000 warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi, maka diperlukan sistem yang komprehensif yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Misalnya, membuat regulasi, seperti peraturan bupati (Perbub) atau peraturan daerah (Perda), yang mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling tes HIV. Jika hasil konseling menunjukkan perilaku seksual suami berisiko tertular HIV/AIDS, maka dilakukan tes HIV. Jika hasilnya positif, selanjutnya istrinya yang hamil menjelani konseling dan tes HIV. Ini perlu untuk mencegah penularan HIV dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Bisa juga Perbub atau Perda yang mewajibkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar pemerinah pusat dan daerah yaitu penerima bantuan iuran (PBI) menjalani konseling dan tes HIV setiap kali berobat ke sarana kesehatan pemerintah.
Sekarang di beberapa daerah yang dilakukan adalah anjuran kepada ibu hamil untuk tes HIV, tapi banyak suami yang menolak tes HIV sehingga suami-suami itu akan jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Yang perlu diingat adalah tes HIV merupakan langkah di hilir. Artinya, warga Kab Semarang dibiarkan dulu tertular HIV/AIDS baru dideteksi melalui penjaringan. Ini benar-benar konyol.
Walaupun 2.000 kasus yang tidak terdeteksi akhirnya bisa terdeteksi itu tidak berarti semua kasus sudah terdeteksi karena di hulu terus terjadi insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).
Pemkab Semarang, dalam hal ini Dinkes Kab Semarang dan KPA Kab Semarang, membusungkan dada dengan mengatakan: Di wilayah Kab Semarang tidak ada pelacuran!
Secara de jure itu benar karena sejak reformasi semua lokalisasi pelacuran ditutup. Tapi, secara de facto apakah Pemkab Semarang bisa menjamin tidak ada transaksi seks dalam berbagai modus di wilayah Kab Semarang?
Tentu saja tidak bisa karena transaksi seks tetap saja terjadi dalam berbagai modus, bahkan dengan memakai media sosial yang melibatkan prostitusi online.
Itu artinya penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kab Semarang akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e291a69d541df19ae43e192/dinkes-menjaring-pengidap-hiv-aids-di-kabupaten-semarang?page=all#section1]